Menyatakan Perkara No. 903/Pdt.G/2017/PA.Rbg selesai karena dicabut; --------3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );-------------------------------

903/Pdt.G/2017/PA.Rbg

danSekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2002 ;Surat Ketua DPRD Propinsi.Sumatera Barat Nomor: 163.1/941/Um2002tanggal 5 Agustus 2002 perihal Sikap DPRD Propinsi.Sumatera Barat ;SK Mendagri Nomor 161.231105 tanggal 29 September 1999 tentangPengesahan Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Barat ;SK Mendagri Nomor: 161.23916 tanggal 26 Agustus 1999 tentangPeresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRDPropinsi Sumatera Barat ;Surat Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat Nomor: 903

3Desember 2001, 5 Desember 2001, 10 Desember 2001, 20 Desember2001, 22 Januari 2002, 13 Januari 2002, 24 Januari 2002, 1 Februari 2002,4 Februari 2002, 7 Februari 2002, 11 Februari 2002, 13 Februari 2002 ;Kwitansi pembayaran mata anggaran Belanja DPRD Propinsi.SumateraBarat T.A. 2002 pasal 2.2.1.1001.a s/d 2.2.1.1010a serta pembayaranperjalanan dinas mata anggaran 2.2.11071 dari bulan Januari 2002 s/dDesember 2002 (daftar bukti kwitansi pembayaran beserta lampirannya) ;Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903

Sumatera Barat Nomor 903/21/Keu2001 tanggal 18 Oklober 2001 perihal Daftar Usulan Rencana KegiatanDaerah (DURKDA) Anggaran Rutin tahun 2002 ;PERDA Nomor 02 tahun 2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang APBD tahun2002 ;Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2002 tanggal 31Januari 2002 tentang Penjabaran APBD, Kegiatan dan Proyek APBD tahun2002 ;SK Mendagri Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihalPedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran2002 ;Notulen Rapat Panitia Anggaran

bulan Januari s/dDesember 2002 ;Nota Keuangan APBD tahun 2002 (Gubemur) ;Penyampaian pemandangan umum anggota DPRD terhadap Notao Oo N &Penjelasan Gubemur tentang APBD tabun 2002 ;Jawaban Eksekutif terhadap pemandangan umum anggota dewan tentangNota APBD tahun 2002 ;Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Sumatera Barat tanggal 19Desmber 2002 ;Surat Evaluasi APBD Propinsi Sumatera Barat tahun 2002 Nomor:180/455/HUKL2002 tanggal 24 Juli 2002 ;Polis Asuransi Anggota DPRD Periode 19992004 ;Surat No.903

/709/UM2002 tanggal 11 Januari 2002 perihal hasil EvaluasiAPBD Prop.Sumatera Barat tahun anggaran 2002 ;Surat No.903/806/UM2002 tanggal 1 Juli 2002 perihal pelaksanaan hasilevaluasi APBD Prop.Sumatera Barat tahun 2002 ;Surat pemyataan No.1/DPRD/2002/ yang ditanda tangani oleh Ketua DPRDProp.Sumatera Barat tanggal 6 Juli 2002 ;Kliping Pers ;dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti disita ;Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepadaNegara ;Demikianlah diputuskan dalam

Tabalong Nomor: 903/0286Sekr/RSUDHB/Tahun 2007 tanggal 04 Juni 2007beserta Lampiran dengan Nomor: 903/0286 Sekr/RSUDHB/Tahun 2007 tanggal 04 = Juni 2007 +~tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa danPanitia Pemeriksa Barang pada Pengadaan AlatKesehatan dan Barang Inventaris Lainnya Dana APBDKab. Tabalong Tahun Anggaran 2007 RSUD H.Badaruddin Tanjung;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direktur RSUD H.Badaruddin Tanjung Kab.

Tabalong Nomor: 903/14Sekr/RSUDHB/Tahun 2007 tanggal 04 Juni 2007beserta Lampiran dengan Nomor: 903/0286 Sekr/RSUDHB/Tahun 2007 tanggal 21 Pebruari 2007 tentangRevisi Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasadan Panitia Pemeriksa Barang pada Pengadaan AlatKesehatan dan Barang Inventaris Lainnya Dana APBDKab.

Badaruddin Tanjung Nomor:903/14 Sekr/RSUDHB/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 besertalampiran tentang revisi Pembentukan Panitia Pengadaan,sebagai berikut:H.

