Ditemukan 6316 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengujian penghuni pencuri pengaju penguat panguji penguni penguin
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
142 — 39
  • MAT JAl yangmenjadi Kepala Desa Dooro Kecamatan Cerme Kabupaten Gresiksejak sejak tahun2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor : 141/922/HK/ 437.12/2013tanggal 15 Juli 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan CalonKepala Desa Dooro Terpilih sebagai Kepala Desa Dooro, Kecamatan Kebomas,Kabupaten Gresik, adalah orang sebagaimana yang dinyatakan dalam SuratDakwaan;Menimbang, bahwa patut dicermati unsur setiap orang dalam pasal inimemiliki makna yang luas, Sementara sarana penguji
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 126/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg.
Tanggal 4 Maret 2015 — DR. EKO HARIYANTO, M.Si, Ak Bin SUMARNO (TERDAKWA)
125 — 53
  • waktupemberiannya saya sudah lupa;Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;LENY SULANJARI, SE Binti NYAMAN: Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di depan Penyidiksebagaimana yang termuat di dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik; Bahwa saksi sejak tahun 2009 hingga sekarang ini sebagai staf AkutansiBagian Keuangan di Kantor Pusat Unsoed berdasarkan Surat Tugas dariRektor Nomor: 3521/H23.2/KP/2009 tanggal 30 Juli 2009; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi membantu tim Penguji
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-08-2021 — Putus : 24-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 24 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
187 — 148
  • ., M.Sc, beserta lamiprannya;
  • 2 (dua) Lembar foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Halu Oleo Nomor : 01/UN29/SK/KU/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran (PPSPM), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana (PPSP2D) BLU, Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani oleh Muhammad Zamrun F, beserta
    ., M.Sc, beserta lamiprannya;2 (dua) Lembar foto copy Surat Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Universitas Halu Oleo Nomor : 01/UN29/SK/KU/2018 tanggal 02Januari 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Pembayaran(PPSPM), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana(PPSP2D) BLU, Pejabat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)Universitas Halu Oleo Tahun Anggaran 2018 yang ditandatangani olehMuhammad Zamrun F, beserta lamiprannya;
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2015 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 11 Juni 2015 — Ir. H.M.SUJASMAN S NONGKE
211 — 24
  • KushendarPrajawijaya Penetapan Nomor 75/Pen.Pid.Sus/ TPK/2014/ Srg tanggal 3 September2014 sebagaimna dalam Daftar Barang Bukti : Barang bukti No. 27 tentang pengangkatan saksi sebagai Pejabat Penguji SPMSurat Nomor 479/KPTS/M/2013 tanggal 18 Nopember 2013.Dan barang bukti yang berhubungan dengan pencairan dana yaitu :1. Pembayaran Uang Muka Barang Bukti No.48 tentang SP2D No. 5357/20A/020/111 Rp. 5.590.727.097.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN YYK
Tanggal 11 Juli 2017 —
118 — 38
  • Yogyakarta, sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, yang bertugassebagai penguji tagihan dan penandatangan Surat Perintahmembayar (SPM).Bahwa pada Bulan Maret 2010 di kantor BPS Pusat Propinsi D.1Yogyakarta ada Pelatihan Instruktur Daerah, Korlap SP 2010, BPSPropinsi D.I Yogyakarta, sebanyak 3 gelombang.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kdi
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA, SH
Terdakwa:
AGUS FEISAL HIDAYAT
325 — 403
  • Bahwa Menurut ahli jika prosedurnya tidak benar maka seluruhpembayaran tidak seharusya keluar karena kalau dilakukan pengujiandengan benar, penetapan pemenang lelang dan harga tidak melaluiprosedur maka si penguji pengelola keuangan seharusnya tidakmelakukan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sah dilakukan olehpihak ketiga.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-03-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Dr. SISCA HERMAWATI, ST, MT
157 — 58
  • Slamet Riyadi (Kasubag TU/ selaku Penguji Tagihan) Januari 2013s/d Mei 2014, diganti Sdr. Heri s/d Desember 2014;. Sdri. Sisca Hermawati (Kasudin Tata Ajr/ selaku Penanda TanganSPM/SPM) per Januari s/d April 2013) diganti Sdr. Joko Susatyo (SampaiJuni 2013), diganti Sdr. Wagiman (Sampai tahun 2014);. Sdr. Priyo Teguh Wiyono selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (UPPKKota Administrasi Jakarta Utara;.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 9 Mei 2017 — SELOT S.Kep., Ns., M.E Bin WATEL, DK
