YAPKESBI ; SK MENDIKNAS No. 191/D/0/2004 Rekomendasi MENKES RINo.HK.08.06.2.1.02.004 ; Syarat Pendaftaran1. Copy Ijazah SMA/SMU/SMK atau sederajat;2. Foto Hitam Putih 2 x 3, 3 x 4 dan 4x 6 (@3lembar) ;33. Membayar uang pendaftaran Rp 150.000, ;4. Test Kesehatan Rp 100.000, ;Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1551K/Pid.Sus/2009 Biaya Biaya1. Uang pendattaran ulang Rp100.000, ;2. Seragam Rp 550.000, ;3. PPS dan JAS Almamater Rp 450.000, ;4. DPP Rp 6.000.000, ;5. SPP/Bulan Rp 300.000, ;6.

AHMADHARIYANTO, selaku Ketua STIKES Surabaya sebagaimanaditerangkan oleh Ketua yayasan YAPKESBI, danternyata juga Rekomendasi Menkes Rl NomorHK.08.06.2.1.2004 dan SK Mendiknas No. 191/D/0/2004adalah Kepunyaan yayasan YAPKESBI dan Terdakwatidak pernah meminta ijin kepada YAPKESBI untukmencantumkannya dalam Brosur yang dibuat Terdakwa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 378 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri

No. 1551K/Pid.Sus/2009 Japanase Employment (Jepang) ; Yapkesbi SK Mendiknas RI No. 191/D/O/ 2004Rekomendasi Menkes RI No. HK, 08.06.2.1.02004 ;Dari keterangan saksi Drs. E Jumhana Chotil, MM, dipersidangan menerangkan Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; Bahwa surat Keputusan Mendiknas RI No. 191/D/0/2004dan Rekomen dasi Menkes RI No.

TANOM awal mulanya menjadimahasiswa STIKES karena tertarik isi dari brosur yangdiedarkan melalui Kepala Desa, kemudian saksimendaftar sebagai mahasiswa Setkes Surabaya yangdiketuai oleh Terdakwa ; Bahwa benar didalam brosur tertera STIKES Surabayasudah terdaftar dengan SK Mendiknas Rl No.191/D/0/2004 dan rekomendasi Menkes RI No.

system fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusian.e Bahwa cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinyaatau dengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

kewenangan untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No.167/Kab/B.VU/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menterikesehatan Nomor : 26/Menkes

atau kemasan obat tercantum tulisan huruf K dalam lingkaran hitamdengan warna dasar merah, disamping itu terdapat tulisan Harus Resep Dokter.e Bahwa benar cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinya ataudengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa benar berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No. 167/Kab/B.VII/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menteri kesehatanNomor : 26/Menkes

dan Tergugatsudah berpisah tempattinggal, sehingga sampai gugatan ini diajukan telahberlangsung selama 2 bulanserta sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberinafkah lahir bathin;6.Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masihdibawah umur ( 6 bulan )dan sejak tanggal 2 Juli 2011 secara paksa telahdibawah oleh Tergugat tanpasepengetahuan Penggugat hingga sampai sekarangPenggugat tidak dapatmemberikan ASInya sebagai hak mutlak si anaksebagaimana di atur dalamKeputusan menteri Kesehatan No. 450/Menkes

(Vide Jawaban Tergugat Point 5 ).6.Bahwa, untuk jawaban Nomer 6 dari Tergugat iniadatah tidak benarsebagaimana hal tersebut dibawah ini ;Bahwa, terkait pemberian ASI, tetah jelas dan nyataserta diatur secara13tegas dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.450 / Menkes / SK I 1V / 2004 tentang pemberianASI ( Air Susu lbu secara eksktusif bagi bayi diIndonesia Jo.

psikologis Si anak tersebutapalagi sianak tersebut tidakmendapat ASI ( Air susu ibu ) serta curahan kasihsayang yang cukup danlayak ~~ dari Penggugat selaku Ibunya yang manatindakan dari Tergugat inisangat Sangatlah tidak dibenarkan bahkanbertentangan dengan aturanhukum sebagaimana berdasarkan Ketentuan Pasal 156 AKompilasi HukumIslam yang berbunyi ; i Anak yang, belum mumayyiz.atau belum berusia 12tahun, berhak mendapatkan Hak Asuh/hadlonah dariibunya serta suratkeputusan Menteri Kesehatan No450/Menkes

secarapaksa Anak yang masihdibawah umur tesebut tanpa seijin dan sepengetahuandari Penggugat selakuIbunya pada tanggat 2 Juli 2011 hingga saat ini,bagaimana Penggugat dapatmemberikan perhatian, kasih sayang pada anak jikatelah dihalang halangibahkan diputuskan oleh TergugatBahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 156 A,K,qmoilasi Hukum Islam, yangberbunyi ; Anak yang belum mumayyiz atau belumberusia diatas 12 tahun,berhak mendapatkan Hak asuh/hadlonah dari ibunyaserta Surat keputusanMenteri Kesehatan No 450/Menkes

yang berwenang dalammembeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkanHalaman 3, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT SMGnarkotika berupa sabusabu dan tembakau gorilla tersebut, karena NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi bukan untuk diperjualbelikan secara tidak resmi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan Peraturan Menkes

UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa sabu dan tembakau gorilla tersebut, karena NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Menkes

. 35tahun 2009 tentang Narkotika.Halaman 5, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT SMGMembaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSukoharjo, Nomor Reg. perkara : PDM37/SUKOH/Euh.2/05/2019 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa DAVID ARIFIN Bin NUR BAKTI NENDRO bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menmiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukantanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 danPeraturan Menkes

Bahwa yang dimaksud : a) Memperoduksi adalah membuat sediaan Farmasi dalamkapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harusmemenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat Baik) yang ditetapkan olehperaturan Mankes dan megedarkan adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan baik dalamrangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan harus sesuai peraturan Menkes. b) Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetik.

Pengetahuandan kehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengantanpa jjin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI /2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnya daftar

KARTONO barang bukti yang diuji berupa 1 (Satu) bungkusplastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,77517 gramadalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI no. 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung senyawa sintetis 4FLUQRO MDMBBUTICA ; Bahwa Terdakwa tidak memiliki kKewenangan dan

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Drs.KARTONO barang bukti yang diuji berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,77517 gram adalahmengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI no. 35 tahun 2009 tentangNarkotika dan mengandung senyawa sintetis 4FLUQRO

KARTONO barang bukti yang diuji berupa 1 (Satu)bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun0,77517 gram adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluhdua) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RI no. 35 tahunHalaman 11 dari 18 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Clp2009 tentang Narkotika dan mengandung senyawa sintetis 4FLUOROMDMBBUTICA

KARTONO barang bukti yang diujiberupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan beratbersih irisan daun 0,77517 gram adalah mengandung senyawa sintetisMDMB4en PINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 182(seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangUndang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung senyawa sintetis 4FLUOQRO MDMBBUTICAMenimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis

., M.Food.St NRP: 19791030200604 1 005 bahwa hasil pengujian barang bukti minuman keras lokal yangdidapat dari terdakwa tersebut diatas adalah Sampel mengandung PKETANOL 5, 07% ; nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman jeis captikus tersebut tidak sSesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes

/PN...Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga =;wenn nn nee nnn nenenne nnn Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukanbarang bukti sebagai berikut:16 Jerigen isi 25 liter di antaranya 3 jerigen isi 25 liter berisikan minumanlokal

dari sebuahalat pengukur kadar alkohol yang di beli dari apotik dan terdakwa tidakmemiliki ke ahlian khusus atau kompetensi pendidikan untuk mengukurkadar alkohol pada Minuman Keras Jenis Shopi atau Cap Tikus( Minuman Lokal ) yang di buat oleh terdakwa =;e Bahwa usaha pembuatan minuman keras jenis cap tikus yang dilakukanterdakwa tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin untuk dilakukanpengolahan dari dinas kesehatan kabupaten sorong karena inuman Jjeiscap tikus tersebut tidak sesuai dengan kep Menkes

RI No 1096/ 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang hygiene sanitasi jasaboga ; n Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; non Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua yaitu Pasal

Sesuai denganPeraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/Menkes/Per/Per/VIII/ 2010 tahun2010 tentang Notifikasi Kosmetik, Pasal 2 ayat (1) bahwa Setiap kosmetikahanya dapat diedarkan setelan mendapat izin edar dari Menteri, danBerdasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.12Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika Pasal 4 Ayat (1)Untuk menjamin Kosmetika yang diedarkan di wilayah Indonesia memenuhikriteria kKeamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim, Pelaku Usahawajib

/ PER/VIII/2010, tentang Notifikasi Kosmetika ; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia No.HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin edar ProdukObat, obat tradisional, Kosmetik, suplemen makanan dan makanan yangbersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol; Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaanfarmasi dan alat Kesehatan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1176/ Menkes/Per/Per/VIII/

dari keterangan Ahli Annisya Harfan, S.Farm., Aptmenerangkan Regulasi yang mengatur tentang Pengawasan Produksi danPeredaran Kosmetik antara lain : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika; Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika ; Peraturan Menteri Kesehatan Repbulik Indonesia Nomor1176/MENKES

