Tgl. 20032018 him. 1 dr. 11Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang, Kabupaten MinahasaUtara, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor03/03//2015 tertanggal 09 Januari 2015;.

tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernahhadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkanPeraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapatdilakukan;Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mengajukan dailildalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah diKecamatan Tuminting, pada tanggal 09 Januari 2015, terdaftar pada KantorUrusan Agama Kecamatan Likupang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor03

RW 001, Boyolangu KabupatenTulungagung berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor03/DIR/NGT/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 dan Surat tugas Nomor :O4/DIR/NGT/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 selanjutnya disebutPENGGUGAT;1. Nama : SRI HAYATINO KTP : 3506045601840001Alamat : Dsn. Slumbung Rt 001 Rw 001 Ds Slumbung Kec.Ngadiluwih Kab. KediriPekerjaan :Mengurus Rumah TanggaSelanjutnya disebut Tergugat I;2. Nama : MARUFINNO KTP : 3506042010790003Alamat : Dsn.

/SITU /I/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang dibingkaiatas nama pemilik usaha ISNI EFENDI/SIPUT INDAHyang dikeluarkan oleh Camat Siak Kecil: 1 (satu) lembar SURAT IZIN GANGGUAN (HO) Nomor03/HO/ 1/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang dibingkaikaca atas nama pemilik usaha ISNI EFENDI/SIPUT INDAHyang dikeluarkan oleh Camat Siak Kecil: 1 (satu) lembar SURAT IZIN REKLAME Nomor 03/REK/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang dibingkai kaca atasMama pemilik usaha ISNI EFENDI/SIPUT INDAH yangdikeluarkan oleh Camat

Yudantoro,sejak saat tersebut Terdakwa tidak pernah terlibat dariseluruh kegiatan yang dilakukan oleh saksi Yudantoro padaUsaha Pengetaman Kayu Siput Indah: Bahwa setahu Terdakwa kegiatan yang dilakukan oleh saksiYudantoro terhadap Usaha Pengetaman Kayu Siput Indahadalah membuat perabot seperti kursi, meja, lemari, pintu,jendela panel dan konsen: Bahwa Terdakwa ada mengurus suratsurat ke kantorCAMAT, dan adapun suratsurat izin tersebut adalahsebagai berikut : 1 (satu) lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA Nomor03

/SITU/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama Putusan Nomor:456/Pid.Sus/2013/PN.Bks:pemilik usaha ISNI EFENDI/SIPUT INDAH yangdikeluarkan oleh Camat Siak Kecil: 1 (satu) lembar SURAT IZIN GANGGUAN (HO) Nomor03/HO/ 1/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas namapemilik usaha ISNI EFENDI/SIPUT INDAH yangdikeluarkan oleh Camat Siak Kecil: 1 (satu) lembar SURAT IZIN REKLAME Nomor 03/REK/I/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama pemilik usahaISNI EFENDI/SIPUT INDAH yang dikeluarkan oleh CamatSee Res erie es

pada tahun 2006, dankemudian diserahkan seluruh kegiatan dan pengelolaan kepadasaksi Yudantoro:7 77 eer rr rr rrrBahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh saksi Yudantoroterhadap Usaha Pengetaman Kayu Siput Indah adalah membuatperabot seperti kursi, meja, lemari, pintu, jendela panel danKEOTLSE Is eres as ee eSBahwa benar Terdakwa ISNI EFENDI Alias PENDI Bin MAHMUDmengurus suratsurat ke kantor CAMAT, dan adapun suratsuratizin tersebut adalah sebagai berikut : 1 (satu) lembar SURAT IZIN TEMPAT USAHA Nomor03

Panitera Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan akta permintaan banding Nomor03/Akta.Pid/2016/PN Jth, tanggal 6 April 2016 dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara sah oleh Juru sita Pengadilan Negeri Jantho kepada Terdakwa padatanggal 11April 2016 ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalah hal ini tidak ada mengajukanmemori bandingnya ;Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telahdiberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJantho

masing masing selama 7 (tujhuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 08 April2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016 ;Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding olehJaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata carayang ditentukan Undang undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapatdi terima ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksamaberkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor03

