Ditemukan 7014 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-03-2012 — Putus : 03-04-2012 — Upload : 11-06-2012
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 57/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 3 April 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
143
  • agama Islam, Pendidikan terakhir SMA,pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan para saksi dan memeriksaalatalat bukti yang diajukan di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan perkaraNomor: 057
    No.057/Pdt.G/2012/PA.Mbl.Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.
    No.057/Pdt.G/2012/PA.MbIl.Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggilsecara resmi dan patut;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnyatetap dipertahankan oleh Penggugat.Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir dantidak pula menyuruh orang
    No.057/Pdt.G/2012/PA.MbIl.Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidakdapat didengar karena tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaikuasa/wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat(kode P) berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXXX tanggal 07Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXKabupaten Batang Hari, yang
    No.057/Pdt.G/2012/PA.MbIl.Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumsyara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.10
Register : 10-03-2014 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 0057/Pdt.P/2014/PA JS.
Tanggal 26 Maret 2014 — RR. Retno Suharyati SSN. MM binti Ningrat Tjokrowerdjo, DKK
255
  • No. 057/Padt.P/2014/PAJS.Setelah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 26 Februari 2014 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan padatanggal 10 Maret 2014 dengan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PAJS. besertasuratsurat yang berkaitan dengan berkas tersebut;Menimbang, bahwa dalam penetapan hari sidang tanggal 11 Maret2014 Ketua Mejlis Hakim telah memerintahkan Jurusita PenggantiPengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memanggil para pihak yangberperkara agar menghadiri persidangan
    No. 057/Pdt.P/2014/PAJS.masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengandidampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmi, S.H. sebagaiPanitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.Ketua Majelis,Dra. Hj. Fauziah, M.H.Hakim Anggota, Hakim Anggota,Drs. H. Jarkasih, M.H. Elvin Nailana, S.H., M.H.Panitera Pengganti, Hj. Rahmi, S.H.Perincian Biaya Perkara :1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,002.
    No. 057/Pdt.P/2014/PAJS.
Register : 25-10-2010 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543 B/PK/PJK/2010
Tanggal 20 April 2011 — DIRJEN PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING;
9337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP879/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal27 Juni 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan Pemohon Bandingatas SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untuk MasaPajak Juli 2004, Pemohon Banding telah mengajukan satu Surat Banding secara tertulisdalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak atas Satu Surat Keputusan Terbandingsebagaimana tersebut diatas pada tanggal 5 September 2008.
    S1062/WPJ.07/BD.0504/2008 tanggal 11 Juni 2008 iniPemohon Banding telah menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Penelitian KeberatanNo. 28/PT.JICM/FN/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008;Bahwa selanjutnya, Pihak Terbanding menerbitkan Surat Keputusan No.KEP879/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Juni 2008 yang pada dasarnya menolakpermohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan SKPKB PPNNo.00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.
    Pada kenyataannya, permohonan restitusi PPN, yang juga meliputi kelebihanpajak Masa Pajak Juli 2004 diselesaikan melewati jangka waktu 12 bulan sejak suratpermohonan diterima, ditandai dengan terbitnya SKPKB PPN Nomor00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.
    Sebagai bahan pertimbangan Majelis,perlu Pemohon Banding informasikan bahwa seluruh ketetapan PPN Tahun Pajak 2004,termasuk SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007 untukMasa Pajak Juli 2004 yang Pemohon Banding persengketakan dalam banding inimerupakan produk dari 1 (satu) pemeriksaan pajak yang didasarkan pada (satu) SP3yaitu Surat No.
    /07 yang diterbitkan oleh pihak Direktur Jenderal Pajak telahditerbitkan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan dan seharusnya menjadi batal demihukum;Alasan MaterialBahwa SKPKB PPN Nomor : 00178/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007diterbitkan karena Pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding seharusnyamengenakan PPN dengan tarif 10% atas penjualan ekspor yang oleh PemeriksaHalaman 9 dari 26 halaman.
