Ditemukan 540 data
52 — 69
; Bahwa mekanisme (sistemnya) pemeriksaan yaitu dengan melakukan pemeriksaandigital forensic berdasarkan Standar Operating Procedure (SOP)3 tentang akusisiHandphone dan sim card bersama sim card, dan SOP4 tentang analisa Handphonedan simcard yang merujuk kepada Good Practice Guide for ComputerBasedElektrinik Evidence yang diterbitkan ole Association of Chief Police Officer(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensik Examination of Digital Evidence : AGuide for law enforcement yang diterbitkan oleh Nation
55 — 17
Bahwa sejalan dengan semangat Reformasi Agraria tersebut, Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto dalam dialog dengan media elektronik dalamacara Save The Nation, Metro TV, tanggal 15 Juli 2009 dengan topic Tanah UntukRakyat, secara tegas menyatakan "perlu segera mendistribusikan tanah Negara kepadaorang miskin dan tidak punya tanah";1229.
370 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehUndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 seharusnya untukmemberikan insentif bagi tumbuhnya industri bahan pakandalam negeri untuk kesejahteraan rakyat Indonesia menjaditidak tercapai, karena ternyata dengan adanya frasa a quo,terbukti bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak ataupakan ikan, untuk sebahagiannya luput atau tidakmendapatkan fasilitas pembebasan PPN;Menurut United Nations Conference on Trade andDevelopment (UNCTAD), Tax Incentives and Foreign DirectInvestement, A Global Survey, United Nation
93 — 16
Kejahatannarkotika telah dipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimanatercantum dalam UNTOC (United Nation Convention Against TransnasionalOrganized Crime) Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindakpidana terorganisasi;Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ samenspanning merupakansuatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindakpidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana yang teruraidiatas bahwa
Tjetjep Janu Setyawan, S.H
Terdakwa:
Fajar Bahari Mardianto
1177 — 4718
Bahwa benar sekira pertengahan 2019 Saksi2dan Terdakwa saling berkirim foto yang mana Saksi2hanya mengirim foto kepada Terdakwa kurang lebih 5(lima) kali saat Saksi2 mengenakan pakaian olah ragaStrong Nation/pakaian olah raga yang ketat dan Saksi2tidak mengenakan jilbab), Kemudian beberapa kali Saksi2, mengirim foto Saksi2 sedang mengenakan pakaiankerja, foto tersebut Saksi2 kirim kalau Terdakwamenanyakan kabar dan keberadaan Saksi2 yangTerdakwa balas dengan mengirimkan fotofoto Terdakwayang mengarah
76 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun KM Kirana Ill tidak mengindahkan peringatanSATROLTAS untuk melakukan pengamanan lebih lanjut agar tidakterjadi kerusakan pada kabel bawah laut;Bahwa konvensi internasional, yang telah diratifikasi Indonesiamelalui UndangUndang Nomor 17 Tahun 1985, tentang PengesahanUnited Nation Convention on The Law of The Sea, karena ituberlaku di Indonesia, pada Article 113 mengenai kabel bawah laut,diatur sebagai berikut:Ever State shall adopt the laws and regulations necessary toprovide that the breaking
1172 — 1335
darivww.BillabongXXL.com pada tahun 2008 yang menunjukkanpemberian sponsor Monster pada Billabong XXL WaveAward (sesuai print out);88 Bukti P76A/ Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari BuktiLAMPIRAN P76A/LAMPIRAN 6A (sesuai print out);6B89 Bukti P76A/ Berupa bukti penggunaan dari Merek "MONSTER ENERGY"LAMPIRAN milik Penggugat, yang merupakan lampiran dari Bukti P76A,TA dan ditandai sebagai Exhibit RCS6 di dalam Bukti P76A,yaitu berupa salinan Laporan Pemenuhan Sponsor tahun 2008yang disiapkan oleh Live Nation
576 — 364 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 168 PK/PID.SUS/2013menggunakan senjata api (menembak) juga untuk berjihad memerangiorganisasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat seperti NGO (NonGovernment Organization), USAID, UNIFEM di bawah UN (United Nation)yang berada di Aceh dengan menggunakan senjata yang telah dipersiapkandalam latihan Militer tersebut, dengan target pertama adalah untuk mengusirorangorang kafir yang berasal dari luar negeri yang saat ini berada di Aceh(NGO dan lainnya) dengan cara menembak untuk menakutnakuti atauTembak
27 — 17
Memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi (Yan Fernanda, A.Md. bin Suez Nation) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi (Nina Anggraini, S.Tr.Pt. binti Soebagio Slamet) di depan sidang Pengadilan Agama Malang ;
Dalam Rekonvensi
3. Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan sebagai berikut:
3.1.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
