Mengikat terhadap dan dapat di berlakukan secara tegasterhadap PARA PIHAK;3. Merupakan kesepakatan perdamaian sebagaimanadimaksudkan dalam pasal 1851 kitab Undangundang hukum perdataRepublik Indonesia (Selanjutnya disebut KUHPerdata);4. Berdasarkan pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatanhukum yang sama dengan putusan akhir suatu pengadilan;Bahwa Perjanjian perdamaian ini:1.

Jugadisampaikanpermohonan berundingmengenai pelaksanaankesepakatan:Tetapkan status permanent untuk karyawan yang telah percobaan;Jam kerja 8 jam berlakukan per 26 Februari 2012;Lembur;Jamsostek;Berlakukan UMP;14Bahwa pada tanggal 27Februari 2012 Direkturd'Batoe melakukanpemanggilan terhadapketua SPM d'Batoe Sdr.Agus Sarwono untukmenyampaikankeinginan managementmenjawab tuntutanpekerja, dituangkanmelalui Berita Acarayang berisi tentang:Karyawan masa kerja 3 tahun diangkat menjadi karyawan permanen

bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 4 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi agar: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 191/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 28 Agustus 2018 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 41/G/2017/PTUN.SMD, tanggal 26 April 2018:Mengadili Sendiri:Dalam Penundaan (Schorsing):Mengabulkan permohonan penundaan (schorsing) dan memerintahkanTermohon Kasasi untuk menunda berlakukan

A RAMLI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah di berlakukan secara wajib sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

A RAMLI (Alm)bersalah melakukan tindak pidana Pelaku usaha yang mencobamemperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNIyang telah di berlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajiod sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2)sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NARDI, SE Als DAUD Anak.

Telan Ternyata Dari Adanya PermulaanPelaksanaan, dan Tidak Selesainya Pelaksanaan itu, Bukan SematamataDisebabkan Karena Kehendaknya Sendiri, Pelaku usaha = yangmemperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yangtelah di berlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2),perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya padahari

A RAMLI (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPercobaan memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidakmemenuhi SNI yang telah di berlakukan secara wajibIsebagaimanaDakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan identitasa tertsebutdiatas oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan 22(dua puluh dua) hari;3.

Perjanjian Perdamaian ini dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belahpihak dan mengikat serta dapat di berlakukan secara tegas terhadap parapihak yang tunduk terhadap peraturan perundanga undangan yang berlakudi Negara Kesatuan Republik Indonesia ;Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, tanpaada paksaan atau tekanan dari pihak manapun, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Selanjutnya Pengadilan Agama Tanggamus menjatuhkan putusan yangamarnya

Penggugat adalahseperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukanpermohonan pencabutan perkaranya, dan permohonan untuk mencabutperkaranya yang diajukan sebelum perkaranya di putus adalah tidakbertentangan dengan perinsip keadilan dan perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secarakhusus mengatur ketentuan ketentuan tentang pencabutan perkaradilingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam Rv pasal 271272 dapatdi berlakukan

Unsur memperdagangkan Barang di dalamnegeri yang tidakmemenuhi SNI yang telah di berlakukan secara wajib ataupersyaratanteknis yang telah di berlakukan secara wajib sebagaimanadimaksuddalam pasal 57 ayat (2) :Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Perdagangan menurutpasal 1 angka 1 UU RI No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan adalah tatanankegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeridan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atasBarang dan/atau Jasa

Bahwa menurut keterangan abhli GUNAWAN BinDIRJOMARTONO ketika di perlihatkan barang bukti kepada ahli di depanpersidangan maka ahli membenar kan bahwa barangbarang yang di bawa olehterdakwa tersebut adalah barangbarang yang berasal dari Malaysia yang tidakterdaftar di Indonesia dan tidak ada tulisan SNI.Dengan demikian unsur memperdagangkan Barang di dalam negeri yangtidak memenuhi SNI yang telah di berlakukan secara wajib ataupersyaratan teknis yang telah di berlakukan secara wajib sebagaimanadimaksud

No. 1 Tahun 2008 TentangMediasi tidak layak berlakukan terhadap perkara ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR, Jo.

