Ditemukan 4452 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1574 1174 1474 1974 1774 1884 1814 1872
Penelusuran terkait : 1874/pdt.g/2016/pa.plg
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-11-2016 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 642/Pdt.G/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 28 Nopember 2017 — Penggugat:
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
183 — 56
  • serta menjadi satu Kesatuan dalam putusanini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para PenggugatIntervensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara,khususnya intervensi/tussenkomst tidak diatur dalam HIR, tetapi dalam kebutuhanpraktek untuk mengisi Kekosongan hukum intervensi/tussenkomst ini dapatdipergunakan dengan berpedoman pada Pasal 279 Reglement op deRechtvordering (RV) Staatblaad 1874
    Pst.Menimbang, bahwa gugatan Intervensi diajukan sebelum perkara Nomor :642 Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. memasuki tahapan mediasi atau sebelum terjaditahapan jawab menjawab, dengan demikian berdasarkanPasal 280 Reglemen opde Rechtvordering (Rv) Staatblaad 1874 52 jo. 1894 63, maka permohonanIntervensi tersebut diajukan dalam waktu yang diizinkan oleh UndangUndang sertadalam permohonan tersebut telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat Intervensiadanya kepentingan hukum untuk ikut serta bergabung dalam
    oleh karena Para Penggugat Intervensi dinyatakandapat diterima sebagai pihak dalam perkara Nomor : 642 /Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.maka pemeriksaan perkara ini perlu dilanjutkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, makamengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditangguhkan sampai denganPutusan Akhir ;Mengingat, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan adminisrasi Pengadilan(Buku Il), HIR, Pasal 279, Pasal 280 dan Pasal 282 Reglemen op deRechtvordering (Rv) Staatblaad 1874
Pengadilan PN SINGKAWANG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 12-03-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 51/PID.B/2014/PN.SKW
Tanggal 8 Juli 2014 — MELDAN Als DENGDENG Bin HEFNI
95 — 4
  • Pontianak.eSaksi menerangkan dasar melakukan penangkapan tersebut adalahberdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Singkawang Nomor : Sprin/1874 / XI / 2013 tanggal 07 Nopember 2013 tentang pengungkapankasus tindak pidana pembunuhan / menghilangkan nyawa orang lain,Surat Perintah Tugas Kasat Reskrim Polres Singkawang Nomor:Sp.Gas / 621 / XI / 2013 tanggal 07 November 2013, dan Surat PerintahPenangkapan dari Kasat Reskrim Polres Singkawang Nomor: SP.Kap /189 / XI/ 2013 / Reskrim tanggal 07 November
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 17-10-2013 — Putus : 28-11-2013 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 38/PID.SUS-TPK/2013/PT YYK
Tanggal 28 Nopember 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : FERDIAN ADI NUGROHO, SH Diwakili Oleh : TEGUH ARIAWAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SUPARYONO
78 — 48
  • danPembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010tanggal 4 Januari 2010 ;71. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak danPembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011tanggal 3 Januari 2011 ;72. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak danPembayaran buku 1, 2 (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012tanggal 2 januari 2012 ;73. 1 (satu) buah Buku Tata Cara Pembayaran/ Penyetoran PBB denganSistem Tempat Pembayaran Edisi IV tahun 1991 ;1874
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 12-09-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 264/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 12 September 2017 — SITI MESTANI melawan MELIANA SUGIARTO dkk
79 — 80
  • Harian Wawasan yang terbit padatanggal 01 Maret 2011 sebagai pengumuman lelang kedua.Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 22 ayat (1) PMK PetunjukPelaksanaan Lelang mengatur sebagai berikut:"Pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajibdilengkapi dengan SKT dari Kantor Pertanahan setempat "Berdasarkan ketentuan tesebut, untuk sahnya pelaksanaan lelangpihak Penjual (in casu KSP Primadana) telah melengkapi denganSurat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan KotaSemarang Nomor 1874
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 144/PDT/2019/PT JMB
Tanggal 15 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat I : Suherman Bin Abdul Karim Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Pembanding/Tergugat II : Rio Mulyadi Bin Tazarmin Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Terbanding/Penggugat : ELIMAWARTI WAHAB BINTI WAHAB
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jambi cq Badan Pertanahan Nasional Kota Sungai Penuh
80 — 67
  • Domeinverklaring untuk Sumatera tersebut dalam pasal 1 dariStaatsblad 1874 No. 94f;12. Domeinverklaring untuk keresidenan Menado tersebut dalampasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;13. Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling vanBorneo tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 58;3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117)dan peraturan pelaksanaannya;4.
Pengadilan PA SEKAYU Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 15-10-2015 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PA SEKAYU Nomor 775/Pdt.G/2015/PA.Sky
Tanggal 29 September 2016 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 5
  • Ali Seron, sehingga dapat diterima sebagai bukti;74Menimbang bahwa, Tergugat mengajukan bukti 1.4 berupa Potokopisurat pernyataan pelimpahan hak milik yang dibuat pada tanggal 20 Januari2010, merupakan surat pernyataan akta dibawah tangan, karena akta tersebuthanya ditandatangani oleh salah satu pihak, sementara pihak yang lain tidakmenandatanganinya, sesuai dengan pasal 286 R.Bg dan pasal 1874 KUHPerdata akta tersebut tidak memenuhi syarat formil sebuah akta dibawahtangan, sehingga tidak mempunyai
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 09-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 134/Pid.Sus/LH/2019/PN Son
Tanggal 23 Oktober 2019 — HENOCH BUDI SETIAWAN alias MING HO anak PARMAN
762 — 293
  • ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228690 25 Jul 1874 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228694 25 Jul 1875 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228698 25 Jul 1876 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228701 25 Jul 1877 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228703 25 Jul 1878 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228704 25 Jul 1879 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228706 25 Jul 18134 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228708 25 Jul 1881 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228711 25 Jul 1882 CV. ALCO TIMBER IRIAN KO.A.228715 25 Jul 1883 CV.
    SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201192 02 Apr 1874 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201194 02 Apr 1875 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201195 02 Apr 18 Halaman 106 dari 163 Putusan Nomor 103/ PID.SUSLH/2019/PTJAP 76 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201197 02 Apr 1877 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201198 02 Apr 1878 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201199 02 Apr 1879 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201200 02 Apr 1880 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201201 02 Apr 1881 CV. SORONG TIMBER IRIAN KO.A.201202 02 Apr 1882 CV.
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 8/PID.TPK/2021/PT DPS
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I WAYAN GENIP, SH
Terbanding/Terdakwa : PUTU SUDARSANA
138 — 72
  • Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor821.2/17/BKD tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat pimpinan Tinggipratama Administrator dan Pengawas tanggal 06 Januari 2017 atas namaNyoman Gede Gunawan, S.S.Copy Legalisir 1 (satu) bundel keputusan Bupati Buleleng Nomor:821.2/97/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Administrator dan Pengawas tanggal 08 Januari 2020 atas namaPutu Budiani, SE.Copy Legalisir 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Buleleng Nomor821.2/1874
    Copy Legalisir 1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Buleleng Nomor821.2/1874/BKPSDM tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipildalam jabatan pimpinan tinggi pratama tanggal 23 April 2020 an.MADE SUDAMA DIANA, S.Sos. M.M. NIP. 19700313 199101 1 001.Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kadek Widiastra,S.Sn8.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 99/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY
Tanggal 18 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : IRAWAN EKO CAHYONO. SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. Syamsul Huda, MH
156 — 123
  • Berkas Desa Luas Luas NomorPermohonan Hasil IndentifikasiUkur Bidang Halaman 50 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUSTPK/2017/PT SBY 1 522/2010 Junrejo 43044 41562 015032 524/2010 Junrejo 13544 10580 014943 525/2010 Junrejo 2700 154 014354 526/2010 Junrejo 2660 6919 015005 528/2010 Tlekung 2240 412 010286 529/2010 Tlekung 1909 662 010637 530/2010 Tlekung 2740 1208 010578 531/2010 Tlekung 2780 1773 010619 532/2010 Junrejo 2420 2/767 0149710 533/2010 Junrejo 1874 8427 0149811 534/2010 Junrejo 8310 4030
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-04-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-07-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 151/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 8 Juli 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
68 — 62