Tabalong Nomor: 903/14Sekr/RSUDHB/Tahun 2007 tanggal 04 Juni 2007 besertaLampiran dengan Nomor: 903/0286 Sekr/RSUDHB/Tahun2007 ~swt tarnggaalil 21 Pebruari 2007 +~=tentang RevisiPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan PanitiaPemeriksa Barang pada Pengadaan Alat Kesehatan danBarang Inventaris Lainnya Dana APBD Kab. TabalongTahun Anggaran 2007 RSUD H.

MM selaku PenggunaAnggaran telah menandatangani dokumendokumen pendukung termasukSurat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) untuk pekerjaan peningkatanJalan Badami Pangkalan, yang seharusnya ditandatangani oleh KuasaPengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati KarawangNomor : 903/Kep.167Huk/2010 tanggal 28 Januari 2010 dan SuratKeputusan Bupati Karawang Nomor : 903/Kep.661Huk/2010 tanggal 18Oktober 2010 yaitu antara lain sebagai berikut1.

pada Dinas Bina Marga dan PengairanKabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010, kedudukan Terdakwa selakuKPA pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang digantioleh Terdakwa Il; Bahwa baik berdasarkan SK Bupati Nomor : 903/Kep.167Huk/2010 tanggal28 Januari 2010 maupun SK Bupati Karawang No : 903/Kep.661Huk/2010tanggal 18 Oktober 2010, terdakwa maupun terdakwa sebagai PejabatKuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga danPengairan Kabupaten Karawang dengan tugas pokok dan

SK Bupati Karawang No : 903/Kep.167Huk/2010 tentang Pejabat KuasaPengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga danPengairan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 28Januari 2010. SK Bupati Karawang No : 903/Kep.661Huk/2010 tentang PenetapanKembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang padaDinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang TahunAnggaran 2010 tanggal 18 Oktober 2010.

MM:Memerintahkan barang bukti berupa; SK Bupati Karawang No : 903/Kep.13Huk/2010 tentang PejabatPengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga danPengairan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 08Januari 2010. SK Bupati Karawang No : 903/Kep.167Huk/2010 tentang Pejabat KuasaPengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Dinas Bina Marga danPengairan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2010 tanggal 28Januari 2010.

Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 903 / 591 /LS / 2010 tanggal 27 Desember 2010 beserta lampiran.a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 903 / 591.3 / LS / 2010tanggal 31 Desember 2010 uraian belanja modal pengadaan alatalat angkutan darat bemotor sedan (mobil truck sampah 2 unit).b.

GUSNAR HASIBUAN menanda tanganiSPMLS Nomor: 903/104/2010 tertanggal 29 Desember 2010 tentangPengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan SPMLS Nomor: 903/106/2010tertanggal 29 Desember 2010 tentang Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda.Bahwa dengan dasar SPP LS yang ditanda tangani oleh saksi SAHRINSIREGAR, SE dan SPMLS yang ditandatangani oleh saksi Drs. H.

Hal. 50 dari 10551c) SP2D No. 903 / 591.3/ LS / 2010 tanggal 31 Desember 2010.2) Pengadaan 1 (satu) unit bus Pemda :a) SPPLS No. 903 / 106 / SPPLS / 2010 tanggal 31 Desember 2010.b) SPMLS No. 903 / 106 / SPM / 2010 tanggal 29 Desember 2010.c) SP2D No. 903 / 591.5 /LS / 2010 tanggal 31 Desember 2010.Bahwa benar PPTK atas 2 paket kegiatan tersebut adalah Drs. MOHD.PANGIHUTAN yang pada saat itu menduduki jabatan struktural sebagaiPelaksana Harian Sekretaris DPPKAD Kab.

Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 903 / 591 / LS /2010 tanggal 27 Desember 2010 beserta lampiran.a. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 903 / 591.3 / LS / 2010 tanggal 31Desember 2010 uraian belanja modal pengadaan alatalat angkutan daratbemotor sedan (mobil truck sampah 2 unit).b.

