Bahwa, dapat Penggugaturaikan dasar hukum batalnya perjanjian yangmemuat klausula baku terlarang sesuai yang dimaksud pada Pasal 18ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen (Undang Undang Pk) sebagai berikut:Menurut Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 (Undang UndangPK) Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syaratsyarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secarasepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumendan/atau perjanjian

Bahwa, dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun1999, juga menyebutkan:Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak ataubentuknya sulit terlinat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yangpengungkapannya Sulit dimengerti;Selanjutnya apa akibat hukumnya jika klausula baku terlarang tersebutdicantumkan dalam suatu perjanjian?

(dalam hal inibertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999);Jika ketentuan Pasal 1320 juncto 1337 KUHPerdata kita kaitkan denganPasal 18 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tersebut yangmenekankan ada 8 (delapan) klausula baku dilarang dicantumkan dalamakta/perjanjian dan juga Pasal 18 ayat (2) yang melarang pencantumanklausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapatdibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti makatentu praktek pencantuman

klausula baku sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undangundang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syaratsahnyaperjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang HukumPerdata yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum;Selain itu, Pasal 18 ayat (83) Undang Undang RI Tahun 1999, jugamengatur:Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha padadokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud

Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam suatuperjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yangmengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum menurut Pasal1320 juncto Pasal 1837 KUHPerdata, dan Pasal 18 ayat (8) UndangUndang Nomor8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;2. Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebutnamun di mata hukum perjanjian tersebut tidak sah;V.

Bahwa pada tahun yang sama, yaitu tahun 2011 untuk memenuhi pesananbuyer dari luar negeri (ekspor) pada angka 3 di atas Penggugat membelibahan baku garment berupa kain berupa 100 persen Polyester Micro FiberPlain 176 x 110/50x50 JC kepada Tergugat;. Bahwa pemesanan tersebut dituangkan dalam Purchase Order (PO) yangditerbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat dimana di dalamnya terdapatsyarat dan ketentuan pembelian bahan baku garment tersebut;.

Bahwa terhadap Purchase Order (PO) tersebut, Tergugat kemudianrnenerbitkan Proforma Invoice yang berisi tentang syarat dan ketentuanpemesanan bahan baku garment senilai purchase order tersebut;. Bahwa di dalam Purchase Order (PO) terdapat syarat dan ketentuanpemesanan dan pengiriman bahan baku garment yakni :a. Pembayaran tidak dapat dilakukan jika kiriman barang melebihi toleransitersebut di atas;b.

Bahwa dari seluruh Purchase Order sebagaimana anglka 9 di atas,11Tergugat melakukan keterlambatan pengiriman bahan baku garment yangdisebabkan oleh produksi Tergugat sendiri dan juga akibat kesalahanproduksi Tergugat, yaitu sebagian warna bahan baku garment tidak sesuai(reject colour) dengan permintaan buyer Penggugat sebagaimanaditentukan dalarn purchase order;.Bahwa 9 (sembilan) purchase order tersebut, Tergugat melakukanketerlambatan pengiriman bahan baku garment karena Tergugat tidak dapatmengirimkan

Bahwa senyatanya atas purchase order yang telah diterima Tergugat diatas, Tergugat tidak pernah menolak dan ataupun mengembalikan purchaseorder tersebut, sehingga Penggugat menunggu bahan baku garment dikirimoleh Tergugat. Namun, Tergugat tidak pernah mengirimkan bahan bakusesual purchase order dalam tabel angka 18 di atas;20. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengirimkan bahan baku garment,Halaman 8 dari 31 hal. Put.