., tanggal 30 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 2 Mei 2017 Nomor03/Pid.SusPRK/201 7/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;e Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yangditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta Kasasi.Pid.SusPRK

Bahwa terkait dengan barang bukti yang ada dalam amar putusan Nomor03/Pid.Sus.PRK/2017/PN.Mdn tanggal 2 Mei 2017 yang menetapkan barang buktiberupa 1 (satu) unit kapal sampan bermesin Domfeng 28 Dikembalikan kepadaTerdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 A UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan yang menentukan bahwa Benda dan/atau alat yang digunakan dalamdan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana Perikanan dapat dirampas

Menetapkan perkara permohonan pengesahan nikah Nomor03/Padt.P/2013/MSLsm tanggal 08 Januari 2013 gugur;2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara hinggasaat ini sebesar Rp. 191.000. (seratus sembilan puluh satu riburupiah)Demikian Penetapan ini di tetapkan di Lhokseumawe pada hariSenin tanggal 25 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal14 Rabiul Akhir 1434 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim,Drs. H.

Wakil Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal08 Maret 2011 sampai dengan tanggal O06 Juni2011; PENGADILAN TINGGITERSEBUT : Setelah mempelajari berkas perkara dansurat surat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadian Negeri Lembata tanggal 07Maret 2011, nomor03/Pid.B/2011/PN.LBT ; Menimbang, bahwa berdasarkan suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Janari2011, NO.

perkara sejak tanggal 23 Maret2011 sampal dengan tanggal 31 Maret2011 ; 2 ee ee eee ee ee eee ee Menimbang, bahwa permintaan bandingoleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebutdiajukan dalam tenggang waktu) dan cara. sertasyarat syarat yang ditentukan oleh UndangUndang karena Itu) permintaanbanding.......18banding tersebut secara formil dapat Menimbang, bahwa setelah PengadilanTinggi mempelajari dengan seksama berkas perkaradan turunan resmi putusan Pengadian NegerLembata, tanggal O07 +#Maret 2011, Nomor03

., tertanggal 30 Mei 2018 junctoBerita Acara Sita Jaminan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor03/Pen.Pdt/CB/2018/PN CBI., juncto Nomor 222/Pdt.G/2017/PN CBL.,tertanggal 7 Juni 2018 dalam perkara perdata Nomor 222/Pdt.G/2017/PNCBI., di Pengadilan Negeri Cibinong;Menyatakan Pelawan Lim Kwong Tjen tersebut adalah sebagai pemilikyang sah atas 5 (lima) bidang tanah yaitu berdasarkan:Halaman 3 dari 19 Hal. Put.

1989Desa/Kelurahan Cileungsi seluas 2840 M2 (dua ribu delapan ratusempat puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Tanggal 28052012 Nomor 105/CILEUNGSI/2012 NIB 10.10.14.14.02246, yangterdaftar dengan Nama Pemegang Hak Milik Lim Kwong Tjen(Pelawan) tersebut;yang telah diletakkan Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Sita JaminanPengadilan Negeri Cibinong Nomor 03/Pen.Pdt/CB/2018/PN CBI.juncto Nomor 222/Pdt.G/2017/PN CBI., tertanggal 30 Mei 2018 junctoBerita Acara Sita Jaminan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor03

Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa lagi pula setelah membaca dan mempelajari pertimbanganJudex Facti dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam MemoriKasasi tanggal 30 September 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalamKontra Memori Kasasi tanggal 21 Oktober 2019, Mahkamah Agungberpendapat bahwa putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;Bahwa 5 (lima) bidang tanah yang diletakan sita berdasarkanPenetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor03

ditetapkan dalam amar putusan ini ; Memperhatikan pasal pasal dalam Undang Undang Nomor : 5 Tahun1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 joUndang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sertaketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang bertalian ; MENGADILIe Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor03

bahwa oleh karena perkara inidiperiksa pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dan tidak dihadiri oleh para pihak dalam persidangan ini, makaperkara ini akan diputus Majelis Hakim tanpa dihadirinya kedua belah pihak ;Setelah itu Majelis Hakim bermusyawarah dan selanjutnya Ketua Majelismembacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; MENGADILI Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor03

Tergugat) yang berlokasidi Jalan Pondok Kelapa Perumahan Palem Indah Blok T Nomor 15, RTO03/RW 014, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit,Jakarta Timur;Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor03/CB/2017 juncto Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim., tanggal 9Februari 2017 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 03/CB/2017 junctoNomor 396/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim., tanggal 9 Maret 2017:b.

