Pengadilan NegeriSurabaya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding padaPengadilan Tinggi Jawa Timur tidak sependapat karena pidana penjaratersebut masih dirasa berat dan belum memenuhi rasa keadilan, denganpertimbangan bahwa selain hal yang meringankan terhadap Terdakwasebagaimana dalam putusan Majelias Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, masih adahal lain yang meringankan yaitu bahwa Terdakwa belum menikmati uanghasil tindak pidana kurupsi

Saksi MUKHSONI,Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Cilacapterkait dengan adanya dugaan Kurupsi tahun 2008 terkait Keuangan DesaNusawungu;Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan sejak tanggal 5 januari 2009.Bahwa Tugas pokok Kaur Keuangan mengelola keuangan desabaikpenerimaan maupun pengeluaran, adapun tanggungjawab saksi melaporkanpengelolaan keuangan desa kepada Bupati melalui Camat.

Saksi SALIMAN KARSO SUWITO.28Bahwa saksi pernah dipanggil dan memberikan ketarangan padaKejaksaan Negeri Cilacap terkait dengan adanya dugaan Kurupsi dana ADDtahun 2008 desa Nusawungu;Bahwa saksi menjabat sebagai kaur Pemerintahan sejak tanggal saksi lupabulan Januari 2009 yang sebelumnya saksi menjabat sebagai Kaur Keuangansejak tahun 2000 s/d tahun 2008, saksi dapat SK Kaur Pemerintahan perJanuari 2009 yang ditanda tangani oleh Kades Nusawungu (BISRI).

Saksi SUTARNO,Bahwa saksi pernah dipanggil dan memberikan keterangan padaKejaksaan Negeri Cilacap terkait dengan adanya dugaan Kurupsi dana ADDtahun 2008 desa Nusawungu;Bahwa saksi sebagai kaur Kesra Desa Nusawungu sesuai SK tertanggal 23Januari 2006, dan tugas pokok serta tanggungjawab Mengelola NTCR(Nikah Talak Cerai dan Rujuk), membantu penyaluran RASKIN;Bahwa saksi mengetahui yang menjabat sebagai Kepala Desa NusawunguKecamatan Nusawungu dari tahun 2007 s/d sekarang Bapak BISRI;Bahwa saksi mengetahui

DESRY NINGSIH binti SYARIF HASANY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kurupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair .

DESRY NINGSIH binti SYARIFHASANY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana kurupsi secara bersamasama sebagaimana dalamdakwaan subsidatr .;4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar dendasebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah dengan ketentuanbilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (satu) bulan,;Halaman 35 dari 39 halaman putusan No. 20/Pid.Sus TPK /2017/PT.

Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan TinggiJawa Barat sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengantanggal 9 Mei 2018;Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 7 Mei2018 sampai dengan 5 Juni 2018;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 6 Juni2018 sampai dengan Tanggal 4 Agustus 2018Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi Tingkat Banding tersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa barat selakuKetua Pengadilan

terungkap di persidangan unsurunsur dalamdakwaan primair dan dalam dakwan subsidair yang didakwakan kepada terdakwaBukacong bin (alm) Suryo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;e Bahwa Penasehat hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 2 Jo pasal 18 ayatUU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU NO. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Kurupsi

Jo Pasal 64 (1) KUH Pidana,tidak dapat dibuktikan oleh karena itu terdakwa BUKACONG Bin (alm)SURYO harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersbut2 Menyatakan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 Jo pasal 18 ayatUU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU NO. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Kurupsi Jo Pasal 64 (1) KUH Pidana,tidak dapat dibuktikan secara hukum (yuridis)3 Membebaskan terdakwa BUKACONG Bin (alm) SURYO dari segala tuntutanhukum.4 Membebankan

PUT. 5/Pid.SusTPK/2017/PT.PLGpada Pengadilan Negeri Palembang terlalu rendah dari tuntutan JaksaPenuntut Umum yang sangat tidak sebanding dengan kerugian negara, danjuga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana kurupsi sertakurang mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat; Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut benarbenarsangat merugikan masyarakat khususnya kelangsungan pembangunan diKabupaten Musi Rawas Utara yang saat sebagai daerah yang masihmembangun

