Ditemukan 189 data
38 — 17
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilantingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah inidalam sengketa antara : 22200 222 no nnn ne nnn nenaDIXON TIMO KAPITAN,S.Pd kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMantan PNSD pada Pemerintahan KotaKupang (unit kerja SMK Negeri 6 Kupang)beralamat di RT.012/RW.003 KelurahanOebobo Kecamatan Ocebobo KotaKupang;Untuk selanjutnya
125 — 17
Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 1886/DCF/2018 tanggal 22 Februari 2018 diperoleh kesimpulan padaAngka 5:1. 1 (satu) Ijazah Staratal (SI) Ilmu Kesehatan Masyarakat di STIKESHelvetia Medan Nomor : 203689 atas nama FARISMI tertanggal 24Oktober 2008;Hal 6 dari 49 Putusan Nomor : 107/Pid.B/2018/PN Ttn.dengan Blanko Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) HelvetiaMedan pembanding adalah merupakan produk cetak yang berbeda; Bahwa pada sekitar bulan Juni 2017, Tim Pemeriksa Kasus PelanggaranDisiplin PNSD
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 1886/DCF/2018 tanggal 22 Februari 2018 diperoleh kesimpulan padaAngka 5:1. 1 (satu) Ijazah Starata (Sl) Ilmu Kesehatan Masyarakat diSTIKES Helvetia Medan Nomor : 203689 atas nama FARISMItertanggal 24 Oktober 2008;dengan Blanko Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Helvetia Medanpembanding adalah merupakan produk cetak yang berbeda;Bahwa pada sekitar bulan Juni 2017, Tim Pemeriksa Kasus PelanggaranDisiplin PNSD telah melakukan pemeriksaan
KARIM BINTANG menerangkan tidakmendaftarkan diri sendiri ke Stikes Helvetia Medan dan terdakwa . jugatidak pernah melakukan kegiatan perkuliahan atau tatap muka denganDosen di Stikes Helvetia Medan.Bahwa Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin PNSD telah melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa beserta Dokuman Pengusulan KenaikanPangkat dan Golongan dan diperoleh temuan adanya pelanggaran disiplinyang dilakukan oleh terdakwa tentang penggunaan ljazah Palsu sehinggakemudian diberikan sanksi Administras
BANTA RISYAH menerangkantidak mendaftarkan diri sendiri ke Stikes Helvetia Medan dan terdakwa I.juga tidak pernah melakukan kegiatan perkuliahan atau tatap muka denganDosen di Stikes Helvetia Medan.Bahwa Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin PNSD telah melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa beserta Dokuman Pengusulan KenaikanPangkat dan Golongan dan diperoleh temuan adanya pelanggaran disiplinyang dilakukan oleh terdakwa tentang penggunaan ljazah Palsu sehinggakemudian diberikan sanksi Administras
Bahwa Tim Pemeriksa Kasus Pelanggaran Disiplin PNSD telah melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa beserta Dokuman Pengusulan KenaikanPangkat dan Golongan dan diperoleh temuan adanya pelanggaran disiplinyang dilakukan oleh terdakwa tentang penggunaan ljazah Palsu sehinggakemudian diberikan sanksi Administras berupa penurunan pangkat.
27 — 19
MUHAMMAD ALI No. 812.1/064.a/PNSD/SLY/IX/BKD/2014tanggal 30 September 2014, terlampir;9.3SK PNS golongan ruang I/d an. MUHAMMAD ALI No.821.3/120/III/BKPPD/2017 tanggal 27 Maret 2017, terlampir;9.4Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala) Nomor822.3/178/PEG/VIII/2016, an. Sdr MUHAMMAD ALI tanggal 22 Agustus2016, terlampir;9.5Kartu Peserta TASPEN an. MUHAMMAD ALI No. 76041212121210010,terlampir;9.6 Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga WAUGI DG.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Muzakir,SH Bin Alm Kamaruddin.
103 — 41
DPA PPKD : 4.04 05 02 00 00 5 1;
9. 1 (satu) lembar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 276 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 Tentang Pengangkatan Keuchik Gampong Paya Peulumat Kecamatan Labuhanhaji Timur;
10. 1 (satu) lembar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinya Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : BKPP.824.3/065/2016 tanggal 31 Maret 2016 Tentang Pemindahaan PNSD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. : PDS01/.1.19/Ft.1/12/2020yang berbunyi sebagai berikut;PRIMAIR:Bahwa Terdakwa Muzakir, SH Bin (Alm) Kamaruddin selaku SekretarisGampong Paya Peulumat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh SelatanNomor : BKPP.824.3/065/2016 tentang Pemindahan PNSD di LingkunganPemerintah Kabupaten Aceh Selatan bersama sama dengan sdr. (Almarhum)Lukman Hasyim Bin Kejrun Asyim Selaku Gheuchik Gampong Paya PeulumatKec. Labuhan Haji Timur Kab.
Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Muzakir, SH Bin (Alm) Kamaruddin selaku SekretarisGampong Paya Peulumat Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh SelatanNomor : BKPP.824.3/065/2016 tentang Pemindahan PNSD di LingkunganPemerintah Kabupaten Aceh Selatan bersama sama dengan sdr. (Almarhum)Lukman Hasyim Bin Kejrun Asyim Selaku Gheuchik Gampong Paya PeulumatKec. Labuhan Haji Timur Kab.
DPAPPKD : 4.04 05 02 00 00 5 1;1 (Satu) lembar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinyaKeputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 276 Tahun 2013 tanggal 12 Juni2013 Tentang Pengangkatan Keuchik Gampong Paya PeulumatKecamatan Labuhanhaji Timur;1 (Satu) lembar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinyaKeputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : BKPP.824.3/065/2016 tanggal31 Maret 2016 Tentang Pemindahaan PNSD Di Lingkungan PemerintahKabupaten Aceh Selatan;3 (tiga) lembar salinan dokumen
DPAPPKD : 4.04 05 02 00 00 5 1;1 (satu) Iembar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinyaKeputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 276 Tahun 2013 tanggal 12 Juni2013 Tentang Pengangkatan Keuchik Gampong Paya PeulumatKecamatan Labuhanhaji Timur;1 (satu) Iembar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinyaKeputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : BKPP.824.3/065/2016 tanggal31 Maret 2016 Tentang Pemindahaan PNSD Di Lingkungan PemerintahKabupaten Aceh Selatan;3 (tiga) lembar salinan dokumen
DPAPPKD : 4.04 05 02 00 00 5 1;1 (satu) lembar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinyaKeputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 276 Tahun 2013 tanggal 12 Juni2013 Tentang Pengangkatan Keuchik Gampong Paya PeulumatKecamatan Labuhanhaji Timur;1 (satu) lembar salinan dokumen yang telah dilegalisir sesuai aslinyaKeputusan Bupati Aceh Selatan Nomor : BKPP.824.3/065/2016 tanggal31 Maret 2016 Tentang Pemindahaan PNSD Di Lingkungan PemerintahKabupaten Aceh Selatan;3 (tiga) lembar salinan dokumen
38 — 9
G/2011/PA TIBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadiliperkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yangdiajukan oleh ;PEMOHON s umur a5 tahun, agama Islam, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Daerah Pemerintah Kota(PNSD), Pendidikan terakhir SarjanaEkonomi (S1), bertempat tinggal diKelurahan Ohoijang Watdek, sebagaiPemohon;LAWANTERMOHON umur 27 tahun, agama Islam
Pasal 154 R.Bg ;Menimbang, bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian di pengadilan terlebihdahulu memperoleh izin perceraian dari pejabat yangberwenang atau atasan langsung sebagaimana ketentuan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 tahun 1990;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai salah seorangPegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada Instansi InspektoratKota Tual, telah mendapatkan surat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : HELMI ABDUL AZIZ, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : WILDANI HAPIT SH
63 — 31
Desember 201,7 fotocopy;
- 1 (satu) eks Daftar Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD bagi guru SMP dan pengawas dalam wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untuk bulan Oktober s.d.
Desember 2017, asli;
- 1 (satu) eks Daftar Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru PNSD jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) bulan Oktober s.d. Desember 2017, asli;
- 1 (satu) eks Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.
Nomor48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan DanaDesa, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pemerintah daerahkabupaten/kota wajib menyalurkan Dana TP Guru PNSD kepada guruyang berhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD di RKUDkabupaten/kota;Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 122 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, yaitu Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan
BNA Akibat perbuatanperbuatan melawan hukum = yang dilakukan olehTERDAKWA sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiriatau orang lain atau koorporasi serta telah menimbulkan kerugian keuangannegara sebesar Rp 5.473.892.450, (lima milyar empat ratus tujuh puluh tigajuta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/Daerah Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PenyaluranDana Tunjangan Profesi Guru PNSD
Timur semester II triwulan IV T.A. 2017 diluarperuntukannya tersebut baik untuk kepentingannya sendiri maupun orang laintelah menimbulkan kerugian negara atau setidaktidaknya Pemerintah DaerahKabupaten Aceh Timur sebesar Rp 5.473.892.450, (lima milyar empat ratustujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus limapuluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/Daerah Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Penyaluran DanaTunjangan Profesi Guru PNSD
Timur semester II triwulan IV T.A. 2017diluar peruntukannya tersebut baik untuk kepentingannya sendiri maupunorang lain telah menimbulkan kerugian negara atau setidaktidaknyaPemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 5.473.892.450, (limamilyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh duaribu empat ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Dalam Dugaan TindakPidana Korupsi Pada Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD
Desember 2017, asli;1 (satu) eks Daftar Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi bagiGuru PNSD jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) bulan Oktobers.d. Desember 2017, asli;1 (Satu) eks Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.
