Ditemukan 92 data
Pembanding/Penggugat II : WAHYUNI Diwakili Oleh : Sutaryana, SH. dan Joko Sumartono, SH
Pembanding/Penggugat III : KENTUT WIRANTO Diwakili Oleh : Sutaryana, SH. dan Joko Sumartono, SH
Pembanding/Penggugat IV : GATOT WURGIYANTO Diwakili Oleh : Sutaryana, SH. dan Joko Sumartono, SH
Pembanding/Penggugat V : MONTRO WARYANTO Diwakili Oleh : Sutaryana, SH. dan Joko Sumartono, SH
Pembanding/Penggugat VII : WARYANTI Diwakili Oleh : Sutaryana, SH. dan Joko Sumartono, SH
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH DESA JIMBUNG
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL,KAB.KLATEN
Terbanding/Turut Tergugat II : WHASID PRAMANA
Terbanding/Turut Tergugat III : Mbok PONIYEM
Turut Terbanding/Penggugat VI : WIWIK WINARSIH
152 — 114
Bahwa dengan berlakunya Undang undang No.5 tahun 1960 TentangPokok Pokok Agraria pada tgl. 24 September 1960 pada pasal II TentangKonversi diatur: Hak atas tanah yang ada padamulai berlakunya Undangundang Pokok Agraria antara lain, hak agrarisch eigendom, milik yayasanandarbeni, hak atas druwe, hak atasduwe desa jessini, grant sultan,landurijen bezitrecht, altidj durende erfpacht, hak usaha atas tanah partikelirdan hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjutoleh Menteri Agraria
64 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 469 K/TUN/2012mendapat gangguan dari siapa pun, yang diperoleh berdasarkan warisandari orang tua Penggugat bernama Saliman;Bahwa berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960Bab IV, bagian kedua (Ketentuanketentuan Konversi), Pasal Il ayat 1menegaskan hakhak atas tanah yang memberikan wewenangsebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada padamulai berlakunya undangundang ini yaitu : hak Agrarisch
188 — 127
Api milikBelanda tersebut dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik yangpenuh dan bebas Negara Republik Indonesia ( vide Pasal 1 UndangundangNo. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi PerusahaanPerusahaan MilikBelanda ) j 22 22 non nnn nnn nnn enn nnn nn nnn one nnn nnn noe non non noe nen cee neeBahwa berdasarkan Buku Kedua Ketentuan Konversi Pasal V UndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariayang berbunyi Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada padamulai
Dr. PALMIZAL. A, S.Pd.,M.Pd
Tergugat:
1.GIRIN
2.KAMPUNG RAMI
86 — 25
Buku keII Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yangmengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,kecuali ketentuanketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku padamulai berlakunya Undangundang ini;Menimbang, bahwa Kedua KetentuanKetentuan Konversi Pasal Illangka kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria berbunyi Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang adapada mulai berlakunya Undangundang ini, sejak saat tersebut hapus,
60 — 5
Maka Tergugat I harus dihukumuntuk membatalkan pelaksanaan parate eksekusi lelang yang bersangkutan ;1617181920Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 26 UU No.4 tahun 1996 ;selama belum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya,denganmemperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap eksekusi HakTanggungan, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut seharusnya pelaksanaaneksekusi sesuai dan berlandaskan pasal 195
80 — 15
denganTerlawan I maka Para Pelawan menurut hukum merasa dirugikan dan tidak adanyakepastian jumlah yang harus dibayar oleh Para Pelawan kepada terlawan I olehkarena itu Para Pelawan minta secara tegas agar menjelaskan perhitungan bungadan denda oleh Terlawan I secara terinci sejak dari awal ;Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 26 UU No.4 tahun 1996 : selamabelum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya denganmemperhatikan Pasal 14, pertauran mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai
121 — 43
tentangpelaksanaan lelang, BUKAN SUMBER HUKUMBERLAKUNYA EKSEKUSI OBYEK HAKTANGGUNGAN.f) Ketentuan eksekusi obyek hak tanggungan yang sekarangberlaku> Bahwa perihal ketentuan yang sekarang berlaku bagieksekusi obyek HT ditemukan pengaturannya di dalamPasal 26 dan Penjelasannya serta Penjelasan UmumAngka 9 UUHT.Di dalam Pasal 26 UUHT dan Penjelasannya ditentukan:Selama belum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, dengan memerhatikan ketentuan Pasal 14,peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada padamulai
75 — 37
Penggugatuntuk dikesampingkan serta petitum angka 4 s/d 6 gugatanPara Penggugat patut untuk ditolakTergugat menolak dengan tegas dalil angka 9 positaGugatan Para Penggugat.Lelang Eksekusi atas dasar Pasal 6 UUHI (ParateEksekusi) yang dilakukan Tergugat Il atas permintaanTergugat tidak mengesampingkan ketentuan Pasal 26UUHT yang menyatakan bahwa selama belum adaperaturan perundangundangan yang mengaturnyadengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14,peraturan mengenai eksekusi hypoteek yang ada padamulai
Pembanding/Penggugat II : SARBINI Diwakili Oleh : Dara Pustika, SH. MH.,
Pembanding/Penggugat III : WARTI Diwakili Oleh : Dara Pustika, SH. MH.,
Pembanding/Penggugat IV : SUDARSI Diwakili Oleh : Dara Pustika, SH. MH.,
Pembanding/Penggugat V : RINI Diwakili Oleh : Dara Pustika, SH. MH.,
Pembanding/Penggugat VI : SUPRIYADI Diwakili Oleh : Dara Pustika, SH. MH.,
Pembanding/Penggugat VII : SUKESI Diwakili Oleh : Dara Pustika, SH. MH.,
Pembanding/Penggugat VIII : SRI LESTARI Diwakili Oleh : Dara Pustika, SH. MH.,
Terbanding/Tergugat I : ATMO SUMINTO
Terbanding/Tergugat II : SUPARSI
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Karanganyar
47 — 30
Karyorejo, yang disebutjuga dengan mBok Karyorejo yaitu Ibu dari Tergugat dan nenek dariTergugat Il;Hal ini berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Jo.Peraturan Konversi pasal VII ayat 1 yang menyebutkan:Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada padamulai berlakunya UndangUndang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal20 ayat (1);Atas dasar tersebut Obyek Sengketa menjadi Hak Milik B.
ADI NUGRAHA, SH.
Terdakwa:
MULYADI, SH Bin MUJI SUMARTO
82 — 9
dan gas bumimaka yang boleh melakukan Niaga hanya perusahaan / badanusaha yang telah memiliki izin usaha dari Menteri ESDM.Sedangkan terdakwa dalam melakukan rangkaian perbuatannyatersebut tidak memiliki izin usaha pengangkutan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 juncto Pasal 23ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001.SUBSIDIAIRHalaman 11 dari 34 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2019/PN KinBahwa terdakwa MULYADI, SH Bin MUJI SUMARTO, padamulai
207 — 47
Nomor 162/Pdt/2018/PT.BTNperaturan perundangundangan yang mengaturnya, peraturanmengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam keduaReglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak TanggunganPasal 26 UU Hak Tanggungan:Selama belum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai berlakunya UndangUndang ini, berlaku terhadapeksekusi Hak Tanggungan.5.
Terbanding/Tergugat I : PT. RADANA BHASKARA FINANCE, Tbk. Kantor Pusat Jakarta, Cq. PT. RADANA BHASKARA FINANCE, Tbk, Cabang Solo
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
Terbanding/Tergugat IV : Suyati
63 — 32
Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 menyatakan sebagai berikut:bahwa pelaksanaan eksekusi sebagaimana pada Pasal 26 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996: selama belum ada peraturanperundangundangan yang mengaturnya, dengan memperhatikanpasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap eksekusi HakTanggungan , maka pelaksanaan eksekusi harus berdasarkan padapasal 224 HIR, 258RBg, dengan demikian Perbuatan Tergugat dengan Tergugat III adalah perbuatan
52 — 29
ada kesatuan pengertian dan kepastianmengenai penggunaan' ketentuanketentuan tersebut,ditegaskan kbih hnjut dalam UndangUndang ini,bahwaselama belum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yangdiatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadapeksekusi Hak TanggunganPasal 26 UU Hak Tanggungan:Selama belum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada padamulai
140 — 36
lakilaki dariketurunan BASIROEN RANOE REDJA sehingga pengalihan tanah sengketa(magang tani/norowito) dari atas nama BASIROEN ke atas nama SARMINBASIROEN dihubungkan dengan pengertian dan peralihan tanah tersebut diatas, tanah sengketa merupakan tanah magang tani/norowito tetap ;Menimbang, bahwa Pasal VIl KETENTUANKETENTUAN KONVERSIUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria disebutkan sebagai berikut :(1)Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada padamulai
Pembanding/Penggugat II : LUH MELAAWATI Diwakili Oleh : SOEKARLI LESMANA
Pembanding/Penggugat III : MADE ERIK LESMANA Diwakili Oleh : SOEKARLI LESMANA
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Cabang Jakarta Krekot
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang Jakarta II
117 — 48
Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikathak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebananHak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanahyang bersangkutan; (5) Sertipikat Hak Tanggungandiserahkan kepada pemegang Hak TanggunganMaka peraturan mengenai eksekusi hyptheek yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap eksekusiHak Tanggungan.
Pembanding/Tergugat IV : Massere
Terbanding/Penggugat : Raja Bin Ranggong
Turut Terbanding/Tergugat II : H. Yudding Bin Kade
Turut Terbanding/Tergugat III : Jumaso
Turut Terbanding/Tergugat V : Biah Binti H.Seri
60 — 20
kelirudidalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini khususnyaterkait mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini sehinggamenerapkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas TanahPertanian.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto didalampertimbangannya pada halaman 49:Menimbang, bahwaapabiladihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Perpu Nomor 56 Tahun 1960tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, manyatakan bahwaBarangsiapa menguasai tanah pertanian dengan hakgadai yang padamulai
Terbanding/Tergugat I : DT. HASAR ALS. DATUK HASAR
Terbanding/Tergugat II : SUIDJULY als. SUI DJULY
Terbanding/Tergugat III : T. NANCY SARAGIH, DR
Terbanding/Tergugat IV : CAROLINE
84 — 46
Bahwa sebagai pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesiaatas berlakunya hukum adat atas tanah di negara kesatuan republikIndonesia, maka tanahtanah yang telah ada haknya (khususnya hakmenurut hukum adat) sebelum lahirnya UUPA No.5 Tahun 1960, diakulhakhaknya sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi Pasal II ayat(1) yang berbunyi hakhak atas tanah yang memberi wewenangsebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 (1)seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah yang ada padamulai
MAULANA MUHAMMAD YUNUS
Tergugat:
PT. DETEDE
109 — 30
absensitahun 2017 sampai dengan 2018 sebagai bentuk tindakan pembinaan Penggugattelah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan Penggugat di skorsingoleh Tergugat pada periode tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 07 Juli2018, dan tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018 serta tanggal23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T15a berupa surat rakapitulasiabsensi Penggugat, di dapat fakta hukum yang pada pokoknya Penggugat padamulai
78 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah jelas telahmencabut domeinverklaring untuk Sumatera" dan Buku kell KitabUndang Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenalbumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecualiketentuanketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku padamulai berlakunya undangundang ini;4. Bahwa mendasarkan hal tersebut maka bukti Termohon Kasasisudah tidak berlaku lagi;5.
71 — 58
Hal ini dengan tegas ditentukandalam Pasal 26 UUHT dan Penjelasannya berbunyi: Selama belum adaperaturan perundangundangan yang mengaturnya, dengan memerhatikanketentuan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hipotik yang ada padamulai berlakunya undangundang ini, berlaku terhadap eksekusi haktanggungan. Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hipotikyang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan yang ada dalam Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg.