M.Si sedang dalampemeriksan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan jual beliopini, pemeriksanaan BPK tahun 2017 atas Laporan KeuanganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiTA 2016 menghasilkan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP),demikian juga Tahun 2018, Pemeriksaan BPK menghasilkan opini tetapWajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi TA 2017;Bahwa keberhasilan itu adalah merupakan usaha keras

Penggugatdanseluruh jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi telah menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP);Bahwa posisi sekarang Penggugat dan Drs.

DaerahTertinggal dan Transmigrasi TA 2016 menghasilkan opini Wajar TanpaPengecualian (WTP).

Demikian juga Tahun 2018, Pemeriksaan BPKmenghasilkan opini tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WIP) atasLaporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgaldan Transmigrasi TA 2017.

Demikian usaha keras Penggugat danseluruh jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi telah menghasilkan opini WTP;Bahwa untuk mempertahankan keberhasilan memperoleh opini tetapWajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama proses gugatan iniberlangsung, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi mengeluarkan kebijakan yang menunjuk Penggugatsebagai adviser seluruh kegiatan Pembangunan di 9 eselon Kementerian agar tidak terulang terjadi hambatan dalam pelaksanaankegiatan

Baik (AAUPB)khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan yang diantaranya mencakup:** Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam statusnya sebagaiperusahaan terbuka yang diawasi oleh banyak pihak termasukpublik dan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuanUndangUndang Perpajakan telah melaksanakan kewajibanperpajakannya apa adanya sesuai dengan kemampuannya,pembukuan dan laporan kKeuangan Pemohon Peninjauan Kembalitahun 2012 telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar& Saptoto dengan opini

Hal ini jelas tercantum didalam Kertas Kerja Pemeriksaan yang ditandatangani olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);Bahwa koreksi positif atas BTLHandling Charge sebesarRp/7.693.909,00 yang merupakan causa prima atas Nilai BTL Handling Charge berdasarkan General Ledger No.5208090000 adalahsebesar Rp12.163.553.870,00 tanpa pendalaman, tanpa bukti,tanpa pembuktian padahal menurut pembukuan dan LaporanKeuangan Pemohon Peninjauan Kembali tahun 2012 yang telahdiaudit Akuntan Publik dengan opini

wajar membuktikan bahwaLaporan Keuangan Pemohon Peninjauan Kembali telah dijaminkeabsahannya dan kebenarannya bahwa biaya Handling tersebutadalan merupakan biaya yang seharusnya dapat dibiayakansecara fiskal (vide Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh);Bahwa Koreksi Positif atas Biaya Lainnya sebesarRp247.830.565.530,00 yang didasarkan karena TermohonPeninjauan Kembali tidak menerima mapping Biaya Lainnyasesuai dengan Lampiran Il SPT 1771 Tahun 2012 dan LaporanAudited dengan opini wajar dan merujuk pada

Bahwa Tergugat dan Tergugat IV dalam jawaban ini, jugamenyampaikan bahwa Inspektorat Kabupaten Solok Selatan telahmemberikan opini dan verifikasi terhadap duduk permasalahangugatan Penggugat dengan mengeluarkan surat Inspektorat Nomor700/68/Insp2015, perihal opini terhadap mekanisme pembayaransisa kontrak yang diselesaikan dalam pengenaan masa dendamelampaui Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 April 2015,menyatakan bahwa sepanjang payung hukum berupa PeraturanKepala Daerah atas mekanisme penanganan kontrak

KbrDalam opini yang dikeluarkan tersebut, jelas menyatakan bahwapembayaran sisa kontrak yang diselesaikan melampaui TahunAnggaran 2014 belum dapat dibayarkan, dan hasil verifikasinyamenyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaandisebabkan oleh kelalaian rekanan.

Foto Copy Opini Inspektorat Kabupaten Solok Terhadap MekanismePembayaran Sisa Kontrak yang diselesaikan dalam pengenaan masadenda melampaui Tahun Anggaran 2014 Nomor:700/68/Ins2015 telahdisesuaikan dengan Aslinya ,dan untuk selanjutnya diberi tanda T.1IV2;3.