1 (satu) buah handphone berwarna biru-hitam merek Nokia tpe 903. Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 50.000. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000Dirampas untuk Negara;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

pidana Perjudian melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam Dakwaa Primair.2 Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Nirorogo Bago Alias Nirodengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwaberada dalam tahanan sementara.3 Menetapkan agar Terdakwa Nirorogo Bago Alias Niro tetap berada dalamtahanan.4 Menetapkan barang bukti berupa: 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angkaangka togel.e 1 (satu) buah handphone berwarna biruhitam merek Nokia tpe 903

jendela rumah sedangmemasang/membeli nomor togel, sementara posisi Tuhoi Haria Alias Ama Jeliberada didalam rumah menghadap jendela.Bahwa alat yang digunakan oleh Tuhoi Haria Alias Ama Jeli bersama denganTerdakwa untuk melakukan permainan judi jenis Togel adalah Handphone.Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa dan TuhoiHaria Alias Ama Jeli adalah 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskanangkaangka togel, 1 (satu) unit Handphone berwarna biru hitam merk NokiaType 903

pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uangpecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah), (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000(dua ribu rupia), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah), kamitemukan di kantong Tuhoi Haria Alias Ama Jeli pada saat dikeluarkan isikantongnya.Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 84/Pid.B/2016/PN Gts.= Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskanangkaangka togel, 1 (satu) unit Handphone berwarna biru hitam merk NokiaType 903

, (satu) lembar uang Rp. 50.000(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh riburupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5000 (lima ribu rupiah), 1 (satu)lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupia), 1 (satu) lembar uang pecahanRp. 1.000 (seribu rupiah).= Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskanangkaangka togel, 1 (satu) unit Handphone berwarna biru hitam merk NokiaType 903, 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah

, 1 (satu)lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahanRp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5000 (limaribu rupiah), (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupia), 1 (satu)lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar potongan kertas yang bertuliskanangkaangka togel, 1 (satu) unit Handphone berwarna biru hitam merk NokiaType 903, 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),

Putusan Nomor 2554/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT078457.12/2010/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018 yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar Keputusan Terbanding Nomor:KEP1074/WPJ.17/2013 tanggal 16 Desember 2013 atas SKPKB PPh Pasal23 Masa JanuariDesember 2010 Nomor: 00012/203/10/903/12 tanggal 12November 2013 atas nama Pemohon

Jumlah sanksi administrasi Rp.6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp. 308.334 Bahwa memohon kepada Pengadilan Pajak, untuk mempertimbangkan danmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP1074/WPJ.17/2013tanggal 16 Desember 2013 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Nomor 00012/203/10/903/12 tanggal 13 November 2012 tersebutdan ditetapbkan menjadi sebesar Rp.308.334,00 (tiga ratus delapan ribu tigaratus tiga puluh empat Rupiah) berdasarkan alasanalasan tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas

Putusan Nomor 2554/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT078457.12/2010/PP/M.VA Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1074/WPJ.17/2013 tanggal 16Desember 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00012/203/10/903/12tanggal 12 November 2012 Masa Pajak

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1074/WPJ.17/2013 tanggal 16 Desember 2013tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00012/203/10/903/12tanggal 12 November 2012 Masa Pajak Januari s.d. Desember2010, atas nama PT Gilontas Indonesia, NPWP:01.071.099.4903.001, beralamat di JI.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1074/WPJ.17/2013 tanggal16 Desember 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010 Nomor 00012/203/10/903

Misran bin Tandang)selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD KabupatenTanjung Jabung Timur telah merencanakan Anggaran bagi Pos MataAnggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitupos anggaran pasal 1084.a (biaya Operasional) yang tidak sesuaidengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri DalamNegeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994, namun para Terdakwa(kecuali Terdakwa 12.

Kesejahteraan Pegawai : Rp. 360.000.000,Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihalPedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahunAnggaran 2002 disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidakdibenarkan dianggarkan pada bagian/pospos belanja lainnya;Hal. 15 dari 81hal. Put. No. 2021 K/Pid.