Register : 14-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2611 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KHRISNA DUTA;
209 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2611/B/PK/Pjk/2018Put.87035/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat selurunnya dan memerintahkan Tergugatuntuk menindaklanjuti serta memproses pengajuan keberatan Penggugatatas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2011 Nomor00007/207/1 1/057/16;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan
    tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87035/PP/M.XVB/99/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari
    Menyatakan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali NomorS419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak MemenuhiPersyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00007/207/11/057/16tanggal 20 Januari 2016 untuk Masa Pajak Agustus 2011, atasnama PT Khrisna Duta, NPWP 02.193.094.6057.000, beralamatdi Jalan Gunung Agung Nomor 123B, Denpasar (alamatkorespondensi Jalan Raya Negara, Nomor 100, Batuan,Halaman 3 dari 9
    alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S419/WPJ.07/2017 tanggal 25 Januari 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor 00007/207/11/057
    Putusan Nomor 2611/B/PK/Pjk/2018Pemohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan Surat Tergugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor S419/ WPJ.07/2017tanggal 25 Januari 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yangTidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor 00007/207/11/057/16 tanggal 20 Januari 2016,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji
Register : 11-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CARGIL INDONESIA;
5732 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 433/B/PK/Pjk/202100287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp36.041.262,00 danmengeluarkan putusan dengan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 3 Februari 2007;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86760/PP/M.IVA1/99/2017, tanggal 19 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal
    Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 Masa PajakJanuari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP 01.002.071.7057.000,beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 26 Suite 26.01, JI.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni 2015 MasaPajak Januari 2014, atas nama PT Cargill Indonesia, NPWP01.002.071.7057.000, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 26Suite 26.01, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, RT 010 RW 009,Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
    Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 15 November 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00287/107/14/057
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP08285/NKEB/WPJ.07/2016tanggal 15 November 2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00287/107/14/057/15 tanggal 30 Juni2015 Masa Pajak Januari 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak
Register : 02-05-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 06-09-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 1128/Pdt.G/2017/PA.Mr
Tanggal 5 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
80
  • PUTUSANNomor 1128/Pdt.G/2017/PA.Mr.Sea a aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat. antara :XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di DusunWonokerto RT.057 RW. 017 Desa Sekargadung KecamatanPungging Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebutPenggugat
    ;melawanXXXXXX, umMur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun WonokertoRT.057 RW. 017 Desa Sekargadung Kecamatan PunggingKabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei2017 telah mengajukan
    Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 31 tahun 10 bulan ;4.
    SAKSI , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,tempat tinggal di Dusun Wonokerto RT.057 RW. 017 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Saudara ipar Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama diDusun Wonokerto RT.057
    SAKSI Il, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempattinggal di Dusun Kebonsari RT. 033 RW. 009 Desa SekargadungKecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, yang memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksimempunyai hubungan sebagai Teman Penggugat ; Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatdalam keadaan rukun yang bertempat tinggal di rumah bersama diDusun Wonokerto RT.057 RW. 017
Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2137/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SRIBOGA RATURAYA
2813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2137/B/PK/Pjk/2018dan Jasa Nomor 00001/217/08/057/13 tanggal 30 Desember 2013 MasaPajak Desember 2008;3.
    Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85125/PP/M.XIIA/16/2017, tanggal 24 Juli 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP285/WPJ.07/2015 tanggal 3 Februari2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor00001/217/08/057
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP285/WPJ.07/2015 tanggal 3 Februari 2015, tentangKeberatan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008Nomor 00001/217/08/057/13 tanggal 30 Desember 2013, atasnama PT Sriboga Baturaya, NPWP 01.690.260.3057.000, AlamatPlaza Daniprisma Lt. 3 Jalan Sultan Hasanudin Nomor 4748,Melawai, Jakarta Selatan 12160, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan' perpajakan
Register : 13-04-2010 — Putus : 10-05-2010 — Upload : 16-08-2011
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 057/Pdt.P/2010/PA.JS
Tanggal 10 Mei 2010 — Dewi Damayanti Binti Soeharto dan Wardiman Iman Soepeno bin R.Iman Soepeno
4510
  • 057/Pdt.P/2010/PA.JS
    Soeharto yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama JakartaSelatan dengan register Nomor : 057/Pdt.P/2010/PA.JStanggal 13. April 2010 dengan dalil dalil sebagaiberikutBahwa Soeharto. alias Soeharto:. Iman Soepeno Bin R. ImanSoepeno, lahir di palembang, 13 Agustus 1938;Bahwa pada tanggal, 15 Maret 1968, Soeharto Iman SoepenoBin R.