Bahwa Tergugat dan Tergugat IV dalam jawaban ini, jugamenyampaikan bahwa Inspektorat Kabupaten Solok Selatan telahmemberikan opini dan verifikasi terhadap duduk permasalahangugatan Penggugat dengan mengeluarkan surat Inspektorat Nomor700/68/Insp2015, perihal opini terhadap mekanisme pembayaransisa kontrak yang diselesaikan dalam pengenaan masa dendamelampaui Tahun Anggaran 2014 tanggal 14 April 2015, menyatakanbahwa sepanjang payung hukum berupa Peraturan Kepala Daerahatas mekanisme penanganan kontrak

Family Saiyo No.03 tanggal 02Januari 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Warneri Putera, SH., M.Kn,buktibukti tersebut merupakan bukti yang terkait dengan pekerjaan jalanPadang AroLubuk Malako (Sangir, SJJ);Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat 4 juga telah mengajukanbukti T.IIV1 berupa Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)Nomor : 620/29.04/ BAPPHP/PNKJLN/DPU/I2015, tertanggal 22 Januari2015, bukti T.IIV2 berupa Opini Inspektorat Kabupaten Solok TerhadapMekanisme Pembayaran Sisa Kontrak

Memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati normanormaagama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;b. Tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu menelitidengan menelusuri kebenaran informasi;c. Tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah dan yang tidakjelas sumber maupun kebenarannya, rumor atau tuduhan tanpa dasarHal. 2 dari 16 hal.Put.

No.1171 K/Pdt/2011materi berita yang diberitakan telah mempedomani UU No.40 tahun1999 tentang Pers, yaitu Pasal 5 ayat (1) bahwa pers nasionalberkewajiban untuk memberitakan peristiwa dan opini denganmenghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan serta kodeetik Wartawan Indonesia angka 1 bahwa, wartawan Indonesiamenghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yangbenar, kode etik Wartawan Indonesia angka 3 bahwa, wartawanIndonesia menghormati asas praduga tak besalah, tidakmencampurkan fakta

dengan opini, berimbang dan selalu menelitikebenaran infomasi dank ode etik Wartawan Indonesia angka 4bahwa, Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersitadusta, fitnah;.

Penggugat sebagaimana yangtertuang dalam alat bukti surat yang diberi tanda P7 yang tidakdipertimbangkan oleh judex facti agar para Tergugat melakukankewajiban koreksi sebagaimana dimaksud dalam UU No.40 tahun1999 tentang Pers khususnya Pasal 5 ayat (3) dimana Persdiwajibkan melayani Hak Koreksi dan Pasal 1 angka 13 yangmenegaskan Pers wajib melakukan koreksi serta kode etik wartawanIndonesia angka 3 bahwa Wartawan Indonesia menghormati asaspraduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini

., PGL BUDI telah menggunakan akunfacebook Budi Akbar dan Budi Akbar Ill untuk besosialisasi danmenyampaikan opini dan kritikan kepada publik.

Bahwa terdakwa BUDI AKBAR, S.Hi., PGL BUDI telah menggunakan akunfacebook Budi Akbar dan Budi Akbar Ill untuk besosialisasi danmenyampaikan opini dan kritikan kepada publik.

Bahwa terdakwa BUDI AKBAR, S.Hi., PGL BUDI telah menggunakan akunfacebook Budi Akbar dan Budi Akbar Ill untuk besosialisasi danmenyampaikan opini dan kritikan kepada publik.e Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 sekirapukul 15.46 WIB., terdakwa BUDI AKBAR, S.Hi., PGL BUDImemposting dalam akun facebooknya, Budi Akbar katakata sebagaiberikut"PANCASILA DAN BHINNEKA OPLOSAN MELAHIRKAN PKIBARU.. Belum Sadarkah Kita Jika Jokowi itu Seekor Anjing??

Bahwa terdakwa BUDI AKBAR, S.Hi., PGL BUDI telah menggunakan akunfacebook Budi Akbar dan Budi Akbar Ill untuk besosialisasi danmenyampaikan opini dan kritikan kepada publik.Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 sekirapukul 15.46 WIB., terdakwa BUDI AKBAR, S.Hi., PGL BUDImemposting dalam akun facebooknya, Budi Akbar katakata sebagaiberikut: PANCASILA DAN BHINNEKA OPLOSAN MELAHIRKAN PKIBARU. Belum Sadarkah Kita Jika Jokowi itu Seekor Anjing??

