Ditemukan 81 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ACHMAD RIFAI, S. Sos., M.Si Diwakili Oleh : M. AWALUDDIN, SH.,MH
111 — 44
Pasal 27 ayat (2) huruf a : Pelaksanaan pengadaan tanah meliputiInventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikian penggunaan danpemanfaatan tanah2. Pasal 28 ayat (1) : Inventarisasi dan identifikasi Penguasaan,pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah sebagaimanadimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi :a. Pengukuran dan pemetaan Bidang perbidang tanah danb. Mengumpulkan data pihak yang berhak dan objek pengadaantanah3.
Pasal 27 ayat (2) huruf a : Pelaksanaan pengadaan tanah meliputiInventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikian penggunaan danpemanfaatan tanah.2.Pasal 28 ayat (1) : Inventarisasi dan identifikasi Penguasaan,pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah sebagaimanadimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi :1. Pengukuran dan pemetaan Bidang perbidang tanah dan2. Mengumpulkan data pihak yang berhak dan objek pengadaantanah3.
Terbanding/Penggugat : MADE BAYU ADISASTRA
Terbanding/Penggugat : MAJU JAYA
Turut Terbanding/Tergugat : WIRANTO
Turut Terbanding/Tergugat : SODIKIN alias Dikin Bin Imron
Turut Terbanding/Tergugat : WIWIN alias Mama Lin
Turut Terbanding/Tergugat : GomGom Fatmawati
Turut Terbanding/Tergugat : DIYONO bin Noto Bagio
Turut Terbanding/Tergugat : KELVIN EKA PUTRA alias Asiu
Turut Terbanding/Tergugat : SAFARUDIN alias Udin
Turut Terbanding/Tergugat : A. ARITONGAN, S.Th
Turut Terbanding/Tergugat : WALIKOTA BATAM
Turut Terbanding/Tergugat : BP. BATAM
Turut Terbanding/Tergugat : Ketua DPRD Kota Batam
Turut Terbanding/Tergugat : Tim Terpadu Pemerintah Kota Batam
Turut Terbanding/Tergugat : NAJMI
76 — 73
GloryPoint, dan dalam hal ini sangat kabur akan Pemilikian lahan dan pemiliktanah ;Bahwa adanya Kesepakatan Bersama antara Otorita Batam, PemerintahKota Batam, dan DPRD Kota Batam dengan Perwakilan Warga MasyarakatKelurahan Sadai Kec.
370 — 11
Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan MenteriKehutanan Nomor : 163/Kpts 11/2003 tentang Pengelompokan Jenis KayuSebagai Dasar Pengenaan luran Kehutanan maka kayu kayu dikelompokkanmenjadi beberapa kelompok jenis, yaitu = : Kelompok Jenis Meranti,Kelompok Jenis Kayu Rimba Campuran, Kelompok Jenis Kayu Eboni danKelompok Jenis Kayu Indah ;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf hyang dimaksud dengan Dilengkapi BersamaSama adalah bahwa padasetiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikian
DEDET DARMADI, SH
Terdakwa:
JUNAIDI Bin MUSLIM
115 — 12
Unsur Dengan sengaja dan melawan hukumMenimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan terdakwamengetahui dan sadar hingga dapat dipertanggungjawabkan atasperbuatannyaMenimbang, bahwa perbuuatan melawan hukum dapat diartikanperbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaaan pemilikian atas barangtersebut, dimana hanya pemilik sebenarnya yang mempunyai hak untukmemiliki barang tersebut;Menimbang, bahwa kata dengan sengaja dan melawan hukum didalam rumusan pasal ini meliputi semua bagianbagian ketentuan pidanayang
103 — 41
;b Diktum PERTAMA angka 7, dalam keputusan Tergugat di atas, menyatakan,bahwa, apabila di atas tanah yang dimohon terdapat tanah yang bermasalah/sengketa mengenai pemilikian/ penguasaannya atau tumpang tindih (overlap)dengan izin lokasi lainnya, maka terhadap bidang tanah tersebut agar tidakdibebaskan sebelum permasalahannyaSl@S Qi. ~ === 2222 2 n nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam diktum tersebutadalah upaya yang harus dilakukan dalam menyelesaikan
129 — 15
Foto objek Sengketa di beri tanda bukti T.20;40.Foto Objek Sengketa di beri tanda bukti T. 21;41.Foto Copy Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikian BangunanTanaman di atas tanah negara A.