dulu, suka ringan tangan memukul anak, tidakmenghargai pendapat Penggugat selalu ingin menang sendiri,sering mengajak pergi.ke gereja;e Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat danTergugat sejak bulan Mei 2014 telah berpisah rumah Tergugattelah mengantarkan Penggugat kepada saksi dan saat ituTergugat juga mengakui telah kembali ke Agama Kristen,sehingga mereka tidak berhubungan lagi seperti layaknya suamiisteri sampai sekarang lebih kurang selama 9 bulan;e Bahwa Penggugat tetap berlakukan

mantanpacarnya dulu, suka ringan tangan memukul anak, tidakmenghargai pendapat Penggugat selalu ingin menang sendiri,sering mengajak pergi ke gereja;Bahwa akibat dari perselisinan tersebut antara Penggugat danTergugat sejak bulan Mei 2014 telah berpisah rumah Tergugattelah mengantarkan Penggugat kepada saksi dan saat ituTergugat juga mengakui telah kembali ke Agama Kristen,sehingga mereka tidak berhubungan lagi seperti layaknya suamiisteri sampai sekarang lebih kurang selama 9 bulan;e Bahwa Penggugat tetap berlakukan

UndangUndang No.5 Tahun 1960 Maka Sertifikat HGUNo.2 Kali Selogiri merupakan alat bukti yang sah tentang penguasaan tanah.Terbitnya Sertifikat HGU berawal dari alas hak kepemilikan bukti Hak erfachtvervonding Nomor 481 pada Tahun 1958 telah terkena nasionalisasi maka,Setelah lahirnya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24September 1960 tentang Pokok Agraria hak erfacht dikonversi menjadiSertifikat Hak Guna Usaha No.2. dan masa berlakunya telah diatur olehundangundang disesuaikan dengan masa berlakukan

hak erfacht, danapabila Sertifikat HGU telah habis masa berlakukan dan oleh pemeganghaknya tidak diperpanjang maka tanah kembali ke Negara dan berdasarkanketentuan Kepres No.32 Tahun 1979 jo Permendagri No.3 Tahun 1979pemegang HGU dapat memperpanjang HGUnya.

Riwayat HGU No.2berasal dari konversi hak erfacht maka apabila habis masa berlakukan tidaksecara otomatis pemegang Sertifikat HGU kehilangan hak atas hakkebendaan di atas tanah yang ada di atasnya (Pasal 720 BW). Karena sifathukum pertanahan di Indonesia bersifat horisontal dan bukan bersifat vertikalsehingga antara hak atas tanah dengan hak kebendaan yang ada di atasnyabersifat terpisah ;4.

Menyatakan tidak berlaku tim quality control yang di berlakukan setelahtanggal berakhirnya Surat Perintah kerja Nomor 106/JRP/BANGKB/DISC.FLAMINE/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 pada tanggal 28 Februari 2016:6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang dipotong sepihak oleh Tergugat sebesar Rp/0.675.328,00 kepadaPenggugat dalam keadaan utuh;7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imateril kepadaPenggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);8.

2008 tentang Pelayaran, pada pokoknya mengatur bahwaketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuaidengan peraturan perudangundangan di bidang ketenagakerjaan;Bahwa pada prinsipnya PKL adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) karena hubungan kerja (berlayar) dilakukan jangka waktu tertentudan kemudian hubungan kerja berakihir pada saat selesai berlayarsebagaimana kesepakatan dalam PKL;Bahwa apabila dalam pelaksanaan PKL bertentangan denganUndangUndang Ketenagakerjaan maka berlakukan

Pasal 134 Kompilasi HukumIslam, perceraian dapat dikabulkan apabila telah diketahui dengan jelas sebabdan alasannya dan telah didengar keterangan keluarga terdekat, sehinggadengan demikian ketentuan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undangundang hukum acarayang berlaku di peradilan agama adalah sebagaimana yang berlaku padaperadilan umum terkecuali terhadap halhal yang diatur secara khusus dalamundangundang tersebut, sehingga berlakukan Pasal 163 HIR yangmenyatakan

ANAS Lahir di Bulukumba 31 Desember 1990 padaPaspor, dengan pertimbangan hokum sebagai berikut:Menimbang, bahwa, bukti P1 berupa 1 (satu) berkas fotokopi PasporNomor: AP.340958 atas nama Anas Baga, tanggal 31 Maret 2011, yangdikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Parepare, setelah majelis hakim meneliti buktitersebut dikaitkan dengan keterangan pemohon maka diperoleh fakta hukumbahwa bukti tersebut telah habis masa berlakukan sejak tanggal 31 Maret 2016,serta bukti tersebut tidak didukung dengan alatalat

SusPHI/2020Bahwa apabila dalam pelaksanaan PKL bertentangan dengan undangUndang Ketenagakerjaan maka berlakukan konsekuensi aturansebagaimana diatur dalam UndangUndang Ketenagakerjaan;Bahwa Penggugat sebagai salah satu Crew Kapal TB. Safinata 2001sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) melakukan kesalahan karena tidakmemberitahukan kepada Tergugat bahwa Kapten Kapal TB.