Bahwa Tergugat dan Tergugat IV dalam jawaban ini, jugamenyampaikan bahwa Inspektorat Kabupaten Solok Selatan telahmemberikan opini dengan nomor surat : 800/68/Insp2015 hal OpiniTerhadap Mekanisme Pembayaran Sisa Kontrak Yang DiselesaikanDalam Pengenaan Masa Denda Melampaui Tahun Anggaran 2014tanggal 14 April 2015 dimana diantaranya dalam opini tersebutmenyatakan sepanjang payung hukum berupa Peraturan KepalaDaerah atas mekanisme penanganan kontrak akhir tahun dankomitmen penyediaan anggaran untuk

Bahwa hasil verifikasi Inspektorat Kabupaten Solok Selatan, Nomor :700/37/IX/Insp2015, pada tanggal 29 September 2015, menyatakanketerlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan DinasPekerjaan umum Tahun Anggaran 2014 disebabkan oleh kelalaianrekanan.Dalam opini yang dikeluarkan tersebut, jelas menyatakan bahwapembayaran sisa kontrak yang diselesaikan melampaui TahunAnggaran 2014 belum dapat dibayarkan, dan hasil verifikasinya jelasmenyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkanoleh

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT BungoPantai, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT BungoPantai Bersaudara, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan TerbatasPT Bungo Pantai Bersaudara, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6 ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat dan Tergugat IV mengajukan bukti surat berupa: yal 10 dari 22 hal PutusanPerkara PerdataNo:20/Pdt.G/2017/PN.Kbr1.Foto Copy Surat Opini

Opini Inspektorat Kabupaten SolokSelatan terhadap Mekanisme Sisa Pembayaran Sisa Kontrak yangdiselesaikan dalam pengenaan masa denda melampaui tahu Anggaran2014 Nomor : 700/68/Ins2015, T.I.IV.2 yaitu Laporan HAsil PemeriksaanInspektorat Kabupaten Solok Selatan Nomor : 700/37/IX/Insp2015,T.L.IV.3 yaitu Surat Pernyataan Direktur PT Bungo Pantai Bersaudara.Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat Ill juga telahmengajukan bukti T.IL.III.2 yaitu.

melakukan upaya hukum ke pengadilanPenggugat telah melayangkan surat peringatan sebanyak dua kali yaitu tanggal19 April 2017 dan 24 April 2017 (vide P.5 dan P.5.a) tetapi Para Tergugat tidakmemberikan tanggapan sampai saat Penggugat melayangkan gugatannya;Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan atas pekerjaan yangtelah diselesaikan Penggugat, Tergugat telah menyurati Inspektorat KapubatenSolok Selatan mengenai mekanisme pembayaran sisa kontrak yang melampauitahun anggaran 2014 , dengan hasil opini

Penggugat(Pembanding) dengan para Tergugat (Terbanding) sudah memilikiHalaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 179/PDT/2019/PT PDGMamak Adat atau Datuk yang berbeda pula, dimana DatukPenggugat (Pembanding) dipimpin oleh Datuknya yang bernamaZulkarnein, sementara Datuk Tergugat (Terbanding) dari KeturunanKaum Pesah dibawah Payung Suku Caniago yang dipimpin olehDatuknya Helmon bergelar Datuk Hitam Nagari Lubuk Basung.Bahwa penolakan/keberatan Pembanding (Penggugat) dalam poinini adalah sama sekali hanya opini

yang sangat tidak berdasar,penjelasan opini Pembanding (Penggugat) seperti ini dalamgugatannya jelas sangat mengadaada, bahkan poin opini ini tidakterbukti didalam persidangan perkara a quo, sebab Bukti P1Pembanding (Penggugat) hanyalah mengenai Susunan RanjiKeturunan Kaum Cucu Piut dari Moyang Limpik, Suku Caniago Dt.Hitam di Lubuk Basung.

Bahwa Saksi mengetahui tulisan Saksi dimuat di halaman 13 Rubrik Opini, TabloidObor Rakyat Edisi 01, 511 Mei 2014 dari teman Saksi yang juga Dosen bernamaMunajad yang menanyakan kepada Saksisoal tulisan Saksi di Tabloid Obor Rakyat. Bahwa waktu itu Saksi juga dimintai komentarnya mengapa Saksi menulis opini diTabloid Obor Rakyat oleh Majalah Detik dan Tempo.

Bahwa Saksi tidak pernah di interview kaitan dengan tulisan di Tabloid Obor Rakyat,Saksi hanya menulis di Kolom Opini dan bukan di Opini Berita dan menurut Saksidari sudut jurnalistik ada perbedaan antara tulisan Berita dengan Opini. Bahwa Terdakwa Il menyampaikan kepada Saksi akan membuat tabloid politik barudan Terdakwa Il sempat menyebut Obor Rakyat tetapi tidak menceritakan muatanatau isi tabloid tersebut.

Bahwa tulisan Saksi di kolom Opini karena sebagai tulisan ahli/oakar selaluditempatkan di kolom Opini karena itutanggung jawab penulis dan pendapat pribadipenulis. Bahwa setelah Saksi membaca semua tulisan Saksi di Obor Rakyat, tulisan Saksiadalah tulisan seorang akademisi dan sebagai ahli. Bahwa kalau dimedia memang biasa ada gambar atau karikatur sehingga di tulisanSaksi juga ada gambarnya.

