Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 2 dan 4 UUHT juncto PermenagPendaftaran Tanah pasal 114 ayat 1 dan 2, tidak ditemukan norma yangmengatur bahwa jika ketentuan tersebut lalai dilaksan akan oleh PPAT makaakta Pemberian Hak Tanggungan menjadi tidak sah, cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bonus/Jasa Produksi, danuang transport yang seharusnya diberikan sama rata;Halaman 38 dari 55 halaman, Putusan No. 207/Pdt.SUSPHI/2018/PN.BdgSaksi mengetahui jasa Produksi yang diminta Penggugat sebesar 1kali gaji dan tidak disetujui, dan Tergugat mengusulkan hanya sebesar25 % dari gaji karena laba hanya sebesar Rp.89 miliar;Saksi mengetahui mengenai anjuran dari pemerintah tersebut kalausalah satu pihak tidak setuju,cdipersilahkan diajukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial dan anjuran tidak dilaksan

tanah sengkata I, II dan III,sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) 45Hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, manakala ObyekSengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III dilakukanSita Jamin ( Conservatoir Beslag ).Perlu di jadikan Pertimbangan Obyek Sengketa sekarang adalahsudah milik orang lain dan bersertifikat Hak milik.Demikian juga Obyek Sengketa III sekarang juga telah terkavlingmenjadi Sertivikat Hak Milik 16 (enam belas) orang, apabila SitaJamin ( Conservatoir Beslag ) dilaksan

rupiah) ;Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat dan agartidak dialinkan dipindahtangankan Obyek Sengketa kepada pihak lainsecara melawan hukum, maka sangat relevan apabila Para Penggugatmengajukan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa tersebut diatas ;Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada fakta fakta dan buktibukti yang sah menurut hukum, maka tidak berlebihan apabila PengadilanNegeri Kepanjen cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untukmemutus perkara untuk dapat dilaksan

dengan kerugian keuangan Negara ;mengenai alasan ke. 2 dan 3 dari Terdakwa :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenaipenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan tidak diterapbkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidakditerapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksan

Acara Serah terima Pekerjaan/Barang dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Luwu utara ke PT Duta Panca Putra38.Data pekerjaan yang sedang dilaksan akan;39.Surat Pengukuhan kena Pajak atas namaPT. Duta Panca Putra40.Foto Copy Tandaterima SPT Tahunan23) Dokumen Penawaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II tahunAnggaran 2010 PT.

Acara Serah terima Pekerjaan/Barang dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Luwu utara ke PT Duta Panca Putra38.Data pekerjaan yang sedang dilaksan akan;HIm 150 Putusan Nomor 12/Pid.SusTpk/2016/PN. Mam39.Surat Pengukuhan kena Pajak atas namaPT. Duta Panca Putra40.Foto Copy Tandaterima SPT Tahunan23) Dokumen Penawaran pekerjaan Pembangunan Gedung Rumah sakit Lantai II tahunAnggaran 2010 PT. Tridaya Muda Cemerlang (ASLI) terdiri dari :1.

Bahwa item pekerjaan atau kegiatan yang dianggarkan dari Alokasi Dana Desa(ADD) Desa Lilito tahun anggaran 2015 yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa, yaitu :AnggaraBesar n PajakAnggaran Kegiatan TidakUraian volun Tidak Jumlahe dilaksan(Rp) akan Disetor(Rp) (PPN/PPh)2 3 4 5 6 7Triwulan 1 1.650.000,01 Belanja ATK Paket 0 150.000,00 150.000,00Belanja suku cadang 1 8.000.000,02 generator paket 0 836.363,64 836.363,641 2.000.000,03 Jasa Pemeliharaan paket 0 40.000,00 40.000,00Belanja alat alat 1 2.700.000,04

dalam suatu kawasanindustri;Bahwa menurut Saksi Ahli, apabila suatu Kawasan industri tidakmenyediakan kewajiban tersebut, izin usahanya atau izin membangun itubisa ditinjau oleh Menteri Perindustrian dan dapat juga dicabut, tentutidak langsung dicabut, diperingati lalu kalau tidak dilakukan dalamjangka waktu 3 (tiga) tahun seluruhnya selesai untuk bisa dikelolasebagai kawasan industri maka kemungkinan izinnya dapat dicabut olehMenteri Perindustrian;Kalau pengadaan tanah untuk kepentingan umumitu dilaksan

Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat yangminta Para Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian kerjasama tersebut, maka mana perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belahpihak dan telah dibuatkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 31 Tanggal 6 Februari2008 dihadapan Ny.ISMIATI DWI RAHAYU,SH Notaris dan PPAT di Kota Depokyang ditandatangai oleh kedua belah pihak maka isi dari kerjasama tersebutmenjadi undangundang bagi kedua belah pihak yang harus dilaksan

pemblokiran terhadap rekening nasabah yang diketahui telahmeninggal dunia, di mana pemblokiran tersebut dilakukan untuk melindungi danmengamankan dana yang tersimpan di dalam rekening agar tidak disalah gunakanoleh pihakpihak yang tidak berkepentingan sampai kemudian danatersebutdiserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Bahwa memang benar saat ini rekening No. 1461857375 atas nama VolmerSimanjuntak dalam status diblokir oleh TERGUGAT IV, di mana pemblokirantersebut dilaksan