Nomor 732 K/ Pdt/ 2015pengiriman bahan baku garment, karena Terbanding semula Tergugat tidakdapat mengirimkan bahan baku pesanan Pembanding semula Penggugatsesuai batas akhir waktu pengiriman yang tertulis dalam Purchase Order(PO) yang telah diterima Terbanding semula Tergugat;Menimbang, bahwa keterlambatan pengiriman bahan baku garment yangditerima Pembanding semula Penguggat tersebut sesuai dengan buktipenerimaan barang seluruhnya diterima Pembanding semula Penggugatadalah sebagai berikut: Batas

Bahwa menurut Terbanding dalam S3157/WPJ.07/2013 tanggal 14 Juni2013 koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 184.741.021,00 berasal darikoreksi Pemeriksa yang berasumsi adanya pembelian yang tidak dicatat,sehingga Pemeriksa mengoreksi Peredaran Usaha sebanding denganpemakaian bahan baku dan bahan penolong;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak mengetahui data hasil konfirmasiPemeriksa berasal darimana, karena tidak sesuai dengan kondisi yangsebenarnya;Bahwa setiap pembelian bahan baku maupun

Bahwa datadata dalam menentukan saldoawal dan saldo akhir serta jumlah pembelian bahan baku danbahan penolong untuk tahun 2010 merupakan data yang validkarena diambil dari pembukuan Termohon Peninjauan Kembalidan dari Faktur Pajak Masukan yang merupakan bukti transaksiyang sangat kuat;7) Bahwa dengan diperolehnya angka saldo awal dan saldo akhirserta jumlah pembelian bahan baku dan bahan penolong untuktahun 2010 maka dapat diketahui jumlah koreksi pemakaianbahan baku dan bahan penolong dengan perhitungan

sebagaiberikut: UraianMenurut SPT/WP (Rp)Pemeriksa (Rp)Koreksi (Rp) Persediaan awal Bahan Baku Tidak ada rincian 7.264.171.471,0 7.264.171.471,000 Bahan Penolong Tidak ada rincian 2.604.138.868,0 2.604.138.868, 000Jumlah 0,00 9.868.310.339,0 9.868.310.339,000Pembelian Bahan Baku Tidak ada rincian 53.726.613.001, 53.726.613.001,000 0 Bahan Penolong Tidak ada rincian 5.191.290.190,0 5.191.290.190,000Jumlah 0,00) 58.917.903.191, 58.917.903.191,000 0Persediaan akhir Bahan Baku Tidak ada rincian 10.249.476.218

, 10.249.476.218,000 0 Bahan Penolong Tidak ada rincian 3.338.107.288,0 3.338.107.288,000Jumlah 0,00 13.587.583.506, 13.587.583.506,000 0Pemakaian Bahan Baku / 53.134.766.219, 55.198.630.024, (2.063.863.805,0Penolong (HPP) 00 00 0) Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 944/B/PK/PJK/2016 8) Bahwa dari perhitungan pemakaian bahan baku dan bahanpenolong tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat koreksinegatif atas pemakaian bahan baku dan bahan penolongsebesar Rp2.063.863.805.

Kembali tidak dapat menjelaskanangka saldo awal, saldo akhir dan pembelian bahan baku danbahan penolong.

Sidoarjo, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkarain, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkandilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut,atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang dilakukan dengan carasebagai berikut Bahwa terdakwa diangkat selaku Direktur PT. Logamindo Sari Muliaberdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPerseroan Terbatas PT.

Logamindo Sari Mulia menjalankan usaha dalammemproduksi barang berupa spare part atau barang yang berkaitan denganpengecoran logam yang disesuaikan dengan pesanan pemesan sepertigear, roda, holo, matras velg, kowi untuk menuang cairan logam dalamproduksi velg dengan menggunakan bahan baku gram paku, plat besiafalan, besi scrap dan pasir slica serta menggunakan bahan dengansenyawa kimia seperti bentonite, volcay, sodium silicat dan fero mangan; bahwa PT.

Logamindo Sarimulia danmenemukan pasir slica yang bercampur dengan gram setelah prosespeleburan logam dan gram besi sebagai bahan baku peleburan logam yangmana limbah Bahan Beracun dan Berbahaya tersebut tidak dilakukanpengelolaan serta tidak memiliki Tempat Penampungan Sementara danterhadap limbah Bahan Beracun dan Berbahaya ditempatkan di lahanbelakang perusahaan pada ruang terbuka; bahwa PT.