/ PER/VIII/2010, tentang Notifikasi Kosmetika ; Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia No.HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin edar ProdukObat, obat tradisional, Kosmetik, suplemen makanan dan makanan yangbersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandung alkohol; Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanansediaan farmasi dan alat Kesehatan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1176/ Menkes/Per/Per/VIII

Putusan Nomor 1004/Pid.Sus/2020/PN Btm Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RepublikIndonesia No.HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin edar ProdukObat, obat tradisional, Kosmetik, suplemen makanan dan makanan yangbersumber, mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandungalkohol, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 1176/ Menkes

Bahwa mengingat telah dinyatakan baik dalamPermenkes 749a/ /Menkes/Per/Xl/1989 Pasal 10, Jo. UndangUndangNomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kKedokteran pada Pasal 17,maka patutlah kita mengingat pasal 570 KUH Perdata tentang hak milik(Eigendom), yang berbunyi:1.

Dimana sesuai asas hukum perdata yaitu hak milik adalah hak mutlakyang tidak dapat diganggu gugat (droit inviolable el sacre) denganmemperhatikan fungsi sosial dan larangan penyalahgunaan hak(misbruik van recht) dari pemilik dan/atau para pemilik;Bahwa mengingat telah dinyatakan baik dalam Permenkes 749a//Menkes/PER/XIV1989 Pasal 10, Jo.

Dalam putusan perkara tersebut diakui bahwa rekammedis miiik Pemohon Kasasi telah dimusnahkan dengan mengacu padaPermenkes Nomor 749a/MENKES/PER/XII/1989. Untuk itu Judex FactiPengadilan Negeri Bandung dalam putusan Nomor 281/Pdt.G/2012/PN Badg.,Hal. 25 dari 37 hal. Put.

dengan mengacupada Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XIV1989. Padahal sebelumnyaPenggugat telah berkalikali meminta rekam medis tersebut atau setidaknyamemberikan salinan isi rekam medis atau resume medis Penggugat, untukmengetahui penyebab kebutaannya.

RepublikIndonesia Nomor 749 a/MenKes/Per/XIl/1989 menyebutkan bahwa rekam mediadapat dipakai sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum.

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika; Perbuatan ia terdakwa tersebut

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Perbuatan ia terdakwa tersebut

IBNU SUTARTO, ST 3.EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daundidapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tigNarkotika;Menimbang,

EKO FERY PRASETYO, S.Sidengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) lintingrokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di

EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagaiberikut Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017 tanggal 17Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapatkandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa adapun di dalam

Bertentangan dengan Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan Komite MedikRumah Sakit.Halaman 5 dari27 halaman. Putusan Nomor 109 K/TUN/2013.3. Bertentangan dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RINomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan KomiteMedik Rumah Sakit.4. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.5.

Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan KomiteMedik Rumah Sakit, ketentuan yang dilanggar adalah Pasal1 angka 1 Peraturan tersebut yang kaedah hukumnya Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untukHalaman 6 dari27 halaman.

Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara a quo diangkatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.886/MENKES/SK/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 tentang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Struktural diLingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa untuk menindaklanjuti PP No. 23 Tahun 2005 tersebut, makaditerbikan Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.861/Menkes/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang menetapkan bahwa 13(tiga belas) Rumah Sakit Perjan menjadi Badan Layanan Umumtermasuk RS. Dr. M. Djamil Padang.

BahwaPasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNo. 1681/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. DjamilPadang menyebutkan : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. DjamilPadang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. M. Djamil Padang adalahunit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang beradadibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal BinaPelayanan Medik.

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor :031 / MENKES / SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran DanaHalaman 2 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan

DWI SABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20 Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES /SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan TugasHalaman 41 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Pembantuan Pelaksanaan

Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanHalaman 46 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp4.000.000.000,00(empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 /MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi danTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten /

(Bukti T43):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/108/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Pertama tahun 2017. (Bukti T44);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/196/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedua tahun 2017. (Bukti T45):Halaman 55 dari 68 halaman.

Putusan Nomor 62 P/HUM/20184647484950515253Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/337/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketiga tahun 2017. (Bukti T46):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/409/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Keempat tahun 2017.

(Bukti T47):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/601/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kelima tahun 2017. (Bukti T48);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/50/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Keenam tahun 2018.

(Bukti T49):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/135/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketujuh tahun 2018. (Bukti T50);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2017 tanggal 24 Mei 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedelapan tahun 2018.

(Bukti T51);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/396/2017 tanggal 23 Juli 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kesembilan tahun 2018. (Bukti T52):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07IMENKES/523/2017 tanggal 20 September 2018 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kesepuluh tahun 2017.

