Ditemukan 2139 data
30 — 2
Dan berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi:Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah Jo. Pasal 63 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan Jo.
13 — 8
yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
Sitti Kamariah binti Jamaden
18 — 14
No.89/Pdt.P/2018/PA.Mjtelah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter Agama Nomor11 Tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suamiist) atau wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayahyang bersangkutan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalildalil Pemohon telah terbukti dan tidakternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodatapada Kutipan Akta Nikah Pemohonharus dikabulkan;
1283 — 381
Fotokopi Keputusan Menter iKebudayaan Republik Indonesia,jawabannya;dalil gugatannyaberikutA.n. PENGGUGAT,15092009, yangKabupaten Karo.Ngandi Ginting10/AR/1992, yangUrusan Agama,Serdang.(P.2) ;(Pribumi), A.n.26/6/1998, yangMamak, KecamatanPendidikan Dantentang Pensiun,Nomor : C02495/KEP/13/92, tanggal 08 Mei 1992,yang dikeluarkan oleh A.n. MenteriKebudayaan RI.(P.4);5.
16 — 6
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
20 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
13 — 6
Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepadaNovelinda binti M.
8 — 5
Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepadaNovelinda binti M.
21 — 4
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
10 — 10
Penetapan No. 87/Pdt.P/2018/PA.BJbPutus tgl. 21 Maret 20184.serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tandaP.3;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3041a/SKB/CS.KB/XII89 atasnama Ratri Wulandari tanggal 28 Desember 1989 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati Il Banjar, Martapura, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!
1.Fahrullah
2.Gusti Asnun Kamariah
19 — 2
YAMAN di ubah menjadi GUSTI MOH YAMAN;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama suami harusberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon memangtertulis nama orangtua dari Pemohon Gusti Asnun Kamariah adalah Gt.
18 — 11
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.6, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
12 — 5
atau tidakmemperdulikan Penggugat sejak Mei 2018 sampai perkara ini diajukanpada bulan Juni 2019;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelisberpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atastindakan Tergugat terhadap dirinya;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl( pengganti ) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menter
14 — 4
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois asc JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
121 — 27
Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006menyatakan sebagai berikut:ayat (1) huruf aBea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yangdimaksud dalam pasal 12 ayat (1) terhadap:Barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian ataukesepakatan internasional;ayat (2)Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menter
23 — 2
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah Pemohon denganPemohon Il, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suamiistri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
30 — 22
nikahPemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PeraturanMenteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim;Menimbang, bahwa dalam kaitan telah ditunjuknya wali hakimsebagai wali nikah Pemohon yang akan ditetapkan dalam dictum amarpenetapan ini, Majelis Hakim perlu memberikan anjuran kepada wali hakimtersebut untuk menanyakan kembali kesediaan wali Pemohon (ayahkandung) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya,sebagaimana diamantkan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menter
33 — 5
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikahn antara ParaPemohon, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suami istriharus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
14 — 1
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois acs JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
34 — 3
Halaman 9 dari 11 halamanArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!