Logamindo Sarimulia danmenemukan pasir slica yang bercampur dengan gram setelah prosespeleburan logam dan gram besi sebagai bahan baku peleburan logam yangmana limbah Bahan Beracun dan Berbahaya tersebut tidak dilakukanHalaman 6 dari 21 Putusan Nomor 273/Pid.B/LH/2020/PN SDApengelolaan serta tidak memiliki Tempat Penampungan Sementara danterhadap limbah Bahan Beracun dan Berbahaya ditempatkan di lahanbelakang perusahaan pada ruang terbuka; bahwa PT.

Makanan temak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untukpembuatan makanan temak, unggas dan ikan",Pasal 2 ayat (2) huruf b"atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategisberupa:b.

Makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untukpembuatan makanan ternak, unggas dan ikanCo we.

untuk pembuatan makanan ternak, unggas danikan yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilaiadalah bahan baku utama atau bahan baku pelengkap karena katayang digunakan adalah "bahan baku";Bahwa terhadap Pokok sengketa yang sama, Majelis HakimPengadilan Pajak dalam putusannya menyimpulkan bahwa CPOmerupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yangdibebaskan dari pengenaan Pajak pertambahan Nilai;Bahwa Wajib pajak tetap mempertahankan apa yang telah wajib pajaksampaikan bahwa

Pemohon untuk bahan baku pakan ternak.

ternak yang dihasilkan oleh pembeli CPO yang dijualoleh Pemohon untuk bahan baku pakan ternak.

strong>

Bahwa, Prinsipprinsip perlindungan konsumen dalamhubungannya dengan eksistensi perjanjian baku ditentukan olehPasal 18 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa dalam suatuperjanjian baku dilarang,dengan ancaman batal demi hukum terhadaphalhal yang telah diatur dalam pasal tersebut (PsI 18 Ayat 3 UUPk).4.

Bahwa, dengan Adanya ketentuan tersebut, maka setiapperjanjian kredit yang pada umumnya bersifat baku, baik yang sudahada maupun yang akan dibuat dalam praktek Lembaga Pembiayaansetidaknya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada padaPasal 18 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (UUPk), sebagai berikut :(1).Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yangditujukan untuk diperdagangkan DILARANG membuat ataumencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atauperjanjian

yangletak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibacasecara Jelas, atau yang pengungkapannya Sulit dimengerti.(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usahapada dokumen atau peranjian yang memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bataldemi hukum.(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yangbertentangan dengan Undangundang ini.V.

Adanya suatu sebab yang halal ;Jika ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata dikaitkan dengan Pasal18 ayat (1) UURI No.8 TH 1999 tersebut yang menekankan ada 8(delapan) klausula baku dilarang dicantumkan sesuai yang dimaksuddalam pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) yang melarangpencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya Sulit terlinat atautidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulitdimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimanadimaksud dalam Pasal

Bahwa Pada Pokoknya Penggugat dalam Posita GugatanPenggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum dengan Pencantuman Klausula Baku sehinggaPerjanjian Pembiayaan Nomor: 153115180954 antara Penggugat denganTergugat menjadi Cacat Hukum sehingga Tidak sah dan tidak memilikikekuatan mengikat.4.

Terdakwamenggaji para karyawan tersebut per hari dengan jumlah besar bervariasiantara Rp 40.000, s/d 50.000, setiap kali produksi mie basah.Bahwa untuk pengadaan bahan baku pembuatan mie terdakwa sendiri yangmenyediakan. Bahan baku tersebut adalah: tepung terigu, tepung tapioka,garam, air, pewarna kuning, air londo, minyak kacang, serobuk borax danserbuk natrium powder (formalin padat).Bahwa proses produksi untuk menghasilkan mie basah adalah:a.

Bahan baku yang berupa tepung terigu, tepung tapioka, air,garam, air londo, pewarna kuning, zat pengenyal boraxdecahydrate dimasukkan ke dalam molen pengaduk dengantujuan supaya bahan bahan tersebut tercampur rata menjadiadonan.b.