  • Sisum Kwala tersebut ;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkara a quo surat penyerahan tanahdengan ganti rugi dari Sisum Kwala kepada Daut dan Nurlela tanggal 9 Januari1995 adalah akta di bawah tangan (disingkat ABT), hal mana menurutketentuan Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 284R.Bg, ABT adalah tulisan atauakta yang ditanda tangani dibawah tangan tidak dibuat dan ditanda tanganidihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri elehseseorang atau para pihak seperti Suratsurat, registerregister
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Pembagian Harta
Upload : 22-10-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 131/Pdt/2020/PT.DPS
KADEK ERA DWIYANTI NINGSIH, SS, melawan I Gusti Made Ense Ismana Juara, SE, dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Bpd Bali Kantor Cabang Klungkung, dkk
207 — 72
  • CPCLP &PARTNERS, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 121, KomplekPertokoan INVESTAMA Blok V, Denpasar, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor :39/LOMA/VII/2020 tanggal 25 Juni 2020,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri DenpasarRegester Nomor 1874/Da/2020, pada tanggal 27 Juli 2020,selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi;Halaman 1 dari 101 Putusan Perdata Nomor 131/PDT/2020/PT DPSDanPT Bank Pembangunan Daerah Bali Bpd Bali Kantor Cabang Klungkung
Pengadilan PN BATANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-04-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN BATANG Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Btg
Tanggal 20 Januari 2016 — KASBOLAH, Dkk; TRI WIRATMO, Dkk
92 — 19
  • wewenang untukmemindahtangankan barang yang dibebani itu ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1171 KUH Perdata ,Hipotek hanya dapat diberikan dengan akta otentik kecuali dalam hal laindengan tegas ditunjuk oleh undangundang dan pemberian kuasa atashipotek harus dibuat dengan akta otentik ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanbeberapa bukti surat dari kuasa hukum Para Penggugat yang menurutMajelis Hakim merupakan akta bawah tangan (ABT) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum Pemalsuan
Register : 12-03-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr
Tanggal 1 April 2021 — DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H (JPU) Drs. HERMAN SUJITO, M.Si (TERDAKWA)
312 — 96
  • Terang dan tunai artinya penyerahanhak atas tanah dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang,dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pembayarannyadilakukan secara tunai dan bersamaan, AJB harus dibuat dengan keadaanyang sebenarnya;> Bahwa ahli menerangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuattidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umun, tetapicukup oleh pihak yang berkepentingan saja, sesuai dengan 1874 KUHPerdata;> Bahwa ahli menerangkan prosedur Pembuatan
    Terang dan tunai artinya penyerahanhak atas tanah dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang,dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pembayarannyadilakukan secara tunai dan bersamaan, AJB harus dibuat dengan keadaanyang sebenarnya bahwa pihakpihak itu benar;Bahwa ahli menerangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuattidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umun,, tetapicukup oleh pihak yang berkepentingan saja, sesuai dengan 1874 KUHPerdata;Bahwa ahli menerangkan
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 08-12-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 100/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 18 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : ZULFIKAR. A
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Bupati Kabupaten Aceh Besar Cq Camat KEcamatan selimum Cq Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
59 — 31
  • sebagaiketerangan yang dikehendaki, artinya isinya mengikat diri penandatangan,dengan demikian akta dibawah tangan mengikatnya tidak memilikipembuktian keluar (harus dianggap benar sepanjang tidak ada bukti lainyang sah dapat menggugurkannya) dan berdasarkan ketentuan kalauSurat itu merupakan pernyataan sepihak harus ditandatangani oleh yangmembuat pernyataan dan apabila merupakan kesepakatan kedua belahpihak mesti ditandatangani kedua belah pihak syarat penandatanganan,ditegaskan dalam Pasal 1869 dan Pasal 1874
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
JOHANES. S
Tergugat:
1.TUNGGUL S
2.BERLIANA SIHOMBING
3.ROSMAWATI SIHOMBING
4.JONSON SIHOMBING
5.MARLINA LIBERTI. S
6.PT. KREANOVA PHARMARET
7.THOMAS HOSEAN COIVANLEE
8.NOTARIS dan PPAT, DEWI HIMIYATI TANDIKA, SH
9.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BPN
10.RINI ABAST
124 — 83
  • Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim = akanmempertimbangkan buktibukti tulisan/surat dan saksisaksi yang diajukan olehpihakpihak yang berperkara sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat yang telah diajukan para pihakberupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberimeterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimanadimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 29-04-2013 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 205/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Nopember 2014 — Ny. Arifa Soeryono,cs >< PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk,Cs
110 — 42
  • Padahal kwitansi sebagai alat bukti menurut ketentuan Pasal 1874 KUHPerdatadapat dikatakan sebagai bukti (berupa akta di bawah tangan) yang kekuatannya dibuktikan dengantandatangan si pembuatnya jo. Pasal 1876 KUHPerdata, yaitu tandatangan tersebut diakui olehpembuatnya;5.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-04-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-07-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 151/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 8 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : Oei Hong Ing disebut juga Hong Ing
Pembanding/Penggugat I : Oei Hong Ing disebut juga Hong Ing Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat II : Megawati Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat III : Fatmawati Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat IV : Susilawati Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat V : Toni Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Pembanding/Penggugat VI : Indrawati Diwakili Oleh : MINAR. SH.
Terbanding/Tergugat I : Aminur Rasyid
Terbanding/Tergugat II : Maimunah
Terbanding/Tergugat III : Zainabun
Terbanding/Tergugat IV : Khairuddin
Terbanding/Tergugat V : M Arsyad
Terbanding/Tergugat VI : Nurlela
Terbanding/Tergugat VII : Istri Ahli Waris Mhd Sum As bernama Hj Abar
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Desa Kuala Indah
Terbanding/Tergugat IX : Camat Kecamatan Sei Suka
Terbanding/Tergugat X : Johan Wijaya
Terbanding/Tergugat XI : Rifa Ida Hafni SH
Terbanding/Tergugat XII : Ahli Waris Saudara Kandung dari Alm Hardi Leo Tanjung Alias A Im bernama Lie Po Cu
Turut Terbanding/Penggugat II : Megawati
Turut Terbanding/Penggugat III : Fatmawati
Turut Terbanding/Penggugat IV : Susilawati
Turut Terbanding/Penggugat V : Toni
Turut Terbanding/Penggugat VI : Indrawati
59 — 102
  • Sisum Kwala tersebut ;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkara a quo surat penyerahan tanahdengan ganti rugi dari Sisum Kwala kepada Daut dan Nurlela tanggal 9 Januari1995 adalah akta di bawah tangan (disingkat ABT), hal mana menurutketentuan Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 284R.Bg, ABT adalah tulisan atauakta yang ditanda tangani dibawah tangan tidak dibuat dan ditanda tanganidihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri elehseseorang atau para pihak seperti Suratsurat, registerregister
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Tanah
Register : 18-11-2015 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN MAUMERE Nomor 40/PDT.G/2015/PN Mme
Tanggal 6 Oktober 2016 — -HENDRIKA WISANG -SAMUEL LIPENSIUS -SABINA PALE
104 — 38
  • Kelit danKepala Haminte Nita (kepala pemerintahan Kotapraja) serta dihadiri oleh 2 (dua)orang saksi, sehingga sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdata Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 17-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 911 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH, Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
196 — 523 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh kedua belahpihak, Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yangdiharuskan oleh undangundang, maka putusannya harus dibatalkan;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagaiakta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diaturdalam Pasal 1874
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-02-2010 — Upload : 27-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2768 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 11 Februari 2010 — Perp. Kasmia vs. Perp. Sennin, dkk
51 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampaidengan tanggal 08 September 2009 ;12.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09September 2009 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2009 ;13.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1873/2009/S.905.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 10 Nopember2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)hari, terhitung sejak tanggal 06 Nopember 2009 ;14.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1874