• ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD; - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- berupa Surat Pengantar

  ALIMUDDIN, M.Si KepalaSKPD Dinas PPKAD;1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpatanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000, untukpembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaanpembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap Ill) TA.2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung(SPPLS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun2012 sebesar Rp. 243.500.000, berupa Surat Pengantar yangditandatangani

  yaitu SKPD atau unitkerja mengajukan SPP, SPM sertadatadata pendukung lainnyasebagai kelengkapan dan setelah itudiajukan ke Dinas PPKAD untukdilakukan verifikasi dan selanjutnyaditeruskan ke KBUD (GINA) dansetelah itu ditanda tangani oleh BUD(Alimuddin) untuk proses pencairan;Halaman ke 55 dari Putusan Perkara No. : 44/Pid.Tipikor/2014/PN.Kdi5656Bahwa dokumen permintaanpencairan 71% itu tidak melewatimeja saksi;Bahwa saksi menjabat sebagaiSekretaris sejak bulan Mei 2011.

• Kepala dinas PPKAD kab.

  Setelahitu, Dokumen Berita Acara PHO dan Jaminan Pemeliharaantersebut saksi serahkan kepada Dinas PPKAD atau BUD, pada saatStaf Dinas PPKAD saudari IS memeriksa dokumendokumentersebut terlebih dahulu setelah itu menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) setelah itu dokumendokumen tersebutdibawah oleh saudara ANDI GUFRAN~ ke Bank NTT untukmencairkan Dana sesuai permintaanya tersebut.d.

  Kemudian, Dokumen Laporan perkembangan pekerjaan danSPM tersebut saksi serahkan kepada Dinas PPKAD atau BUD.Lalu StafDinas PPKAD memeriksa dokumendokumen tersebut terlebih dahulubaru menerbitkan Surat Perinta Pencairan Dana (SP2D).

  Lalu Staf Dinas PPKAD memeriksa dokumendokumentersebut terlebih dahulu baru menerbitkan Surat Perinta Pencairan Dana(SP2D).

  Rahun Bertolomeus alias Meus ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kadis PPKAD Kab.

  Mabar Cq.Kepala dinas PPKAD kab.

• Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Bagian Pemerintahan yaitudalam Proses pencairan dana yang dikelola oleh bagian Pemerintah Desa,saksi selaku Kadis PPKAD yang menandatangani Surat Penyediaan danaberdasarkan usulan dari Bagian Pemerintah Desa Setda Kab.

  lelaki ROYKE JERI TANDAYI, SE. setelah itu saksi dan lelakiIKRAM LASINGGARU kembali menuju Kantor Dinas PPKAD ;Atas Keterangan Saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidakmengetahui ;7.

  FARID ASIMIN,yang menjabat sebagai kepala dinas PPKAD yaitu perempuan RAMLAHMOKODONGAN, yang menjabat sebagai kuasa Bendahara Umum DaerahTerdakwa sudah lupa, yang menjabat sebagai kepala BAPPEDA jyaituSUHARDJO MAKALALAG dan yang menjabat sebagai Kepala BagianPemerintahan Desa Sekretariat daerah Kab.

  FARID ASIMIN, MAP.Kepala Dinas PPKAD saksi RAMLAH MOKODONGAN SE. MSI, kepalaBAPPEDA saksi Drs. SUHARJO MAKALALAG, Kepala BagianPemerintahan Desa / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dana TunjanganPenghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Sdr. saksi MURSIDPOTABUGA, S. SOS selanjutnya 19 Agustus 2010 diganti sdr.

  kepada lelakiROYKE JERI TANDAYI, SE. setelah itu saksi dan lelaki IKRAM LASINGGARUkembali menuju Kantor Dinas PPKAD ;Halaman 153 dari 163 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2016/PN MndMenimbang, Bahwa berdasarkan keterangan yang salingbersesuaian antara keterangan saksi IKRAM LASINGGARU, SE. dan saksiROYKE JERI TANDAYAU, SE. serta saksi SAMSUL MOKODOMPIT didapatfakta bahwa dana TPAPD Triwulan Ill tahun Anggaran 2010 Kab.

• Salinan disahkan Lampiran Surat Perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 0437/SPM/DANA.DESA/PPKAD/2017 tanggal 29 Mei 2017.
• Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0437/SPP/DANA. DESA/PPKD/2017 tanggal 29 Mei 2017.

