,selanjutnya disebut Penggugat;melawan,TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanSablon, tempat kediaman di Kabupaten Majene, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene padahari Senin tanggal 14 Januari 2019 dengan register perkara Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.G/2019/PA.Mj dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampaihari ini ditetaobkan sejumlah Rp5.356.000,00 (lima juta tiga ratus limapuluh enam ribu rupiah);Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupangdengan Putusan Nomor 20/PDT/2019/PT KPG tanggal 20 Maret 2019, yangamarnya sebagai berikut:1.2.Mengadili:Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor21/Pdt.G/2018/PN Olm., tanggal 4 September 2018, yang dimohonkanbanding

Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2019 kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2019sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor21/Pdt.G/2018/PN Olm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriOelamasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Luwu Utara;Untuk selanjutnya disebut Terbanding semulaTergugat ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24September 2018 yng diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Masamba pada tanggal 26 September 2018 dalam Register Nomor21/Pdt.G/2018/PN Msb telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perkebunan/ persawahanyang luasnya + 30.555 m7, terletak di Dusun Mengkaluso DesaMuktitama Kecamatan Baebunta Kabupaten

Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara yang timbulsehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.1.046.000, (Satu juta empat puluh enam ribu Rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengdailan Negeri Masambatanggal 11 Maret 2018 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Msb tersebut, Pembandingsemula Penggugat melalui kuasanya ARINAL,SH, telah mengajukanpermohonan banding sebagaimana Risalah pernyataan permohonan bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masamba, Nomor21/Pdt.BANDING

banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai perkara aquo diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasanalasankeberatan dari Pembanding semula Penggugat mengajukan pemeriksaandalam tingkat banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti berkas perkara dengan seksama serta mencermati putusanPengadilan Negeri Masamba tanggal 11 Maret 2018 Nomor21

Berkas perkara putusan tanggal 22 Desember 2015 Nomor21/Pdt.Plw/2015/PN Jbg dan suratsurat yang bersangkutan denganperkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam gugatan perlawanannyatertanggal 23 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jombang pada tanggal 24 Maret 2015 dengan Nomor21/Pdt.Plw/2015/PN Jbg, telah menyampaikan dalildalil gugatan yang padapokoknya sebagai berikut:1.

Negeri tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 316/PDT/2018/PTSMG. tanggal 28 Agustus 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2018 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2018 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 316/PDT/2018/PT SMG. juncto Nomor21

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor316/PDT/2018/PT SMG. tangggal 28 Agustus 2018 juncto Nomor21/Pdt.G/2017/PN Pwt.;4.

Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT PAL Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard); Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang hingga hari inidiperkirakan sebesar Rp. 8.106.000, ( delapan juta seratus enam ribu rupiah );Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor21/Pdt.G/2020/PN Pso. tanggal 23 Juni 2020 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa YUSRAN MAAROEF,S.H.,M.H.

Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor21/Pdt.G/2020/PN Pso tanggal 11 Juni 2020, permohonan banding mana telahpula diberitahukan kepada GRACE WULAN APRIANI TUBA, S.H. kuasaTerbanding semula kuasa Tergugat pada tanggal 07 Juli 2020;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding tidak mengajukanMemori BandingMenimbang, bahwa kuasa Terbanding tidak pula mengajukan KontraMemori BandingMenimbang, bahwa sebelum berkas perkara

terkaitketentuan sebagimana yang dikemukakan Hakim Tingkat Pertama, sehinggayang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara in casu adalahPeradilan Umum dan bukan Peradilan Agama, karena itu pertimbanganpertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dibenarkan dankarenanya tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca danmempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, buktisurat dan saksi dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor21

Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yanglebih berat setelah perkawinan berlangsung;Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor21/Pdt.G/2018/PN. Tnrd. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pihak yang lain;e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidakdapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isten;f.

HILARIUS GRAHITA S.A, S.H.Hakim AnggotaANDHIKA PERDANA, S.H M.H.Panitera penggantiHARI, S.H.Rincian biaya : Biaya Pendaftaran > Rp. 30.000, Biaya proses > Rp. 50.000, PNBP : Rp. 5.000, Panggilan Sidang : Rp. 700.000, Materai > Rp. 6.000, Redaksi > Rp. 5.000, Leges Rp. 3.000,Jumlah: Rp. 799..000,Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor21/Pdt.G/2018/PN. Tnr( tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah )Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor21/Pdt.G/2018/PN. Tnr

(seratus enam puluh tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor21/2001 tanggal 20112001 tercatat atas nama Purwadi;3. Memerintahkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding untukmencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147 / Desa Lojajar, KecamatanTenggarang, Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur, seluas163 m? (seratus enam puluh tiga meter persegi), Surat Ukur Nomor21/2001 tanggal 20112001 tercatat atas nama Purwadi;4.