20 — 3
Foto copy Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor821/289 PNSD/BKD2007 An.
17 — 4
bulan sebesar 75% dari totalan gaji bersih yang diterima oleh pihak pertama sebagaimana diterbitkan oleh BPKAD Bidang Perbendaharaan Kabupaten Murung Raya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa penyerahan uang nafkah anak sejumlah tersebut di atas, dilaksanakan oleh pihak pertama kepada pihak kedua pada setiap awal bulan, selambat-lambatnya tanggal 3 pada setiap bulan;
- Bahwa pihak Pertama berkewajiban memberikan kepada kedua anak tersebut dari tunjangan Penghasilan PNSD
anaktersebut pada setiap bulan sebesar 75% dari totalan gaji bersih yang diterimaoleh pihak pertama sebagaimana diterbitkan oleh BPKAD BidangPerbendaharaan Kabupaten Murung Raya, di luar biaya pendidikan dankesehatan;Pasal 4Bahwa penyerahan uang nafkah anak sejumlah tersebut di atas, dilaksanakanoleh pihak pertama kepada pihak kedua pada setiap awal bulan, selambatlambatnya tanggal 3 pada setiap bulan;Pasal 5Bahwa pihak Pertama berkewajiban memberikan kepada kedua anak tersebutdari tunjangan Penghasilan PNSD
bersihyang diterima oleh pihak pertama sebagaimana diterbitkan oleh BPKADBidang Perbendaharaan Kabupaten Murung Raya, di luar biayapendidikan dan kesehatan;Putusan Nomor 208 /Pdt.G/2020 /PA.Mtw Halaman 16 dari 18 Halaman3.4 Bahwa penyerahan uang nafkah anak sejumlah tersebut di atas,dilaksanakan oleh pihak pertama kepada pihak kedua pada setiap awalbulan, selambatlambatnya tanggal 3 pada setiap bulan;3.5 Bahwa pihak Pertama berkewajiban memberikan kepada keduaanak tersebut dari tunjangan Penghasilan PNSD
27 — 6
Karanganyar, dengan syarat membayar uang sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah), tetapi bisa dibayar uang mukanyaadahulu sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah), untukkekurangannya dibayar setelah saksi koroban SRI MULYANI diterimamenjadi CPNS di Kabupaten Karanganyar dan untuk meyakinkan padasaksi korban SRI MULYANI Als YANI binti SURONO kemudian terdakwajuga bilang apabila nanti saksi korban SRI MULYANI tidak masuk PNSD,maka terdakwa berjanji dan sanggup mengembalikan 3 x lipat
Terbanding/Terdakwa : SAPARUDIN, A.Md., S.Si Bin HAMRA
78 — 41
Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melalui mekanismetransfer Daerah,Kementerian Pendidikan danKebudayaan Tahun 2013,BAB IIbutir huruf B berbunyi basaran Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah adalahsetara dengan 1 (satu) kali gaji pokok Sesuai peraturan perundangundanganbagi PNSD yang memiliki sertifikat pendidikan dan memenuhi persyaratanlainnya sesuai dengan petunjuk teknis,dan dikenakan pajak penghasilanberdasarkan Pasal 21 Undangundang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajakpenghasilan
Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melaluimekanisme transfer Daerah,Kementerian Pendidikan danKebudayaanTahun 2013,BAB II butir huruf B berbunyi basaran Tunjangan Profesi GuruPNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesuaiperaturan perundangundangan bagi PNSD yang memiliki sertifikatpendidikan dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan petunjukteknis,dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undangundang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan
Putusan No. 05/TIPIKOR/2015/PT.KDI menggunakan sarana administrasi lain yang kedudukannyadisamakan dengan SSP.(3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukandalam batas waktu sesuai dengan peraturan Menteri Keuanganmengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran danpenyetoran pajak.Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD melaluimekanisme transfer Daerah,Kementerian Pendidikan danKebudayaanTahun 2013,BAB II butir huruf B berbunyi basaran Tunjangan Profesi GuruPNS Daerah
adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok sesualperaturan perundangundangan bagi PNSD yang memiliki sertifikatpendidikan dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan petunjukteknis,dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undangundang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimanatelah diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 tahun 2008.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 164 /PMK.05/2010 tentang tata carapembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus
81 — 31