Magelang Selatan KotaMagelang sudah sekitar satu tahun yaitu sejak sekitar bulan Februari2015.Bahwa sebagai penanggung jawab secara keseluruhan dari mulai prosespencarian bahan baku, proses produksi sampai dengan proses penjualanadalah pemiliknya sendiri yaitu terdakwa.Bahwa bahan baku pembuatan mie basah adalah ; tepung terigu, tepungtapioka, garam, air, pewarna kuning, air londo, minyak kacang, serbukborax dan serbuk natrium powder (formalin padat).Bahwa alat alat yang dipergunakan : mesin pengaduk

(molenpengaduk), mesin press mie, mesin perajang (pencetak mie), wajanperebus, tabung bahan bakar/ solar sebagai bahan bakar dan kipasangin.Bahwa semua bahan baku dan sarana peralatan yang menyediakanadalah pemilik usaha industri yaitu terdakwa.Bahwa untuk sarana pemasaran mie basah tidak ada karena parapembeli datang sendiri kerumah produksi untuk membeli mie basahtersebut .Bahwa adanya bahan baku zat pengenyal serbuk borax decahydrate danzat pengawet serbuk natrium powder di industri mie basah

Sebagaipenanggung jawab secara keseluruhan dari mulai proses pencarianbahan baku, proses produksi sampai dengan proses penjualan adalahpemiliknya sendiri yaitu terdakwa.Bahwa bahan baku pembuatan mie basah adalah ; tepung terigu, tepungtapioka, garam, air, pewarna kuning, air londo, minyak kacang, zatpengenyal serbuk Borax decahydrate dan zat pengawet serbuk natriumpowder.

yang letak ataubentuknya sulit terlinat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atauyang pengungkapannya Sulit dimengerti;(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha padadokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum;(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangandengan UndangUndang ini.IV.

dilarang dicantumkan sesuai yangdimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang melarang pencantumanklausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlinat atau tidak dapat dibaca secarajelas, atau. yang pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktekPENCANTUMAN KLAUSULA BAKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan UndangUndang sehinggaperjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalamPasal 1320 Kitab UndangUndang

Bahwa Tergugat Membantah dengan Tegas pernyataan Penggugat pada BabV Poin 1 yang meyatakan bahwa adanya Klausula Baku dalam PerjanjianPembiayaan yaitu pada Klausulklausul sebagai berikuta.Klausul 4 Perjanjian Pembiayaan yang berbunyi :" ...akan dituangkan dalamakta jaminan Fidusia yang dibuat dihadapan Notaris, Bahwa Klausul tersebut tidak masuk dalam kategori klausul baku dantidak pula bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf (h) yangberbunyi : " menyatakan bahwa konsumen member kuasa kepadapelaku

pada Klausul (5) Perjanjian Pembiayaantidak termasuk daiam Klausui Baku;c.

Bahwa dengan demikian Perjanjian Pembiayaan aquo bukanlahperjanjian dengan klausula baku. Terbukti dengan telah terbitnya SertifikatJaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia No.

atau tindakansehubungan dengan pembukuan , pencatatan pinjaman dan ataupemeliharaan administrasi pinjaman serta dana cadangan angsuran untukkepentingan PNM dalam rangka pemenuhan transaksi sebagaimanadimaksud pada pasal 2 ayat 3 diatas ( Vide bukti P3 ) ;e Pelanggaran pasal 18 ayat 1 UURI No. 8 Tahun 1999 tentangpencantuman klausula baku yang dilarang tercantum juga pada lembarke 6 perjanjian kredit Nomor 022/UlaMMMLKT/PK/IV/10 di pasal 9angka 9 yang tertulis hal hal yang belum diatur atau belum

terlarang sesuai yang dimaksud pada pasal 18 ayat 1UURI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai berikut :Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat syarat yangtelah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelakuusaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yangmengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen ( pasal 1 angka 10 UndangUndang Republik Indonesia No. 8 th 1999 tentang perlindungan konsumen )Terdapat klausula baku yang

dilarang dicantumkan dan pasal 18 ayat 2 yang melarangpencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atautidak dapat dibaca secara jelas , atau yang pengungkapannya sulitdimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimanadimaksud dalam pasal 18ayat 1 dan 2 tersebut adalah bertentangan denganUndang Undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat10sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang UndangHukum Perdata yang akibatnya perjanjian

tersebut batal demi hukum ;Selain itu pasal 18 ayat 3 juga mengatur :Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumenatau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum ;Dapat disimpulkan :1 Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat1 UU Perlindungan konsumen dalam suatu perjanjian adalah tidakmemenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjiantersebut batal demi hukum menurut