, tempat tinggal di Desa SungaiDurian, Kecamatan Padang Bolak, KabupatenXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama Padangsidimpuan tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berkaitan denganperkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta saksisaksi dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannyatertanggal 28 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Padangsidimpuan dalam Register Perkara Nomor21

Penetapan Nomor : 21/Pdt.P/2019/PA.Pspberlaku, namun Pemohon dan Pemohon II menyatakan tetap denganpermohonannya;Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon danPemohon Il tertanggal 28 Januari 2019 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Padangsidimpuan dengan register nomor21/Pdt.P/2019/PA.Psp, tanggal 28 Januari 2019, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon II dengan memberikanpenjelasan secukupnya;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil permohonannya, dipersidanganPemohon

hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan,terlebin dahulu permohonan Pemohon dan Pemohon II diumumkan padaPapan Pengumuman Pengadilan Agama Padangsidimpuan selama 14 (empatbelas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor21

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 20 Januari2010 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor21/21/1/2010 tanggal 20 Januari 2010 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan ;.

SURAT : Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikahbermaterai cukup dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor21/21/1/2010 Tanggal 20 Januari 2010. Alat buktitersebut setelah diperiksa lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda P.1. ;2. SAKSIDeol vSAKSI. I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaanIbu rumah tangga, tempat kediaman di KabupatenKuningan ;SAKSI.

Suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor21/Pdt.G/2019/PNKbr tanggal 28 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:DALAM GUGATAN ASAL:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat II Asal/Turut Tergugat Intervensi tersebut;DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;DALAM GUGATAN INTERVENSI:DALAM EKSEPSI: Mengabulkan

(niet ontvankelijke verklaard);DALAM REKONVENSI: Menolak Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi/Penggugat RekonvensiIntervensi untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 179/PDT/2020/PT PDGMenimbang,DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI: Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.346.000,00 (dua juta tigaratus empat puluh enam ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor21

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribuRupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 60/B/2017/PT.TUN.MDN, tanggal 27 April 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor21/G/2016/PTUNPDG, tertanggal 12 Januari 2017, yang dimohonkanbanding

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 60/B/2017/PT.TUN.MDN., tanggal 27 April 2017, diberitahukankepada Pembanding/Tergugat pada tanggal O09 Mei 2016, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/17/HUK2017, tanggal 5 Juni2017, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 09 Juni 2017sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor21

/G/PK/2016/PTUNPDG juncto Nomor 60/B/2017/PT.TUNMDN juncto Nomor21/G/2016/PTUNPDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Padang, permohonan tersebut diikuti dengan alasanalasannya diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggalitu juga;Halaman 12 dari 21 halaman.

Adapun amar putusan sebagai berikut:Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan:MENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor21/G/2016/PTUNPDG tertanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkanbanding; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesarRp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang:MENGADILIDALAM

memiliki daya ikat atau mengikat ke dalam.Bahwa dalil hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan disiniialah adanya Peraturan yang lebih tinggi dari Surat Edaran namun padasaat persidangan perkara in casu tidak terungkap karena Majelis Hakimtidak dengan sempurna menggunakan asas Dominus Litis, di mana asastersebut menuntut hakim untuk mencari kebenaran materil di luar jawabjinawab dan alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak dalam persidangan(vide Pertimbangan Majelis Hakim Putusan perkara Nomor21

Pemuda Nomor21 Rt 008/Rw 004, Kel.Rawamangun, Kec.Pulogadung, Jakartaatau JI.

Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21/G/2017/PTUN. SBY. tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana termuat di dalamberkas Perkara Nomor : 156/B/2017/PT. TUN. SBY. (Bundel B);5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 156/PEN/2017/PT. TUN. SBY.

Kontra) Memori Banding Nomor21/G/2017/PTUN. SBY.11. Pengiriman berkas perkara Nomor : Surat tangga 04 September 2017 Nomor : Tanggal 04 September21/G/2017/PTUN. SBY. ke Pengadilan W3TUN1/2164/K. Per. 02.04/IX/2017. 2017.Tinggi Tata Usaha Negara. 12. Penerimaan......... 5 12. Penerimaan berkas perkara Nomor : Lembar Disposisi Tanggal 6 September21/G/2017/PTUN. SBY. oleh 2017.Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya. 13 Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Penetapatan Nomor : 156/PEN/2017/PT.

