mengetahui apa yang dikehendaki oleh Para TerdakwaHalaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 57/PID.SUSLH/2016/PT PTKterhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun atas tuntutanPenuntut Umum, akan tetapi perlu dijelaskan disini, bahwa pengertian PelakuUsaha Perkebunan dalam Pasal 1 butir ke8 Undang undang Perkebunanadalah Pekebun dan atau perusahaan yang mengelola Usaha Perkebunansedangkan pengertian Pekebun adalah Orang perseorangan Warga NegaraIndonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala

usaha tidakmencapai skala tertentu (pasal 1 butir ke9) jadi tidak semata mata merupakanpetani atau harus memiliki pekerjaan sebagai petani sebagaimana dimaksudoleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara dari Penyidik, Berita Acara Persidangan dan salinan putusanPengadilan Negeri Sintang tanggal 14 April 2016 Nomor 10/Pid.SusLH/2016/PN Stgyang dimintakan banding, menurut Majelis Hakim Tingkatbanding tentang alasan dan dasar yang dikemukakan

dimanaTermohon mengadakan musyawarah penetapan ganti kerugian yangdidasarkan dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang hasilnyadituangkan dalam berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;Bahwa sungguh keliru, apabila Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selakupelaksana pengadaan tanah dan mengadakan musyawarah penetapan gantikerugian yang didasarkan dari hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP);Bahwa Termohon dalam hal ini BUKAN PIHAK PELAKSANA DALAMPENGADAAN TANAH SKALA

Manager UPP JARINGAN BANGKA BELITUNG) yangmemerlukan tanah untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum lebih dari 5 (lima) hektar atau bukan melalui pengadaantanah secara langsung (dalam hal ini bukan Pengadaan Tanah Skala Kecil),tentunya Termohon sebagai pihak lembaga pertanahan sebagai PelaksanaPengadaan Tanah akan menggunakan mekanisme tahapan penyelenggaraanpengadaan tanah berpedoman Pasal 13 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan

dari 5 (lima)hektar sebagaimana ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum jo Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, diaturPengadaan Tanah Skala

Oleh karenanya berdasarkan penjelasan point 5 dan poin 6, Termohon Ilmelaksanakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dengan mekanismePengadaan Tanah Skala Kecil/ hanya membutuhkan tanah yang luasnya tidaklebih dari 5 (lima) hektar yang dapat dilakukan langsung dengan jual beli, tukarmenukar, atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak;.

Presiden nomor 148 tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 53 PeraturanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6halaman 29 dari 38 halaman Putusan nomor 4/Pdt.G/2020/PN MtkTahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah,diatur Pengadaan Tanah Skala

Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana JI berada)TAMKIM Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam. Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islamlainnya.

Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (amerika, yahudi).Pada tahun 1998, ABU FATIH yang menjabat sebagai amir Mantigi 2(wilayah Indonesia), mengajak terdakwa untuk Melakukan Pelatihnan di daerahMoro Philipina.Atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa setuju untuk mengikutipelatinan tersebut bersama dengan ABU FATIH, sehingga akhirnya terdakwabertiga yaitu terdakwa, ABU FATIH, DUDUNG berangkat dari Solo ke Surabaya,sampai Surabaya terdakwa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan NunukanKalimantan

Skala prioritas musuh pemerintah setempat (dimana JI berada)Halaman 24 dari 33 halaman Putusan No. 483Pid.Sus/2020/PT.DKITAMKIM Fokus pada poros perubahan dunia Islam yaitu di Syam. Terbentuknya Daulah Islamiah di poros global, baru diikuti oleh negeri Islamlainnya.

Skala prioritas musuh adalah koalisi Salibis Yahudi (amerika, yahudi).Pada tahun 1998, ABU FATIH yang menjabat sebagai amir Mantigi 2(wilayah Indonesia), mengajak terdakwa untuk Melakukan Pelatihnan di daerahMoro Philipina.Atas ajakan tersebut kKemudian Terdakwa setuju untuk mengikutipelatinan tersebut bersama dengan ABU FATIH, sehingga akhirnya terdakwabertiga yaitu terdakwa, ABU FATIH, DUDUNG berangkat dari Solo ke Surabaya,sampai Surabaya terdakwa melanjutkan perjalanan ke pelabuhan NunukanKalimantan

