Ditemukan 504 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-06-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PA LAMONGAN Nomor 1261/Pdt.G/2019/PA.Lmg
Tanggal 30 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
192
  • setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  • Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mutah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.00.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  • Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sesaat setelah ikrar taak
Register : 15-11-2017 — Putus : 25-02-2018 — Upload : 19-05-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 3381/Pdt.G/2017/PA.Dpk
Tanggal 25 Februari 2018 — - Sri Lawuprananto Abdinagoro bin G.K Sri Martono - Farida Mahendrani binti Hariyadi Djoyodiputro
158
  • ditulup alau dimarger:40.Bahwa berdasarkan faktafakta di alas. maka gugatan Pemohon telahmemenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemetiniah Noa 8 tahun 1875 joPasal 146 huruf F Kompilasi Hukum 8 lam;Bahwa berdasarkan alasanalasan lersebut dialag Pemohon mohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berkenan untuk memutus denganamar sebagai berikut:PRIMAIR :4.2,4.Mengabulkan Permohonan Pemohon;Memberikan izin kepada Pemehon PEMOHON) untuk mengucapkanHvat Taak
Register : 13-11-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 5776/Pdt.G/2018/PA.Bwi
Tanggal 25 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
251
  • berupaya menasehati Termohondan Pemohontapi tapi tidak berhasil ;Bahwa Termohon bukan kena gangguan jiwa tapi depresi akrenaPemohon terlalu keras ;halaman19 dari 33 halaman Putusan nomor 5776/Padt.G/2018/PA.BwiBahwa keduabelan keduabelah pihak telah menyampaikankesimpulannya secara lisa yang pada pokoknya tetap pada dalilnyamasing masing serta mohon Putusan ;Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka menunjukkepada segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangansebagai bagian yang taak
Register : 24-07-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 19-09-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1330/Pdt.G/2017/PA.Mks
Tanggal 18 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
106
  • Bahwaperbuatan pemohon melakukan terhadap termohon tidak wajar dalamhubungan suamiisteri dan masalah nafkah dan batin tidak sesuai daripengeluaran sering cekcok karena dalam setiap memberi saku dalam 1bulan dan seringnya selingkuh, balikbalikkan fakta sering berubahubah,pembohong supaya pemohon nyaman.Demikian jawaban termohon, Mohon kiranya Ketua/Majelis HakimPengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara ini untuk Mengizinkantermohon untuk mengikrarkan taak setuju diceraikan oleh pemohon;Bahwa
Register : 04-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 26-07-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1318/Pdt.G/2017/PA.Smd
Tanggal 27 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
76
  • 720tx1440tx2160tx2880tx3600tx4320tx5040tx5 760tx6480tx7 200tx7920tx8640tx9360tx10080plainf2fs24 Bahwa berdasarkan dalildalil tersebutdi atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq.Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnyadapat memutuskan sebagai berikut:parparditap0Owidctlparqjfi453li453sl360slmult1tx453tx840tx1260tx1680tx2100tx2520tx2940tx3360tx3780tx4200tx4620tx5040tx5460tx5880plainf2fs24cf1 partab Mengabulkan gugatan Penggugat; par partab Menjatuhkan taak
Register : 27-04-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 47/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 7 Juli 2015 — Pembanding/Tergugat : PT. KOMPONINDO BETON JAYA Diwakili Oleh : WASHINGTON E. PANGARIBUAN, SH.
Terbanding/Penggugat : BUDI HARIMAN TARDY Diwakili Oleh : 1. AGUS SOETOPO, SH., MH., 2. EVALINA, SH., 3. HARRY FIRDAUS SIMANJUNTAK, SH., 4. CHANDRA HUTABARAT, SH.