Efraim Suru,Apt,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telahmelakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telahmelakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidakberbau.Hasil Uji: Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt,berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telahmelakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemeriksaan Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidakberbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkansurat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19Mei 1993 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadapContoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis,dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidakberbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkan suratKeputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei1993 Tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadapContoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis,dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuai denganLampiran

halamanpencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsiuntuk manusia ; Obat Tradisionil berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 adalah bahan atau ramuanbahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik ) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telahdigunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yangberlaku di masyarakat ; Kosmetika berdasarkan ketentuan pasal 1 point 1 Peraturan Menteri KesehatanNomor 1175 / Menkes

Leaderle tidak memperpanjang ijin edarnyalagi di BPOM yang berarti Tablet putih berlogo LL atau yang dikenaldengan Pil Double L yang diedarkan atau ada sekarang tidak lagi diproduksi oleh pabrikan resmi dan sebagai obat palsu serta tanpa ijin edar ;e Bahwa, sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 1448 /Menkes / Per / VI / 2011, yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obat obat khususnya yang termasuk

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsiuntuk manusia ;e Obat Tradisionil berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 adalah bahan atau ramuanbahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian(galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telahdigunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yangberlaku di masyarakat ; e Kosmetika berdasarkan ketentuan pasal 1 point 1 Peraturan Menteri KesehatanNomor 1175/Menkes

Leaderle tidak memperpanjang ijin edarnya lagi diBPOM yang berarti Tablet putih berlogo LL atau yang dikenal dengan Pil Double L yangdiedarkan atau ada sekarang tidak lagi di produksi oleh pabrikan resmi dan sebagai obatpalsu serta tanpa ijin edar; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/ menyerahkan obat obat khususnyayang termasuk dalam

dan sejak tahun 1995 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

, tertanggal 21 Nopember 2018;> Bahwa benar tablet putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi in untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil doubel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidakmemiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Tig.> Bahwa benar ketentuan penggunanan

/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jijin untuk menjual ataumengedarkan pil double L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat

Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 10.000,perkeping;Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual 9 (Sembilan) kepingobat jenis carnophen zenith dengan total hasil penjualan sebesar Rp360.000, namun telah Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makan dantersisa Rp 178.000, yang selanjutnya dijadikan barang bukti;Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis carnophen tersebut tidakmemiliki ijin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasisebagaimana dimaksud dalam PERMENKES RI nomor 889/ MENKES

Hakim memerintahkankepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Ahli tersebut yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuai denganPasal 98 Ayat (2) dan Ayat (8) Undang undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan dan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES

izin sesuai tempat tenagakefarmasian bekerja, surat izin sebagaimana dimaksud diatas berupaSIPA bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayananoOkefarmasian.o SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanankefarmasian.o SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasiandifasilitas produksi atau fasilitas distribusi/pelayanan.o SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuaidengan PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/ MENKES

/ PER / V / 2011, tentang Registrasi, Izin Praktikdan ijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal17 ayat 1 dan 2).Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.RtaBahwa ahli menerangkan tidak semua orang diperbolehkan melakukankefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, syarat danketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RI Nomor889 / MENKES / PER / V / 2011 tentang registrasi, izin praktik dan izinkerja tenaga kefarmasian ;Bahwa ahli menerangkan untuk

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Halaman 13 dari 25 Putusan

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada petunjuk dan perintan dokter yaitumenggunakan resep dokter;Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Tig.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah

Daftar ObatKeras;Menimbang, bahwa pil double L adalah tablet putin berlogo LL yang dijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi olen PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejaktahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang jjin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dansesual dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untuk menjual ataumengedarkan pil Doble L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1267/Menkes/SK/XII/1 995Bahwa telah semestinya demi Pengadilan menghargai ketentuantersebut sebagai hukum yang mengikat, dengan perkataan lain dayaHal 8 dari 14 hal. Put.

SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI No. 1267/Menkes/SK/XI/1995 JoSurat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Rltertanggal 12 April 1999 No. HK.OO.SJ.0822; Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama tersebut sangatlah kelirudalam penerapan tentang hal dan alasan sebagai berikut:a. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden tertanggal 12 Juli No. 48Tahun 1995 Jo. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.126/Menkes/SK/XI/1995 Jo. Surat Edaran Sekretaris JenderalHal 9 dari 14 hal. Put.

SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI No. 1267/Menkes/SK/XIV1995 Jo.Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan RI tertanggal12 April 1999 No HK.OO.SJ.SE.V.0822 Bahwa perihal Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen KesehatanRI tertanggal 12 April 1999 No HK.OO.SJ.SE.V.0822 tersebut adalahdibuat oleh instansi yang berwenang, surat edaran mana juga telahdisampaikan sebagai tembusan kepada Menteri Kesehatan serta instansilain yang berkompeten termasuk kepada Termohon Kasasi Il/Terbanding