CN 046418 tanggal 27 April2010 ;Bahwa dengan telah dibacakan seluruh klausula perjanjian kredit sebelum ditandatangani oleh Penggugat dan penggugat telah mengerti atas isi perjanjian kredit makatidak ada klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapatdibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti .

itu tidak diberitahu sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

PP No. 82tahun 2001 ini merupakan pengganti PP No. 20 tahun 1990 tentangpengendalian pencemaran air, dan untuk mengatur baku mutu air limbah yangboleh dibuang ke lingkungan setelah diolah, menteri Negara Lingkungan Hiduptelah menerbitkan Kep51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah cairbagi kegiatan Industri (Baku Mutu Nasional).

PP No. 82tahun 2001 ini merupakan pengganti PP No. 20 tahun 1990 tentangpengendalian pencemaran air, dan untuk mengatur baku mutu air limbah yangboleh dibuang ke lingkungan setelah diolah, menteri Negara Lingkungan Hiduptelah menerbitkan Kep51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah cairbagi kegiatan Industri (Baku Mutu Nasional).Bahwa Gubenur dapat menetapkan keputusan tersendiri dengan syarat bakuMutu yang ditetapkan sama atau lebih ketat dari baku mutu yang diterbitkanoleh Menteri Negara Lingkungan

Gede Karang diatur dalam Baku MutuAir Limbah yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :Kep51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kesehatanIndustri, dan diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun1999 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Industri diProvinsi Jawa Barat.Bahwa setiap usaha dan atau kegiatan berupa produksi kertas koran sepertikegiatan PT.

GedeKarang yang akan membuang air limbah ke lingkungan harus memenuhi baku mutu airlimbah, yang pengaturannya terdapat dalam Keputusan Menteri Negara LingkunganHidup Nomor : Kep51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagikesehatan Industri, dan diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun1999 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Industri di ProvinsiJawa Barat, serta Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitasair dan pengendalian pencemaran

GedeKarang di atas Baku Mutu yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kadarpencemaran badan penampungnya yaitu sungai Cilamaya serta limbah tersebutberbahaya bagi badan/ sumber air atau makhluk hidup.Menimbang, bahwa salah satu parameter enfluence yang dibuang ke badan airsungai Cilamaya yang tidak memenuhi persyaratan baku mutu adalah padatantersuspensi total (TSS) yaitu sebesar 173 mg/L sedangkan persyaratan baku mutuadalah 80 mg/L berarti terdapat kelebihan sebesar 93 mg/L.Menimbang,

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Kamaruddin bin Mansur) dengan Pemohon II (Suhe binti Tanai) yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desem ber 1982, di Dusun Baku, Desa Leko Pancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;

Membebankan kepada para Pemohon

PENETAPANNomor 394/Pdt.P/2020/PA.Mrs.Zaz A SzeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkatpertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yangdiajukan oleh:XXXXXXXXX, NIK: 7309073112590019, tempat tanggal lahir, Maros, 31Desember 1059, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani,tempat kediaman di Dusun Baku, Desa Leko Pancing, KecamatanTanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai PemohonI;XXXXXXXXX,

NIK: 73090771126000021, tempat tanggal lahir, Maros, 31Desember 1950 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidakada, tempat kediaman di Dusun Baku, Desa Leko Pancing,Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, selanjutnya disebutsebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut: Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar dalildalil para Pemohon dan saksisaksi;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon Il pada tanggal 31Desember 1982, di Dusun Baku, Desa Leko Pancing, Kecamatan Tanralili,Kabupaten Maros;Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari 72. Bahwa Pemohon dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yangbernama H. Ahmad, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wallnikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama H.

Nomor KMA/032/SK/IV/2006, permohonan para Pemohon telahdiumumkan kepada publik melalui pengumuman Pengadilan Agama Marostanggal 5 November 2020 dan sampai tanggal berakhirnya pengumuman, tidakterdapat pihak yang mengajukan keberatan;Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 7Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secarasah yang berlangsung pada tanggal 31 Desember 1982, di Dusun Baku, DesaLeko Pancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Xxxxxxxxx) dengan Pemohon II(XXxXXxXxXxxxX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desem ber 1982, diDusun Baku, Desa Leko Pancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkanpernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, KabupatenMaros;4.