want), dan kebebasan dari rasa takut (the freedom of fear).Banyak diantaranya instrumen hukum internasional yang menjadi dasarpenegakan Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disingkat dengan HAM), ScottDavidson (1995: 108) menguraikan diantaranya, ICCPR (International covenanton Civil and Political Right), ICESCR (International Covenant On Economic,Social And Cultural Right), CRD (international Convention On TheElimination Of All Forms Of Racial Discrimination), Torcure Convention, danUCRC (United Nation
64 — 14
bisnis dimana hal tersebut mempunyai nilai ekonomiskarena berguna dalam kegiatan usaha, dan perlu dijagakerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, PerjanjianKerjasama Operasi (PKO) memuat tata cara dan proses bisnisTERGUGAT atas skema Kemitraan, sehingga TERGUGATmemiliki hak untuk melindunginya dan PARA PENGGUGAT sudahdijelaskan sebelumnya di awal Perjanjian atas hal tersebut;Bahwa TERGUGAT juga perlu menjelaskan kepada PARAPENGGUGAT bahwa TERGUGAT telah mendapatkanpenghargaan dari UNDP (United Nation
1.H. ANDI MAPPANGARA, S.SOS
2.DRS. H. HARUN, M.M,
3.MUNANDAR WIJAYA, S.IP, M.AP
Termohon:
JAKSA AGUNG RI. CQ. KAJATI SULSELBAR CQ. ASISTEN PIDSUS KEJATI SULSELBAR
193 — 51
Mahkamah lebih memberikan kepastian hukumyang adil dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasiinstrumenhukum nasional dan internasional, seperti dengan UU AdministrasiPemerintahan sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.10.2 dan paragraf3.10.3 di atas, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) dan UndangUndangNomor 15 Tahun 2006 tentang17Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsa Anti Korupsi, 2003 (United Nation
TRI NURANDI SINAGA, S.H
Terdakwa:
Oki Rahmat Saputra Panggilan Oki
51 — 4
Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009Putusan No.74/Pid.Sus/2019/PN.Kbr An.
JAYA SIAHAAN, SH
Terdakwa:
DWI DJOKO WIWOHO alias ABU BAKAR alias ABU KHONSAH
1271 — 2802
Karena tidak ada satu punnegara yang dapat menjangkau dunia, yang ada adalah negarakebangsaan atau nation state. Jadi kalau negara zaman sekarang ituadalah negara kebangsaan, baik negara Islam, maupun negara denganberbangsa muslim, maupun negara yang tidak Islam.Bahwa ISIS ini adalah negara Khilafah yang dibawa oleh AlBaghdadiuntuk menyebut bahwa inilah Khilafah Islamiyah pada zaman sekarang.Tapi ini adalah sebuah frame, artinya bisa benar, bisa tidak.
315 — 451
Mengutip apa yang dikatakan oleh AbrahamLincoln: save guarding the nation and save guarding the constitution artinya lindungibangsa mu dan kemudian lindungi konstitusimu.
705 — 675 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapatbanyak faktor yang membuat seorang pecandu narkoba untukmenjadi pecandu kembali, yaitu salah satunya lingkungan;Bahwa sebenarnya Termohon Kasasi yang telah terdaftar di FAN(For All Nation), salah satu kKampus rehabilitasi, akan tetapi tidakpernah dijalani oleh Termohon Kasasi, karena hanya baru pilihprogram;Berdasarkan persetujuan dari Termohon Kasasi, Saksi pernahmelakukan tes urin terhadap Termohon Kasasi dan hasil testersebut membuktikan bahwa dalam tubuh Termohon Kasasi positifterkandung
95 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajibmempertimbangkan kemungkinan sesuai oprinsipprinsip dasar hukumnasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yangmemberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justicecollaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.Bahwa ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB AntiKejahatan Transnasional yang Terorganisir (United Nation Convention AgainstTransnational
109 — 144
23 Bahwa mekanisme (sistemnya) pemeriksaan yaitu dengan melakukan pemeriksaandigital forensic berdasarkan Standar Operating Procedure (SOP)3 tentang akusisiHandphone dan sim card bersama sim card, dan SOP4 tentang analisa Handphonedan simcard yang merujuk kepada Good Practice Guide for ComputerBasedElektrinik Evidence yang diterbitkan ole Association of Chief Police Officer(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensik Examination of Digital Evidence : AGuide for law enforcement yang diterbitkan oleh Nation
64 — 45
Mahkamah lebih memberikankepastian hukum yang adil dan bersesuaian dengan upayasinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional daninternasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahansebagaimana diuraikan dalam paragraf (3 .10.2) dan paragraf(3.10.3) di atas, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara) danUndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan (UU BPK) serta Konvensi Perserikatan BangsaBangsaAnti korupsi, 2003 (United Nation
52 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 911 K/PID.SUS/2009United Nation Congress on The Prevention of Crime, New York, 1971, hal. 7)bahkan Benedict S Alper mengatakan kejahatan sebagai the oldest socialproblem ( Benedict S Alper, Changing Concept of Crime and Criminal Policy,Resources Material Series No. 6, 1973, hal. 85 ) ;Disisi lain kejahatan tentu menimbulkan biaya kejahatan (the cost ofcrime).