Istri Tergugat sesuaibukti Surat P10 tentang fotokopi Salinan Putusan Pengadilan AgamaJakarta Nomor 59/Pdt.G/2016/PA Jk), yang beralamat di Jalan JenderalSudirman Kavling 5253, Lot 24 Lantai 03 Nomor 2/03/D Tower 2,Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;Sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor03/CB/2017 juncto Nomor 396/Pdt.G/2016/PN Jkt.Tim., tanggal 9Februari 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 09/Del/2017/PN Jak.Sel., juncto

berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBgkarena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, makaTergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidakhadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh UndangUndang Nomor03

Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, makakepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat danTergugat dilangsungkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 07Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh UndangUndang Nomor03 Tahun 2006 dan perubahan kedua

(Satu juta tujuh ratus Sembilanridu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor03/Pdt.G/2018/PN Sgi tanggal 3 September 2018 yang dibuat olehSulaiman,S.H Panitera Pengadilan Negeri Sigli, menerangkan bahwa kuasaPembanding / semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Sigli tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 03/Pdt.G/2018/PN Sgidan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa paraTerbanding / semula para Tergugat tanggal 17 September

2018 Nomor03/Pdt.G/2018/PN Sgi;Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / semula Penggugat telahmengajukan memori banding tanggal 24 September 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 24 September 2018 dan memoribanding tersebut telah diserahkan kepada kuasa para Terbanding / semula paraTergugat tanggal 26 September 2018 Nomor 03/Pdt.G/2018/PN Sgi;Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding / semula para Tergugat telahmengajukan kontra memori banding tanggal 08 Oktober 2018 yang diterima

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor03/Pdt.G/2018/PNBNA tertanggal 20 September 2018;3. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;4. Menyatakan Objek Sengketa Poin 1 Posita adalah sah milik Penggugat.5. Menyatakan bahwa para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketayang telah dikuasainya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpabeban, bila perlu secara paksa dengan bantuan kepolisian.6.

., masingmasing selaku Hakim Anggota yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor03/Pdt.G/2018/PN.Agm tanggal 20 Februari 2018, Putusan tersebut diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehHakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masingmasing HakimAnggota tersebut, dengan dibantu oleh Fahruliyan Harshoni, S.H., sebagaiHal 3 dari 4 Putusan Akta Perdamaian No.3/Pdt.G/2018/PN.AgmPanitera Pengganti pada Pengadilan

Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali Pengampu yang berhak untukmengurus pengambilan sertifikat rumah yang beralamat dijalan Agatis Nomor03 B Perum Boyaoge Indah Palu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di BankMandiri Cabang Samratulangi Palu;4.

Arman Lolo, S.Pi, M.Si pernahmenggadaikan sertifikat rumah kami yang beralamat di jalan Agatis Nomor03 B Perum Bayaoge Indah Palu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di BankMandiri Cabang Samratulangi Palu dan sampai sekarang sertifikat tersebutbelum diambil. Untuk mengeluarkan sertifikat tersebut pihak Bank MandiriCabang Samratulangi Palu meminta Penetapan Wali Pengampu atas keempat anak kami seperti tersebut pada posita angka 2 di atas karenamereka masih di bawah umur;5.

Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor03/Pdt.G/2016/PN Stg tanggal 17 November 2016 yang amarnya berbunyisebagai berikut:Halaman 12 dari 17 halaman, putusan Nomor 52/Pdt/2017/PT KALBARDALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Para Tergugat;DALAM POKOK PERKARA ;1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

atau kabur (obscuur libel),Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudahmenyangkut mengenai materi pokok perkara yang perlu dibuktikankebenarannya dengan memperhatikan alatalat bukti dari masingmasing pihak,sedangkat eksepsi mengenai nebis in idem, Majelis Hakim tingkat pertamaberpendapat bahwa dalam perkara Nomor 15/PDT.G/2010/PN.STG yang telahdiputus oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 2288 K/PDT/2012tanggal 30 April 2013 berbeda subyek hukumnya dengan perkara Nomor03

pertimbanganhukum dan kesimpulan yang mendasari putusan Pengadilan Negeri tersebutsebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 03/Pdt.G/2016/PN Stg tanggal17 November 2016 adalah merupakan pertimbangan hukum dan kesimpulanyang benar dan tepat;Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dan kesimpulan yangdiambil oleh Pengadilan Negeri tersebut merupakan pertimbangan hukum dankesimpulan yang benar dan tepat, sehingga oleh karenanya pula seluruhpertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sintang dalam putusan Nomor03

yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Penggugat untuk mencabutgugatannya, dan gugatan Penggugat belum dibacakan oleh Majlis sehingga tidakperlu minta persetujuan dari Tergugat, dan Penggugat telah menyatakan mencabutperkaranya, maka Majlis harus mengabulkan permohonan pencabutan perkaranomor : 0824/Pdt.G/2012/ PA.Kjn. tanggal 09 Juli 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah menjadi Undangundang nomor03

Melarang Terlapor Il, Terlapor Ill, Terlapor NM, dan Terlapor V untukmengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruhIndonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki Kekuatan hukumtetap;Bahwa, terhadap amar Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidanganPengadilan Negeri Pontianak yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa atas putusan KPPU tanggal 9 November 2011 Perkara Nomor03/ KPPUL/2011 tersebut telah disampaikan

Nomor 387 K/Pdt.SusKPPU/2014guna membuat putusan adalah "berita acara pemeriksaan dan laporanhasil pemeriksaan lanjutan yang cacat yuridis" dan konsekwensihukumnya adalah batal demi hukum, maka sudah sepatutnya apabilaPengadilan Negeri Sanggau melalui Majelis Hakim yang akanmemeriksa dan memutuskan perkara ini dalam putusannyamenyatakan putusan Termohon dalam perkara register Nomor03/KPPUL/2011 atas nama Pemohon dahulu Tertapor Il batal demihukum acara (erro in prosedur) dan tidak berkekuatan hukum

Bahwa obyek pemeriksaan Judex Facti adalah Putusan KPPU Nomor03/KPPUL/2011, berdasarkan permohonan keberatan oleh PT BimaPutra Bangsa dan PT Citra Bangun Adigraha in cassu TermohonKasasi. Namun pada faktanya, keberatan terhadap Putusan KPPUNomor 03/KPPUL/2011 yang sama, pernah diajukan oleh TermohonKasasi di Pengadilan Negeri Sanggau;Berikut penjelasan singkatnya;Uraian Putusan KPPU:Perkara ini bermula dari laporan masyarakat mengenai indikasi adanyapelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Nomor 619 K/Sip/1984 tanggal 15Januari 1985;Bahwa perkara a quo merupakan perkara dengan obyek yang samadengan pihak yang sama (Terlapor dalam Putusan KPPU Nomor03/KPPUL/2011) di tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah AgungR.. sehingga tidak dapat diputus lagi.

tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini merupakansatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas; Mimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat agar rukun kembali dan berhasil, Penggugat menyatakan mencabutgugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 UndangUndangnomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor03

yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Penggugat untuk mencabutgugatannya, dan gugatan Penggugat belum dibacakan oleh Majlis sehingga tidakperlu minta persetujuan dari Tergugat, dan Penggugat telah menyatakan mencabutperkaranya, maka Majlis harus mengabulkan permohonan pencabutan perkaraNomor 0684/Pdt.G/2014/ PA.Kjn. tanggal 13 Mei 2014; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah menjadi Undangundang nomor03

menghadap Pengadilan Negeri (dibaca PengadilanAgama) pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut,atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka suratGugatannya dianggap gugur dan Penggugat adi Hukum biaya perkara akantetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudahmembayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang di ubah dan di tambah oleh UndangUndang Nomor03