    uraianpenetapan ini ditunjuk kepada hal hal sebagaimanatercantum dalam berita acara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukanpermohonan~ pencabutan perkaranya karena masih inginbermusyawarah dengan keluarga Pewaris lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, sesuaidengan ketentuan yang ada dalam pasal 271272 RV makaMajelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohontersebut dan perkara nomor : 057
Register : 20-01-2012 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 01-03-2012
Putusan PA CILEGON Nomor 057/Pdt.G/2012/PA.Clg
Tanggal 20 Februari 2012 — Perdata
1310
  • 057/Pdt.G/2012/PA.Clg
Register : 05-04-2016 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 13-06-2019
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 057/Pdt.P/2016/PA.Mpw
Tanggal 25 April 2016 — Pemohon melawan Termohon
173
  • 057/Pdt.P/2016/PA.Mpw
Putus : 25-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Juni 2013 — PT. KL YUNHYUN INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2817 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maret 2007 No.00235/207/07/057/09 tanggal 6 Mei 2009;Bahwa Surat Keberatan tersebut diajukan terhadap satu Surat Ketetapan yaituSKPKB PPN Masa Pajak Maret s.d.
    Maret 2007, tetapi terdapat kekeliruan penulisan dalam Nomor SKPKB yaituNomor : 00235/207/06/057/09 tanggal 6 Mei 2009 yang seharusnya Nomor :00235/207/07/057/09 tanggal 6 Mei 2009;Bahwa Surat Keberatan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 25 UU KUPbaik ketentuan ayat (1), ketentuan ayat (2) dan ketentuan ayat (3).
    Put. 25790/PP/M.III/99/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut :Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: S00227/WPJ.07/KP.0503/09 tanggal O5 Agustus 2009 PerihalPemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas SuratPenggugat Nomor: 071/KOBY/YY/VII/09 tanggal 28 Juli 2009 Perihal PermohonanKeberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Maret s.d Maret 2007 No. 00235/207/06/057/09tanggal 06 Mei 2009 atas nama
Register : 20-09-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA CURUP Nomor 057/Pdt.P/2016/PA.Crp
Tanggal 5 Oktober 2016 — Pemohon melawan Termohon
1611
  • 057/Pdt.P/2016/PA.Crp
    PENETAPANNomor 057/Pdt.P/2016/PA Crp.
Putus : 14-10-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3913 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KERRY SAWIT INDONESIA;
15339 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Meninjau ulang SKPKB PPN Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014;Halaman 1 dari 8 halaman.
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put103268.16/2012/PP/M.XVIB Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00110/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012Nomor 00276/207/12/057
    Putusan Nomor 3913 B/PK/Pjk/2020tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaNomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014 MasaPajak September 2012 atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP: 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan JasaNomor: 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014 MasaPajak September 2012 atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Guntur JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
    Putusan Nomor 3913 B/PK/Pjk/2020(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2012 Nomor 00276/207/12/057/14 tanggal 12 Desember 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.071.733.8.057000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp345.200,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang terkait denganpenyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Masa PajakSeptember
Putus : 28-06-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1258/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT ELEGANT TEXTILE INDUSTRY
2821 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar permohonan Gugatan Penggugatterhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8Oktober 2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan WajibPajak dikabulkan dengan membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan Surat Tagihan PajakNomor 00005/177/13/057
    Putusan Nomor 1258/B/PK/Pjk/201800005/177/13/057/15 tanggal 26 Januari 2015, atas nama PT ElegantTextile Industry, NPWP: 01.001.773.9057.000, alamat: JI. K.H.
    ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali:Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP Dari Luar DaerahPabean Nomor 00005/177/13/057
    permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor: KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober2015 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasaatas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor: 00005/177/13/057
    Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP3367/WPJ.07/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKPdari Luar Daerah Pabean Nomor: 00005/177/13/057
Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRONUSA INVESTAMA
5637 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.095267.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar banding Pemohon Banding ini dapatditerima, dan agar Majelis dapat meninjau ulang SKPLB Nomor00097/407/12/057
    Uraian Banding tanggal 24 November 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.095267.16/2012/PP/M.IVA Tahun 2018, tanggal 6 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00097/407/12/057
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei 2015 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012Nomor 00097/407/12/057/14 tanggal 17 Maret 2014 atas nama PTAgronusa Investama, NPWP 02.275.541.7057.000, beralamat diMultivison Tower, Lt. 15 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Setiabudi,Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari
    Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1749/WPJ.07/2015 tanggal 27 Mei 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2012 Nomor00097/407/12/057
Register : 14-04-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 174/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Oktober 2014 — PT. SINAR MAS SUPER AIR >< MUHAMMAD TAUFIQ DINANSYAH
6229
  • Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan NegeriJakarta Pusat, sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat danTergugat dalam Pasal 5 ayat 2 Perjanjian Pelatihnan Training no.057/PPKLGR/05.2011 0)n2 ann nnn nnn nnn nnn nnn ann nn nennenenannnenannensnnnmenes"Apabila mufakat tidak tercapai dalam waktu 45 (empat puluh lima) harikalender sejak dimulainya musyawarah, Para Pihak akan menyelesaikansegala dan setiap perselisihan serta perbedaan pendapat yang timbulmelalui Pengadilan Negeri
    Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitasSumber daya Manusia dan mengembangkan kompetensi Tergugatsebagai Pilot Areal Manuring maka Penggugat dan Tergugat sepakatuntuk mengadakan perjanjian pelatinan training yang pada tanggal 3 Mei2010, penggugat dan tergugat menyepakati Perjanjian Pelatinan Trainingno.057/PPKC1110) 970) 0 a7.
    MENYATAKAN Perjanjian Pelatinan Training no.057/PPKLCR/05.2010, adalah sah menurutII. MENYATAKAN Tergugat telah melakukan wanprestasiterhadapPenggugat; 2222222 252 222Il. MENGHUKUM Tergugat untuk membayar gantikerugian kepada Penggugat sebesar Rp.Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.174/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.3.318.680.000. (Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan BelasJuta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);IV.
    Bahwa Tergugat mengalami Shock dan Trauma untuk kembaliterbang sebagai Agricultural Pilot untuk kegiatan pemupukan udara setelahterjadi kecelakaan yang menimpa almarhum.Capt.M.Adipura pada tanggal11saatMei hari Sabtu Pukul 11.30 WIB, di daerah Mesuji , Lampung , padamenjalankan tugas pemupukan udara ; (P3);5Bahwa pada saat disepakati nya Perjanjian Pelatihan Training tersebutNo 057/PPKLCR/05.2010.
    Sinar Mas Super Air)dengan Tergugat (Muhammad Taufiq Dinansyah) yang dituangkan dalamperjanjian pelatinan training Nomor 057/PPKLCR/05.2010 tanggal 3 MeiBahwa perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Aan Subrata dan BoediUtomo yang masingmasing bertindak sebagai direktur PT.
Register : 06-03-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 363/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 20 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
107
  • Menetapkan Nama Pemohon I : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir : MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI Binti SUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN; ; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978 diubah menjadi Nama Pemohon I : ZUHRI Bin HURI tempat, tanggal lahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II : SUHATINI Binti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28 FEBRUARI 1948;

    3.

    Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima AktaNikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi KabupatenMalang dengan nomor : 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978;.
    Menetapkan Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiHalaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0363/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN yang tercatat dalambuku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978sebenarnya adalah Nama Pemohon : ZUHRI Bin HURI tempat, tanggallahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II : SUHATINIBinti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28
    Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Kabupaten Malang,bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, olehKetua Majelis diberi tanda (P.3);d.
    Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah Nomor 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli 1978, sebagaimanabukti P.3;2. Bahwa penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebutadalah Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN;3.
    Menetapkan Nama Pemohon : SUKRI Bin HURI tempat tanggal lahir :MALANG, 21 TAHUN dan Nama Pemohon II : SUSI SUKARTINI BintiSUPENO tempat tanggal lahir : MALANG,17 TAHUN; ; yang tercatatdalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0776/057/VII/1978 tanggal 11 Juli1978 diubah menjadi Nama Pemohon : ZUHRI Bin HURI tempat,tanggal lahir : MALANG, 23 NOVEMBER 1945 dan Nama Pemohon II :SUHATINI Binti SUPENO tempat, tanggal lahir : MALANG, 28FEBRUARI 1948;3.