Turut Terbanding/Tergugat : PT. TRILLION GLORY INTERNATIONAL
6244
  • Berita Acara Sita JaminanNo.22/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 25 September 2014 ini jelas merupakantindak lanjut putusan No.22/Pdt.G/2013/ PN.Smda tanggal 12 Februari2014 yang dimenangkan TERLAWAN dahulu PENGGUGAT, sekaliguswujud dari upaya TERLAWAN agar gugatan TERLAWAN taak illusoir dalamperkara a quo, maka Pengadilan Negeri Samarinda telah bertindaksecara sah dan sesuai prosedur hukum acara yang berlaku dan adalahlayak bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadiliperkara ini menolak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — CV. SURIA JAYA VS KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KOTA BANDAR LAMPUNG
8134 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 397 K/TUN/2016pemerintahan dilapangan (taak vervulling), termasuk penyelenggaraanpelayanan publik (bestuurszorg) dan perbuatanperbuatan menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara (beschikkingsdaad van de administratie) yangmenimbulkan sengketa tata usaha negara dengan orang atau badan hukumperdata sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara di daerahotonom adalah perkara Tata usaha Negara yang dibatasi pengajuan kasasinyasebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 45A Ayat (2) huruf
    sepenuhnya danjangkauan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan hanya berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan.Bahwa selanjutnya, Apabila pada saat mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara itu yang dilaksanakannya adalah urusan pemerintahan dalampelaksanaan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind)berdasarkan perundangundangan yang berlaku, maka pada saat itu segalakebijakan yang diambil oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Daerah dalammenyelenggarakan pemerintahan dilapangan (taak
Register : 25-11-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 50/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 25 Februari 2014 — HJ. FITRIATI; melawan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;
11048
  • Bahwa berdasarkan pada uraian dan faktafakta hukum tersebut diatas, maka Tergugatperlu. menyampaikan/menguraikan lingkup hukum administrasi negara dimanakekuasaan negara dibagi menjadi dua bagian yaitu kekuasaan negara dalam bidangpolitik (taak stelling) dan kekuasaan negara dalam menjalankan atau melaksanakanadministrasi negara (taak vervulling atau lebih dikenal sebagai bestuur gebied zaken/lapangan administrasi ; Bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011tentang
Register : 30-10-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat:
NURDIANSYAH, SE.
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.KETUA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
14757
  • Bahwa dalam perkara ini Terggugat perlu menyampaikan kepadaPara Pemggugat pemahaman menyangkut lingkup hukum AdministrasiNegara supaya Para Penggugat tidak tersesat dan/atau tidak salahmengajukan guggatannya, bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi duabagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (Taak Stelling) danKekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakan administrasiNegara (Taak Vervulling atau lebih dikenal sebagai Bestuur gebiedzaken/Lapangan Administrasi :Bahwa sesuai dengan ketentuan
Register : 07-10-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 0120/Pdt.G/2015/PA.LBH
Tanggal 9 Nopember 2015 — PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS XXXX Kabupaten Halmahera Selatan, tempat tinggal di RT. 00 RW. 00 Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonven; MELAWAN TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kompleks XXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai “Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
1816
  • LBH.sebesar Rp3.600.000, (tiga juga enam ratus ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi bersedia membayar namun sesuai dengan kemampuannya;Menimbang, bahwa hal di atas merupakan kewajiban suami yang akan mentalakistrinya maka sesuai dengan doktrin dalam kitab Iqna Juz IV Halaman 46 yang artinya: Bagi perempuan yang menjalani iddah taak raj berhak atas suaminya untukmendapatkan biaya tempat tinggal, nafkah lain serta pakaian yang layak.
Register : 06-07-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1005/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
1.JAHRUDIN, SH
2.RISMA HIRIJANTI LADA, SH.
Terdakwa:
JIMMI FEBRIAN, S.Pt alias JIMMI alias ABU MUSAID alias MAYO ABDULLAH Bin Alm. JOHANES JOHAN
15586
  • Terdakwa menjelaskan bahwa motifasi Terdakwa bergabungdengan Daulah Islamiyah/ISIS yang di pimpin oleh SYEH ABUBAKAR ALBAGDADI di Bumi syam/Suriah adalah untuk bergabung dan hidupdibawah Daulah Islamiyah/ISIS taak kepada perintah Amirul MukmininSYEH ABUBAKAR AL BAGDADI.
Register : 01-04-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 2037/Pdt.G/2019/PA.Bwi
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
213
  • biaya untuk anak Termohon ; Bahwa keluarga sudah berupaya menasehati Termohondan Pemohon tapitapi tidak berhasil ; Bahwa Termohon bukan kena gangguan jiwa tapi depresi akrena Pemohonterlalu keras ;Bahwa keduabelah keduabelah pihak telah =menyampaikankesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalilnya masingmasing serta mohon Putusan ;Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka menunjuk kepadasegala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagaibagian yang taak
Register : 15-07-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1065/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
1.PARDOMUAN MANURUNG, SH.
2.Tolhas B Hutagalung, SH
3.Valent Bena Tuah,SH
4.ARILASMAN CORNELIUS, SH
Terdakwa:
DIMAS PEBRIANSYAH BIN NURJAYA
9240
  • Terdakwa menjelaskan bahwa motifasi Terdakwa bergabungdengan Daulah Islamiyah/ISIS yang di pimpin oleh SYEH ABUBAKAR ALBAGDADI di Bumi syam/Suriah adalah untuk bergabung dan hidupdibawah Daulah Islamiyah/ISIS taak kepada perintah Amirul MukmininSYEH ABUBAKAR AL BAGDADI.
Register : 25-01-2023 — Putus : 17-05-2023 — Upload : 15-02-2024
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 646/Pdt.G/2023/PA.Tgrs
Tanggal 17 Mei 2023 — Penggugat melawan Tergugat
119
  • Yang diserahkan sesat setelah ikrar taak diucapkan;

    4. Menetapkan Hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama : Raden Jevin Eckhard Farizky, (L), Umur 8 Tahun dan Raden Jorge Oliver Farizky,(L), Umur 5 Tahun, berada ada Pengasuhan dan perawatan Termohon selaku Ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk berkunjung, menjenguk danmendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya

Register : 02-07-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PA KLATEN Nomor 1028/Pdt.G/2014/PA.Klt
Tanggal 17 Maret 2015 — PENGGUGAT - TERGUGAT
459
  • diberikan kepada ahli waris Sukimin;Bahwa para Penggugat sudah berulangkali meminta secara baikbaik kepadapara Tergugat agar tanah sengketa diserahkan untuk dibagi waris, tetapi paraT@rQUGEE TAAK.
Register : 10-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 20/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
Mohammad Yassir, S.E.
Tergugat:
Bupati Tegal
16651
  • Putusan Nomor :20/G/2019/PTUN.SMG.negara atau pemerintah untuk memenuhinya karena pada negarahukum modern terjadi perubahan paradigma hakhak warga negaradari freedom to do atau rights to do menjadi rights to receive,sehingga kata berwenang pada Pasal 76 ayat (1) UndangUndangAdministrasi Pemerintahan yang berasal dari kata wenang (bevoega)dan kewenangan (bevoegdheid) yang dalam bahasa hukummerupakan genus, memiliki spesies tugas (taak), hak (recht),kewajiban (plicht) dan tanggung jawab (verantwoordelijk
Register : 24-04-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-06-2020
Putusan PA AMBON Nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Ab
Tanggal 24 Oktober 2018 —
7424
  • Putusan No. 162/Pdt.G/2018/PA.AbeMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) InpresPertimbangan Mut'ahNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bilamanaperkawinan putus karena taak maka bekas suami waiib memberikanmut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda,kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
Register : 14-12-2018 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 179/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 4 Juni 2020 — Penggugat:
1.A. ADHIGUSTIAWARMAN F, S.Sos
2.MASHARI RAIS, SH
3.ALPHAD SYARIF, SH
4.H. AKHMED REZA FACHLEVI
5.Drs. H. SAIFUL
Tergugat:
1.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
2.WALIKOTA SAMARINDA
3.SEKRETARIS DPRD KOTA SAMARINDA
7730
  • Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat a quo maka Tergugat perlumenyampaikan kepada Para Penggugat pemahaman menyangkut lingkuphukum Administrasi Negara supaya Para Penggugat tidak tersesat dan/atautidak salah mengajukan gugatannya, bahwa kekuasaan negara dibagimenjadi dua bagian yaitu Kekuasaan Negara dalam bidang Politik (TaakStelling) dan Kekuasaan Negara dalam menjalankan atau melaksanakanadministrasi Negara (Taak Vervulling atau lebih dikenal sebagai Bestuurgebied Zaken/Lapangan Administrasi:
Register : 09-02-2012 — Putus : 12-09-2012 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.JKTPST
Tanggal 12 September 2012 —
6218
  • Gugatan Error In Persona.Penggugat telah salah menyebut nama lengkap salah satu Tergugat karenasalah satu nama Tergugat salah. silahkan Penggugat membaca surat kuasa SN ParaTergugat yang diberikan kepada LBH ABDI BANGSA tanggal 17 Maret , L.4U12Z, taak DISa Seenaknya vKengg ugat merubah nama salah satu~ yang telah diberikan oleh orang Tergugat; tuanya sejak lahir, sehingga gugatanPenggugat terbukti error in persona ;Gugatan kurang pihak (cacat plurium litis consortium ).Bahwa Penggugat dalam posita
Register : 07-01-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 2/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
Ali Mashar
Tergugat:
BUPATI JEPARA
10143
  • yang berarti hak bagi warga masyarakat untuk mengajukankeberatan dan banding merupakan kewajiban bagi negara atau pemerintah untukmemenuhinya karena pada negara hukum modern terjadi perubahan paradigmahakhak warga negara dari freedom to do atau rights to do menjadi rights toreceive, sehingga kata berwenang pada Pasal 76 ayat (1) UndangUndangAdministrasi Pemerintahan yang berasal dari kata wenang (bevoegd) dankewenangan (bevoegdheid) yang dalam bahasa hukum merupakan genus,memiliki soesies tugas (taak