telah terjadi jawabmenjawab antara kuasa para Penggugat dengan kuasa Tergugat sebagaimanaterurai dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telahdipertimbangkan dan dimasukkan dalam Putusan ini.Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat, untuk membuktikan dalildalilgugatannya teiah mengajukan bukti suratsurat berupa :1.Foto copy Pasal 1 Ayat 5 UU Perseroan, diberi tanda (P.I )Foto copy Berita acara Rapat Umum Pemegang PT Samson Jaya, diberitanda ( P.M.)Foto copy Laporan Auditor Akutan

Jika kamimelaksanakan prosedur tambahan, halhal lain mungkin dapat kami ketahuidan kami laporkan kepada saudara dan kalimat laporan ini sematamatauntuk digunakan oleh saudara dan harus tidak digunakan oleh mereka yangtidak menyepakati prosedur tersebut dan tidak bertangungjawab ataskecukupan prosedur tersebut merupakan aturan standar dalam disetiapproses audit atau laporan audit sebagaimana diatur dalam Standar ProfesionalAkuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI (Institut Akutan Publik Indonesia

PasirMutiara.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Alatalat Angkutan DaratBermotor Pemadam Kebakaran Nomor: 174/DP/POKJAULP/MS/XII/2013pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal10 Desember 20131 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan Alatalat Akutan DaratBermotor Pemadam Kebakaran (Lelang Ulang) Nomor: 176/DP/POKJAULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenMinahasa Selatan tanggal 16 Desember 2013.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Pelaksanaan

PasirMutiara.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Alatalat Angkutan DaratBermotor Pemadam Kebakaran Nomor: 174/DP/POKJAULP/MS/XII/2013pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal10 Desember 2013;1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan Alatalat Akutan DaratBermotor Pemadam Kebakaran (Lelang Ulang) Nomor: 176/DP/POKJAULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenMinahasa Selatan tanggal 16 Desember 2013.Halaman 59 dari 82 halaman, Putusan No. 22/Pid.SusTPK

M.knyang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem AdministrasiBadan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia,sesungguhnya secara yuridis dan faktual menunjukan Penggugattelah dapat menerima hasil Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa tersebut.Bahwa menanggapi dalil Penggugat nomor 18, tentang kewajibandireksi menyerahkan kepada Akutan Publik laporan keuangan PT.Sumber Pangan Nusantara yang menurut perkiraan Penggugatkekayaannya lebih dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluhmilyar rupiah) adalah

seratus empat puluh juta seratus ribu rupiah) yangdipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan PT.ISTANAROMANTIK DEKORINDO, total uang ditarik oleh Terdakwa dariHal 9 dari 155 halaman Putusan Akhir No.1429/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pstrekening PT.SOLITEX PRIMA DESIGN ~ adalah sejumlahRp.325.860.000,(tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus enampuluh ribu rupiah) atau Rp.240.004.000,(dua ratus empat puluh jutaempat ribu rupiah) setellah dikurs/ditukar dalam mata uanga Yuanberdasarkan hasil audit Kantor Akutan

ROBBY HARYANTOBUMULO Akutan Publik, bersamasama dengan INDRA IRIANSYAH, SH.

Ketabangkali Elektronics dan Terdakwa 2.ROBBY HARYANTO BUMULO Akutan Publik, kemudian dengan hanyaMendasarkan ..........sssseeseseceeeesmendasarkan pada surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor :3630/14.22100/IX/2009, tanggal 10 September 2009, perihal Permohonan keadilan104dan kepastian hukum atas proses perpanjangan Sertipikat HGB, yang ditandatanganioleh Plt. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, yaitu Saksi MANAGAMMANURUNG, SH. M.Kn., INDRA IRIANSYAH, SH.

Oleh karenanya padatahun 2017 nanti, sisa bonus yang dibayarkan hanya 1 x upah bulanan ;Dikarenakan tidak ada suatu formula perhitungan dan tata cara pembayaran bonussecara tertulis, formula perhitungan dan kebiasaan pembayaran bonus selama iniditentukan melalui diskusi antara Penggugat dan Tergugat ;Penggugat, berdasarkan laporan keuangan untuk tahun keuangan 20142015 yangtelah diaudit oleh suatu kantor akutan publik, dinyatakan mengalami kerugiankeuangan yang cukup besar ;Bahwa selama 2 tahun keuangan

Pasir Mutiara.22) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Nomor: 174/DP/POKJA-ULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 10 Desember 201323) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan Alat-alat Akutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran (Lelang Ulang) Nomor: 176/DP/POKJA-ULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 16 Desember 2013.24) 1 (satu) bundel fotocopy

Minahsa Selatan T.A 2013 tanggal 6 Desember 2013.25) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan Penunjukan Langsung Nomor: 72/ULP/-Minsel/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 24 Desember 2013.26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pelaksanaan Penunjukan Langsung Nomor: 124/SP3-MS/XII-2013 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahsa Selatan tanggal 24 Desember 2013.27) 2 (dua) fotocopy lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Alat-alat Akutan

Pasir Mutiara.22) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran Nomor: 174/DP/POKJA-ULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 10 Desember 201323) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan Alat-alat Akutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran (Lelang Ulang) Nomor: 176/DP/POKJA-ULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 16 Desember 2013.24) 1 (satu) bundel fotocopy

Minahsa Selatan T.A 2013 tanggal 6 Desember 2013.25) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan Penunjukan Langsung Nomor: 72/ULP/-Minsel/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 24 Desember 2013.26) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pelaksanaan Penunjukan Langsung Nomor: 124/SP3-MS/XII-2013 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahsa Selatan tanggal 24 Desember 2013.27) 2 (dua) fotocopy lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Alat-alat Akutan

Pasir Mutiara.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Alatalat Angkutan DaratBermotor Pemadam Kebakaran Nomor: 174/DP/POKJAULP/MS/XI11/2013pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatan tanggal10 Desember 20131 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan Alatalat Akutan DaratBermotor Pemadam Kebakaran (Lelang Ulang) Nomor: 176/DP/POKJAULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten MinahasaSelatan tanggal 16 Desember 2013.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Pelaksanaan

PasirMutiara.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Alatalat Angkutan DaratBermotor Pemadam Kebakaran Nomor: 174/DP/POKJAULP/MS/XI1/2013pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Minahasa Selatantanggal 10 Desember 20131 (satu) bundel fotocopy dokumen Pengadaan Alatalat Akutan DaratBermotor Pemadam Kebakaran (Lelang Ulang) Nomor: 176/DP/POKJAULP/MS/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) KabupatenMinahasa Selatan tanggal 16 Desember 2013.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Rencana Pelaksanaan

PamongPraja Kabupaten Minahsa Selatan T.A 2013 tanggal 6 Desember 2013.2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan Penunjukan LangsungNomor: 72/ULP/Minsel/XII/2013 pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 24 Desember 2013.1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pelaksanaan PenunjukanLangsung Nomor: 124/SP3MS/XIl2013 pada Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Minahsa Selatan tanggal 24 Desember 2013.2 (dua) fotocopy lembar Berita Acara Hasil Pelelangan Pengadaan Alatalat Akutan

Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan saksibekerja sebagai Akuntan publik sejak tanggal 4 Mei 2012;Bahwa sebagai Akuntan Publik saksi memiliki Ijin Akutan Publik yangdikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesian NomorNo. 139/KM.1/2017, tanggal 3 Februari 2017 dan terdaftar pada InstitutAkuntan Publik Indonesia (IAPI) No.

Fotocopy dari Asli, Laporan Akutan Independen atas Penerapan yangdisepakati terhadap daftar Pemegang saham oleh Kantor Akuntan Publik AriefJauhari, yang selanjutnya diberi tanda T6;13. Fotocopy dari Asli, Screecshot Direktori Mahkamah Agung mengenalpermohonan kasasi yang dilakukan oleh Pengguat dkk. Yang amar putusannyaadalah Tolak, yang selanjutnya diberi tanda T7;14.

padaakhirnya putusan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Abdul Wahabbebas;Bahwa setiap tahun kita selalu dapat laporan keuangan karena itusudah diaudit oleh akutan publik;Bahwa Jabatan Pak Suhada pada saat itu awalnya sebagai anggota laludiangkat menjadi pengurus PLT selama 3 (tiga) bulan, lalu karena AbdulWahab masih ada permasalahan lalu Pak Suhada diangkat lagi menjadipengurus PLT AW;Bahwa ada permasalahan mengenai pemblokiran dana sejak tahun2016 sejak Tergugat dan Terguat II menjabat sebagai pengurus

ditentukan dalam pasal 32 ayat(1) dan penjelasannya UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana korupsi, yakni; "yang dimaksud dengan secaraHalaman 143 dari 158 Putusan Nomor 53/Pid.SusTPK/2016/PN Piknyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian negara yang sudahdapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenangatau akutan

publik yang ditunjuk (vide penjelasan pasal 32 ayat 1);Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang berwenang melakukan auditdalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara bukan saja instansi BPKRI tapi juga Inspektorat, BPKP bahkan akutan Publik yang ditunjuk artinya harusada terlebih dahulu permintaan dari pihak yang berkepentingan dalam hal iniPenyidik.

Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 4ayat (3) huruf f UndangUndang Pajak Penghasilan dan penjelasannya;Bahwa dari hasil pemeriksaan bukti yang disampaikan PemohonBanding dalam persidangan, Majelis dapat menyimpulkan dan meyakini: Dari laporan keuangan yang telah diaudit Akutan Publik divideninterim yang diterima Pemohon Banding berasal dari laba yangditahan tahun 2011; Dari Akta Penyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Sahamsebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,Halaman 38 dari

Tetapi tim auditor BPK hanyamenyerahkan laporan audit ke Kejaksaan Tinggi ProvinsiKalimantan Barat, sikap ini tentu saja bertentangan dengankeharusan dan kewajiban akuntan dan/atau auditor;Bahwa jika kita linat dalam standar akutan publik yang disusunoleh ikatan akuntan Indonesia dimana dinyatakan "penentuanapakah secara nyata suatu perbuatan disebut melanggarhukum biasannya diluar kopetensi profesional sebagai auditor,penilaian apakah suatu perbuatan merupakaan pelangaranhukum atau bukan biasanya

terdakwa bahwa uangyang diambil tersebut akan diberikan kepada Bupati Kapuas namun saksipernah diberitahukan oleh terdakwa bahwa sejumlah uang yangHalaman 98 dari 283 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN PIkdimintakan tersebut akan diberikan atau dipergunakan untuk kepentinganacara ujung murung, (tempat tinggal Bupati Kapuas); Bahwa Saksi tidak mengenalnya dan tidak mengetahui siapa orang yangbernama Tomi dan Anam; Bahwa terhadap pengelolaan keuangan PDAM Kabupaten Kapuas adadilakukan audit oleh akutan

Kapuas, sedangkan yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukumterdakwa berupa Evaluasi Kerja dimana sasarannya untuk menilai KinerjaPerusahaan bukan kaitannya dengan verifikasi belanja;Bahwa laporan keuangan PDAM Kabupaten Kapuas ada dilakukan audit olehAkutan Publik dimana sasarannya untuk memberikan opini, seperti WajarTanpa Pengecualian dan sebagainya, kemudian darisini (hasil audit akutanPublik) Ahli (kami) ambil untuk melakukan evaluasi artinya semua angkaangka Ahli (Kami) ambil dari hasil audit akutan

adalah, karena;1. semua karyawan PDAM Kabupaten Kapuas slip gajinya melalui BRI;2. kerja sama terdakwa dengan BRI cukup bagus, jadi ingin memudahkansaja, tidak ada maksud apaapa;Bahwa semua kegiatan SRMDR sudah terrealisasi dan sudah adaHalaman 168 dari 283 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Plkpengecekan dari Pusat, bahkan PDAM Kabupaten Kapuas nomor 2 (dua)tercepat dalam mengerjakan SRMDR tersebut di seluruh Indonesia;Bahwa terkait dengan SPJ setiap akhir tahun ada dilakukan audit oleh BPKdan Akutan

Disamping itu apabilaperhitungan melalaikan asas atensi dalam melakukanpemeriksaan perhitungannya, menurut UndangUndang Nomor 15Tahun 2004 dapat dipidana 5 tahun, secara etika juga melanggarkode etik yang disusun oleh Ikatan Akutan Indonesia.

Konawe Selatan;Bahwa terkait pengeluaran untuk sewa alat berat berupa dump truck dan excavator,yang saksi tahu hanya dalam bentuk keseluruhan atau akumulasi karena pada saat itusaksi hanya menggunakan jasa akutan publik yang kKemudian melakukan perhitungandan analisa sehingga dari sana terdapat pengeluaran beban sewa berupa sewa rumah,sewa angkutan dan sewa alat berat sejumlah Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluhempat juta rupiah) tetapi dalam laporan tersebut tidak terinci dari masingmasing biayasewa

pertamadilakukan dengan tidak cermat maka dengan perbuatan yang dilakukan olehPara Termohon kasasi tersebut di atas, Aksi Mogok kerja/demonstrasi Spontanyang dimulai pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015 terjadi karena adanyainstruksi/komando/perintah, hingga telah terjadi mogok kerja spontan;13.Bahwa akibat mogok/demonstrasi kerja secara spontan pada tanggal 18Agustus 2015, 26 Agustus 2015 dan 78 Agustus 2015 yang dilakukan olehPara Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi melakukan kerjasama dengankantor akutan