106 — 19
  • proyekBahwa tidak pernah datang ke lokasi pembangunan Gedung Kuliah danPerpustakaan STIKES Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas.Bahwa dalam menguji bangunan dapat dilakukan dengan metodeHammer Test akan tetapi metode Hammer Test tidak dapat dipakaidalam menentukan kekuatan gedung.Bahwa Ahli berpendapat ahli dari UNLAM tidak berhak memberikanketerangan sebagai ahli karena sertifikat keahliannya masih muda,menurut ahli minimal sertifikat keahlian haruslah bersertifikat setingkatmadya sedangkan ahli penguji
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 7 Desember 2015 — - Drs. BINTON SIMORANGKIR, MM (TERDAKWA)
161 — 42
  • Sutrisno agar segera mendatangkan penguji independenuntuk melakukan pengujian uji mutu atas hasil pekerjaantersebut serta menindaklanjuti hasil pengujian tersebut. NamunHalaman 183Putusan No.61/Pid.SUSTPK/2015/PN.Mdn(2)sesuai BAP Robert Manogu H, ST selaku PPK tanggal 24Februari 2015 menyatakan bahwa CV R.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-08-2017 — Putus : 05-01-2018 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 141/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Dra. ROCHIDA ALIMARTIN, SH., MH
Terdakwa:
ANANG SUHARI,drg
180 — 48
  • Sidoarjo yang mempunyai tugas, tanggung jawab danwewenang selaku Kepala Desa sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuanperundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa patut dicermati unsur setiap orang dalam pasal inimemiliki makna yang luas, Sementara sarana penguji terhadap unsur ini adalahSurat Dakwaan yang diantaranya merumuskan anasiranasir kedudukan danatau jabatan serta perbuatan yang berhubungan dengan pasal yangdidakwakan tersebut, demikian bahwa Surat Dakwaan adalah dasar untukmengadili
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
MARLINA DAELI ALIAS INA INDRI
134 — 49
  • Nomor : 20/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdnsurat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Bahwa jika Audit Investigasi dan Audit Kerugian Negara jumlahnya berbedamaka ada data yang kurang lengkap.Bahwa bangunan fiktif artinya tidak ada bangunan, tidak bisa digunakanartinya ada bangunan tapi tidak dapat digunakan.Bahwa jika dalam audit investigasi (data lengkap) dan dalam audit kerugiannegara (terdapat data dari BMKG) maka harus ada penguji
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 18 Januari 2016 — Ir. IMAM BONILA SOMBU, M.Sc Bin SOMBU
78 — 25
  • Menetapkan penyediaan barang/jasa sebagai pelaksana kegiatan denganpersetujuan Kepala Satker ;Menandatangani surat perintah kerja (SPK)/kontrak dengan persetujuanKepala Satker ;Menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan, Berita acarapemeriksaan barang, Berita Acara serah terima barang/pekerjaan yangharus memuat secara lengkap identitas pekerjaan ;Menetapkan dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP)serta dokumen pendukungnya dan menyampaikan kepada pejabat penguji/penanda tanganan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
Ir. H. HUSNUL FAUZI, M.Si
406 — 1045
  • Memberi petunjuk dan bimbingan kepada Pejabat PembuatKomitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM danBendahara Pengeluaran serta Pengelola Teknis Kegiatan;c. Menyusun rincian kegiatan;d. Mengawasi pelaksanaan program/kegiatan yang melekat padamasingmasing lembaga satuan kerja;e. Menyampaikan hasil pengawasan kepada Gubernur Cq. KepalaBappeda Prov. NTB dan tembusannya disampaikan kepada BiroBina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP SetdaProv.
    Memberi petunjuk dan bimbingan kepadaPejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji danPenandatanganan SPM dan BendaharaPengeluaran serta Pengelola Teknis Kegiatan;C. Menyusun rincian kegiatan;d. Mengawasi pelaksanaan program / kegiatanyang melekat pada masingmasing lembaga satuankerja;Halaman 316 of 527 Putusan Nomor 9/Pid.Sus TPK/2021/PN Mtre. Menyampaikan hasil pengawasan kepadaGubernur Cq. Kepala Bappeda Prov.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
112 — 32
  • SHS dan menyetujui PPK DitjenTanaman Pangan, lalu PPK membuat Surat PernyataanTanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan SPP kemudian SPM yangditanda tangani oleh Penguji/Penerbit SPM dari Ditjen TanamanPangan kepada Kementerian Keuangan;5. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),Kementerian Keuangan mencairkan dana kepada PT.