2.

./2017 tanggal 27 Desember 2017 Jumlah dana Rp. 301.514.000,00,- bersama lampiran;

• Salinan disahkan Lampiran Surat Perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 1980/SPM/DANA.DESA/PPKAD/2017 tanggal 7 Desember 2017.

• Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 1980/SPP/DANA. DESA/PPKD/2017 tanggal 7 Desember 2017.

3.

./2017 tanggal 3 Juli 2017 Jumlah dana Rp.452.271.000,00, bersama lampiran ;vvvSalinan Dokumen APBDes dan RAB Anggaran dana Desa TA. 2017Desa Baruga.Salinan disahkan Lampiran Surat Perintah membayar (SPM) NomorSPM : 0437/SPM/DANA.DESA/PPKAD/2017 tanggal 29 Mei 2017.Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor0437/SPP/DANA.

./2017 tanggal 27 Desember 2017 Jumlah dana Rp.301.514.000,00, bersama lampiran;vSalinan disahkan Lampiran Surat Perintah membayar (SPM) NomorSPM : 1980/SPM/DANA.DESA/PPKAD/2017 tanggal 7 Desember2017.Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor1980/SPP/DANA.

Salinan disahkan Lampiran Surat Perintah membayar (SPM) NomorSPM : 0437/SPM/DANA.DESA/PPKAD/2017 tanggal 29 Mei 2017. Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor0437/SPP/DANA.

./2017 tanggal 27 Desember 2017 Jumlah dana Rp.301.514.000,00, bersama lampiran; Salinan disahkan Lampiran Surat Perintah membayar (SPM) NomorSPM : 1980/SPM/DANA.DESA/PPKAD/2017 tanggal 7 Desember2017. Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor1980/SPP/DANA.

Menetapkan barang bukti berupa :1.1 (satu) rangkap Salinan disahkan Dokumen SP2D Tahap 60% Nomor03108/SP2D/4.04.05./2017 tanggal 3 Juli 2017 Jumlah dana Rp. 452.271.000,00, bersamalampiran ;vvvSalinan Dokumen APBDes dan RAB Anggaran dana Desa TA. 2017 Desa Baruga.Salinan disahkan Lampiran Surat Perintah membayar (SPM) Nomor SPM0437/SPM/DANA.DESA/PPKAD/2017 tanggal 29 Mei 2017.Salinan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 0437/SPP/DANA.DESA/PPKD/2017 tanggal 29 Mei 2017.1 (satu) rangkap Salinan

• Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahPrabumulih,Kantor PPKAD beralamat di jalan Jend.Sudirman KM. 12 Pangkul,Prabumulih, dalam hal ini diwakili Edi Hartono, SE., MM dan Rido Rezekiawan, SHuntuk Selanjutnya disebut sebagai............. TERGUGAT Il ;3. Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih, Kantor Dinas Pendidikan Prabumulih,beralamat di jalan Jend. Sudirman No.01, Prabumulih.dalam hal ini diwakili olehH. Amirul, S.Pd., MM untuk selanjutnya disebut sebagai...............

  ada di Muara Enim, danseolaholah ada Surat Pernyataan Hibah dari Djenalam Bin Djair pada haltidak pernah ada oleh karena surat pernyataan hibah dibuat oleh Nurpuandan kawankawan adalah tidak benar, maka dari itu PENGGUGATmenggugat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGATI danPENGGUGAT meminta tanah tersebut kembali kepada PENGGUGAT ;TERGUGATII adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPPKAD) yang mencatat seluruh Aset Pemkot Prabumulihdimana pada saat itu Kepala PPKAD

  UjangSukarman menyatakan dalam harian Sumatera Ekspres tanggal 9 Januari2013 menyatakan pada saat penyerahan aset dari Muara Enim termasuk didalamnya gedung SD ini memang pada saat penyerahan gedung tidakdisertakan surat yang menjelaskan status lahan tempat berdirinya gedungtersebut, oleh karena itu PENGGUGAT menjadikan Kepala PPKAD sebagaiTERGUGATI karena TERGUGATII ini yang mengelola dan membukukanseluruh aset termasuk tanah objek sengketa ini ;TERGUGATIIl adalah Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih

  Ujang Sukarman)sebagai Kepala Dinas PPKAD, yang menurut Penggugat menyatakan dalamPutusan Perkara No.07/Pdt.G/2017/PN PbmHalaman 13 s/d halaman 50harian Sumatera Expres tanggal 9 Januari 2013 bahwa aset penyerahandari Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum disertai dengan bukti suratmenyurat hibah tanah, maka Pemerintah Kabupaten Muara Enim lah yangberwenang untuk menjelaskannya.

