Ditemukan 349 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hajar hajah hadad hasan hamid hamad hajat
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 28-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 279/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
1.LIANG BUNG SYAM
2.BRIAN HARTANTO LILISENTOSA
3.JANNUAR PRIBADI L
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG MAKASSAR SOMBA OPU
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Makassar
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
138 — 41
  • Perkembanganhukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiringHalaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pat.G/2018/PN Mkspula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orangbanyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atauorganisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memilikikepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatukebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas ataspelanggaran hakhak
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-09-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm
Tanggal 18 April 2017 — Tergugat REDY JURMONO SELAMET Penggugat 1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 3. Otoritas Jasa Keuangan
157 — 113
  • Perkembangan hukum konsep hakgugat konvensional berkembang secara pesat seoring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (publicinterest law) dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapatbertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukumsecara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hakhakpublic seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hakhak sipil
Pengadilan PT PALEMBANG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23PPh23
Register : 27-10-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 116/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 17 Januari 2018 — YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN (YLPKK0, lawan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, dkk
334 — 87
  • Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembanganhukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) dimana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindaksebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secaralangsung, tetapi dengan didasari oleh suatu~ kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hakhakkonsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang undang RI No. 8Halaman
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 09-10-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 333/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
HENDRIK RUDY
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk cabang Makassar
2.RADEN ERIL
3.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
73 — 27
  • Perkembanganhukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring puladengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak(public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasidapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kKepentingan hukumsecara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hakhakkonsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang Undang RepublikIndonesia
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 08-10-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 202/Pdt.G/2017/PN Bpp
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 24
  • Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat seiring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (publicinterest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasidapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentinganhukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhanuntuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaranhakhak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang UndangRepublik Indonesia
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 23-05-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN MALANG Nomor 115/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 11 Desember 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPK Nasional Indonesia), DKK VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., DKK
89 — 18
  • Perkembangan hukum konsephak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukumyang menyangkut hajad hidup orang banyak ( public interest law ) di mana seorang atausekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memilikikepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hakhak konsumen yang saatini telah diterapkan pada Undang undang RI No.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 20-03-2017 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Amb
Tanggal 19 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 42
  • perbuatan tersebut mengakibatkanHalaman 60 dari 67 Putusan Nomor 69 /Padt.G/2017/PN Ambsulitnya mengembalikan kepada keadaan semula sebelum putusan itu diucapkan,misalnya adalah tentang penundaaan pembongkaran rumah ;Menimbang, dalam perkara ini nyata bahwa Penggugat tidak mengajukansuatu pembuktian awal yang dapat menerangkan perlunya suatu provisional yangkemungkinan akan sulit mengembalikannya kepada keadaan semua apabilagugatannya beralasan hukum atau obyek perkara yang dipersengketakanmenyangkut hajad
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 08-08-2018 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
BRIAN HARTANTO L
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk cabang Makassar
2.RADEN ERIL
3.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
106 — 59
  • Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensionalberkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yangmenyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atausekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupuntidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatukebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaranhakhak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang Undang RepublikIndonesia
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 24-05-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
250 — 79
  • Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat seiring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak(public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atauorganisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memilikikepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatukebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas ataspelanggaran hakhak konsumen yang saat ini telah diterapkan padaUndang Undang Republik Indonesia
Pengadilan PN WONOSARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-06-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN WONOSARI Nomor 17/PDT.G/2014/PN.WNO
Tanggal 5 Februari 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA x PT, Bank Danamon Indonesia , Dkk
198 — 0
  • Perkembangan hukum konsephak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (publicHalaman Sdari 80 Putusan nomor 17/Pdt.G/2014/PN Who.10.interest law) dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasidapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentinganhukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hakhakkonsumen yang
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 01-08-2018 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 234/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
KARYANTO PIETER
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
2.JEMMY MASUANG Branch Manager PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk
3.PT.MULTI DAYA KAPITAL
4.Kepala Kepolisian Sektor KAPOLSEK Tamalate
5.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
6.OTORITAS JASA KEUANGAN
99 — 37
  • Perkembanganhukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiringpula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orangbanyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atauorganisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memilikiHalaman 10 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pat.G/2018/PN Mkskepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatukebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas ataspelanggaran hakhak