Register : 22-11-2019 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 27-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 837 B/PK/PJK/2013
Tanggal 18 Februari 2014 — PT. SUNG BO JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4439 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengajuan Permohonan;Bahwa Pemohon Banding mengajukan upaya Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2005 Nomor 00236/207/05/057/07 tanggal 14 Desember2007 berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diperbaharuidengan UndangUndang
    melainkan dengan Keputusan sebagaimanadimaksud Pasal 36 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2000;Pokok Permasalahan;Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam upaya hukum ini adalahmengenai koreksi terhadap Penyerahan PPN yang harus dipungut untukMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 yang dilakukanPemeriksa sebesar Rp28.925.242.250,00 sehingga Kantor PelayananPajak Penanaman Modal Asing Empat menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 Nomor00236/207/05/057
    Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor$00114/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 1 Juni 2012, tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak YangTidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2005 Nomor 00236/207/05/057/07 tanggal 14 Desember 2007, atas nama: PTSung Bo Jaya, NPWP 01.882.887.1.057000, beralamat di KP.
    yang Tidak Benar terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2005 Nomor 00236/207/05/057/07tertanggal 14 Desember 2007 melalui Surat Nomor182/SBJACC/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 sehingga bukan surat yangbersifat biasa melainkan suatu penetapan tertulis di bidang perpajakanyang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku dan telah memenuhikriteria suatu keputusan sebagaimana yang dimaksud
    Dasar Pengajuan Permohonan;Bahwa Pemohon Banding mengajukan upaya Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2005 Nomor 00236/207/05/057/07 tanggal 14 Desember2007 berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b UndangUndangHalaman 16 dari 24 halaman.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 23-03-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 36/G/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Juli 2013 — M. AGUS MAULANA; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
11153
  • Agus Maulana NIP. 19740817 199402 1 001;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor:057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan JenisHukuman Disiplin Atas Nama M.
    Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat)Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah Keputusansah dan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masingmasing pihak.c.
    Menyatakan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat)Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 adalah keputusan sahdan benar serta harus dilaksanakan oleh Penggugat maupun masingmasing pihak ;3.
    Menyatakan Batal Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian( BAPEK ) Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 TentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M Agus MaulanaNIP.19740817199402 1 O01 dari Pemberhentian Tidak dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil ;3.
    Memerintahkan kepada Tergugat ( BAPEK ) untuk mencabut SuratKeputusan Nomor : 057/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 6 Juli 2012 TentangPerubahan Jenis Hukuman Disiplin atas nama M. Agus Maulana NIP.19740817199402 1 001 dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan sendiri sebagai Pegawai NegeriSipil ;4.
Register : 14-04-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 17 Mei 2016 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
124
  • diajukan dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal14 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDenpasar pada tanggal 14 April 2016, di bawah register Nomor 256/Pdt.G/2016/PN Dps yang pada pokoknya telah mendalilkan halhal sebagai berikut :e Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yangmelangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu,padatanggal 24 Maret 2011,sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor474/057
    Menyatakan,bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yangmelangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 24Maret 2011,sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor 474/057/ PLG/Pem,tanggal 22 Maret 2016,yang dikeluarkan oleh perbekel Pelaga,Kecamatan Petang, Kabupaten Badung adalah perkawinan yang sah danputus karena perceraian dari segala akibat hukumnya ;3.
    Photocopy Surat Keterangan Kawin Nomor 474/057/PLG/Pem, diberitanda bukti P3;4.
    ini, selengkapnyasegala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermasuk dan turut dipertimbangkan sehingga merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adatagama Hindu pada tanggal 24 Maret 2011, sesuai Surat Keterangan KawinNomor 474/057
    mempunyai keinginanmempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan,maka berdasarkan pasal 149 Rbg, Majelis akan memutus perkara ini secaraVerstek (tanpa hadirnya Tergugat);Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dalildalil gugatan Penggugat hanyaberdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa Surat KeteranganKawin Nomor 474/057