• ., MM kepada Saudara Kepala Dinas PPKAD tanggal 20 Desember2010 beserta lampiran ;223 1 (satu) rangkap Foto copy kwitansi Pemkab Teluk Wondama DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) tanggal 20 Desember 2010 yang diterima oleh L. Ch.

  Bupati Teluk Wondama DerekAmpnir, S.Sos., MM kepada Saudara PLT Kadis PPKAD tanggal 17 Desember2010 beserta lampiran ;226 1 (satu) rangkap Foto copy kwitansi sudah terima dari Bupati Teluk Wondamasebesar Rp. 43.700.000, (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untukpenyelesaian pembangunan gedung gereja Solagratia Manggurai tanggal 18Agustus 2010 yang diterima oleh Lukas Tandi beserta lampirannya ;227 1 (satu) bundel Foto copy Disposisi Bupati Teluk Wondama Drs.

  Bupati Teluk Wondama DerekAmpnir, S.Sos., MM kepada Saudara Kepala Dinas PPKAD tanggal 09 Desember2010 beserta lampiran ;43232 1 (satu) rangkap Foto copy kwitansi Pemkab Teluk Wondama DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas jutarupiah) tanggal 26 Desember 2010 yang diterima oleh Pnt. D. Aronggear besertalampirannya ;233 1 (satu) lembar Foto copy Disposisi Pemkab Teluk Wondama Kepala DinasPPKD Drs.

• Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Pertikan Surat Keputusan WalikotaPalopo) yang merupakan akta otentik dan telah dinazegelen serta cocokdengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, olehkarenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat,sehingga terbukti bahwa Pemohon tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaDinas PPKAD Kota Palopo yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 danPasal 7 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014

• HUMA, S.T. untukdiajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao untuk diterbitkan SP2D,sedangkan untuk pencairan termin sampai dengan W harus dilampirkanlaporan kemajuan fisik sedangkan termin V disamping laporan kemajuan fisikjuga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dari Bank ; Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, Terdakwa Ir.RAINMALNUS . LOUHENAPESSY selaku PPK ikut berperan dalam prosespencairan uang muka, Termin , Termin Il dan Termin Ill, yang mana TerdakwaIr. RAINMALNUS I.

  HUMA, S.T. untukdiajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao untuk diterbitkan SP2D,sedangkan untuk pencairan termin sampai dengan W harus dilampirkanlaporan kemajuan fisik sedangkan termin V disamping laporan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dari Bank.Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, Terdakwa Ir.RAINMALNUS . LOUHENAPESSY selaku PPK ikut berperan dalam prosespencairan uang muka, Termin , Termin Il dan Termin Ill, yang mana TerdakwaIr. RAINMALNUS I.

  Nomor : 523/027.23/PPKPPTK/VIIV2010 tanggal 12Agustus 2010 (Asli) ; Putusan Perkara Nomor : 19/Pid.SusTPK/2015/PT.KPG., Halaman 3848) 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihalPengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor : 523/027.14/PANPBJ/V1I/2010 ;49) 1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan PerpanjanganBreak Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli) ; 50) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris DaerahNomor : 900/866/PPKAD

• PUTUSANNomor 342/Pdt.G/2014/PA MsbBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara :Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorerpada Dinas PPKAD Kabupaten Luwu Utara tempat kediaman di : Jalan, RI. , RW. , No. .