JBI. tidak mempertimbangkan fakta adanyapenggunaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No.903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri(Permendagri) No. 2 tahun 1994 sebagai dasar hukum dalam dakwaanmaupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;Bahwa penggunaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No.903/24.77/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri DalamNegeri (Permendagri) No. 2 tahun 1994 dalam surat dakwaan maupun surattuntutan Jaksa Penuntut

;Bahwa dari ketentuan diatas terlinat bahwa penyusunan anggaran belanjaDPRD berdasarkan SE Mendagri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember2001 sebenarnya dilakukan berdasarkan PP 110 tahun 2000;Bahwa mengingat PP 110 tahun 2000 telah diYudisial Review olehMahkamah Agung RI dengan Putusan No. 04/G/HUM. 2001 tanggal 9September 2002 maka dengan demikian penggunaan Surat EdaranMendagri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dalam penyusunananggaran belanja DPRD batal demi hukum ;Bahwa mengingat keterangan

Sus/2008Bahwa dari uraian diatas terbukti secara yuridis materiil Surat EdaranMenteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember2001 Dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 2 tahun 1994tidak dapat digunakan sebagai dasar pembentukan APBD dan tidak dapatdigunakan sebagai dakwaan maupun tuntutan dalam perkara ini(penyusutan APBD)..

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 903/Pdt.G/2020/PA.Sgm dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu );

903/Pdt.G/2020/PA.Sgm

PENETAPANNomor 903/Pdt.G/2020/PA.SgmZo!

Menyatakan perkara Nomor 903/Pdt.G/2020/PA.Sgm dicabut;3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapbkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkanpada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 5 Safar1442 H, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.

: 903/216/Dinkes/Huk/2008 tersebut disebutkan mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan alatkesehatan secara teknis diatur lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan Kota Depok sehinggapada tanggal 12 Desember 2008, Dr.

/216/Kpts/Dinkes/Huk/2008 tanggal 11September 2008.Bahwa SK Walikota No.903/216/Dinkes/Huk/2008 tanggal 11 September 2008tersebut terbit dasarnya ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan tertanggal 16Desember 2009.Bahwa advis Bagian Kesra tersebut gunanya untuk pencairan dana.Bahwa saksi tidak tahu dengan SK Walikota No.903/331/kpts/Dinkes/Huk/2008dan saksi tahu SK Walikota No.903/331/kpts/Dinkes/Huk/2008 pada waktudiperiksa penyidik Kejaksaan dan SK Walikota No.903/331/kpts/Dinkes/Huk/2008 menganulir

/216/Kpts/Dinkes/2008 merupakan salah satupersyaratan pencairan dana bantuan tersebut.Bahwa isi SK Walikota No.903/216/Kpts/Dinkes/Huk/2008 pemberi bantuan alatkesehatan.Bahwa saksi minta kepastian ke Sekretariat Daerah agar judul dalam SKWalikota bantuan alat kesehatan semestinya bantuan dana, sedangkan dalamDPA belanja tidak langsung, maka harus ke Bagian Keuangan Setda Depok,kemudian mengenai SK Walikota No. 903/331/Kpts/Dinkes/Huk/2008 didalamrapat Sekda.

/216/Kpts/Dinkes/Huk/2008 judulnyabantuan alat kesehatan dan isinya bantuan uang untuk beli alat kesehatan.Bahwa menurut saksi dengan adanya SK Walikota No.903/331/Kpts/Dinkes/Huk/2008 yang baru tersebut, maka bisa membatalkan SK Walikota No.903/216/Kpts/Dinkes/Huk/2008.6617Putusan Yusuf EfendiiBahwa menurut saksi pengelolaan keuangan Daerah mengacu padaPermendagri No.13 Tahun 2006.Bahwa Tim Anggran adalah Tim Sekretariat Daerah terdiri dari BagianKeuangan, Administrasi Pembangunan, Organisai dan

903/Pdt.P/2012/PN.Kb.Mn

PENETAPANNOMOR : 903/Pdt.P/2012/PN.Kb.MnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabupaten Madiun, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkanPenetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :e SUBARI, = Tempat lahir di Madiun, Tanggal lahir 01 Maret 1963, Agama Islam,Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Bulak Desa Kradinan RT 27 RW 8,Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ;Selanjutnya mohon disebut sebagai

PEMOHON ; Pengadilan Negeri tersebut ;e Telah mendengar surat permohonan dari Pemohon tertanggal 1 November 2012yang dibacakan dipersidangan tanggal 6 November 2012;e Telah membaca pula Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten MadiunNo. : 903/Pdt.P/2012/PN.Kb.Mn tertanggal 1 November 2012 tentang PenunjukanHakim yang memeriksa perkara ini dan Penetapan hari sidang oleh Hakim No. : 903/Pdt.P/2012/PN.Kb.Mn tertanggal 1 November 2012 tentang hari sidang ;e Telah memeiksa dan memperhatikan

bukti surat yang diajukan kepersidangan ;e Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1November 2012, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriKabupaten Madiun pada tanggal 1 November 2012, dibawah Nomor Register No. : 903/Pdt.P/2012/PN.Kb.Mn, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.