Bahwa beberapa media/majalah baru pada saat terbit sering meminta tulisan padaSaksi untuk membuat kolom opini dan sifatnya pandangan perseorangan dan tidakmasuk pandangan redaksi. Bahwa Saksi melihat Tabloid Obor Rakyat adalah tidak resmi, pada waktu itu Saksiprotes berat dan kecewa kepada Terdakwa Il dengan cara Saksi telpon dan bilangTabloid Obor Rakyat sudah masuk ke ranah propaganda.

Didalam undangundang tersebut menentukan, antara lain : Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormatinormanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga takbersalah. Kegiatan jurnalistik pada prinsipnya melakukan pekerjaan mencari, memperoleh,memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyiarkan gagasan dan informasi kepadaumum.Hal 42 dari 49 hal Putusan No.516/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.

sesuai dengan standarpelaporan yang dapat menyesatkan pengguna laporan dan ketentuan mana daristandar Auditing Seksi 508 yang tidak dipatuhi Penggugat, mengingat standarAuditing Seksi 508 tersebut terdiri dari 76 ketentuan/paragraph ;Bahwa alasan Tergugat yang mengatakan Penggugat belum melaksanakan proseduraudit memadai atas koreksi manajemen terhadap akunakun yang terkait denganpenyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 s.d. 2007 sebesar net Rp.623.955.446.302, yang menjadi dasar pemberian opini

Bahwa dasar dan alasan Penggugat memberikan opini wajar denganpengecualian terhadap Laporan Keuangan PT. Waskita Karya (Persero) tahunHalaman 9 dari 40 halaman.

Waskita Karya (Persero) melakukan penyajiankembali / merevisi Laporan Keuangan tahun buku 2006, 2007 dan 2008, dimanadalam Laporan Keuangan yang disajikan kembali tersebut pencatatan jumlahlebih saji dan kurang saji sebesar Rp.623.955.446.302, tersebut telahdikeluarkan dari akun Aktiva Lainlain di Neraca sesuai dengan opini Penggugat,maka Penggugat menerbitkan kembali Laporan Auditor Independen atas LaporanKeuangan PT.

Hal ini membuktikan bahwa Penggugat telahmelaksanakan prosedur memadai terhadap akunakun yang terkait denganpenyesuaian pendapatan dan beban dari tahun 2005 sampai dengan 2007 sebesarnet Rp. 623.955.466.302, yang menjadi dasar pemberian opini oleh Penggugatdalam Laporan Auditor Independen Nomor : 10/PLWK/V1/09/GA tanggal 15Juni 2009 (Standar Auditing Seksi 326Bukti Audit) ;. Bahwa Laporan Auditor Independen yang dibuat Penggugat terhadap LaporanKeuangan PT.

Alasan pemberian opini tersebut dinyatakan dalam paragrafpenjelasan yaitu terdapat pencatatan oleh manajemen yang tidak sesuai denganprinsip akuntansi yang berlaku umum.Berkaitan dengan opini tersebut, PPAJP melakukan pemeriksaan terhadapkertas kerja untuk menilai apakah opini tersebut telah didukung oleh bukti auditkompeten yang cukup.

adalahprodukproduk makanan dan minuman Para Penggugat, yaitu: Jenis Permen : Happydent White, Fruitella, Big Babol; Jenis Serobuk : Hore, Nutrisari Hangat, Nutrisari Bergizi, Pop Ice,Marimas, The Sisri; Jenis Jelly : Okky Jelly Drink, Okky Jelly, Inaco Jelly, Vita Jelly Drink;Bahwa dengan dimuatnya artikel tersebut di dalam Majalah Ibu dan Anak,Tergugat Il dan Ill telah melakukan pemberitaan yang menyesatkan,karena baik format maupun isi dari artikel tersebut tidak akurat, tidakberimbang, mencampurkan fakta dan opini

Nomor 1836 kK/Pdt./2014Bahwa pendapat dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi DKI yangdemikian adalah keliru dan sepatutnya dibatalkan, dengan alasanalasansebagai berikut:Bahwa dalam ketentuan hukum di Indonesia sudah sangat tegas dan jelasmemerintahkan agar semua berita yang dimuat media massa didasarkan padafakta bukanlah hasil opini, mengarang, apalagi menjiplak (plagiat).

SebagaimanaKetentuan hukum itu dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;Bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Pers menyebutkan,pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini denganmenghormati normanorma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asaspraduga tak bersalah.

