Ditemukan 1850 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perburuan pembunuhan permusuhan pernurunan pembubuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 28-02-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 K/TUN/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — GUBERNUR BANTEN VS 1. TUKIMIN., 2. BAMBANG SANTOSO;
52 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323K/TUN/2005
Tanggal 6 Desember 2006 — .) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
64 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P)
    Pasal 51 ayat (3)Undangundang No.5 Tahun 1986, maka perselisihan perburuhan inijuga telah melalui upaya penyelesaian administratif sehinggabersesuai hukum pula kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraCq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-02-2008 — Upload : 08-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 243K/TUN/2007
Tanggal 12 Februari 2008 — UNITED OVERSEAS GARMENT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; SDR. ADE KURNIA, SDRI. MAIMUNAH dan SDRI. MULYANA
45 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UNITED OVERSEAS GARMENT ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; SDR. ADE KURNIA, SDRI. MAIMUNAH dan SDRI. MULYANA
    Ade Kurnia, dkk. (3 orang Pekerja) ;Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Surat Putusan Tergugat yangmerubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Jakarta No.562/P.041/09/IX/PHK/VIII2004 tanggal 23 Agustus 2004,karena Tergugat telah membuat pertimbangan hukum yang keliru atasputusannya, yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam suratgugatan ;Bahwa kekeliruan itu sepatutnya tidak perlu terjadi apabila Tergugatmembaca/menilai secara cermat, jelas dan lengkap alasan
    Muldianaberupa uang Pesangon, uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan 15%, Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan, THR Keagamaan 2003,upah bulan Nopember dan Desember 2003 sebesar 100% ;Individual, karena putusan a quo ditujukan Tergugat kepada Penggugat agarmelaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar putusannya ;Final, putusan a quo merupakan keputusan terakhir Tergugat perihalPenyelesaian Perselisinan Perburuhan antara Pengusaha in casu Penggugatdengan Pekerja Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 K/TUN/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS ALI AKBAR;
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS ALI AKBAR;
    PUTUSANNomor 634 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan ;Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Suko Mulyono, S.H., 2. Subroto,S.H., 3. Wurdayani, S.H., 4. Dijoko Mursito, S.H., 5. Drs. Zafar Sodikin. 6.Mochamad Alimuddin, S.H., 7.
    Putusan Nomor 634 K/TUN/2015Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dailildalilsebagai berikut:OBJEK GUGATANYang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Surat PUTUSANPANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT Nomor1568/1331/273/XXIV/PHK/102004 tanggal 7 Oktober 2004 tentangPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA antara PT. PELITA MAKMURINDONESIA d/a Sdr. Taslim Suarman, S.H. dan Efendi, S.H.
    B Daya Makasar, yang selanjutnya disebutPEKERJA (Bukti P1) yang amar putusannya sebagai berikut :Memutuskan :Mengubah Putusan Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah PropinsiSulawesi Selatan di Makassar Nomor 55/52/0333/XXIV/PHK/052004tanggal 4 April 2004, sehingga menjadi sebagai berikut :. Memberi izin kepada Pengusaha PT. PELITA MAKMUR, d/a Sdr. TaslimSuarman, S.H. dan Sdr. Efendi, S.H., Jalan Barukang IV Nomor 5Makassar untuk memutuskan hubungan kerja Pekerja Sdr.
    Putusan Nomor 634 K/TUN/2015Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P) tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, makaPemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukumuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun
    2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-05-2006 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54K/TUN/2004
Tanggal 24 Mei 2006 — KETUA BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM AISYIYAH MUHAMMADIYAH DAN AKPER AISYIYAH PADANG, ; Dr. HERMAWI,
18 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 30-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/TUN/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — PT. KAHO INDAH CITRA GARMENT, DKK VS DEWAN PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA NASIONAL (DPDSPN) PROVINSI DKI JAKARTA, DKK DAN I. GUBERNUR DKI JAKARTA., II. PT. MYUNG SUNG INDONESIA, DK;
122 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Putus : 02-09-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 026PK/PDT.SUS/2008
Tanggal 2 September 2008 — PT. ARJUNA UTAMA KIMIA ; HERUYANTO
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dituntut dan karenanya putusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut harusdibatalkan..
    No. 026 PK/Pdt.Sus/2008.mempertimbangkan sebabsebabnya mengapa Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) sampai pada putusannya itu ;Dengan demikian terbukti bahwa putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) telah cacat hukum/bertentangandengan hukum oleh karena didalam menjatuhkan keputusannya tanpamempertimbangkan berdasarkan atas hukum serta alasanalasan PemohonPeninjauankembali dan karenanya putusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut
    Bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)mengandung kekeliruan yang nyata.a.
    Bahwa dengan demikian jelas dan terang kata/kalimat pemberitahuanuntuk mengakhiri tersebut ditujukan kepada pekerja bukan kepadaPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), oleh PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat (P4P) berdasarkan ataskaidah hukum tidak akan pernah akan melakukan tindakan hukumpemberitahuan namun berupa menjatuhkan putusan..