KeputusanBupati Flores Timur tentang Penjatuhan hukuman disiplin atas diri Penggugattanggal 13 Maret 2015 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan InspektoratKabupaten Flores Timur Nomor; ITKAB.2/11/Pemsus2013, tanggal 20Halaman 11 dari 77 halaman Putusan No 15/G/2015/PTUNKPGNovember 2013 Tentang Tindakan Indisipliner oleh PNS a.n Rofinus KopongTeron, SH/NIP 19730203200012 1 002 nyatanyata bertentangan denganPasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati dimaksud yang menyatakan SOPpenanganan atas pelanggaran disiplin PNSD
dan tenggang waktu dalam setiap tahapan, nyatanyataMELANGGAR Peraturan Bupati Flores Timur Nomor; 7 Tahun 2013 TentangStandard Operasional Prosedur Penanganan atas Pelanggaran DisiplinPegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores20.Bahwa atas surat perintah Tergugat, olehnya Penggugat diperiksa olehInspektorat Daerah kabupaten Flores Timur pada tanggal 29 Juli tahun 2013tapi baru dijatuhi hukuman pada tanggal 13 Maret 2015, tercermatipenanganan atas dugaan pelanggaran disiplin PNSD
atas nama RofinusKopong Teron/SH/NIP 19730203 200012 1 002 memakan waktu kurang lebih630 hari, hal demikian bertentangan dengan prosedur atas pelanggaran disiplinPNSD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor; 7Tahun 2013 Tentang Standard Operasional Prosedur Penanganan atasPelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah21.Kabupaten Flores Timur, yang secara eksplisit menegaskan jumlah hari padasetiap alur kegiatan penanganan atas pelanggaran disiplin PNSD
67 — 36
Putu Eka Pristiwasa, SE NIP.196307291988021002/Penata Tk.I/III.d;4 Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitast dan MengembalikanHakHak Penggugat sebagai PNSD (Pegawai Negeri Sipil Daerah)sebagaimana sebelum surat keputusan diterbitkan;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.314.000, (tiga ratus empat belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padangtersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 31 Juli 2012 dengan
CONDRO MAHARANTO SH MH
Terdakwa:
SAHARDIN,S.Pd Alias SAHAR Bin RASIP Alm
83 — 72
Berstatus sebagai guru PNSD yang mengajar pada satuanpendidikan yang tercatat pada Data Pokok Pendidik (Dapodik)di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,kecuali Guru Pendidikan Agama.b. Memiliki satu atau lebih sertifikat Pendidikc. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaand. Memiliki Surat Keputusan penerima tunjangan profesi (SKTP)yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.e.
Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuanpendidikan bagi Guru PNSD atau Dinas PendidikanProvinsi/Kabupaten/Kota bagi pengawas sekolah di bawahbinaan Kemendikbudj. Tidak merangkap jabatan di Lembaga Eksekutif, Yudikatif, atauLegislatifk. Nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi Guru Sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.. Masa kerja Kepala Sekolah dihitung sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.m.
Bagi guru PNSD yang saat ini berada dalam golongan RuangIl, masih dalam proses penyesuaian terhadap golongan II dankepangkatannya, memiliki sertifikat pendidik, mengajar Sesuaidengan sertifikat pendidiknya, dan memenuhi beban kerjasesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.0.
Berstatus sebagi guru PNSD yang mengajar pada satuanpendidikan yang tercatat pada Dapodik di bawahbinaanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali GuruPendidikan Agama;2. Memiliki Satu atau lebih sertifikat Pendidik;Halaman 49 dari 89 HalamanPutusan Nomor: 40/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl10.14.12.13.14.15.. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;. Memiliki Surat Keputusan penerima tunjangan profesi (SKTP)yang dikeluarkan oleh Kemendikbud;.
pendidiknya, dan memenuhi beban kerja sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bagi PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan yang saat iniberada dalam golongan ruang II, masih dalam proses penyesuaianterhadap golongan II dan kepangkatannya, memiliki kualifikasiakademik SI/DIV,memiliki sertifikat pendidik, mengajar sesuaidengan sertifikat pendidiknya, dan memenuhi beban kerja sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa mekanisme pengusulan guru untuk menerima tunjanganprofesi
76 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diperkuat denganPemeriksaan Inspektorat serta merekomendasikan kepada Walikota PagarAlam membatalkan SK Pengangkatan PNSD Sdri. Wiwin Widya Astuti dkk10 (sepuluh) orang, karena telah melakukan tindakan illegal/tidak proseduralsebagaimana ketentuan yang berlaku dalam PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No.43 Tahun 2007 Pasal 2 huruf b.
