(Sesuai dengan aslinya).Surat KemenKum dan HAM RI Dirjend Administrasi HukumUmum Nomor : AHUAH.01.1014658 tanggal 26 April 2012berikut dengan Akta Nomor 16 tentang Berita Acara RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mitra GrahaSejahtera. (Sesuai dengan aslinya).Akta No. 34 Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT. Mitra Graha Sejahtera. (Sesuai denganaslinya).Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Graha SejahteraNomor : 63, tanggal 16 Juli 2012. (Sesuai dengan aslinya).Surat PT.

serta Kemenkum HAM RI sebagai TurutTergugat.II yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Langsa pada tanggal 8 oktober 2018 dalam Register Nomor11/Pdt.G/2018/PN LgsBahwa dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Lgs, Yayasan DayahBustanul Ulum/Terbanding/semula Turut Tergugat.! telah mengajukangugatan rekonvensi, dan terhadap gugatan rekonvensi dari YayasanDayah Bustanul Ulum/Terbanding/semula Turut Tergugat.!

No. 537 K/Pid.Sus/2014648.649.650.651.652.pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahandata Perseroan PT. ADORA INTEGRASI SOLUSI dengan Nomor : AHUAH.01.1042175 tanggal 23 Desember 2011 beserta dengan Akta NotarisNomor : 32 tanggal 18 November 2011 tentang Pernyataan KeputusanRapat PT. ADORA INTEGRASI SOLUSI.6 (enam) lembar fotokopi Surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umumpada Kemenkum HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahandata Perseroan PT.

Adora Integrasi Solusi dari tahun 2007s/d bulan Mei 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama atasnama VENDRA WASNURY.8 (delapan) lembar fotokopi surat Dirjen Administrasi HukumUmum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris PT.

No. 537 K/Pid.Sus/2014648.649.650.651.652.Pernyataan Kepetusan Rapat PT.Adora Integrasi Solusi.6 (Enam) lembar fotokopi Surat dari Dirjen Administrasi HukumUmum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan data Perseroan PT.

No. 537 K/Pid.Sus/2014648.649.650.651.652.beserta dengan Akta Notaris Nomor : 32 tanggal 18 November 2011tentang Pernyataan Kepetusan Rapat PT.Adora Integrasi Solusi.6 (Enam) lembar fotokopi Surat dari Dirjen Administrasi HukumUmum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan data Perseroan PT.

ADORA INTEGRASI SOLUSIdengan Nomor : AHUAH.01.1003598 tanggal 02 Februari 2012beserta dengan Akta Notaris Nomor : 13 tanggal 12 Januari 2012tentang pernyataan Keputusan Rapat PT.Adora Integrasi Solusi.6 (Enam) lembar fotokopi Surat dari Dirjen Administrasi HukumUmum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan data Perseroan PT.

Grab Toko Indonesia miliki,Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT.GRAB TOKOINDONESIA yang di terbitkan Kemenkum ham RI Nomor AHU0062959.AH.01.01 tahun 2020. NIB (Nomor Induk Berusaha)No.0292010132671 tgl 27 November 2020. SIUP surat izin usahaperdagangan tanggal 27 November 2020. IJIN USAHA tgl 27 November2020. NPWP; Bahwa PT. Grab Toko Indonesia berdiri sejak 27 November 2020bergerak dibidang penjualan produk elektronik berupa Hand Phone, untukPT.

M.Kn No. 13 tanggal 29 Juni 2009 dimana terhadapperubahan tersebut telah didaftarkan di Kemenkum HAM pada tanggal 06 Mei2010 ( bukti P16 ), dan selanjutnya kembali telah dilakukan perubahan direksi dankomisaris PT.

Sabarjaya Karyatama

;=Bahwa berdasar Posita III angka 1 tersebut di atas, bahwa Penggugat menyatakanbahwa Penggugat adalah Badan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak memuatkan atautidak mencantumkan atau tidak menyertakan Lembaran Pengesahan dari KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia, (Kemenkum Ham) sehingga keabsahan Status BadanHukumnya DIRAGUKAN, sehingga berpotensi terhadap status para pihak,kewenangan bertindak dan tanggungjawab Perusahaan terhadap Tergugat danTergugat II Intervensi 1 sampai 81.

Lanna Harita Indonesia No.04 tanggal 26Oktober 2015,dan bukti P.3 berupa Surat KEMENKUM HAM nomor : AHUAH.01.030982542 tanggal 24 Nopember 2015 tentang penerimaanpemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Lanna Harita Indonesia posisiThamrong Angsakul, adalah Managing Directur PT.

., M.H. dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa ahli diperiksa dalam hubungan tindak pidana Hak Cipta.e Bahwa pekerjaan ahli sebagai Kepala Seksi Pertimbangan HukumDirektorat Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia DagangDitjen HKI Kemenkum dan Ham RI, dengan tugas dan tanggung jawabmemperikan pertimbangan hukum, sepanjang mengenai hukum dibidangHalaman 59 Putusan Nomor 882/Pid.

Sabarjaya Karyatama

ketentuannya menyerahkan foto copyidentitas pengenal berupa KTP setempat yang masih berlaku bagiwarga negara Indonesia apabila bukan memiliki KTP setempatHal. 24 dari 98 halaman Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Dpsmaka harus dilengkapi dengan dokumen lain seperti suratketerangan domisili atau surat keterangan bekerja dan bagi orangasing menyerahkan foto copy passport dan kitas denganmenunjukkan asli ;Jika rekening bukan perseorangan atau perusahaan harus adaNPWP, Akta Pendirian yang di syahkan di Kemenkum

Sabarjaya Karyatama1. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkum Ham R.I. Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03.0081597 tanggal 20 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Kuasa Direktur PT.Sabarjaya Karyatama1)1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkum Ham R.1. DirjenAdministrasi Hukum Umum Nomor : AHUAH.01.03.0081597 tanggal 20 September 2016 perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT.