Joni Astriaman, SH
Terdakwa:
1.DWI AFDIANSYAH Bin ASJUNAIDI
2.ALAN BESTA JULIANDO Bin JHON EVAN
47 — 19
Apabila penguasaan atau pemilikian tersebut relatif kecil dan bertujuanuntuk digunakan oleh dirinya sendiri maka lebih tepat dan berkeadilan apabilaterhadap pelaku diterapkan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 127ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukanbahwa senyatanya Para Terdakwa, selain melakukan perbuatan menggunakanNarkotika Golongan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan
145 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 34 P/HUM/201631.Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 secarategas menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Pemerintah tersebutdimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum pemilikian rumahtinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia.Namun, dengan dimasukkannya pengaturan hak atas tanah bagi WNIKawin Campur menyebabkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun2015 menjadi tidak konsisten dengan konsiderans Peraturan Pemerintahitu sendiri;Konsiderans Peraturan
76 — 26
Dandalam konteks ini menurut majelis terdakwa sama sekali tidak memilkikapasitas/kedudukan hukum langsung dan atau hubungan hukum langsung,dalam hal pemilikian dengan tanah a quo, sehingga menurut pendapat majelistidak adanya sengketa pemilikan antara terdakwa atas tanah tersebut, sehinggadengan demikian menurut majelis keterlibatan terdakwa dalam hal ini, dengantetap bertahan diatas tanah tersebut tidak berdasarkan menurut hukum ; Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa yang dijadikan dasar oleh terdakwa
46 — 36
Dandalam konteks ini menurut majelis terdakwa sama sekali tidak memilkikapasitas/kedudukan hukum langsung dan atau hubungan hukum langsung,dalam hal pemilikian dengan tanah a quo, sehingga menurut pendapat majelistidak adanya sengketa pemilikan antara terdakwa atas tanah tersebut, sehinggadengan demikian menurut majelis keterlibatan terdakwa dalam hal ini, dengantetap bertahan diatas tanah tersebut tidak berdasarkan menurut hukum ; Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa yang dijadikan dasar oleh terdakwa
Terbanding/Tergugat I : PT. CIPTA PRIMA AUTORAYA
Terbanding/Tergugat II : PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE
40 — 36
Bahwa selain itu jika Penggugat juga telah membayarkanKendaran secara tunai, lalu dimanakah Bukti Pemilikian KendaraanBermotor (BPKB) Kendaran tersebut, karena Tergugat II bisa pastikanBPKB Kendaran tersebut masih tersimpan pada Tergugat II, karenaPenggugat masih memiliki kKewajiban atau utang pada Tergugat II.Sehingga atas keseluruhan dalil yang disampaikan oleh Penggugatmerupakan hayalan belaka, karena nyatanya Penggugat tidak pernahmembeli Kendaraan tersebut kepada Tergugat atau melakukanpelunasan
1.M AMIN AS Alias KASMIN
2.SUWANDI RM
3.ROHIMIN
4.HARTAWI
5.SAHIDUN
6.AMIRUDIN
7.BALIK SAID
8.BAKARUDIN Alias TOBRONI
9.RASIP MN
10.STAN ROMLI Alias SUKUR
11.MATNAWI
Tergugat:
PT SINAR JAYA AGRO INVESTAMA SJAI
112 — 26
RASIP MN, yang telahdiberi materai selanjutnya diberi tanda P.IX1;Fotocopy dari Asli surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n.RASIP MN tanggal 20 Desember 2007, yang telah diberi materai selanjutnya diberitanda P.IX2;Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah a.n STAN ROMLI, yang telah diberimaterai selanjutnya diberi tanda P.X;Fotocopy dari Asli Pernyataan Pemilikian Tanah a.n.