Dari ke 4 (empat) titikkoordinat yang diambil tersebut, kemudian diplotingkan ke Peta Tata BatasHPT Tesso Nilo Blad 5 skala 1 : 25.000, sehingga diketahui lokasi itu beradadidalam Kawasan HPT Kelompok Tesso Nilo;Bahwa terdakwa dalam mengerjakan dan atau menggunakan, ataumenduduki kawasan HPT Kelompok Tesso Nilo tersebut, tanpa dilen i izinpelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan sun Wr dalamPasal 50 Ayat (3) huruf (a) jo Pasal 78 Ayat (2) UU, R :

Skala Bidang Tanah,tertanggal 12 April 2016 (Sesuai dengan asli) ; Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 129/SU.1./1980,Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual dengan MuhammadFikri Fathoni Bachelor Bussines Of Admnistrationsebagai Pembeli. Dengan Lampiran : FotokopiSurat Pernyataan TanahTanah Yang DipunyaiPemohon a.n. M. Fikri Fathoni BBA, tertanggal 19Juli 1980. Fotokopi Gambar Situasi Nomor 337/1980.Seluas 300 M?

(tiga ratus meter persegi), Skala Bidang Tanah,tertanggal 12 April 2016 (Sesuai dengan asli) ; Fotokopi Akta JualBeli Nomor 137/SU.1./1980,Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual dengan Tripoejosebagai Pembeli. Dengan Lampiran : FotokopiSurat Pernyataan TanahTanah Yang DipunyaiPemohon a.n. Tripoejo, tertanggal 19 Juli 1980.Fotokopi Gambar Situasi Nomor 338/1980. Seluas300 M?

(Dua ratus delapanpuluh delapan meter persegi), Skala Bidang Tanah,tertanggal 11 Mei 2016 (Sesuai dengan aslli) ; Fotokopi Akta JualBeli Nomor 150/SU.1./1980.Tertanggal 19 Juli 1980 antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual kepada MuhammadDaud sebagai Pembeli. DenganLampiran : Fotokopi Surat Pernyataan TanahTanahYang Dipunyai Pemohon a.n. Muhammad Daud,tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar SituasiNomor 341/1980. Seluas 300 M?

(Tiga ratusempat puluh satu meter persegi), Skala BidangTanah, tertanggal 2 Februari 1980 (Sesuai dengan asli) ;Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Untuk Jual BelliNomor 08 Tanggal 15 Februari 2018 antara,Ardiansyah Pratama Putra yang bertindakberdasarkan Surat Kuasa Sebagai Pihak Pertamadengan Ny. Ratna Juwita Nasution sebagai PihakKedua. Dibuat dihadapan Notaris Pejabat PembuatAkta Tanah (P.P.A.T) Kota Palembang Haji RioOstara, S.H., M.Kn.

(Lima ratusdelapan puluh dua meter persegi), Skala BidangTanah, tertanggal 8 Juni 2016 (Sesuai dengan asili) ;Fotokopi Akta JualBeli Nomor 135/SU.1./1980,Tanggal 19 Juli 1980, antara Mustofa HaribunBachelor of Art sebagai Penjual dengan Abdul RozakBachtum sebagai Pembeli. Dengan LampiranFotokopi Surat Pernyataan TanahTanah YangDipunyai Pemohon a.n. Abdul Rozak Bachtum,tertanggal 19 Juli 1980. Fotokopi Gambar SituasiNomor 366/1980. Seluas 582 M?

Selanjutnya angka 5 Pasal ini menerangkan bahwa yangdimaksud pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiskala tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaanperkebunan dapat dilihat dari angka 6 Pasal ini yang menerangkanbahwa perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunanwarga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menuruthukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelolausaha perkebunan dengan skala tertentu ;Bahwa mengenai adanya kewajiban untuk memiliki izin usaha bagipelaku usaha perkebunan telah dinyatakan secara tegas dalamketentuan Pasal 17 UndangUndang Perkebunan.

Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2018/PN Skyraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.B. Pemeriksaan fisik : Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

Melani, denganpemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas,tekanan darah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter airraksa, denyut nadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan :dua puluh dua kali per menit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang,ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nolkoma lima sentimeter.

