Ditemukan 504 data
19 — 2
setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mutah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sesaat setelah ikrar taak
15 — 8
ditulup alau dimarger:40.Bahwa berdasarkan faktafakta di alas. maka gugatan Pemohon telahmemenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemetiniah Noa 8 tahun 1875 joPasal 146 huruf F Kompilasi Hukum 8 lam;Bahwa berdasarkan alasanalasan lersebut dialag Pemohon mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan untuk memutus denganamar sebagai berikut:PRIMAIR :4.2,4.Mengabulkan Permohonan Pemohon;Memberikan izin kepada Pemehon PEMOHON) untuk mengucapkanHvat Taak
25 — 1
berupaya menasehati Termohondan Pemohontapi tapi tidak berhasil ;Bahwa Termohon bukan kena gangguan jiwa tapi depresi akrenaPemohon terlalu keras ;halaman19 dari 33 halaman Putusan nomor 5776/Padt.G/2018/PA.BwiBahwa keduabelan keduabelah pihak telah menyampaikankesimpulannya secara lisa yang pada pokoknya tetap pada dalilnyamasing masing serta mohon Putusan ;Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka menunjukkepada segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangansebagai bagian yang taak
10 — 6
Bahwaperbuatan pemohon melakukan terhadap termohon tidak wajar dalamhubungan suamiisteri dan masalah nafkah dan batin tidak sesuai daripengeluaran sering cekcok karena dalam setiap memberi saku dalam 1bulan dan seringnya selingkuh, balikbalikkan fakta sering berubahubah,pembohong supaya pemohon nyaman.Demikian jawaban termohon, Mohon kiranya Ketua/Majelis HakimPengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara ini untuk Mengizinkantermohon untuk mengikrarkan taak setuju diceraikan oleh pemohon;Bahwa
7 — 6
720tx1440tx2160tx2880tx3600tx4320tx5040tx5 760tx6480tx7 200tx7920tx8640tx9360tx10080plainf2fs24 Bahwa berdasarkan dalildalil tersebutdi atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq.Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnyadapat memutuskan sebagai berikut:parparditap0Owidctlparqjfi453li453sl360slmult1tx453tx840tx1260tx1680tx2100tx2520tx2940tx3360tx3780tx4200tx4620tx5040tx5460tx5880plainf2fs24cf1 partab Mengabulkan gugatan Penggugat; par partab Menjatuhkan taak
Terbanding/Penggugat : BUDI HARIMAN TARDY Diwakili Oleh : 1. AGUS SOETOPO, SH., MH., 2. EVALINA, SH., 3. HARRY FIRDAUS SIMANJUNTAK, SH., 4. CHANDRA HUTABARAT, SH.
Turut Terbanding/Tergugat : PT. TRILLION GLORY INTERNATIONAL
62 — 44
Berita Acara Sita JaminanNo.22/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 25 September 2014 ini jelas merupakantindak lanjut putusan No.22/Pdt.G/2013/ PN.Smda tanggal 12 Februari2014 yang dimenangkan TERLAWAN dahulu PENGGUGAT, sekaliguswujud dari upaya TERLAWAN agar gugatan TERLAWAN taak illusoir dalamperkara a quo, maka Pengadilan Negeri Samarinda telah bertindaksecara sah dan sesuai prosedur hukum acara yang berlaku dan adalahlayak bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadiliperkara ini menolak
81 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 397 K/TUN/2016pemerintahan dilapangan (taak vervulling), termasuk penyelenggaraanpelayanan publik (bestuurszorg) dan perbuatanperbuatan menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara (beschikkingsdaad van de administratie) yangmenimbulkan sengketa tata usaha negara dengan orang atau badan hukumperdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di daerahotonom adalah perkara Tata usaha Negara yang dibatasi pengajuan kasasinyasebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 45A Ayat (2) huruf
sepenuhnya danjangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan hanya berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan.Bahwa selanjutnya, Apabila pada saat mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara itu yang dilaksanakannya adalah urusan pemerintahan dalampelaksanaan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind)berdasarkan perundangundangan yang berlaku, maka pada saat itu segalakebijakan yang diambil oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Daerah dalammenyelenggarakan pemerintahan dilapangan (taak
110 — 48
Bahwa berdasarkan pada uraian dan faktafakta hukum tersebut diatas, maka Tergugatperlu. menyampaikan/menguraikan lingkup hukum administrasi negara dimanakekuasaan negara dibagi menjadi dua bagian yaitu kekuasaan negara dalam bidangpolitik (taak stelling) dan kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakanadministrasi negara (taak vervulling atau lebih dikenal sebagai bestuur gebied zaken/lapangan administrasi ; Bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang
NURDIANSYAH, SE.
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.KETUA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
147 — 57
Bahwa dalam perkara ini Terggugat perlu menyampaikan kepadaPara Pemggugat pemahaman menyangkut lingkup hukum AdministrasiNegara supaya Para Penggugat tidak tersesat dan/atau tidak salahmengajukan guggatannya, bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi duabagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (Taak Stelling) danKekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasiNegara (Taak Vervulling atau lebih dikenal sebagai Bestuur gebiedzaken/Lapangan Administrasi :Bahwa sesuai dengan ketentuan
18 — 16
LBH.sebesar Rp3.600.000, (tiga juga enam ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi bersedia membayar namun sesuai dengan kemampuannya;Menimbang, bahwa hal di atas merupakan kewajiban suami yang akan mentalakistrinya maka sesuai dengan doktrin dalam kitab Iqna Juz IV Halaman 46 yang artinya: Bagi perempuan yang menjalani iddah taak raj berhak atas suaminya untukmendapatkan biaya tempat tinggal, nafkah lain serta pakaian yang layak.