Kemudian tim InspektoratKota Pagar Alam merekomendasikan :Agar Walikota Pagaralam membatalkan SK Pengangkatan CPNSD dan SKPengangkatan PNSD Sdri. Wiwin Widya Astuti dkk 10 (sepuluh) orangdimasud ;Agar Walikota Pagaralam melalui Kepala BKD dan DPPKA Kota Pagaralammemberhentikan pembayaran gaji an.
201 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2017 fotokopi;6) 1 (satu) eks Daftar Realisasi Pembayaran Tunjangan ProfesiGuru PNSD bagi guru SMP dan pengawas dalam wilayah kerjaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur untukbulan Oktober s.d.
Desember 2017 asli;10) 1 (satu) eks Daftar Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesibagi Guru PNSD jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) bulanOktober s.d.
29 — 17
ERY DONI WAHYUDI, Pekerjaan Dokter PNSD, Agama Islam, Tempattinggal Jalan P.M. Noor No.98 Rt.024 Rw.006, Kel. Sungai Ulin, Kec.
56 — 6
Gunung Puyuh,Kota Sukabumi, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia,Pekerjaan PNSD, yang selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas permohonan dan suratsurat yang berkaitan denganperkara ini;Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksisaksi serta suratsuratbukti dalam persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannyatertanggal 3 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Sukabumi, Nomor register
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : HELMI ABDUL AZIZ, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : WILDANI HAPIT SH
89 — 53
Nomor48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa,yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pemerintah daerahkabupaten/kota wajib menyalurkan Dana TP Guru PNSD kepada guru yangberhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan paling lama 7 (tujuh)hari kerja setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD di RKUDkabupaten/kota;.
Timur semester IItriwulan IV T.A. 2017 diluar peruntukannya tersebut baik untukkepentingannya sendiri maupun orang lain telah menimbulkan kerugiannegara atau setidaktidaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timursebesar Rp 5.473.892.450, (lima milyar empat ratus tujuh puluh tiga jutadelapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian KeuanganNegara/Daerah Dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada PenyaluranDana Tunjangan Profesi Guru PNSD
Timur semester II triwulan IVT.A. 2017 diluar peruntukannya tersebut baik untuk kepentingannya sendirimaupun orang lain telah menimbulkan kerugian negara atau setidaktidaknyaPemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur sebesar Rp 5.473.892.450, (limamilyar empat ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribuempat ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara/Daerah Dalam Dugaan Tindak Pidana KorupsiPada Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD
25 — 9
Foto kopi Daftar Pembayaran Gaji PNSD Kabupaten Agamuntuk para pegawai yang dikeluarkan oleh PemerintahKabupaten Agam An. Ida Astuti .
88 — 49
Mewajibkan Tergugat Untuk Merehabilitasi Dan Mengembalikan Hak-Hak Penggugat Sebagai PNSD ( Pegawai Negeri Sipil Daerah ) Sebagaimana Sebelum Surat Keputusan Diterbitkan ;-------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp. 314.000 (Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ; --
PUTUS ANNomor : 07/G/2012/PTUNPDG DEMTI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yangbersidang digedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 8 Padang telahmengambil putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :PUTU EKA PRISTIWASA,SE Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan PNSD padaSatpol PP PROPINSI Sumatera Barat Tempat Tinggal, Komplek RSJProf.HB
April 2012 , tentang Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Telah memeriksa suratsurat bukti yang diajukan dalam persidangan ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Februari 2012yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 22Maret 2012 dibawah register perkara Nomor : 07 / G/ 2012 / PTUN PDG dan telahdiperbaiki Formal pada tanggal 24 April 2012 telah mengemukakan dalildalil sebagaiberikut :1 Bahwa Penggugat adalah PNSD
BKD2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan StructuralTanggal 30 Desember 2011 an putu = Eka Pristiwasa, SENIP. 196307291988021002 / Penata Tk.I/3 Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/3934/BKD2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari JabatanStructural Tanggal 30 Desember 2011 an putu Eka Pristiwasa, SENIP. 196307291988021002 / Penata Tk.I/4 Mewajibkan Tergugat Untuk Merehabilitasi Dan Mengembalikan HakHakPenggugat Sebagai PNSD