Melani,dengan pemberitaan :Pemeriksaan umumKesadaran : baik dan menurut skala koma Glasgow : lima belas, tekanandarah : seratus enam puluh per delapan puluh milimeter air raksa, denyutnadi : sembilan puluh dua kali per menit, pernafasan : dua puluh dua kali permenit.Pemeriksaan fisik :Kepala dan wajah : luka robek di kepala sebelah kanan belakang, ukuranpanjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma limasentimeter.

sebagai berikut12aFhotocopy Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor : 743/KptsII/1996 tentangPemberian hak Pengusahaan Hutan tanaman Industri atas areal Hutan seluas + 299,975(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) Hektar diPropinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT.Arara Abadi, telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T1 ;Fhotocopy Peta Areal Kerja Hutan Tanaman Industri HPHTI PT.ARARA ABADIPropinsi Dati I Riau luas 299,975 Ha skala

Industri Pt.Arara Abadi (Unit Minas I) sepanjang 89.455,42 (Delapan puluh sembilan ribui empatratus lima puluh lima empat puluh dua perseratus ) meter di Propinsi Daerah Tingkat IRiau, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda T5 ; Fhotocopy Peta Penetapan Sebahagian Batas Sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri I PT.ARARA ABADI (Unit Minas I ) pada Kelompok Hutan MinasKabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi daerah tingkat I Riau Skala

hutan Tanaman IndustriPT.ARARA ABADI (Unit Melibur) sepanjang 55,925,50 (Lima puluh lima ribusembilan ratus dua puluh lima, lima puluh perseratus )meter Propinsi Daerah Tingkat IRiau, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnyadiberi tanda T7Fhotocopy Peta Hasil Penetapan batas sendiri Areal Kerja Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri I PT.ARARA ABADI (Unit Melibur) pada Kelompok Hutan SungaiMandau Kabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi Daerah Tingkat I Riau Skala

ARARA ABADI (Unit Minas I) padaKelompok Hutan Sungai Mandau Kabupaten Tingkat II Bengkalis Propinsi DaerahTingkat I Riau Skala I : 50.000, telah bermaterai cukup akan tetapi tidak dapatditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanda T10 ; Fhotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Pada Areal yang di gugat Perdata diPN.Dumai Nomor : 06/Pdt.G/2009/PN.DUM pada areal Konsesit HPHTI PT.ARARAABADI Area Duri Distrik Duri II Kec.Pinggir Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau,telah bermaterai cukup dan sesuai

ARARAABADI Distrik Duri II yang di Gugat dipengadilan Negeri Dumai Desa Tasik serai,Beringin dan Malibur Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Skala I : 50.000, telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T12 ; Fhotocopy Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemaanfaatan Hasil Hutan kayu pada HutanTanaman Industri dalam Hutan Tanaman Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2008s/d 2017 PT.ARARA ABADI Area Duri, Minas dan Siak Propinsi Riau, telah bermateraicukup dan sesuai

Nurdin, Kepala Dinas PU Kota Bontang tertanggal 24September 2009 dan pernyataan/pengakuannya bahwa untuk proyekproyek dengan skala prioritas tersebut dananya sudah ada. Dalam halini saksi mengatakan bahwa H.

Bahwa saksi Umar Tanatta, Ketua DPRD Kota Bontang Tahun20042009, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa Dewan pada Tahun 20062007 menyerap aspirasimasyarakat dalam bentuk usulan pembangunan dengan SkalaPrioritas; Bahwa Dewan menganggap penting usulan masyarakat denganSkala Prioritas tersebut dan diajukan dalam Rapat Pleno DPRDKota Bontang; Bahwa hasil Rapat Pleno pada dasarnya menyetujui usulanproyek dengan Skala Prioritas tersebut dan mengusulkannyakepada Walikota Bontang; Bahwa

Bahwa saksi berpendapat bahwa proyek Skala Prioritas tersebutsangat bermanfaat bagi masyarakat karena itu harus dibayaroleh Pemerintah apalagi sudah dimanfaatkan; Bahwa saksi meyakini bahwa proyek tersebut kalau tidak adaperintah tidak ada yang mau mengerjakan; Bahwa saksi juga meyakini pasti proyek Pemerintah yangdikerjakan oleh kotraktor;3.