903/Pdt.G/2007/PA.Clp

SALINANPUTUSANNomor : 903/Pdt.G/2007/PA.CIp.

disebut sebagai PENGGUGAT Melawan:Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di KabupatenIndramayu, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Pengadilan Agama tersebut; 22222222 nnTelah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan serta saksi di muka persidangan; TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 25 April 2007, yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Perkara Nomor:903

banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Para TerdakwaTerdakwa Nama lengkapHERI KUSWOROPangkat/NRP :Letda Laut (S) / 18763/P.Jabatan : Ass.Kadiv Minlog KRI Arun 908.Kesatuan :Satban Koarmatim.Tempat/tanggal lahir: Yogyakarta / 19 Januari 1986.Jenis kelamin :Laki laki.KewarganegaraanIndonesia.AgamaIslam.Tempat tinggal : TD KRI Arun 903Satban Koarmatim.Terdakwa INama lengkapDODY HENDRA.Pangkat/NRP :Letda Laut (E) / 18736/P.Jabatan : Ass Kadiv Lek KRI Arun 903

.Kesatuan :Satban Koarmatim.Tempat/tanggal lahir: Tanjung Pinang / 15 April 1986.Jenis kelamin :Laki laki.KewarganegaraanIndonesia.Agamals loam.Tempat tinggal : TD KRI Arun 903 Satban Koarmatim.Terdakwa IINama lengkap :SULANG PRIAMBODO.Pangkat/NRP iLetda Laut (P) / 18202/P.Jabatan : Kadiv Nagi KRI Sorong 911.Kesatuan :Satban Koarmatim.Tempat/tanggal lahir: Surabaya / 15 April 1986.Jenis kelamin :Laki laki.KewarganegaraanIndonesia.Agamals loam.Tempat tinggal : TD KRI Sorong 911 Satban Koarmatim.Para

TINGGI II SURABAYA tersebut di atasMemperhatikan : 1.Surat Dakwaan Oditur Militer NomorSdak/148/K/AL/V1/2010 tanggal 16 Juni 2010 yangpada pokoknya para tTerdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagai berikut/ Bahwa .Bahwa para Terdakwa pada waktu waktu) dan ditempat tempat tersebut dibawah ini, yaitu padahari Senin tanggal dua bulan Maret tahun 2000sembilan atau setidak tidaknya pada suatu haridalam bulan Maret tahun 2000 sembilan di LoungeRoom Perwira Belakang Ruang 03 dan Ruang 02 KRIArun 903

TNIAL sejak tahun 2006 melaluipendidikan AAL di Bumimoro Surabaya,kemudian setelah lulus dilantik denganpangkat Letda Laut (E) ditempatkan dalamjabatan Asisten Kadiv Lek KRI Arun = 903satban Armatim, hingga melakukan perbuatanyang menjadi perkara sekarang ini denganpangkat Letda Laut (E) #NRP 18736/P.Bahwa Terdakwa II masuk menjadi anggotaPrajurit TNIAL sejak tahun 2006 melaluipendidikan AAL di Bumimoro Surabaya,kemudian setelah lulus dilantik denganpangkat Letda Laut (P) ditempatkan di KRIArun 903

Satban Armatim. hingga tahun 2008kemudian dimutasikan ke KRI Sorong 911Satban Armatim dalam jabatan Kadiv Nagihingga melakukan perbuatan yang menjadiperkara sekarang ini dengan pangkat LetdaLaut (P) NRP. 18202/P.Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2009pada saat apel pagi di Satban Armatim ataudi KRI Arun 903 Satban Armatim yang sedangbersandar di Dermaga Semampir UjungSurabaya, Saksi (Letda Hadi Pranoto)mendapat tugas untuk memimpin menyanyikanlagu Mars TNIAL melakukan kesalahankesalahan yaitu

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 903/Pdt.G/2020/PA.Smd. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membyar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

903/Pdt.G/2020/PA.Smd

PENETAPANNomor 903/Pdt.G/2020/PA.Smd.Aza WEN 2

903/Pdt.G/2014/PA.Mr

Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalahperawan, sedangkan Tergugat adalah jejaka;Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 903/Padt.G/2014/PA Mr.Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Kedungkwali III/26 RT.02 RW.03 Kelurahan MijiKecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto selama 7 tahun 9 bulan;Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugattelah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalamkeadaan

Tanda Penduduk atas nama Pengugat NomorHal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 903/Padt.G/2014/PA Mr.3576014702830001 tanggal 20032012 dikeluarkan oleh Pemerintah KotaMojokerto, sesuai aslinya dan bermeterai diberi tanda P.1.;2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pengugat dan Tergugat tanggal 31Juli 2004 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama kecamatan Prajuritkulon kota Mojokerto, sesuai aslinya dan bermeteraidiberi tanda P.2.;3.

Tergugat tidak bersungguhsungguh dalam mencaripekerjaan;Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 903/Padt.G/2014/PA Mr.e Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggalselama lebih kurang 2 tahun lebih, Tergugat pergi tanpa sepengetahuanPenggugat pergi begitu saja entah kemana;e Bahwa Tergugat tidak pernah berkirim kabar tidak pula mengirim nafkahuntuk keluarganya dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;e Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berulangkali menghubungi pihakkeluarga

ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3tahun 2006 dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, makadiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkansalinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sertatempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 903

Biaya panggilan Tergugat Rp 100.000.Biaya Administrasi Proses Rp 50.000,Penyelesaian perkaraHal. 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 903/Pdt.G/2014/PA Mr.5. Biaya Hak Redaksi Rp. 5.000,6. Materai Rp. 6.000, 241.000Jumlah Rp.(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :- 4 (empat) lembar Daftar Surat Keterangan Absensi Satbravo 90 Paskhas atas nama PratuMukhlis NRP 541399 Ta Den 903 Bansus Satbravo 90 Paskhas yang ditanda tangani olehWadan Den 903/Bansus Kapten Pas Puthut Herwanto NRP 532425.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

PENGADILAN MILITER II09BANDUNG PUTUSANNomor : 140K/ PM.II09/AU/VII/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer I09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah inidalam perkara Terdakwa :Nama lengkap > MUKHLIS.Pangkat/NRP : Pratu/541399.Jabatan : Ta Den 903 Bansus Satbravo90 Paskhas.Kesatuan : Satbravo 90 Paskhas.Tempat, tgl lahir : Bangka Belitung, 25 Maret 1991

Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar Daftar Surat Keterangan Absensi Satbravo 90Paskhas atas nama Pratu Mukhlis NRP 541399 Ta Den 903 BansusSatbravo 90 Paskhas yang ditanda tangani oleh Wadan Den903/Bansus Kapten Pas Puthut Herwanto NRP 532425.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d.

Bahwa selama meninggalkan kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuanTerdakwa yaitu Satbravo 90 Paskhas tidak sedang dipersiapkan untukmelaksanakan tugas operasi dan negara kesatuan Republik Indonesia dalamkeadaan aman dan damai.Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupaSurat : 4 (empat) lembar Daftar Surat Keterangan Absensi Satbravo 90 Paskhas atasnama Pratu Mukhlis NRP 541399 Ta Den 903 Bansus Satbravo 90 Paskhas yangditanda tangani oleh Wadan Den 903/Bansus Kapten

Pas Puthut Herwanto NRP532425.Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut Majelis Hakim perlumemberikan pendapatnya sebagai berikut : 4 (empat) lembar Daftar Surat Keterangan Absensi Satbravo 90 Paskhas atasnama Pratu Mukhlis NRP 541399 Ta Den 903 Bansus Satbravo 90 Paskhas yangditanda tangani oleh Wadan Den 903/Bansus Kapten Pas Puthut Herwanto NRP532425 adalah merupakan surat yang menerangkan Terdakwa telah tidak masukdinas tanpa keterangan (TK) sejak tanggal 20 Oktober sampai dengan bulanFebruari

Menetapkan barang bukti berupa suratsurat : 4 (empat) lembar Daftar Surat Keterangan Absensi Satbravo 90 Paskhas atas nama PratuMukhlis NRP 541399 Ta Den 903 Bansus Satbravo 90 Paskhas yang ditanda tangani olehWadan Den 903/Bansus Kapten Pas Puthut Herwanto NRP 532425.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4, Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu) rupiah.17Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 Agustus 2016 dalam musyawarah MajelisHakim oleh Nanik Suwarni

Putusan No. 903/Pdt.G/2014/PA.Slw.Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumahkontrakan Termohon di Jl.