SuratPemberitahuan Buy Back, kemudian berdasarkan Pasal 6(Pernyataan, jaminan dan Kuasa) Akta Perjanjian Kerjasama No. 30Tertangal 18 Juli 2012, yang menyatakan bahwa Developer/TergugatIl wajib membayar lunas seluruh jumlah uang yang terhutang olehDebitur (InCasu: Penggugat) kepada CIMB Niaga (InCasu:Tergugat l) berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 28 Februari 2013No. 037/PK/775/2/02/13 A quo, apabila Penggugat melalaikankewajibannya pada Tergugat selama 3 (tiga) bulan berturutturut,dimana hal ini telah dilaksan

mencatatbuku pembantu harianBahwa Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa bahwa Saksi menjadi Ketua Panlak Kegiatanpembangunan SAB tahun 2010, namun tidak ada Sknya dan tahutahu sudah tercantum dalam Proposaldana Stimulan yang dibuatoleh T erdakwa.Bahwa selama T erdakwa menjabattidak pernah ada dibentuk panitia dan dalam pelaksanaan kegiatandilakukan oleh T erdakwa sendiri baik yang mencari orang, yang membeli material.Bahwa ada yang dilaksanakan dan ada yang belum dilaksanakan, serta yang belum dilaksan

Banjarnegara, yaitu :1. 1 (satu) bendel Keputusan Desa Karangsalam Nomor : 141/02Aahun 2013 tentang LaporanPertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Karangsalam Kecamatan Susukan PeriodeTAhun 2007 s/d 20132. 1(satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Banjarnegara Nomor :700/29/RHS/2012 tanggal 30 Nopember 2012 tentang dugaan proyekproyek tidak dilaksan akandan bengkok yang kosong dijual tanoa musyawarah serta permasalahan lain yang dilakukan olehKepala Desa Karangsalam

milik saksi Bernadetta Rita DwiPrasetyaningsih;Bahwa pada saat mediasi terakhir, Terdakwa bermaksud mengembalikankepada saksi Bernadetta Rita Dwi Prasetyaningsih sejumlahRp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah dikurangi biayabiaya untuk pengerjaan rumah namun tidak berlanjut ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Bernadetta Rita DwiPrasetyaningsih merasa kecewa dan dipermainkan oleh Terdakwa karenaHalaman 52 dari 66 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Btlpembangunan rumah tidak dilaksan

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/Sip/1973 tanggal18 Desember 1975 menyatakan: Karena Petitum Gugatan Tidak Jelas, maka Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.Bahwa berdasarkan fakta hukum dan Yunsprudensi diatas jelas dan tegasPetitum Gugatan Kabur (Obscuur Libel) maka sudah sepatutnya SeluruhGugatan Ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (nietonvankelijke verklaard).Petitum Gugatan Tidak Jelas dan Tidak Mungkin Dilaksan akan.

melakukanperbuatan melawan hukum adalah melaksanakan perintah dari apa yangdilakukan tersebut pada sisi yang lain juga bisa melaksanakan tentangkerugiankerugian yang diderita akibat dari kerugian dari pihak yangmelakukan kesepakatan sebelumnya jadi ada beberapa konsekwensiantara lain bagaimana melaksanakan keputusan tersebut ataumelaksanakan apa yang dilawan, kemudian membayar ganti rugi ;Bahwa putusan Pengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum mengikatatau inkracht maka ada beberapa putusan yang kemudian dilaksan

Kami juga sudah sampaikan proposal rencana peramaian inidisusun dan sudah dipertimbangkan yang bisa realistis dilaksan akan;Tim Pengurus menyatakan ingin mau membahas ke aspek komersialdari kasus ini dan memberikan pertanyaan kepada Bapak Anthonyselaku kuasa hukum QNB Indonesia dan QNB Singapore, yaituapakah selama ini dari pihak QNB belum pernah menerimapembayaran, atau sudah ada pembayaran yang diterima yang sudahdiikat dengan pledge agreement atau perjanjian fidusia yang sudahkami terima?

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksan merta walaupunada banding, kasasi ataupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad);Atau: sekiranya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex. aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukaneksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1.

diserahkanterlebin dahulu kepada Notaris Saksi Aldri Mandala Putra Johan, kemudianSaksi Arnold Yosep DJ Siahaya, Neneng Zakiah (DPO), Saksi Henry PrimariadiSuharmoto (Figur Indra Hoesiein), Saksi Siti Dzubaedah Alias Indah (FigurNadine SI Danuningrat), Saksi Lilin Marlina, Saksi Fendi selaku orang yangmewakili Saksi Lie Juharto menghadap Notaris Saksi Aldri Mandala PutraJohan, selanjutnya dilakukan pengikatan jual beli Tanah di Jalan Brawijaya IIINo 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana hal tersebut dilaksan

Bahwa dalildalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya angka7 (tujuh) halaman 5 (lima) yang pada pokoknya meminta sita tahan(conservatoir beslaag) terh adap objek perkara dan angka 8 (delapan) akhirhalaman 5 (lima) yang pada pokoknya mohon putusan yang dapat dilaksan akan terlebin d aah uluharus ditolak, k aren a P ara Penggugat tidak berhak lagiatas objek perkara, dan gugatan Para Penggugat juga tidak beralasan hukumsebagaimana yang telah Tergugat uraikan baik dalam Eksepsi maupun dalamPokok

.: 005 of 2011 tertanggal 23September 2012 jo No. 13/PDT/ARBINT/2013/PN.JKT.PST tertanggal 2April 2014 yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase tidakbertentangan dengan ketertiban umum sehingga dapat dilaksan akan diIndonesia (bukti T.41);Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan disangkal olehTerlawan, maka Terlawan berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannyatersebut;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dalilsangkalan Terlawan, terlebin dahulu akan mempertimbangkan mengenaikeberatan