No.3 K/Pid.Sus/2008Tindak Pidana Kurupsi sebagaimana dirubah denganUndang Undang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, Subsidair dalam pasal 3 UndangUndang No.31 tahun1999 sebagaimana dirubah dengan UndangUndang No.20tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yakni tidakmenilaimelaksanakan cara menurut ketentuan Undang Undang,karena telah menilai pembuktian dakwaan PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi' menimum 2(dua) alat bukti pasal 183 jo pasal 184 ayat (1) MKUHAP,sehingga Terdakwa

Budianto Muchtar Ribam),berdasarkan alasan tersebut menurut fakta dan alat buktidapat juga untuk dipergunakan sebagai fakta dan alatbukti dalam pembuktian dakwaan Kedua PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum yakni melanggar pasal 8Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Kurupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun = 2001,tetapi kembali judex facti (Pengadilan Negeri) tidakmempertimbangkan fakta dan alat bukti seperti tersebutdalam pembuktian pertanggungjawaban

UU No. 28 tahun 1999 (Undangundang PenyelengggaraanNegara yang bersih dan bebas dari kurupsi, kolusi, dan nepotisme)pasal (1) poin 6 yang pada prinsipnya menyatakan asas umumpemerintahanYang...yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma, kesusilaan,kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraanNegara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.Lebih lanjut pasal 3nya (khususnya point 1 dan 2) pada dasarnyamenentukan asas umum penyelenggaraan Negara itu meliputi asaskepastian

selaku satgas yangberhubungan dengan bukti dalam kasus kasus pak Suroso PemohonPraperadilan.Bahwa Tugas satgas mengkordinir proses penyidikan karena terusterang saksi tidak ikut penyelidikan saksi mendapat perintah penyidikanlangsung tugas saksi termasuk memeriksa dan mempelajari kemudianmelakukan pemeriksaan saksisaksi tentunya mengkordnir prosesproses sampai dengan terakhir September 2012.Bahwa saksi belum pernah memeriksa Pemohon sampaitingkatpenyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana kurupsi

ketentuan UU KPK disitu yangdiberi fungsi dan yang berwenang untuk seseorang sebagai tersangkadiberikan dan dibebankan kepada penyilidik itulah yang diatur dalamPasal 44 (1) UU KPK bahwa disitu penyelidik berfungsi bertugas untukmencari dan menemukan alat bukti untuk menentukan siapa pelakutindak pidana, maka disitu dikatakan dalam tempo hari setelah diamenemukan dua alat bukti Pasal 48 (2) yaitu sekurangkurangnya duaalat bukti itulah disebut didalam Pasal 181 (1) jo Pasal 26 huruf a UUtindak pidana kurupsi

berdasarkententuan dasar kenetuan Pasal 188 (2) KUHAP yang mendapatsumber penarikan alat bukti petunjuk ialah keterangan saksi, surat danketerangan Terdakwa sumber dari pada alat bukti itu didalam tindakpidana korupsi sebgaimana yang diataur dalam pasal 26 huruf a UUNo.30/1999 disitu diperluas UU No.20 /1999 diperluas bisa ditarik daripormasi yang diterima, dibaca,disimpan atau dukomen yang bisa dibacadilihat, didengar jadi diperluas sumber dari alat bukti petunjuk apabilapenyelidik didalam tindak pidana kurupsi

YAMANI telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukummelakukan tindak pidana Korupsi ; sebagaimana yang diatur dandiancam pidana dalam Pasa/l 8 UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kurupsi dalam DakwaanKesatu.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANTONI Als ANTONBin (Alm) M.

laporan hasil audit penghitungan kerugian keuanganNegara dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan nomor LAPKKN13/PW16/5/2013. akibat dari perobuatan terdakwa tersebut menyebabkan Negaramengalami kerugian sebesar Rp. 817.806.015,00 (delapan ratus tujuh belas jutadelapan ratus enam ribu lima belas rupiah).nno= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kurupsi

Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor :247.25/KR.VI/BKN/IX/2018, tertanggal Medan 20 September2018 perihal : PNS yang dipenjara Karena Melakukan TindakPidana Kurupsi ... dst, (Bukti T3);4. Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Medan Kelas A Khusus, tanggal 225. Fotokopi6. Fotokopi7. FotokopiNovember 2018 Nomor : W.2U1/25. 423/HK.07.

Pasal18 ayat 1 huruf (b) UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Kurupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Th2001 tentang perubahan UU No 31 Th 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsiUndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.1.Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.Bahwa dalam sejarah pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Kurupsi sebagaimana telah di ubah danditambah dengan UU RI No 20 Th 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Th1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP. yang berbunyi Pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdengan maksud menguntung kan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum.