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 9 Juli 2015 — Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur M E L A W A N PT. Indonesia AirAsia
500 — 501
  • Konsep hak gugat telah berkembang seiring dengan perkembanganHalaman 65 dari 72 perkara No. 51/Pdt.G/2015/PN.Sdahukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak di mana seorang atau sekelompokorang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memilikikepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hakhak publik sepertilingkungan hidup, perlindungan konsumen, hakhak sipil dan politik.Menimbang
Pengadilan PN SANGATTA Perdata
Register : 13-01-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Sgt
Tanggal 13 September 2021 — Penggugat:
Sumardi
Tergugat:
1.H. M. Ansar A. B
2.BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
3.PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PEMBEBASAN TANAH TANAM TUMBUH DAN BANGUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
Turut Tergugat:
1.BUPATI KUTAI TIMUR
2.Pejabat Pelaksana Teknis Kegitan Pembebasan Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kantor Kabupaten Kutai Timur
94 — 56
  • Konsep hak gugat telah berkembangseiring dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orangbanyak dimana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapatbertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukumsecara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atau hak atas pelanggaranhakhak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hakhak sipildan politik;Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Tanah
Register : 04-10-2016 — Putus : 20-07-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 6/Pdt.G/2016/PN.Pbm
Tanggal 20 Juli 2017 — Penggugat : SELAMET PARIANTANY Tergugat : 1PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 2. Direktorat Kekayaan Negara Pro Sumsel cq Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang 3. Badan Pemerintah Nasional Ri cq Badan Pertanahan Nasional Di Prabumulih 4. Otoritas Jasa Keuangan
92 — 56
  • Perkembangan hukum konsep hakgugat konvensional berkembang secara pesat seoring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (publicinterest law) dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapatbertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukumsecara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hakhakpublic seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hakhak sipil
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 16-08-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 223/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
SRIYONO
Tergugat:
1.PT. BANK MANDIRI Persero Tbk berkedudukan di kantor pusat Jakarta melalui Kantor Cabang Yogyakarta
3.DR.WINAHYU ERWININGSIH, SH.,M.Hum
4.kantor pertanahan kabupaten sleman
5.Otoritas Jasa Keuangan
6.Gubernur Bank Indonesia di Jakarta
107 — 36
  • Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksuddi sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwayang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupakerugian yang dialami secara langsung (injury in fact).Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembangsecara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yangmenyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) di manaseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindaksebagai penggugat walaupun tidak memiliki
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 14-03-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 198/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 14 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : SUKIMAN, UN Diwakili Oleh : Drs DIDIK SOEHARTONO M Si
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Tergugat VI : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VII : BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
Terbanding/Tergugat VIII : Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
Terbanding/Tergugat IX : Julius Purnawan, SH.MSi
Terbanding/Tergugat X : Gubernur Bank Indonesia
Terbanding/Tergugat XI : Otoritas Jasa Keuangan
69 — 36
  • Perkembangan hukum konsephak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring puladengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hiduporang banyak (public interest law) di mana seorang atausekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagaipenggugat walaupun tidak memiliki kKepentingan hukum secaralangsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan, masyarakat luas ataspelanggaran hakhak konsumen yang saat ini telah diterapkanpada Undang undang RI No. 8 Tahun
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-08-2017 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 498/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUKIMAN, UN
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
3.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
4.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
5.PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
7.BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
8.Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
9.Julius Purnawan, SH.MSi
10.Gubernur Bank Indonesia
11.Otoritas Jasa Keuangan
81 — 55
  • Perkembangan hukum konsephak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring puladengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hiduporang banyak (public interest law) di mana seorang atausekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagaipenggugat walaupun tidak memiliki kKepentingan hukum secaralangsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan, masyarakat luas ataspelanggaran hakhak konsumen yang saat ini telah diterapkanpada Undang undang RI No. 8 Tahun
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 30-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 160/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 7 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
95 — 40
  • Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat selring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (publicinterest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasidapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki Kepentinganhukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhanuntuk mempeijuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaranHalaman 10 dari 99 halaman Putusan Nomor 160/PDT/2019/PN.MKShakhak konsumen
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : H. SYACHRIL
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : ADI GUNAWAN,S.H., NOTARIS BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
75 — 55
  • Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat seiring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (publicinterest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasidapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentinganhukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhanuntuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaranhakhak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang UndangRepublik Indonesia
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 12-08-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 23 Desember 2013 — 1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI),2.INDONESIA CORRUPTION WATCH;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Dr. PATRIALIS AKBAR, SH., MH
573 — 902
  • akan mempertimbangkan keabsahan dari hak gugat LSMREPAN sebagai berikut :Menimbang, bahwa konsep kerugian dalam hukum acara peradilan tatausaha negara yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) harus langsungdialami oleh seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan pada hakgugat oganisasi tidak mengalami kerugian langsung; kerugian dalamkonteks gugatan organisasi (legal standing) lebih dilandasi suatupengertian kerugian yang bersifat publik hal ini didasari olehperkembangan hukum yang menyangkut hajad