89 — 23
Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya,Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subyek pajak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajakHal ini diperjelas dalam penjelasan Pasal 4 sebagai berikut :Ayat (1)Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan bukti pemilikian hak ;Ayat (3)Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untukmenentukan subyek pajak sebagai wajib pajak, apabila suatu obyek pajak belumjelas wajib pajaknya :Contoh :1.Subyek
97 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
III sebagaimana yang telah dibahas di atas jelas sangat merugikanPenggugat, baik secara materil maupun Immateriil yang dapat dijelaskan sebagaiberikut :A Kerugian Materiil.Penggugat kehilangan kepemilikan tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM)Nomor 32/Cilangkap atas nama Sendi Bingei Purba Sindoro (Bukti P1), seluas49.010 m2, yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cimanggis, KotaDepok (dahulu Kabupaten Bogor), Propinsi Jawa Barat;B Kerugian ImmateriilUpaya penjualan dan pembelian atau pemilikian
86 — 33
Sehingga kantor dan rumah jabatan camatSaluputti yang baru itu dilakukan di atas tanah yang salah ; 10Oleh karena pembangunan perkantoran dan rumah jabatan camatSaluputti kini Tergugat III dan Dinas Pertanian dan Pangan KabupatenTana Toraja di Saluputti kini Tergugat IV dan Tergugat V tersebutdilakukan secara melawan hukum atau melawan hak pemilikian keluargabesar Tongkonan Merrara, maka cukup beralasan hukum dan keadilanuntuk menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hakdaripadanya
143 — 109
Dari kerangka tersebut olehkarenanya terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan bahwasekalipunperbuatan terdakwa menyangkut ketidak pemilikian izin penyelenggaraan penyiaran (IPP)terbukti, sebagaimana maksud dakwaan penuntut umum, namun berdasarkan fakta hukumberupa adanya kerja sama yang dimungkinkan menurut hukum untuk dilakukan olehterdakwa sebagai pihak yang tidak memiliki IPP a quo, sehingga perbuatan tersebut tidakdapat dipandang sebagai perbuatan pidana.
KARTONO KADIR
Tergugat:
1.THE SUNG SENG
2.YUSRI
3.ALEX SUROTO
4.TANG, GUH PURBO WIDIYANTO
5.CHRISTINA MEIRAWATI
6.WILLY SOESENO
110 — 89
Dan bukti pemotongan PPH pasal 21/SPTTahunan PPH Pasal 21) Tahun Takwin 2012 atas nama Kurnia SetiawanTang Guh dan bukti P8a s/d 8f berupa surat izin PT SKB yaitu untuksurat izin kKembang api disini masih hidup s/d tanggal 24 Mei 2013karena masah berlakunya 1 tahun, untuk izin gudang kKembang api yang3431 untuk PT SKB masa berlakuknya juga 1 tahun belum berakhir, yangmasa kadaluarsahnya tanggal 24 Mei 2013, untuk izin 3P, pemilikian,penguasaan dan penyimpananpenyimpanan kembang api yangdiberikan
RICHARD GUNAWAN
Tergugat:
1.PAULUS WARPOPOR
2.ALFONSUS NDROT NDROT
3.Drs. DONATUS NIMBITKENDIK, MTp
4.CONSTAN NIMBITKENDIK, S.Sos, M.Si
176 — 49
Kemudian harus ada bukti yang dikeluarkan oleh KepalaKampung atau Kepala Desa setempat tentang surat bukti pemilikian tanahadat, dari surat itu baru bisa dilepaskan kepada orang lain dalam bentukhibah atau jual beli atau bentuk yang lain;Hal. 18 dari 59 hal. Putusan. Nomor 14/Pdt.G/2019/ PN Ffk8. Bahwa Hibah dari Tuan LAKISA NAMUDAT kepada HENDRO GUNAWANbertentangan dengan ketentuan HIBAH sebagaimana diatur dalam Pasal1682 dan Pasal 1683 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BugerlijkWetboek).9.
271 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
Warga Negara Indonesia yang telah melakukan perkawinan campurantanpa perjanjian perkawinan, dapat melakukan tindakan hukum untukmemperoleh kepastian hukum mengenai pemilikian hak milik atastanah, yaitu melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Negerisetempat mengenai penetapan perjanjian perkawinan setelahperkawinan campuran berlangsung;Bahwa dari kajian hukum di atas, apabila disandingkan/dipertentangkandengan pertimbangan hukum Hakim di atas, baik Hakim pada TingkatKasasi Mahkamah Agung R.I. maupun
70 — 103
Glory Point, dan dalam hal ini sangat kaburakan Pemilikian lahan dan pemilik tanah ;Bahwa adanya Kesepakatan Bersama antara Otorita Batam,Pemerintah Kota Batam, dan DPRD Kota Batam dengan PerwakilanWarga Masyarakat Kelurahan Sadai Kec.