Bahwa olehkarena segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah dilakukan tetapi tidak pernah berhasil, makakehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimungkinkan sudahtidak ada harapan untuk disatukan lagi maka Penggugat sudah tidak ridlo lagibersuamikan Tergugat, dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugatkarena selama ini Penggugat sudah cukup sabar untuk menhan derita lahir batin;9.

., Penata Tk.I III/D NIP. 196701031996031001, KasubbaBankum Rokum Setjen Menhan ;5. SLAMET LAESOLI, S.H., Penata Tk.I III/D NIP. 196908071991031001, Penyusun BahSeen KEMmhan ~ nnn nnn nnn nnn6. MADE DWI WIRAJAYA, S.H. Penata Muda III/A NIP. 197801212009121001, PengadnBankum Rokum Setjen Kemhan ; 7. GAYATNO GULTOM, S.H.

Perubahan kedua UU No.5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugatharus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Peraturan perundangundangan yang mengatur tentang perlakuanterhadap aset Barang Milik Negara telah menentukan/mengamanatkankewajiban dan kewenangan Pengelola barang, Pengguna Barang (dhiMenhan) dan Kuasa Pengguna Barang yang harus diikuti/dipatuhi dandilaksanakan, tidak terdapat norma/peraturan yang memberikanruang/wadah Pengguna Barang (di Menhan

)melepas/menghapus/tidak mengamankan tanah obyek sengketasecara administrasi, fisik dan hukum yang mengakibatkan hilang atauberkurangnya aset barang milik negara yang menimbulkan kerugian negara;Pasal 6 ayat (2) huruf f dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan : Pasal 6 ayat (2) huruf f;Pengguna Barang Milik Negara (dhi Menhan) berwenang danbertanggungjawab mengamankan dan memelihara Barang MilikNegara yang berada dalam penguasaannya

;Halaman 36 dari 60 hal Perkara Nomor : 140/G/2018/PTUNSMGPasal 42: (1) Pengelola Barang, Pengguna Barang (dhi Menhan) dan/atauKuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan BarangMilik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya;(2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi,pengamanan fisik dan pengamanan hukum;Berdasarkan ketentuan tersebut, kedudukan Menhan (Tergugat IlIntervensi) atas obyek gugatan (Sertipikat Hak Pakai Nomor

;Menimbang, bahwa Tergugat bekrja sebagi TNI AD yang bertugas diKodim 0817 Rem 084 / Bhaskara Jaya Gresik, yang dalam perkara ini,berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 150/XII/2014 tanggal 30Desember 2014, yang sebelumnya dari Peraturan Panglima/11/VII/2007 tanpatanggal dan bulan tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk BagiPrajurit TNI, harus mendapat izin dari atasan (komandan) sebagimanaketentuan Pasal 16 Peraturan MENHAN Nomor 23 tahun 2008, namun hinggaperkara ini diputus, Tergugat

disanahingga pukul 23.00 wit tibatiba korban lewat berjalan kaki sehinggaHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor56/Pid.B/2021/PN Japkami semua yang duduk minum menahan korban dengan maksudmeminta uang namun korban katakan tidak ada uang namun kamitidak percaya sehingga Sdra.SIOKO SAMORI mengembal dompetkorban dan memeriksa serta menggeledah saku/tubuh korban karenatidak menemukan uang Sdra.SIKO SAMORI mengemabalikandompet korban dan korban berjalan cepat terdakwa denganSdra.SIKO SAMORI kembali mengejar korban dan menhan

korbanlalu terdakwa dan Sdra.SIKO SAMORI memukul korba dan spontanSdra.SIKO SAMORI menhan korban lalu terdakwa mencabut pisaubadik yang terdakwa selip disamping pinggang serta menikam korbandibagian dada korban sebanyak 2 ( dua ) kali, melihat kejadiantersebut Sdra.IPANK SOKOY memanggil terdakwa suruh naik motordan langsung pergi meninggalkan korban karena temanteman yanglain sudah lari pergi semua bubar jalan masingmasing, selanjutnyaterdakwa bersama Sdra.HENDRIK dan IPANK SOKOY sampaidijembatan

didamaikanlagi, akan tetapi selalu terulang lagi berkalikali; Bahwa pada mulanya setelah semuanya terjadi, sebetulnya Pemohon mencoba untuk bertahandemi keutuhan rumah tangga mereka berdua sebagaimana kehidupan pasangan suami isteripada umumnya, namun perasaan Pemohon tetap saja merasa tidak nyaman dan bahagia, olehkarena itu keinginan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga akhimnya siasiasaja, Oleh karena tertutup oleh perasaan kecewa yang memuncak; Bahwa sebetulnya Pemohon juga sudah berusaha menhan

Surat Menhan RI No. B/502/10/6/417 Ditkon tanggal 13 Juli 2002, yangpada intinya suratnya mengijinkan putraputri tetap tinggal diPerumahan TNI AD berdasarkan SIP;2. Surat Menhan RI No. B/942/M/V/2000 tertanggal 23 Mei 2000 yangmenyatakan bahwa penghuni diperbolehkan untuk tetap tinggal sampaiadanya ketentuan lebih lanjut ;3.

Intruksi Menhan Nomor: Ins/01/M/I12010 tanggal 19022010 tentangPenyelenggaraan Fungsi Pembinaan Rumah Negara di LingkunganKemhan dan TNI;Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 217/Pdt.G/2016/PN CbiForm02/SOP/06.3/2017b. Surat Kepala Staff Angkatan Darat Nomor: B/1838/VIII/2012 tanggal3 Agustus 2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negaradilingkungan TNIAD;c. Surat Telegram Pangdam III/Slw Nomor: ST/1262/2012 tanggal 16082012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara; dand.

Intruksi Menhan Nomor: Ins/01/M/II2010 tanggal 19022010 tentangPenyelenggaraan Fungsi Pembinaan Rumah Negara di LingkunganKemhan dan TNI;b. Surat Kepala Staff Angkatan Darat Nomor: B/1838/VIII/2012 tanggal3 Agustus 2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negaradilingkungan TNIAD;c. Surat Telegram Pangdam II/Slw Nomor: ST/1262/2012 tanggal 16082012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara; dand.

Intruksi Menhan Nomor: Ins/01/M/1I2010 tanggal 19022010 tentangPenyelenggaraan Fungsi Pembinaan Rumah Negara di LingkunganKemhan dan TNI;b. Surat Kepala Staff Angkatan Darat Nomor: B/1838/VIII/2012 tanggal3 Agustus 2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negaradilingkungan TNIAD;c. Surat Telegram Pangdam IlI/Slw Nomor: ST/1262/2012 tanggal 16082012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara; dand.

Intruksi Menhan Nomor: Ins/01/M/1I2010 tanggal 19022010 tentangPenyelenggaraan Fungsi Pembinaan Rumah Negara di LingkunganKemhan dan TNI;b. Surat Kepala Staff Angkatan Darat Nomor: B/1838/VIII/2012 tanggal3 Agustus 2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negaradilingkungan TNIAD;c. Surat Telegram Pangdam III/Slw Nomor: ST/1262/2012 tanggal 16082012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara; dand.

Intruksi Menhan Nomor: Ins/01/M/1I2010 tanggal 19022010 tentangPenyelenggaraan Fungsi Pembinaan Rumah Negara di LingkunganKemhan dan TNI;b. Surat Kepala Staff Angkatan Darat Nomor: B/1838/VIII/2012 tanggal3 Agustus 2012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negaradilingkungan TNIAD;c. Surat Telegram Pangdam Ill/Slw Nomor: ST/1262/2012 tanggal 16082012 tentang Pendataan Tanah dan Rumah Negara; dand.

dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebagai anggota TNI yang mengajukan perceraian,Pemohon terikat dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008,Pemohon dalam surat permohonannya Pemohon telah melampirkan SuratPermohonan Izin Cerai bertanggal Oktober 2019 yang diketahui oleh KepalaKesdam VI/Mulawarman, majelis telah mengkonfirmasi surat izin atasanPemohon sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menhan

dimana Bapak Ryamizard R.C. menyatakan bahwa suratKuasa tertanggal 15 5 2014 adalah tidak benar karena RyamizardRC. tidak pernah menandatangani dan mengeluarkan surat tertanggal15 Mei 2014 pernyataan tersebut dibuat tertanggal 11 Oktober 2015 (bukti P17 ).Bahwa butki P17 tersebut telah didukung dan dikuatkan oleh saksidalam persidangan yaitu keterangan saksi Triyono Bin Suprapto yangmenyatakan dalam persidangan perkara a quo adalah Bahwa setelahsaksi (Triyono Bin Suprapto ) sampai dirumah bapak Menhan

( Ryamizard RC. ) kemudian saksi menunjukkan suratsurat yangdiperoleh dari saudara Tedi kemudian Bapak Menhan mengatakanbahwa Bapak Menhan ( Ryamizard R.C. ) tidak pernah membuat ataumenandatangani surat tertanggal 15 Mei 2016 ( Bukti P3 ) suratKuasa dari Ryamizad R.C. kepada R.

yang oleh Tergugat IVkemudian diterbitkan Sertifikat atas nama Menhan; Bahwa Saksi mengetahuinya dari putusan pidana Hakim PengadilanNegeri Rangkasbitung dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten dalamkasus pidana Tergugat terkait dengan tanah yang disengketakan dalamperkara ini; Bahwa tanah yang dihibah kepada Tergugat II dari Tergugat sehinggaterjadi rislah/ tukar guling dengan Tergugat III yang kemudian didaftarkan keBadan Pertanahan Nasional untuk penerbitan sertifikat denganmenggunakan SPPT

Restu Santosa dengan tanah yang berada di Jl.Mulatatuli yang diakui Menhan adalah milik Menhan dan cacat hokum; Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari Sekretaris dan Kepala DesaMekarsari saat Saksi datang ke Kantor Desa Mekarsari tanah sengketaadalah milik Sdr. Mulyady berdasarkan data yang ada dalam DHKP dan PetaRincik di Kantor Desa Mekarsari; Bahwa Sdr. Mulyady mendapatkan tanah tersebut didapat dengan caramembeli dari Sdr. Aseng dengan perantara Sdr.

Surat Menhan kepada Panglima TNINomor B/802/09/814/Ditkon tanggal 10 JuliHal. 39 dari 99 hal.Put.No.183/PDT.PLW/2015/PN.JKT.BRT.2008 telah menyetujui Penghapusan tanahKantor Makodim 0503/JB dari daftar IKNTNI AD cq. Kodam Jaya (Bukti Tlw.I. 139)3.2.13.3.3. Surat KODAM JAYA No.

B/2491/XII/2009tanggal 2 Desember 2009 (Bukti Tlw.l. 140) yang ditujukan kepada Gubernur DKIJakarta pada angka 1 e menyatakanSurat Menhan RI kepada Panglima TNINomor B/802/09/814/Ditkon tanggal 10 Juli2008 tentang Penghapusan tanah KantorMakodim 0503/JB dari daftar IKN TNI ADcq. Kodam Jaya, segera merealisasikanpemindahan Kantor Makodim 0503/JB ketempat yang baru karena lahan akandigunakan oleh Yayasan SawerigadingJakarta (ic. TERLAWAN 1).3.2.13.3.4. Surat KODAM JAYA No.

141)yang ditujukan kepada Gubernur DKIJakarta pada angka 1 e menyatakanSurat Menhan RI kepada Panglima TNINomor B/802/09/814/Ditkon tanggal 10 Juli2008 tentang Penghapusan tanah KantorMakodim 0503/JB dari daftar IKN TNI ADcq. Kodam Jaya dan pemindahan KantorMakodim 0503/JB ke lokasai yang barukarena lahan tersebut akan digunakanoleh Yayasan Sawerigading Jakarta (ic.TERLAWAN I).3.2.13.3.5.

Surat Dinas Perumahan dan GedungPemerintah Daerah Provinsi DKI JakartaNo. 3083/1.713 tanggal 13 Agustus 2015(Bukti Tlw.l. 142) telah melakukanpenggantian Kantor Kodim di KomplekPerumahan Daan Mogot Baru (bangunanKodim sedang dilaksanakan) sebagaimanadimaksud dalam Surat Menhan kepadaPanglima TNI Nomor B/802/09/814/Ditkontanggal 10 Juli 2008 yang telah menyetujuiPenghapusan tanah Kantor Makodim0503/JB dari daftar IKN TNI AD cg. KodamJaya (vide Bukti Tlw.. 139).3.2.14.

Bahwa uang pinjaman sebesar USD 120.000, dari Terdakwauntuk kegiatan dinas Menhan (Purnomo Yusgiantoro) besertarombongan Kemhan melaksanakan Kunker ke Australia tetapi danauntuk mendukung kegiatan tersebut belum turun/keluar dari BiroPerencanaan meskipun kegiatan kunker tersebut sudahdirencanakan dan masuk dalam agenda kegiatan Menhan.6.

Bahwa sekira bulan Juli 2013 Mayjen TNI Bambang Hartawan(mantan Karo TU Kemhan) berkoordinasi dengan Saksi yang saat itumenjabat sebagai Kabag Lakgar Kemhan tetapi karena Karorensedang sekolah Lemhanas maka Saksi ditunjuk sebagai Plh, tentangKunjungan Menhan dan rombongan ke Australia. Saksimenyampaikan tidak bisa membantu dalam mendukung kegiatankunker Menhan dan rombongan ke Australia.

Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi di suatuMall di Jakarta, dikenalkan oleh adik Menhan yaitu DonniYusgiantoro.2.

Bahwa benar Saksi1 pada tahun 2015 mengikuti rapatyang dipimpin olen Menhan mengenai hasil temuan dari BPKRIdan lItjen Kemhan adanya indikasi ketidaktertiban dalampengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa selakuselaku Kabidlakbia Lugri/Bendaharawan Khusus Kemhan, hasildari rapat tersebut Saksi1 menyarankan kepada Menhan agartemuan BPK ini ditindak lanjuti ke proses hukum denganmelaporkan Terdakwa ke Puspom TNI AD.

Bahwa benar Saksi1 pada tahun 2015 mengikuti rapatyang dipimpin oleh Menhan mengenai hasil temuan dari BPKRIdan lItjen Kemhan adanya indikasi ketidaktertiban dalampengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa selakuselaku Kabidlakbia Lugri/Bendaharawan Khusus Kemhan, hasildari rapat tersebut Saksi1 menyarankan kepada Menhan agartemuan BPK ini ditindak lanjuti ke proses hukum denganmelaporkan Terdakwa ke Puspom TNI AD.

sifat tadi sesuai dengan lahirnya ucapan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sebagai Anggota TNI yang saat ini bertugas di Koramil 11Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga, Tergugat telah menyertakan SuratIjin Perceraian dari Komandannya sebagaimana bukti T.1, maka secara administratifpermohonan perceraian Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuanPasal 10 Keputusan Menhan

Kotawaringin Barat, Prop.Kalimantan Tengah; Bahwa 1 (satu) bilan parang yang Terdakwa gunakan tersebut adalahmilik Terdakwa; Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnyaTerdakwa mengejar saksi Misjaya sambil membawa parang, setelah itusaksi Misjaya terjatuh, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebutmenggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah punggung saksi Misjayasebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung selanjutnya saksiMisjaya berbalik dan berusaha menhan bacokan parang

Bahwa menghadapi situasi seperti ini Pemohon masih berusaha untukbersabar dan menhan diri sambil berharap Termohon berubah perilakunya,namun harapan Pemohon tidak sesuai dengan harapan, ternyata Termohontidak mau merubah perilakunya dan perselisinan dan pertengkaran tetapsering terjadi.6.