Selaku pelaku usaha yang memperdagangkan barang didalam Negeriyang tidak ber SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah di berlakukansecara wajib atau persyaratan teknis yang telah di berlakukan secara wajib;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Selaku pelaku usaha yang memperdagangkan barang didalamNegeri yang tidak ber SNI (Standar Nasional Indonesia ) yang telahdi berlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib;Menimbang, bahwa pengertian Pelaku Usaha adalah setiap orangperseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentukbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukandalamwilayahhukum NegaraKesatuan RI yang melakukan kegiatan Usaha diBidang perdagangan;Menimbang

, bahwa memperdagangkan barang adalah suatu pekerjaanyang dilakukan dalam hal transaksi suatu barang, yakni antara pembeli danpenjual serta dapat dipergunakan atau dimamfaatkan oleh konsumen ataupelaku usaha;Dalam Negeri adalah suatu barang yang di buat yang dilakukan oleh pelakuusaha di Indonesia , baik itu produk produk dalam negeri itu sendiri termasukprodik SNI Wajib;Tidak memenuhi SNI yang di berlakukan secara wajib, adalah suatu produkyang di produksi didalam Negeri maupun di luar Negeri yang

Lubuk Baja Kota Batam;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Selaku pelaku usahayang memperdagangkan barang didalam Negeri yang tidak ber SNI(Standar Nasional Indonesia ) yang telah di berlakukan secara wajib ataupersyaratan teknis yang telah di berlakukan secara wajib telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 Jo pasal57 ayat (2) UU RI Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanHalaman

Utrterhadap barang tersebut ditandai nota sehingga total yang terdakwaambil 260 (dua ratus enam puluh) Pcs; Bahwa system jual beli yang berlakukan antara terdakwa dengan PT.Aberta Gemilang Abadi adalah pembayarannya selama 1 (satu) bulanatau 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima dimana pembayarannyatersebut kemudian dituangkan dalam nota penjualan dengan janji akanmelakukan pembayaran dala tempo waktu 1 bulan terhitung sejakbarang dikirim (tanggal 30 mei 2018) atau pada tanggal 30 Juni 2018

Aberta Gemilang Abadi berupa Temred glass/aksesoris handponesebagaimana nota penjualan nomor 18/38/88 CELL/0001 tanggal 30 Mei2018; Bahawa pada tanggal 30 mei 2018 saksi yang mengrim pesananterdakwa, namun pada saat serah terima ada 5 (lima) item barang yangtidak jadi terdakwa ambil yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) Pcsterhadap barang tersebut ditandai nota sehingga total yang terdakwaambil 260 (dua ratus enam puluh) Pcs; Bahwa system jual beli yang berlakukan antara terdakwa dengan PT.Aberta

Bahwa terhadap harta pusaka tersebut dari hasil kesepakatan ninik mamakterdahulu termasuk objek perkara tidak boleh di jual, digadai atau di pindahtangankan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan ninik mamak kepala warisdan anggota kaum lainnya, akan tetapi seluruh anggota kaum di berikesempatan untuk mengelola, menggarap, bercocok tanam di atas tanahtersebut, dan hal tersebut masih di berlakukan dalam kaum suku tanjuangbalaimansiang parak karakah marapalam sampai sekarang;5.

pemohon ke Pengadilan Negeri Mempawah;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti Surat dan keterangan saksisaksi dipersidangan sehingga dengan demikian Pemohon telah dapatmembuktikan dalildalil permohonannya maka oleh karena itu permohonanPemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;Menimbang bahwa akan tetapi jika dikemudian hari apabila Pemohonsebagai telah menyalahgunakan dari penetapan permohonan ini, makapenetapan tersebut dinyatakan batal demi hukum dan atas penetapan tersebuttidak dapat berlakukan

ke tanggal 19 Juni 2008 diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya hadirsekaligus untuk menyerahkan surat perdamaian dan padapersidangan tanggal 19 Juni 2008 sidangpun di undur ketanggal 26 Juni 2008 tersebut dan sidang selanjutnya,Penggugat maupun Tergugat tidak ada menyerahkan suratperdamaian, sehingga demikian surat kesepakatan itu belumterjadi/belum ada, oleh karenanya telah bertentangan denganPasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 11 PERMA No.2 Tahun 2003sebelum PERMA No.1 Tahun 2008 di berlakukan