Berita yang disampaikan dalampemberitaan sematamata untuk menarik keuntungan dari masyarakat, karenaberitanya bombastis sehingga diharapkan oleh Para Termohon Kasasimajalahnya laris dan laku terjual;Bahwa dengan dimuaitnya artikel tersebut di dalam majalah lbu dan Anak, ParaTermohon Kasasi telah melakukan pemberitaan yang menyesatkan, karena baikformat maupun isi dari artikel tersebut tidak akurat, tidak berimbang,mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi produkproduk dimaksud dancenderung mendiskreditkan

Bahwa dengan dimuatnya artikel tersebut di dalam majalah Ibu dan Anak,Para Termohon Kasasi telah melakukan pemberitaan yang menyesatkan,karena baik format maupun isi dari artikel tersebut tidak akurat, tidakberimbang, mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi produkprodukHalaman 15 dari 19 hal. Put.

Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesarRp 2.931.555.896,00bahwa data dari Audit Report tersebut tidak3bisa dijadikan dasar untuk melakukan koreksiterhadap Penjualan Wajib Pajak, karema Opini/Pendapat dari Auditor adalah disclaimer atautidak memberikan pendapat.

Koreksi Negatif Biaya dari Luagj Usaha sebesar Rp 10.413.424.000,00bahwa data dari Audit Reportstersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan koreksiterhadap Biaya Usaha tainnya, karena Opini/Pendapat dari Auditor adalah disclaimer atautidak memberikan pepdapat, Dengan kata lain Auditor, tidak dapat meyakini bahwa LaporanKeuangan yang menjadi dasar Laporan Audit yang juga digunakan oleh Pemeriksa untukmelakukan koreksi,. dapat dipertanggungjawabkanbahwa berdaSarkan pasal 12 ayat (3) Undangundang

Muara Satu daripadaKota Lhokseumawe ;Kami sebagai Penasihat Hukum berpendapat, Jaksa Penuntut Umumselalu beranggapan atau mempunyai opini yang salah tentang diriPEMOHON KASASI. Apakah kalau PEMOHON KASASI mengambiluang di ATM KK Batuphat menurut JPU, keberadaan PEMOHONKASASI selalu berada di kawasan Batuphat saja.

Setelah dalam proses pemeriksaanberlangsung Majelis Hakim membuat opini waktu kejadian (tempus delicti) yangberbeda dari BAP Penyidik Polres Lhokseumawe jam 16.00 WIB dan waktukejadian (tempus delicti) yang dibuat Jaksa Penuntut Umum jam 15.30 WIB,sedangkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelahmendengar keterangan saksi dan buktibukti yang diserahkan PEMOHONKASASI berpendapat, bahwa Majelis Hakim beropini waktu kejadian (tempusdelicti) jam 16.15 WIB ;2.3.

Muara Satu KotaLNOKSCUMAWE .......... cece ccc cece ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeseaeeeegueeeeguunes ;Atas dasar keterangan saksi SUSIAWATI binti HARUN AL RASYID,kemudian Majelis Hakim mempunyai opini dan menimbang (lihat PutusanMajelis Hakim halaman 19) yang isinya sbb.: Menimbang, bahwa jikadicermati dengan seksama keterangan ketiga saksi a de charge diatasbenar pada tanggal 5 Juni 2013 masingmasing ada bertemu denganTerdakwa, tapi disekitar antara pukul 12.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB,Hal. 11 dari 28

Nomor 1930 K/Pid.Sus/2014namun setelah pukul 16.00 WIB masingmasing saksi sudah berpisahdengan Terdakwa dan tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa; ;Kemudian Majelis Hakim mempunyai opini dalam Putusannya tanggal 24Desember 2013 pada halaman 20 alinia 1 yang isinya sbb.: Menimbangbahwa yang terjadi permasalahan sekarang adalah sangkaan atasperbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya yaitusaksi korban SUSIAWATI HARUN AL RASYID binti HARUN AL RASYIDsebagaimana keterangan saksi

Nomor 1930 K/Pid.Sus/2014Penuntut Umum), sekira pukul 16.15 WIB (Opini Majelis Hakim) dan tempatkejadian (Jl. Balik Papan Nomor 34, Komplek Perumahan PT Arun, DesaBatuphat Barat, Kec. Muara Satu, Kota Lhokseumawe, seolaholah benar padawaktu tersebut (tempus delicti) pelakunya adalah PEMOHON KASASI danseolaholah pula benar tempat kejadian (locus delicti) benar di rumahPEMOHON KASASI, yaitu jalan Balik Papan Nomor 34, Komplek PT Arun,Desa Batuphat Barat, Kec.