    Perburuhan Pusat (P4P) telah ditentukan bahwasanyaHal. 22 dari 26 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — PT. KALTIM JASA SEKURITI VS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian UPPHI mulaiefektif berlaku pada tanggal 14 Januari 2005;Bahwa Pasal 125 ayat (2) UPPHI menegaskan, Pada saat undangundang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yangmerupakan Peraturan Pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 22Tahun 1957, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (LembaranNegara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor1227) dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1964, tentang PemutusanHubungan Kerja Di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 11-01-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168K/TUN/2004
Tanggal 11 Januari 2007 — JOHNY SARDJONO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
14 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JOHNY SARDJONO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 229K/TUN/2006
Tanggal 8 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
13 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-02-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 K/TUN/2018
Tanggal 27 Maret 2018 — GUBERNUR BANTEN VS ADI SATRIA LIA., DKK;
72 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Upload : 08-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 789 K/TUN/2001
Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; vs PT. Tainan Interprises Indonesia
5 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) ; vs PT. Tainan Interprises Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/TUN/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — 1. WADIYO, 2. FAISAL VS GUBERNUR JAWA BARAT
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 232K/TUN/2006
Tanggal 8 Januari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
10 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-11-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 632 K/TUN/2015
Tanggal 16 Februari 2016 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. USAHA TIMOR;
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. USAHA TIMOR;
    ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanSON oOo Fe NY =coPegawai pada Depnakertrans/Kepaniteraan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), beralamatdi Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2005;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawan:PT. USAHA TIMOR, tempat kedudukan di Jalan Malino Nomor59, Sungguminasa, Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal iniHalaman 1 dari 14 halaman.
    Pelaksanaan Putusan ini di bawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan KependudukanKabupaten Gowa di Sungguminasa;Adapun Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahProvinsi Sulawesi Selatan di Makassar Nomor 123/87/0322/XXIV/072003tanggal 17 Juli 2003 yang diubah tersebut berbunyi sebagai berikut:. Hubungan Kerja antara Pengusaha PT. Usaha Timor dengan Pekerja M.Yusuf tetap berlanjut seperti biasa;Il.
    Putusan Tergugat Nomor 1942/1821/824/XXIV/PHK/102003,tanggal 15 Oktober 2003 dikeluarkan oleh P4P, yaitu Badan atauPejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan dalammenyelesaikan urusan perburuhan;b.
    Putusan Nomor 632 K/TUN/20152004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-08-2008 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 844K/PDT/2008
Tanggal 12 Agustus 2008 — LAMARIUS ; UNTUNG APRIANTO ; PT. ARARA ABADI
18 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-02-2007 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 326/K/2003
Tanggal 13 Februari 2007 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P)
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN (P4P)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-01-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 227K/TUN/2006
Tanggal 8 Januari 2007 — MITRABUSANA APPARELINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
17 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MITRABUSANA APPARELINDO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 10-07-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 510 K/TUN/2001
Tanggal 6 Desember 2006 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. TRAKINDO UTAMA ;
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; PT. TRAKINDO UTAMA ;
    PUTUSANNomor : 510 K/TUN/2001DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan, dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : 1. Drs. AnwarBaso Mapparessa, 2. Subroto, SH., 3. Wurdayani, SH., 4. DjokoMursito, SH., 5. Drs. Zafar Sodikin, 6.
    Siregar,SH., kKesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiKepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(P4P), berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari2001;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;melawanPT. TRAKINDO UTAMA, berkedudukan di Jalan Cilandak K.K.O.,Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh H.
    Diwajibkan kepada para pihak yang bersangkutan untuk melaporkanpelaksanaan putusan atau menempuh upaya hukum lainnya kepadaDepartemen Tenaga Kerja Kantor Kodya Surabaya di Surabaya, PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Timur diSurabaya dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat diJakarta;V.
    Pelaksanaan Putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan pada Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya diSurabaya;Bahwa atas putusan tersebut kemudian Penggugat mengajukanbanding ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4 Pusat);Bahwa P4 Pusat dalam putusannya No. 829/313/978/XIII/PHK/62000, tanggal 14 Juni 2000, telah memutuskan sebagai berikut :"Memperkuat Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan DaerahPropinsi Jawa Timur di Surabaya No. 338/3593/XIII/
    No. 510 K/TUN/2001PELANGGARAN TERHADAP PASAL 13 UNDANGUNDANG NO. 22TAHUN 1957 JUNCTO PASAL 48 AYAT (1) UNDANGUNDANG NO. 5TAHUN 1986.1.Bahwa Pasal 13 UndangUndang No. 22 Tahun 1957 (vide bukti T.4)adalah mengatur hak prerogatif Menteri Perburuhan (Menteri TenagaKerja R.I.) mengenai kewenangan untuk membatalkan atau menundapelaksanaan putusan Tergugat/Pemohon Kasasi denganmendasarkan pertimbangan pada Pasal 17 UndangUndang No. 22Tahun 1957;Bahwa untuk menggunakan hak prerogatifnya tersebut MenteriTenaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2007 — Upload : 28-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219K/TUN/2006
Tanggal 6 Maret 2007 — RUMAH SAKIT SANTO YUSUP ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; Y. GABUNGAN PURBA, SH.
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUMAH SAKIT SANTO YUSUP ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), ; Y. GABUNGAN PURBA, SH.
    Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasanKantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ;Bahwa Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan banding ataskeputusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah Jawa BaratHal. 5 dari 23 hal. Put. No.219 K/TUN/06kepada Tergugat pada tanggal 7 Maret 2005 mengeluarkan putusan No.265/284/4813/X/PHK/32005 antara lain :.
    Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ;bahwa Penggugat keberatan dengan keputusan Tergugat tersebut diatasdengan alasanalasan sebagai berikut :bahwa keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturanperundangundangan sebagai berikut, yaitu bertentangan dengan ketentuanpasal 15 UndangUndang No. 22 Tahun 1957 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan yang menyatakan dalam memberikan putusannyaPanitia Pusat menimbang
    No.219 K/TUN/06bahwa akan tetapi Penggugat menolak, bahkan mengajukan gugatan kePanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa Barat.
    membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 14 tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 5tahun 2004 dan UndangUndang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : RUMAHSAKIT SANTO YUSUF dan Pemohon Kasas II : PANITIA PENYELESAIANPERSELISIHAN PERBURUHAN