• Lahat Berdasarkan keputusan Bupati LahatNomor : 821.2 / 88 / KEP/ BKD.D / 2012 tanggal 03 April 2012 juga menjabat selakuPengguna Anggaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Lahat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12Januari 2012 secara bersamasama dengan Megawati, SIP, MM selaku BendaharaPengeluaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat,pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau2setidaktidaknya

  Lahat Keputusan BupatiLahat Nomor : 979 /09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari 2012.e Bahwa selanjutnya ditunjuk selaku bendahara pengeluaran BPBD KabLahat yaitu Saksi Megawati, SIP, MM berdasarkan Keputusan BupatiLahat No. 02/KEP/PPKD/2012 tanggal 17 Juli 2012 serta Habibah BintiBuhori selaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan).e Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun

  tentangpengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan cara PPTK (Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan) mengajukan rincian kegiatan dan alokasi dana untukkegiatan tersebut kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya di disposisioleh Pengguna Anggaran kepada bendahara pengeluaran, selanjutnyabendahara dalam hal ini saksi Megawati membuatkan SPP (Surat PerintahPembayaran) dan SPM (surat Perintah Membayar) dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dalam hal ini Terdakwa, untuk kemudiandiajukan kepada Kantor Dinas PPKAD

  Lahat Keputusan BupatiLahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari 2012 secarabersamasama dengan Megawati, SIP, MM selaku Bendahara Pengeluaran pada KantorBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat, pada waktu antara bulan Oktober2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab.Lahat atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri

  LahatKeputusan Bupati Lahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari2012 secara bersamasama dengan Megawati, SIP, MM selaku Bendahara Pengeluaranpada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat, pada waktuantara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Penangulangan BencanaDaerah Kab.

• Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukan kepada saudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan Kepala Dinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab. Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H.

  UMAR SAID, S.Aqg ;1 (Satu) lembar surat Nomor : 005 /353 / DPRD / 2011 halundangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangkaEkpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab.Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukan kepadasaudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan KepalaDinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKADKab. Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab.Lobar H.

  PONIMAN, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan di bawa pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;Ya, benar keterangan yang di Polisi ;Saksi bekerja di Kantor BIKD sebagai Kepala Dinas ;Saksi menjadi Kepala Dinas BIKD sejak Januari 2011 sampaidengan Januari 2012 ;Sekarang saksi sebagai Kepala PPKAD ;Saksi menjadi Kepala PPKAD berdasarkan SK Bupati ;Tugas PPKAD melakukan pendataan / inventaris terhadap asetdaerah, melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah

  ;Kuasa pengelola aset Sekda ;PPKAD sebagai pembantu pengelola aset milik daerah dansekaligus sebagai pengguna barang ;PPKAD sebagai pembantu pengelola aset daerah berupabarang bergerak dan barang tidak bergerak ;Kewenangan saksi sebagai PPKAD adalah mengajukan rencanakebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnyakepada Bupati melalui pengelola, dll ;Berkaitan dengan pelepasan aset daerah kewenagna saksimengusulkan melalui Sekda dan Sekda yang meneruskan ;Yang saksi tahu tentang tanah pecatu

  Lobar yangdi laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011jam 09.00 Wita yang di tujukan kepada saudara BupatiLombok Barat, untuk menugaskan Kepala Dinas PPKAD, kabagHukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab. Lobar, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H.

  Lobar yang di laksanakan pada hariJumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukankepada saudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan KepalaDinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab.Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H.

• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7731/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, Tanggal 26 September 2012.18. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Surat pengantar).19. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Ringkasan Kegiatan)20.

  Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 10509/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012,tanggal 26 November 201226. Surat Perintah Membayar tahun 2012,Nomor : 00131/SPM/LS/1/08.01/B02/IV/2012, tanggal 22 November 201227. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 November 2012 (Surat Pengantar).28. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa).

  Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012.31. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012. ( Surat pengantar )32. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012. (Ringkasan Kegiatan)33.

  Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) , Nomor : 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012,tanggal 26 Desember 2012.38. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar)39. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan)40.

  Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Nomor: 10510/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012.42. Surat perintah Membayar Tahun 2012 , tanggal 22 November 2012.43. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012. Tahun 2012, tanggal 22 November 2012.(Surat Pengantar).44. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012.

• Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7731/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, Tanggal 26 September 2012.20. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Surat pengantar).21. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Ringkasan Kegiatan)22.

  Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 10509/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012,tanggal 26 November 201228. Surat Perintah Membayar tahun 2012,Nomor : 00131/SPM/LS/1/08.01/B02/IV/2012, tanggal 22 November 201229. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00131/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 November 2012 (Surat Pengantar).30. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa).

  Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012.33. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012. ( Surat pengantar )34. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012. (Ringkasan Kegiatan)35.

  Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) , Nomor : 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012,tanggal 26 Desember 2012.40. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar)41. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan)42.

  Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Nomor: 10510/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012.44. Surat perintah Membayar Tahun 2012 , tanggal 22 November 2012.45. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012. Tahun 2012, tanggal 22 November 2012.(Surat Pengantar).46. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012.

• Bupati MinahasaUtara, kemudian permohonan permintaan bantuan danahibahtersebut diproses oleh Pihak Sekretariat Pemkab Minahasa Utaradan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD).Bahwa dasar pemberian dana hibah tersebut yaitu adanya NaskahPerjanjian Hibah Daerah Nomor : 79.A / BMU / Ill / 2009, tanggal19 Maret 2009 mengenai bantuan hibah kepada Panitia PengawasPemilu Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp.300.000.000, (tigaratus juta rupiah), yang pencairan dilakukan secara bertahap yaitu4

  (seratus juta rupiah) yangdiserahkan oleh lou Agnes Pantouw, SE., selaku Bendahara PosBantuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asetdaerah (PPKAD) di Kantor Pemkab Minahasa Utara kepadaterdakwa Dortje Poniskori, SH.12Bahwa yang mendatangi Kantor Pemkab Minahasa Utara untukmenerima pencairan permintaan bantuan dana hibah sebesarRp.100.000.000. (seratus juta rupiah) yaitu terdakwa DortjePoniskori, SH., terdakwa Stenly M.

  Bupati MinahasaUtara, kemudian permohonan permintaan bantuan dana hibahtersebut diproses oleh Pihak Sekretariat Pemkab Minahasa Utaradan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD).Bahwa dasar pemberian dana hibah tersebut yaitu adanya NaskahPerjanjian Hibah Daerah Nomor : 79.A / BMU / Ill / 2009, tanggal19 Maret 2009 mengenai bantuan hibah kepada Panitia PengawasPemilu Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp.300.000.000, (tigaratus juta rupiah), yang pencairan dilakukan secara bertahap yaitu4

  (seratus juta rupiah) yangdiserahkan oleh lou Agnes Pantouw, SE., selaku Bendahara PosBantuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset25daerah (PPKAD) di Kantor Pemkab Minahasa Utara kepadaterdakwa Dortje Poniskori, SH.Bahwa yang mendatangi Kantor Pemkab Minahasa Utara untukmenerima pencairan permintaan bantuan dana hibah sebesarRp.100.000.000. (seratus juta rupiah) yaitu terdakwa DortjePoniskori, SH., terdakwa Stenly M.

  (seratus juta rupiah) yangdiserahkan oleh lou Agnes Pantouw, SE., selaku Bendahara PosBantuan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asetdaerah (PPKAD) di Kantor Pemkab Minahasa Utara kepadaterdakwa Dortje Poniskori, SH.38Bahwa yang mendatangi Kantor Pemkab Minahasa Utara untukmenerima pencairan permintaan bantuan dana hibah sebesarRp.100.000.000. (seratus juta rupiah) yaitu terdakwa DortjePoniskori, SH., terdakwa Stenly M.

• Pembangunan Plat Deker sebesar Rp. 71.525.000terdiri dari : Upah kerja Rp. 55.000.000, Belanja modal Rp. 16.525.000, Bahwa mekanisme pencairan anggaran Desa Poi Kecamatan Dolo SelatanKabupaten Sigi TA 2016, awalnya ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu) saksiRUSTAM, Moh Nasir W dan Erwin A dan Bendahara, Sekretaris Desa Poidan Kepala Desa Poi kemudian diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Sigselanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

  Pembangunan Plat Deker sebesar Rp. 71.525.000terdiri dari : Upah kerja Rp. 55.000.000, Belanja modal Rp. 16.525.000,Bahwa mekanisme pencairan anggaran Desa Poi Kecamatan Dolo SelatanKbupaten Sigi TA 2016, awalnya ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu. saksiRUSTAM, Moh Nasir W dan Erwin A dan Bendahara, Sekretaris Desa Poidan Kepala Desa Poi kemudian diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Sigselanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

• 30)

  DIPA TA. 2010 PPKAD Kab.

  Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKERTU/201026) Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukan BendaharaPengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran2010.27) Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi28) Biodata Peserta Kegiatan JahitMenjahit29) Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01Januari 2010 s/d 31 Desember 201030) DIPATA. 2010 PPKAD Kab.

  Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKERTU/2010 ;26) Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukkan BendaharaPengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran2010.27) Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi28) Biodata Peserta Kegiatan JahitMenjahit29) Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi 01Januari 2010 s/d 31 Desember 201030) DIPATA. 2010 PPKAD Kab.

  )5.SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/20106.SP2D SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7Juni 20107.Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKERTU/2010 ;26) Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukkan BendaharaPengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran2010.27) Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi.28) Biodata Peserta Kegiatan JahitMenjahit.29) Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.30) DIPATA. 2010 PPKAD

• PUTUSANNomor 500/Pdt.G/2014/PA.Prg.aga ll pam ll alll anusDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiTalak antara :xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas PPKAD), tempattinggal di Jalan xxx Kelurahan xxx, KecamatanWatang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnyadisebut Pemohon Konvensi / TergugatRekonvensi;melawanXxx, Umur 37 tahun, agama Islam,

• Bendahara Pengeluaran mengajukan permohonan Pencairan danake Dinas PPKAD setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas.Halaman 50 dari halaman 131 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2014/PN TjkY Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menerima SP2D dari PPKADdan saya mencairkan SP2D tersebut ke Bank Lampung setelah adaperintah Kepala Dinas.

  Tanggamus.Bahwa Saksi menandatangani surat permohonan pencairan dana, SPPsatu sampai dengan tiga dan surat pembayaran langsung.Bahwa untuk kegiatan ini dalam pengajuan anggaran tertulis untukTATANG NURYADIN selaku Direktur CV Global Sarana Mandiri.Bahwa PPTK adalah AFANDI, Pejabat Pengadaan adalah OKTARIKA,dan Bendahara Kegiatan adalah DENI FEBRIANS YAH.Bahwa bendahara kegiatan bertugas menerima dana kaitannya dengankegiatan rutin kantor sedangkan bendahara pengeluaran bertugasmengajukan dana ke PPKAD

  6/Pid.SusTPK/2014/PN TjkBahwa tugas dan kewenangan Saksi sesuai dengan SKPW dari Cabang Induk,yaitu. saksi berhubungan juga dengan Pemerintah Daerah KabupatenTanggamus dalam hal keuangan karena kebetulan Bank Lampung yangmengelola Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus, termasukpembayaranpembayaran pekerjaan yang sumber dananya dari Kas DaerahKabupaten Tanggamus.Bahwa mekanisme pencairan dana dalam pembiayaan pekerjaan padaPemerintah Kabupaten Tanggamus yaitu: Bank Lampung menerimaSP2D dari PPKAD

  , kemudian, karena pembayarannya tidak tunai makadilihat perintah bayarnya ke rekening mana, selanjutnya mencocokanspeciment tandatangan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tanggamusdalam Bilyet Giro, setelah cocok, maka proses pemindahbukuan dapatdilaksanakan sesuai dengan nilai dan tujuan rekening yang tertera dalamSP2D tersebut.Bahwa dalam ketentuan Bank Lampung, untuk nasabah badan hukum,yang berwenang membuka rekening adalah Direktur dari CV yangbersangkutan, bisa juga orang lain yang mendapat kuasa

  dua puluh ribu rupiah) pada Dinas KebudayaanPariswisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus tidak pernahdilaksanakan sesuai dengan prosedur atas perintah Terdakwa Drs.SHOBIER, M.Hum, melainkan dilaksanakan dengan cara yaitu sebagaiberikut:v Proses sehingga TATANG NURYADIN selaku Direktur CV GlobalSarana Mandiri melaksanakan Pengadaan Sarana Prasarana untukkegiatan Pembinaan Olahraga, pada awalnya bendahara pengeluaran(DIDI WANTORO) mengajukan dana kegiatan olahraga tetapi saat ituditolak oleh PPKAD

• Martapura yang menerima, memeriksa danmengadil i perkara perkara perdata padatingkat pertama dalampersidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Cerai Gugat yang diajukan antaraPENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPNS/Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat danPembangunan Desa Kabupaten Banjar, tempat kediaman diKabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;melawan:TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanPNS/Staf Keuangan PPKAD

• Saksi : NAMA SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS padaDinas PPKAD Kabupaten Buol, tempat tinggal di Kelurahan Buol RT. 009 /RW. 003, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol.