Bahwa pada hari Senin, 09 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Provinsi NTBsesual dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor45/KUA.19.06/I/PW.01/13/IV/2020 tanggal 06 April 2020, sehingga karenanyaperkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Agama dan sesuai denganketentuan UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9Tahun 1975;2.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor45/KUA.19.06/I/PW.01/13/IV/2020 tanggal 06 April 2020, yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanAmbalawi, Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicapoleh pejabat pos serta telan dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;B. Saksi:1.

sebagai Pemohon I;Pemohon Il, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,tempat kediaman di Bakalang, Desa Batu, Kecamatan PantarTimur, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang:Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juli 2017yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor45

pengesahan nikah para Pemohon pada papanpengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 45/Pdt.P/2017/PA Klbtanggal 6 Juli 2017;Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonanyang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;Bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon bermohon untukberperkara secara cumacuma (prodeo), maka selanjutnya dilakukanpemeriksaan secara insidentil atas permohonan tersebut, dan Hakim Tunggalmengabulkan permohonan tersebut dengan Penetapan Sela Nomor45

Selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi Penggugat dimukasidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannyatertanggal 07 Januari 2019 yang telah terdaftar di register KepaniteraanPengadilan Agama Kelas IA = Banjarmasin dengan Nomor45/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 08 Januari 2019, telah mengajukan halhalyang pada pokoknya adalah sebagai berikut:21.

A Banjarmasin Nomor45/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 16 Januari 2019 dan 28 Januari 2019, yangdibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;4Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugatagar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugatnamun usaha tersebut tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwasebelum pemeriksan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, namunkarena

di xxxx, sebagaiPenggugat;melawanTergugat, Ngawi, 17 Agustus 1954, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapanpada tanggal O04 Januari 2018 dengan register perkara Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor45/Pdt.P/2014/PA.Ab dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 Masehi bertepatandengan tanggal 2 Ramadlan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs H. A.

;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yangdikuatkan dengan bukti (P.4.) telah terobukti bahwa Pemohon dan Pemohon Iltelah menikah secara Islam pada tanggal 10 Juli 2010 dan telah dicatat diKantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dengan Nomor45/39/VIV2010, tanggal 12 Juli 2010.

;Menimbang, bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalam bukukutipan akta nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu KeluargaAkta Kelahiran, serta dokumen autentik lain yang dimilikinya, maka sesuaidengan pertimbangan diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2)peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2007, Permohonan para PemohonHalaman 7 dari 10 halaman penetapan nomor 0340 /Pdt.P/2017/PA.Tbn.untuk merubah biodata yang tercantum dalam akta nikahnya Nomor45/39/VIV2010, tanggal 12

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 31 Nomor45/Pid.Sus/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;2.

5.000, (lima riburupiah).Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Rabu, Tanggal 6 September 2017oleh kami : ELLY ENDANG DAHLIANI, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan TinggiPalangka Raya sebagai Hakim Ketua, dengan PUDJI TRI RAHADI, SH. , danSURYA YULIE HARTANTI, SH.MH. masingmasing Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi Palangka Raya, sebagai Hakimhakim Anggota, berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, 31 Juli 2017 Nomor45

No. 197/Pdt.G/2020/PA.Crp.Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai denganTergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasandan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, yaitu Tergugat telah divonis 5tahun ditambah denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) ataukurungan 3 bulan penjara lamanya akibat menggunakan obatobatterlarang sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor45/Pid.Sus/2019/PN.Crp tanggal 11 April 2019;Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan

dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akanmempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupafotokopi putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Crp tanggal 11 April 2019atas nama TERGUGAT (P.2) yang telah dibubuhi meterai secukupnyaserta telah distempel setiap lembarnya, Majelis Hakim berpendapat buktiP.2 telan memenuhi syarat formil bukti surat, oleh karenanya akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa fotokop putusan Nomor45

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Oktober2018 Nomor : 446/Pdt/2018/PT SMG tentang Penunjukan MajelisHakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam TingkatBanding.2. berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini.TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusanPengadilan Negeri Temanggung tanggal 7 Agustus 2018 Nomor45/Pdt.G/2017/PN Tmg ;Menimbang, bahwa Penggugat telah

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor45/Pdt.G/2017/PN Tmg tanggal 7 Agustus 2018.Selanjutnya mengadili sendiri, dengan menjatuhkan putusansebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pembanding) untukseluruhnya;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor45/Pdt.G/2017/PN Tmg, tanggal 7 Agustus 2018 yang dimohonkanbanding tersebut.

Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal : 22 Maret 2021, Nomor45/Pdt.Bth/2021/PN Gpr tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan perkaratersebut yang dilaksanakan pada hari: SENIN, tanggal : 5 April 2020 ;Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan pencabutan perkaraperdata Nomor :45/Pdt.Bth/2021/PN Gpr secara lisan dimuka persidangantertanggal : 5 April 2021 ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor :45/Pdt.Bth/2021/PN Gpr tersebut diajukan sebelum adanya Pembacaan gugatandari Pelawan,

Dimana Termohon Kasasi semula Tergugat Terbanding dalam perkara Nomor45/PDT.G/2006/PN.PL mengajukan gugatan hanya melibatkan ahliwarisLatjotji terdiri dari Ely Latjotji, Sio Latjotji, Adilman Latjotji sebagaiTergugat, padahal mereka (Tergugat) hanya menguasai tanah obyek sengketaseluas 710 m?

Bahwa Termohon Kasasi semula Tergugat Terbanding dalam perkara Nomor45/PDT.G/2006/PN.PL meminjam dan kemudian digunakan sebagai buktiyang diberi tanda P.1, akan tetapi termohon kasasi tidak melibatkan PemohonKasasi semula Penggugat Pembanding sebagai Tergugat dalam perkaraNomor 45/PDT.G/ 2006/PN.PL tersebut, Termohon Kasasi semula TergugatTerbanding memasukan tanah milik Pemohon Kasasi seluas 546 m?

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan jo pasal 102 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang Perikanan.ATAUHalaman 3 dari 9 Hal.Put.Nomor 249/PID.SUS/2018/PTPBRKEDUABahwa ia terdakwa PHAM VAN HAN selaku Nahkoda KIA BL 91062 TSyang merupakan kapal

Menyatakan terdakwa PHAM VAN HAN selaku Nahkoda BL 91062TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalahmelakukan perbuatan pidana mengoperasikan kapal penangkapikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yangtidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) melanggarPasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 UndangUndang RIHalaman 5 dari 9 Hal.Put.Nomor

Wiraswasta, beralamat di JalanRasamala Barat, Lingkungan Glisat, RT.001/RW.004,Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember,disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah memperhatikan pendaftaran perkara tersebut ;Setelah memperhatikan surat kuasa untuk membayar (GSKUM) dalamperkara tersebut ;Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JemberNomor : 45/Pen.G/2017/PN.Jmr tanggali0 April 2017 tentang penunjukanMajelis Hakim ;Setelah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Nomor45

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor45/Pdt.P/2019/PA.JS;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Membebankan Pemohon untu membayar biaya perkara sejumlahRp. 291.000.00, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yangdilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatandengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.

Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hariini Selasa tanggal 25 September 2018, oleh kami Zulkifli, SH,.MH.sebagailHakim Ketua, Haryanto, SH. dan Tarsidi, SH, masingmasing sebagai HakimAnggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, Nomor45

XXX, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahirBANTAENG, 12 Februari 1997, agama Islam,pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan SLTA, tempatkediaman di XXX, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai perkara ini sepertitertera dalam putusan sela tanggal 13 April 2021 Masehi, Nomor45

CHIEN THANG BD 96846 TS beserta barangbukti yang ada yaitu 1 (satu) buah sekoci Diserahkan Ditpolair Polda Kalbarkepada PPNS Perikanan di Pelabuhan / Dermaga PSDKP untuk diproses lebihlanjut.wenn nnn ee Perbuatan terdakwa TRAN VAN DANG sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 Ayat (1) jo Pasal 102 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang

Pasal 102 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.ATAUKETIGA :momen Bahwa terdakwa TRAN VAN DANG selaku Nahkoda KM.

Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor45/Pen.Pdt.G/2017/PN.Mad., tanggal 21 November 2016 tentang Hari SidangPertama;3. Berkas perkara Nomor 45/Pdt.G./2016/PN.Mad;4. Berita Acara Persidangan perkara perdata Nomor 45/Padt.G./2016/PN.Mad.

untukdipertahankan dan dikuatkan ;Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat /Pembanding tentang pembagian gaji berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, disampingputusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telahdipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama perlumenambah pertimbangan pertimbangan sebagai berikut ini ;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45

merupakanaturan Administrasi Kepegawaian yang mengaturdisiplin Pegawai Negeri dan menjadi wewenang instansiterkait, bukan merupakan perangkat Hukum AcaraPengadilan Agama sehingga tidak perlu dicantumkandalam amar putusan Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa atas dasar itu maka pertimbangan danputusan hakim tingkat pertama yang menentukan tidak perlu10mencantumkan dalam amar putusan tentang pembagian gajiPegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45

RS5 a0a ABese pepeovusModal Nomor45/1/IU/PMA/PERTANIAN/AqcUZanbahwa berdasar penelitian Majelis terhadap dokumen dari Pemohon Banding a quo diketahui halhalsebagai berikutce gare omMoouva)35sn=3Sou~oomAcsgemvyahHorwnmaaeZoksunnaZS >> ofon TNooohHo Bae oN SD Fae wus euoatduoo sen e td se Waeneseaeae wc ZAssnodssadietalSSHEB0weoaoBEeMasaatsuMKMQae st wmovenabhHorwoandaBeyvoascstvst@o Fi osgorsMaea=sSShou~SeNMaescswmoyesbhorwnnsaZodS.o+>ooNoaPrPRACOnHANOOr ts!

Pajak Pertambahan Nilaibahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan pada bulan November2009hanya melakukanpenyerahan CPO dan PK>bahwa terbukti Pemohon Banding melakukan kegiatan usaha terpadu di bidang sawit dengandimilikinya pabrik minyak kelapa sawit dengan Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor525/357/DPK/2006tanggal30November2006,Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor648/21/V1/2007tanggal31Januari2007tentang Izin Mendirikan Bangunan serta Keputusan Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal Nomor45