Putusan No. 903/Pdt.G/2014/PA.Slw.2 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon bermaterai cukup dansesuai dengan aslinya, tertanda P.2;Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yaitu:1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.02RW.

Putusan No. 903/Pdt.G/2014/PA.Slw.Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangandan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipunberdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggilsecara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan olehsesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidakhadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis

Putusan No. 903/Pdt.G/2014/PA.Slw.Mengingat, segala peraturan perundangundangan dan hukum Islam yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu rojiterhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;.

Putusan No. 903/Pdt.G/2014/PA.Slw.

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 903/Pdt.G/2020/PA.Cmi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.326000,00 ( tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

903/Pdt.G/2020/PA.Cmi

Bahwa selain meninggalkan ahli waris orang tua pemohon jugameninggalkan/ mewariskan sebidang tanah bersertifikat hakmilik No. 903 ;4. Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengampuanterhadap adik yang masih dibawah umur atas namail. AlyaMufrihah, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, lahir diPancor, 2.

Tanda Penduduk (KTP)atas nama FITRIYANI diberi tanda P11 ; 12. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor5203071204100013, tertanggal 02 Oktober 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyaitu Parihin, S.Sos.diberi tanda P12 ; 13. 1 (satu) lembar foto copy Silsilah Keluarga, diberi tandaP13 ;14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan tertanggal18 Januari 2015, diberi tanda P14;15. 1 (Satu) eksmplar foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak),Hak Milik Nomor : 903

keterangan saksi saksi tersebutPemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohonyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut6e Bahwa maksud saya mengajukan permohonan perwalian iniadalah untuk kepentingan sebagai wali dari adik Pemohonyang masih dibawah umur yaitu : Aliya Mufrihah danMeily Qoriah, yang saat ini mempunyai kepentingan sebagaiahli waris berupa tanah pertanian (ladang), yang luasnya 800M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. : 903

atas namapemegang hak Muhammad Irjan ; e Bahwa tanah pertanian (Sawah) yang luasnya 800 M2 sesuaidengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 903 atas namaMuhammad Irjan, akan menjual tanah pekarangan yangluasnya 800 M2 untuk biaya hidup dan biaya pendidikan adikpemohon tersebut ; e Bahwa saya akan menjaga dan merawat adik Saya ; Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon sudah tidak lagimengajukan sesuatu melainkan mohon penetapan ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka segala sesuatu

Meily Qoriah, umur 13 tahun,jenis kelamin perempuan, lahir di Selong ; e Bahwa oleh karena adik pemohon tersebut saat inimempunyai hak warisan berupa tanah pertanian (Sawah) yangluasnya 800 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor :903 atas nama Muhammad Irjan dijual untuk biaya sekolahdan menyukupi biaya hidup, dan oleh karena itu adikpemohon tersebut masih dibawah umur ; e Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila pemohonmenjadi wali dari 2.

Misran bin Tandang)selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD KabupatenTanjung Jabung Timur telah merencanakan Anggaran bagi PosMata Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung JabungTimur yaitu pos anggaran pasal 1084.a (biaya Operasional) yangtidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994,namun para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12.

;Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJtanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman UmumPenyusunan Dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran2002 disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRDtidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/posposbelanja lainnya;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRDKabupaten.

,tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun1994 sebagai dasar hukum dakwaan maupun tuntutan dari Jaksa PenuntutUmum ;Karena penggunaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SuJ.

/2477/SJ tanggal 5 Desember2001 dan Permendagri No. 2 Tahun 1994 tidaklah dapat dipergunakan sebagaidasar hukum dakwaan dan tuntutan sebagaimana diterapkan oleh JaksaPenuntut Umum dalam perkara ini ;Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 bagian V Penyusunan APBD Sub. 2 AnggaranBelanja a.

2002, maka dengan demikianpenggunaan SE Mendagri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dalampenyusunan anggaran DPRD adalah batal demi hukum ;Bahwa mengingat keterangan para Terdakwa dan keterangan saksisaksi yangmenyebutkan bahwa dalam penyusunan anggaran pos DPRD dilakukanberdasarkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Tanjung JabungTimur serta keterangan saksi ahli Dr.