1.JAHRUDIN, SH
2.RISMA HIRIJANTI LADA, SH.
Terdakwa:
JIMMI FEBRIAN, S.Pt alias JIMMI alias ABU MUSAID alias MAYO ABDULLAH Bin Alm. JOHANES JOHAN
155 — 86
Terdakwa menjelaskan bahwa motifasi Terdakwa bergabungdengan Daulah Islamiyah/ISIS yang di pimpin oleh SYEH ABUBAKAR ALBAGDADI di Bumi syam/Suriah adalah untuk bergabung dan hidupdibawah Daulah Islamiyah/ISIS taak kepada perintah Amirul MukmininSYEH ABUBAKAR AL BAGDADI.
21 — 3
biaya untuk anak Termohon ; Bahwa keluarga sudah berupaya menasehati Termohondan Pemohon tapitapi tidak berhasil ; Bahwa Termohon bukan kena gangguan jiwa tapi depresi akrena Pemohonterlalu keras ;Bahwa keduabelah keduabelah pihak telah =menyampaikankesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masingmasing serta mohon Putusan ;Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka menunjuk kepadasegala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagaibagian yang taak
1.PARDOMUAN MANURUNG, SH.
2.Tolhas B Hutagalung, SH
3.Valent Bena Tuah,SH
4.ARILASMAN CORNELIUS, SH
Terdakwa:
DIMAS PEBRIANSYAH BIN NURJAYA
92 — 40
Terdakwa menjelaskan bahwa motifasi Terdakwa bergabungdengan Daulah Islamiyah/ISIS yang di pimpin oleh SYEH ABUBAKAR ALBAGDADI di Bumi syam/Suriah adalah untuk bergabung dan hidupdibawah Daulah Islamiyah/ISIS taak kepada perintah Amirul MukmininSYEH ABUBAKAR AL BAGDADI.
11 — 9
Yang diserahkan sesat setelah ikrar taak diucapkan;
4. Menetapkan Hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama : Raden Jevin Eckhard Farizky, (L), Umur 8 Tahun dan Raden Jorge Oliver Farizky,(L), Umur 5 Tahun, berada ada Pengasuhan dan perawatan Termohon selaku Ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk berkunjung, menjenguk danmendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya
45 — 9
diberikan kepada ahli waris Sukimin;Bahwa para Penggugat sudah berulangkali meminta secara baikbaik kepadapara Tergugat agar tanah sengketa diserahkan untuk dibagi waris, tetapi paraT@rQUGEE TAAK.
Mohammad Yassir, S.E.
Tergugat:
Bupati Tegal
166 — 51
Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.negara atau pemerintah untuk memenuhinya karena pada negarahukum modern terjadi perubahan paradigma hakhak warga negaradari freedom to do atau rights to do menjadi rights to receive,sehingga kata berwenang pada Pasal 76 ayat (1) UndangUndangAdministrasi Pemerintahan yang berasal dari kata wenang (bevoega)dan kewenangan (bevoegdheid) yang dalam bahasa hukummerupakan genus, memiliki spesies tugas (taak), hak (recht),kewajiban (plicht) dan tanggung jawab (verantwoordelijk
74 — 24
Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.AbeMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) InpresPertimbangan Mut'ahNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bilamanaperkawinan putus karena taak maka bekas suami waiib memberikanmut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda,kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
1.A. ADHIGUSTIAWARMAN F, S.Sos
2.MASHARI RAIS, SH
3.ALPHAD SYARIF, SH
4.H. AKHMED REZA FACHLEVI
5.Drs. H. SAIFUL
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.WALIKOTA SAMARINDA
3.SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA
77 — 30
Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat a quo maka Tergugat perlumenyampaikan kepada Para Penggugat pemahaman menyangkut lingkuphukum Administrasi Negara supaya Para Penggugat tidak tersesat dan/atautidak salah mengajukan gugatannya, bahwa kekuasaan negara dibagimenjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (TaakStelling) dan Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakanadministrasi Negara (Taak Vervulling atau lebih dikenal sebagai Bestuurgebied Zaken/Lapangan Administrasi:
62 — 18
Gugatan Error In Persona.Penggugat telah salah menyebut nama lengkap salah satu Tergugat karenasalah satu nama Tergugat salah. silahkan Penggugat membaca surat kuasa SN ParaTergugat yang diberikan kepada LBH ABDI BANGSA tanggal 17 Maret , L.4U12Z, taak DISa Seenaknya vKengg ugat merubah nama salah satu~ yang telah diberikan oleh orang Tergugat; tuanya sejak lahir, sehingga gugatanPenggugat terbukti error in persona ;Gugatan kurang pihak (cacat plurium litis consortium ).Bahwa Penggugat dalam posita
Ali Mashar
Tergugat:
BUPATI JEPARA
101 — 43
yang berarti hak bagi warga masyarakat untuk mengajukankeberatan dan banding merupakan kewajiban bagi negara atau pemerintah untukmemenuhinya karena pada negara hukum modern terjadi perubahan paradigmahakhak warga negara dari freedom to do atau rights to do menjadi rights toreceive, sehingga kata berwenang pada Pasal 76 ayat (1) UndangUndangAdministrasi Pemerintahan yang berasal dari kata wenang (bevoegd) dankewenangan (bevoegdheid) yang dalam bahasa hukum merupakan genus,memiliki soesies tugas (taak