Tanggal 4 Juli masa banding..Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menghubungkan tanggalpembacaan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21/G/2017/PTUN.

objeksengketa bukti P 6 mutlak dilakukan oleh Ketua Majelis Kehormatan Notaris WilayahJawa Timur kecuali ada pendelegasian dan/atau mandat,untuk itu harus dibuktikanadanya delegasi dan/atau mandat dalam persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebutdi atas, terdapat adanya pelanggaran peraturan perundangundangan dari aspekprosedural dan wewenang di dalam penerbitan objek sengketa bukti P 6, dengandemikian terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor21

Kepentingan Hukum Penggugat;Bahwa akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor21/HGB./BPN.32.73/2014, Tgl. 03022014 sebagai dasar diterbitkannyaperpanjangan SHGB. Nomor 747/Kelurahan Braga, Pemegang Hak:JOSAFAT Naswarwinata.

, Terletak di Jalan Braga Nomor 71 s/d 89, KelurahanBraga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Atas NamaJosafat Naswarwinata (Dalam KTP Josafat Winata) atau ObjekGugatan1 berisi kontradiksi sebagai berikut:Bahwa Tergugat1 dalam Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014, telah tidak cermat dalam membuatpertimbangan sehingga terjadi kontradiksi sebagaimana terlihat dalamdiktum Menimbang poin 9 huruf a dan huruf b;Bahwa diktum menimbang angka 9 huruf a pada Surat KeputusanTergugat1 berbunyi:Bahwa

Putusan Nomor 238 K/TUN/20165.8.berkasberkas permohonan tersebut telah dikembalikan sesuai suratkami tanggal 10122009 Nomor 1469/5.32.73/XII/2009 (copyterlampir);Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014, tentang Pemberian Pembaharuan HakGuna Bangunan Atas Tanah Seluas 1700 m?

, Terletak di Jalan BragaNomor 71 S/D 89, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung,Kota Bandung, Pemegang Hak atas nama Josafat Naswarwinata(dalam KTP Josafat Winata) oleh Tergugat1, dengan demikianTergugat1 telah mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai denganprosedur dan bertentangan dengan fakta sebagaimana tertuang padasurat Tergugat2 Nomor 1169/5.32.73/X/2012 tersebut;Bahwa sebagai akibat dari dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014 tanggal 03022014 tentang PemberianPembaharuan

untuk mencabut Surat Keputusan Nomor21/HGB/BPN.32.73/2014 tanggal 03022014 tentang pemberianPembaharuan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 1700 m2, terletak diJalan Braga Nomor 71 s/d 89, Kelurahan Braga, Kecamatan SumurBandung, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat atas nama JosafatNaswarwinata (dalam KTP Josafat Winata);Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat Il) untukmencabut Sertifikat Pembaharuan Hak Guna Bangunan Nomor 747/Kel.Braga, Surat Ukur tertanggal 18022014 Nomor 00005

Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadillperkaraperkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkansebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon bernama:SIE Ol NYUK, Tempat / Tanggal Lahir : Singkawang / 30 Oktober 1975, JenisKelamin : Perempuan, Warga Negara : Indonesia, Agama : Budha,Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Cempaka Rt.012Rw.004 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang,sebagai Pemohon;Telah membaca berkas Perkara Perdata Permohonan Nomor21

kepada Kuasa Pemohon Advokatyang berkantor di Semarang berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 15 Januari 2019, sebagaiPemohon;melawanPengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17Januari 2019 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yangtelah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.P/2019/PA.Smg dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp211.000,00(dua ratus sebelas riburupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 M. bertepatan dengantanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh Drs. H.

2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor21/Padt.P/2021/PA.Buk, mengemukakan halhal sebagai berikut :1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1990 telah dilangsungkan pernikahanantara PEMOHON 6 dengan seorang perempuan bernama Ir. ZuchairahN. Lewa binti Nurdin Lewa (almarhumah) berdasarkan Kutipan AktaNikah Nomor 47/53/X/1990 dan dari pernikahan tersebut tidak dikarunialketurunan;2. Bahwa pada tanggal 23 November 2020 Ir.

Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor21/Pdt.P/2021/PA.Buk dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2021/PA.Buk3.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 2 Pebruari 2015 Nomor21/Pid.B/2015/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 2 Pebruari 2015Nomor 21/Pid.B/2015/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;3.

. : 340/Pdt/2015/PT.Smg Tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara beserta putusan Pengadilan NegeriSlawi tanggal 22 April 2015 Nomor: 21/Pdt.G/2014/PN.Slw beserta lampiranlampirannya ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Membaca, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16September 2014 dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor21/Pdt.G/2014/PN.SIw. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

;Membaca, bahwa dalam perkara dimaksud Pengadilan tingkat pertama,Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 22 April 2015 Nomor21/Pdt.G/2014/PN.SIw., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut:MENGADILI:1. Menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima;2.