Jember atas nama RAWUNG HARIEJOHANES, lelu melinat skala yang tertera dalam sertifikat tersebutkemudian disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya, maka diperolehbahwa batas timur tanah sertifikat hak milik tersebut adalah 12 (duabelas) meter kea rah timur ditarik dari dasar bangunan paling luar;Pihak Badan Pertanahan Nasional Jember kemudian melakukanpengukuran dengan cara menarik alat ukur dari dasar bangunan palingluar pada sebelah timur yaitu tembok, sampai sejauh 12 (dua belas)meter, ternyata

Jember atas nama RAWUNGHARIE JOHANES, lelu melihat skala yang tertera dalam sertifikattersebut kemudian disesuaikan dengan ukuran yang sebenarnya, makadiperoleh bahwa batas timur tanah sertifikat hak milik tersebut adalah 12(dua belas) meter kea rah timur ditarik dari dasar bangunan paling luar;ePihak Badan Pertanahan Nasional Jember kemudian melakukanpengukuran dengan cara menarik alat ukur dari dasar bangunan palingluar pada sebelah timur yaitu tembok, sampai sejauh 12 (dua belas)meter, ternyata

Setelah pihak Badan PertanahanNasional Jember kemudian melihat sertifikat tersebut, dari skala yang terteradalam sertifikat tersebut kemudian disesuaikan dengan ukuran yangsebenarnya maka diperoleh bahwa batas timur tanah sertifikat hak milik tersebutadalah sejauh 12 (dua belas) meter ditarik dari dasar bangunan paling luar.Setelah dilakukan pengukuran dengan cara menarik alat ukur dari dasarbangunan paling luar pada sebelah timur yaitu tembok, hingga sejauh 12 (duabelas) meter, ternyata letak tunggak

Foto copy Skala (denah/gambar) yang diberi tanda T2;Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkandengan aslinya di muka persidangan dan telah diberi materai secukupnya serta telahdilegalisir di depan pejabat yang berwenang, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sahmenurut hokum;Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana diuraikan di atas pihakTergugat, di persidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang bertanda T1 berupa fotocopy kwitansiKwitansi tertanggal 11 Mei 1983, yang pada intinya hanya menerangkan bahwaBaharuddin Kimang telah membeli pohon kelapa bersama dengan tempatnya dari Alwiyah,tidak dapat dijadikan dasar sebagai alas hak dasar kepemilikan tanah akan tetapi buktitersebut dapat dipergunakan untuk mendukung bukti lain sehingga bukti ini masih akandipersesuaikan pula dengan bukti lain yang mendukung;Menimbang, bahwa bukti bertanda T2 berupa fotocopy Skala

mempertimbangkan persesuaiannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T1 yang menjelaskan jikaBaharuddin Kimang telah membeli pohon kelapa bersama dengan tempatnya dari Alwiyahakan tetapi tidak menyebutkan dimana letak/lokasi tempat yang dibeli oleh Baharuddin35Kimang (tergugat) tersebut dan pada kenyataannya bukti T1 tersebut juga tidak didukungdengan alat bukti lainnya sehingga bukti ini tidak akan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T2 berupa fotocopy Skala

P4tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan akan tetapi berdasarkan pertimbangantersebut diatas memiliki persesuaian dan saling mendukung satu dengan lainnya sehinggaMajelis Hakim ikut mempertimbangkannya sebagaimana uraian diatas (Vide37yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1498 K/PDT/2006 kaidah hukumnya bahwafotocopy dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah selama itu didukung danmendukung alat bukti yang lain);Menimbang, bahwa terhadap bukti tergugat bertanda T2 berupa fotocopy Skala

Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yangdimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;b.

P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016, persyaratan teknissebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:a. izin lingkungan;b. proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh menteri, pejabatsetingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan usahaatau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 : 50.000 atau lebihbesar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalamHalaman 15 dari 39 halaman.

Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yangdimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;b. Citra satelit atau wahana lain liputan paling lama 2 (dua) tahunterakhir dengan resolusi minimal 15 (lima belas) meter dan hasilpenafsiran citra satelit oleh pihak yang mempunyai kompetensi dibidang penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hardcopyserta pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsirannya benar;.