    ;Bahwa Kementerian Pertanian mengajukan permintaan untuk menunjukBUMN untuk melaksanakan PSO ;Bahwa menurut Saksi DIPA terlebih dahulu dilakukan baru kemudianpenunjukan Kementerian Pertanian kepada BUMN ;Bahwa kontrak yang dilaksanakan adalah antara PPK dengan Direktur PT.SHS ;Bahwa Saksi menerbitkan surat petunjuk tekhnis, kemudian membentuk PPK,pejabat penguji SPS dan kemudian membentuk tim verifikasi ;Bahwa PSO dilaksanakan setelah PPK menandatangani kontrak denganpelaksana PSO tersebut ;Bahwa
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-06-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/PID SUS-TPK/2014/PN.JKT.PTS
Tanggal 6 Juni 2014 — Terdakwa : Dr. Drs.H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA
86 — 30
  • Setelah PPK ditandatangani oleh PPK maka Kasubag TUmeneruskan SPP berikut dokumen pendukungnya ke KabagKeuangan untul lakukan uji formal sebagai penguji SPP dansetelah dinyatakan sah dan benar maka Kabag Keuangan akanmenerbitkan SPM yang akan diteruskan kepada Sesdirjen selakupenandatangan SPMTanggapan Terdakwa :Atas keterangan Saksi IYAN SOPYAN, S.Ag tersebut, terdakwa menyatakantidak tahu.1.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 25-01-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
Ir. FAHRURROZI Bin H. MARZUKI Alm
100 — 67
  • Bahwa dasar terjadinya perbedaan hasil dari pemeriksaan terhadapmutu. benih kedelai sehubungan dengan pelaksanaan kegiatanpengadaan benih kedelai dan saprodi pada dinas Pertanian ProvinsiBengkulu TA. 2016 tersebut karena berdasarkan surat permohonan daribagian pemasaran sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebutterdapat tiga contoh benih berbeda yang harus dilakukan pengujian(ada perbedaan benih) sehingga hasil dari penguji juga akan berbeda.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 110 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.Bdg
Tanggal 23 Maret 2015 — dr.Hj. IDA LISNURIDA, MARS Binti H. MULYADI.
105 — 15
  • Maka kontruksi pembagian kewenangan akan digunakandi semua kantor seolaholah Kepala Kantor adalah presiden yangmempunyai visi dan misi, Kemudian Menteri itu seolaholah PenggunaAnggaran yang mempunyai kewenangan untuk mewujud visi misiyaitu :Kewenangan mengambil keputusan dan keputusan itu menyebabkanterjadi pengeluaran negara.Kewenangan penguji membebankan bahwa memerintah pembayaran.Bahwa siapa yang melaksanakan visi dan misi akan dikasih sebagiandana kemudian dinyatakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
FA'ATULO DAELI ALIAS FA'A ALIAS AMA GIAN
164 — 63
  • yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Halaman 209 dari 251 Perkara Nomor : 19/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnBahwa jika Audit Investigasi dan Audit Kerugian Negara jumlahnya berbedamaka ada data yang kurang lengkap.Bahwa bangunan fiktif artinya tidak ada bangunan, tidak bisa digunakanartinya ada bangunan tapi tidak dapat digunakan.Bahwa jika dalam audit investigasi (data lengkap) dan dalam audit kerugiannegara (terdapat data dari BMKG) maka harus ada penguji
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
FATIZARO ZAI,SH.MH
Terdakwa:
EDISON DAELI ALIAS AMA BERTA
122 — 40
  • Daerah adalah : kekurangan uang,surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Bahwa jika Audit Investigasi dan Audit Kerugian Negara jumlahnya berbedamaka ada data yang kurang lengkap.Bahwa bangunan fiktif artinya tidak ada bangunan, tidak bisa digunakanartinya ada bangunan tapi tidak dapat digunakan.Bahwa jika dalam audit investigasi (data lengkap) dan dalam audit kerugiannegara (terdapat data dari BMKG) maka harus ada penguji
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 29-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN PNKPG
Tanggal 1 Juni 2016 — Penuntut Umum:
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
197 — 360
  • Panitia PHO harus turun ke lapangan untukmelihat fisik pekerjaan ;Bahwa saksi tidak pernah tegur ;Bahwa saksi tidak tahuapakah terdakwa pernah turun lapangan ;Bahwa mekanisme pencairan uang adalahsebagai berikut : Kontraktor/Konsultan Pengawas mengajukan permintaan/permohonanpencairan kepada PPK disertai kelengkapan disertai kelengkapan dokumenpencairan, setelah dokumen lengkap PPK menyerahkan kepada Bendahara untukditanda tangani Pajak dan dicek kelengkapan dokumen kemudian diserahkan kepadaPejabat Penguji