Jumlah pemakaian bahan baku tahun 2009 adalah16.829.267,98 kg (Polyester 10.787.291,10 kg, Cotton 5.145.192,58 kg, danRayon 896.784,30 kg) dan menghasilkan a quo sebesar 1.470.093,60 kg atau8,74% dari total pemakaian bahan baku, a quo sebanyak 1.380.349,05kg telahPemohon Banding jual dengan harga lebih rendah daripada harga benang.

pada saat produksi dan perlakuan atasa quo pada saat produksi;Wajid Pajak mengakui adanya a quo untuk masingmasingbahan baku pada saat produksi dengan rincian: Polyester danRayon (1,5%) dan Raw Cotton (a quo 25%);Atas keterangan mengenai a quo produksi mengakui adanyasebagian a quo raw cotton sehingga terdapat perbedaan dalamperhitungan pemakaian bahan baku untuk produksi;Berdasarkan komposisi bahan baku yang diperoleh dari WajibPajak, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemeriksa menghitungjumlah bahan

baku yang digunakan untuk memproduksibarang jadi.

Setelah diperhitungkan dengan saldo awal danakhir bahan baku serta saldo awal dan akhir Work In Processmaka diperoleh jumlah pembelian bahan baku yang diakuiWajib Pajak dari proses produksi (arus barang);Pemohon Peninjauan Kembali/Pemeriksa kemudianmembandingkan pembelian bahan baku (dalam kgs) dariproses produksi tersebut dengan pembelian bahan baku(dalam kgs) yang riil.

Meluruskan dan mensejajarkan serat yang lebih baik,sehingga proses regangan pada proses berikutnya dapatdilakukan dengan mudah;Bahwa dalam proses ini, a quo yang terjadi sekitar 15 17%dari jumlah bahan baku yang telah melalui proses blowing dancarding. A quo yang terjadi adalah serat kapas dengan panjangbahan baku setelahblowing2. Proses cardingbahan baku setelah blowing / 3% a quo0,96 / (0,96 x 4%)0,96 / 0,0288 = 0,9312 => bahan baku setelah carding3.

Jumlah pemakaian bahan baku tahun 2009 adalah16.829.267,98 kg (Polyester 10.787.291,10 kg, Cotton 5.145.192,58 kg, danRayon 896.784,30 kg) dan menghasilkan waste sebesar 1.470.093,60 kg atau8,74% dari total pemakaian bahan baku, waste sebanyak 1.380.349,05kg telahPemohon Banding jual dengan harga lebih rendah daripada harga benang.

pada saat produksi dan perlakuan ataswaste pada saat produksi Wajib Pajak mengakui adanya waste untuk masingmasingbahan baku pada saat produksi dengan rincian : Polyester danRayon (1,5%) dan Raw Cotton (waste 25%)Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1315/B/PK/PJK/2017Atas keterangan mengenai waste produksi mengakui adanyasebagian waste raw cotton sehingga terdapat perbedaandalam perhitungan pemakaian bahan baku untuk produksiBerdasarkan komposisi bahan baku yang diperoleh dari WajibPajak, Pemohon

Peninjauan Kembali / Pemeriksa menghitungjumlah bahan baku yang digunakan untuk memproduksibarang jadi.

Setelah diperhitungkan dengan saldo awal danakhir bahan baku serta saldo awal dan akhir Work In Processmaka diperoleh jumlah pembelian bahan baku yang diakuiWajib Pajak dari proses produksi (arus barang)Pemohon Peninjauan Kembali / Pemeriksa kemudianmembandingkan pembelian bahan baku (dalam kgs) dariproses produksi tersebut dengan pembelian bahan baku(dalam kgs) yang riil.

Proses cardingbahan baku setelah blowing / 3% wasteHalaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1315/B/PK/PJK/20170,96 / (0,96 x 4%)0,96 / 0,0288 = 0,9312 => bahan baku setelah carding3.