Pasal 18 ayat 1 huruf (6) UU RI No. 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kurupsi sebagaimanatelah di ubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Th 2001 tentang perubahanatas UU No 31 Th 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dan denda sebesar Rp, 50.000.000, (lima Puluh JutaRupiah) subsider 9 (tiga) bulan kurungan;3. Meringankan Terdakwa ERWIN HERMAWAN,S.T dari Segala Dakwaan danTuntutan Pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;4.

Lurah /Kcpala .Desa sebanyak 916bidang sebesar Rp. 795,2.54:, melalui Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 UndangUndang Nomor 20Tahun 2001, Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1099 TentangPemberantasan Tindak Pidana Kurupsi jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kurupsi.Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa terhadapsurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis

Membebankan segala biaya kepada Negara;Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasinberpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadiladilnya menuruthukum;Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan TindakPidana Kurupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 20 April 2020Nomor 3/Pid.Sus TPK/2020/PN.

,M.M tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana bersamasama melkukantindak pidana kurupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 Jo. Pasal 18 Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)ke1 KUHP;3.

Imam Santoso, S.Ag. terlibat dalam kasus perkaraBantuan Sosial di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sragen, jugaterlibat dalam perkara yang sama di Wilayah Hukum Magelang, dalamkasus perkara kurupsi Sdr. Imam Santoso, S.Ag. juga melibatkan Sadr.M. Reza Kurniawan, S.E. selaku Anggota DPRD Jawa Tengah danKetua Badan Anggaran DPRD Jawa Tengah;6. Bahwa Sdr. M.

keduatingkat peradilan ini, yang tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusandibawah ini;Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 dan Pasal 18 UndangUndang RI No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1eKUHPidana dan pasalpasal dari UndangUndang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) danperaturan lainnya;MENGADILI Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa; Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Kurupsi

ARIF FAIZAL RITONGA, MT, SaksiNANANG ROHENDI, dan Saksi PARSIYATI masingmasing sebagai pelakutindak pidana kurupsi yang dilakukan secara bersamasama dan berlanjut daripembuatan SPK tanggal 16 Juli 2012, tanggal 8 Oktober 2012, tanggal 9Nopember 2012, tanggal 16 Januari 2013, tanggal 15 Maret 2013, dan terakhirtanggal 19 April 2013; dengan total kerugian keuangan negara sebesar Rp.14.700.118.164;(empat belas milyar tujuh ratus juta seratus delapan belasribu seratus enam puluh empat rupiah);Menimbang

ARIF FAIZAL RITONGA, MT, SaksiNANANG ROHENDI, dan Saksi SUDIRMAN (bendaraha tahun 2012), SaksiPARSIYATI (bendahara tahun 2013) masingmasing sebagai pelaku tindakpidana kurupsi yang dilakukan secara berlanjut dari pbembuatan SPK tanggal 16Juli 2012, tanggal 8 Oktober 2012, tanggal 9 Nopember 2012, tanggal 16Januari 2013, tanggal 15 Maret 2013, dan terakhir tanggal 19 April 2013;Menimbang, bahwa Terdakwa Ir.

Syahriani (Penggugat);Bahwa tidak ada agenda pemanggilan terhadap Penggugat;Bahwa saksi tahu Penggugat pernah diperiksa di Pengadilan Negeriterkait tindak pidana kurupsi;Bahwa saksi tidak pernah membaca dokumen berupa putusanputusanPengadilan Negeri, putusan Pengadilan Tinggi dan putusan MahkamahAgung terkait pemeriksaan terhdap Penggugat ;Bahwa selama saksi ikut Rapat Tim MP2HD,undangUndang yangdijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugatadalah undangundang ASN;Bahwa saksi lupa

Bahwa sesuai surat dari Dirjend.Pemasyarakatan No.PAS .HM.01.0242tanggal 31 Oktober 2011 perihal moratorium pemberian hak Narapidana TindakPidana Kurupsi dan Terorisme serta perintah lesan dari Direktorat JenderalPemasyarakatan maka kami mencabut SK Asimilasi TIPIKOR yang sudahberjalan (termasuk Penggugat) ;4. Bahwa karena Tergugat IV sudah melaksanakan Proses Pemasyarakatan sesuaidengan peraturan perundangundangan dan protap yang berlaku, maka kepadaYth.