Kuasa Direktur PT.Sabarjaya KaryatamaTe1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkum Ham R.I. DirjenAdministrasi Hukum Umum Nomor : AHUAH.01.03.0081597tanggal 20 September 2016 perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sabar JayaKaryatama;1 (satu) bundel fotocopy Pernyataan MUHAMMAD HUSINtanggal 10 September 2016 untuk melaksanakan PekerjaanHal. 210 dari 230 hal.

Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan Jaminan Fidusia Nomor 280211600130, tanggal 26 Oktober 2016;

d. 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia Nomor: 163 Tanggal 31 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris EVI DWI KAMAWATI, SH, M.Kn. kantor : Jalan Karanganyar No. 51 Dukuhturi Kabupaten Tegal;

e. 1 (Satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00757834.AH.05.01 Tahun 2016, tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kemenkum

Tahun 2013 tanggal 04 November 2013; Bahwa atas atribut dan lambanglambang IWAPI telah terdaftar di DirjenHAKI Kemenkum HAM oleh kepemimpinan Rina Fahmi Idris;19. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak dapatmelaksanakan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 720/ Pdt. G/ 2010 / PN JKT.

Sabarjaya Karyatama1. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkum Ham R.I. Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03.0081597 tanggal 20 September 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

Putusan Nomor : 3/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr10)11)12)1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkum Ham R.I. DirjenAdministrasi Hukum Umum Nomor : AHUAH.01.03.0081597 tanggal 20 September 2016 perihalPenerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PerseroanPT.

Kuasa Direktur PT.Sabarjaya Karyatama1.10.1 (satu) lembar fotocopy surat Kemenkum Ham R.I. DirjenAdministrasi Hukum Umum Nomor : AHUAH.01.03.0081597tanggal 20 September 2016 perihal PenerimaanPemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.

BENEDIKTUS ANDYWIDYANTO mengecheck di KEMENKUM HAM;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwamenyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan sebagian keterangansaksi dan sebagian tidak tahu;Saksi 11. AAN RUSTIAWAN; Bahwa saksi mengenal sdr FELIX BELANUSA PIETER sekitar bulanJanuari 2014 di Bogor di rumah saksi, saat pertemuan pembahasanpembelian saham PT.MULTI SARAN PERKASA yang saksi kenal dari sdr.H. IMANSYAH; Bahwa saksi mengenal sdr.

Sedangkan untuk syarat materiil bukan merupakan kewenanganKementerian Hukum Dan HAM RI karena Kemenkum Dan HAM RI hanyamenerima pemeriksaan syarat formil Bahwa menurut Ahli, setelah Ahli melihat dan memperhatikan denganseksama pada Akta Penyataan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.Hardlent Medika Husada No.17tanggal 17 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris EKOCAHYONO, SH, pada saat RUPS sdr.dr.Hardi Soetanto adalah sebagaiDewan Komisaris dan sebagai dirinya sendiri selaku pemegang

direktoran penyidikan yang menruskandengan disposisi KPK untuk menindak lanjuti surat dari kementrianhukum dan HAM yang dikirimkan kepada KPK yang intinya bahwapemerintah Inggris Raya meminta bantuan untk menindak lanjuti daripermintaan Inggris dalam perkara yang bernama yang bernamaInnospec Limited yang mana perkara Innospec Limited adalah CrownCourt dari Irak yang berlangsung dari beberapa yuridiksi dari disposisiyang saksi terima direktur penyelidikan segera membuat telaah danmengkaji dari surat Kemenkum

Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentangpengesahan suatu yayasan pada tahun sebelum tahun 2014 dilakukan secaramanual atau kurir namun setelah tahun 2014 dilakukan secara online ataudiupload dan hal tersebut dilakukan oleh notarisnya sendiri;Bahwa ke 11 (sebelas) akta pendirian yayasan tersebut dimohon dan dibuatpada tahun 2017, namun saksi buat seolaholeh diterbitkan tahun 2012 dan2011 sesuai permintaan pemohon.Bahwa saksi tidak pernah mengupload atau memohonkan untuk mendapatkankeputusan dari Kemenkum

Saksi mengetahui dan menyadari bahwa aktaakta itu tidakbenar dan tidak sah.Bahwa saksi memperoleh honor Rp. 500.000, per satu akta.Bahwa keputusan dari Kemenkum HAM tentang pengesahan yayasan atas ke11 (sebelas) yayasan tersebut palsu.Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.SETIAWAN alias IWAN alias UTISBahwa saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaannya di Penyidik PoldaJabar yang tertuang dalam berkas perkara terdakwa.Bahwa saksi tidak memiliki

Bantar Gadung melakukan pembaharuan perubahansemestinya, in casu mengenai modal susunan pemegang saham dankomposisi saham, susunan pengurus, karena modal di bawah ketentuanHalaman 71 dari 114 Putusan Perdata Nomor 628/Pdt/2016/PT.BDG.modal minimal Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) (Pasal 32 UU No.AO Tahun 2007), beberapa pemegang saham telah meninggal dunia, jugatidak pernah melakukan penyesuaian menurut UU No. 1 Tahun 1995,untuk diajukan penyesuaian ke Kemenkum dan HAM guan memenuhikewajiban