MH, baik pribadi maupunselaku kuasa hukum yang mewakili MENHAN RI, semulaberalamat di Jalan Merdeka Barat No. 13 14 Jakarta Pusat,sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti baikdidalam maupun diluar wilayah hukum Negara RepublikIndonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VIIsemula Turut Tergugat I; 8. H. DANI BAHDANI, SH., baik pribadi maupun selaku kuasa hukum yangmewakili CANDU bin GODO, dkk dan H.

Bahwa sengketa yang terjadi antara Tergugat II dengan warga adalahtidak ada hubungannya dengan Menhan Cq Panglima TNI Cq Kasad CqPangdam VII/Wrb selaku pengelola aset IKN Nomor Reg : 31408052seluas 18.000 M?

karena Menhan Cq Panglima TNI Cq Kasad CqPangdam VII/Wrb tidak pemah dilibatkan sebagai pihak dalamperkara atas ketujuh putusan pengadilan tersebut dan lagi pula tanahyang menjadi obyek perkara antara masyarakat melawan PTGarmak Motor adalah tanah hasil pengadaan PT Garmak Motorsendiri seluas 10.640 M?

Prima Karsa Niaga Raya (Penggugat)untuk tidak melakukan segala bentuk kegiatan di atas obyeksengketa tersebut sampai dengan adanyapenyelesaian/persetujuan pihak Menkeu Cq Menhan Cq PanglimaTNI Cq Kasad dan bahkan pihak Kodam VII/Wrb telah mengirimsomasi sampai beberapa kali untuk menghentikan kegiatan fisik diatas tanah IKN tersebut, namun PT. Prima Karsa Niaga Raya(Penggugat) tidak mengindahkan somasi tersebut.

Garmak Motor ; Bahwa Prosedur untuk penghapusan tanah tak bergerak yang dikuasaiKodam harus dilaporkan ke Panglima Kodam, dilaporkan ke Kasad,kemudian Panglima Abri, Kemudian Menhan, kemudian Menkeu ; Bahwa menurut saksi tanah yang dipersengketakan itu adalah tanah milikKodam ; Bahwa yang dimaksu tanah negara adalah tanah yang dikuasai olehnegara; Bahwa saksi tahu kalau tanah yang dipersengketakan itu adalah tanahnegara karena ada di dalam Inventaris kekayaan negara ; Bahwa saksi tahu kalau ada penghapusan

., baik pribadi maupun selakukuasa hukum yang mewakili Menhan RI,semula beralamat di Jalan Merdeka BaratNomor 1314, Jakarta Pusat, sekarang tidakdiketahui lagi alamatnya secara pasti baik didalam maupun di luar wilayah hukum NegaraRepublik Indonesia;2. KOLONEL TNI AD CHK NURHAJIZAH.M, S.H., baik pribadi maupun selaku kuasahukum yang mewakili Panglima TNI, beralamatKantor di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur,Halaman 3 dari 15 hal. Put.

Pernyataan Menhan Ryamizard tanggal 13 Mei 2016 Kita PatutCuriga Yang Bilang Enggak ada Komunis mungkin dia KomunisIV. PETITUMBerdasarkan halhal tersebut di atas, mohon kiranya. Ketua PengadilanNegeri Kota Singkawang agar segera mengadakan sidang praperadilanterhadap Termohon sesuai dengan hak hak Pemohon berdasarkan Pasal80 jo. Pasal 78. Jo.

17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor10 Tahun 1997 tentang Kepabeanan Pasal 3, Ketetapan MPRS NomorXXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia Pasal 1,Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, UndangUndang Nomor 27 Tahun 1999 tentangperubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanannegara Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 edan mengabaikan arahan Presiden, kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti,pernyataan Brigjen Boy Rafli dan pernyataan Menhan