Adapun dokumendokumen yang dilampirkan olehPemohon adalah sebagai berikut:a) Surat Direktur No. 18/PT.Kal/Ktg/XII/2016 tertanggal 9 Desember2016 (Asli dan ditandatangani oleh Direktur);b) Peta Permohonan Pelepasan sebagian Kawasan Hutan ProduksiTetap dan Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) seluas20.000 Ha dengan skala 1 : 50.000;c) Foto Citra Landsat dan Penafsiran Citra.

P.51/ Menlhk/Setjen/KUM. 1/6/2016, mengatur:(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1) huruf b, meliputi:a. izin lingkungan;b. proposal dan rencana teknis yang ditandatangani olehmenteri, pejabat setingkat menteri, gubernur,bupati/walikota, pimpinan badan usaha/badan hukumatau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 :50.000 atau lebih besar dengan informasi luas kawasanhutan yang dimohon dalam bentuk hardcopy dansoftcopy format shapefile dengan koordinat sistemgeografis

Batu Kota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002 Tetap dalam berkas perkara 6. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

BatuKota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002;Tetap dalam berkas perkara4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Februari 2017Nomor 720/Pid.B/2016/PN Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa ARIK WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu.2.

BatuKota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002Tetap dalam berkas perkaraMembebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah);Membaca berturutturut:1.Akte permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum masingmasing tertanggal 27 Februari 2017 atas putusan PengadilanNegeri Malang, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masingmasing pada tanggal 27Februari 2017 dan tanggal 28 Februari 2017;Memori banding

BatuKota Batu Skala : 1 : 5000 tanggal 15 April 2002Tetap dalam berkas perkara6. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam duatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (limaribu rupiah);Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 olehHalaman 22 dari 23 putusan Nomor 233/PID/2017/PT SBYkami H. Syamsul Bachri Bapatua, S.H.,M.H.

Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tam miskin, petani/peternak(pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usahaharianmingguan, maupun musiman. Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh Gabungan Kelompok Tani(Gapoktan) yang di dasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana UsahaAnggota (RUA).

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dill) Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan tersebut disetujui dan disahkansebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) melalui RapatAnggota dan ditandatangani oleh saudara ACHER LABETO selaku Ketua GapoktanNailaka.

Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 5.000.000,Pemasaran hasil pertanian skala 1 20.750.000,Mikro (bakulan, dll) Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 10.500.000,TOTAL 50.000.000, Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan tersebut disetujui dan disahkan sebagaidokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) melalui Rapat Anggota danditandatangani oleh Ketua Gapoktan (saudara ACHER LABETO).

RUB disusun berdasarkan RUA (Formulir 2a) oleh petani anggota yang didasarkanpada informasi hasil identifikasi pote nsi ekonomi yang dilakukan oleh PenyuluhPendamping meliputi usaha budidaya sektor pertanian pangan, holtikultura ,Peternmakan, Perkebunan dan Usaha Non Budidaya seperti usaha industri rumahtangga , pertanian , pemasaran skala kecil / bakulan dan usaha lain yang berbasispertanian ;3.

RUB disusun berdasarkan RUA (Formulir 2a) oleh petami anggota yang didasarkanpada informasi hasil identifikasi potensi ekonomi yang dilakukan oleh Penyuluh46Pendamping meliputi usaha budidaya disektor pertanian pangan holtikultura,peternakan, perkebunan, dan usaha non Budidaya seperti usaha indsutri rumah tanggapertanian pemasaran skala keci/bakulan dan usaha lain yang berbasis pertanian ;3.

Selain ituPenggugat adalah selaku pemilik merek dagang DAIRA yang telah memperolehhak patent dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan NomorPermohonan D002014030347 dan telah memperoleh Sertifikat Merek NomorPendaftaran IDM000538851 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.Bahwa kegiatan usaha air mineral tersebut mulai beroperasi dan berproduksipada tahun 2012 yang mempunyai kKemampuan produksi dengan skala

Bahwa dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun, skala perdagangan dan produksiair mineral PT. Anugerah Tridaya Mandiri semakin berkembang pesat, danmemiliki daya saing dengan merk dagang air mineral lainnya, sehingga sampaidengan diajukannya gugatan ini seluruh asset perusahaan mengalamipeningkatan, yaitu :a. Penambahan sumber daya manusia perusahaan.b. Penambahan 31 (tiga puluh satu) unit Kendaraan operasional perusahaan.c. Perluasan lahan pabrik.d. Penambahan 5 (lima) unit gudang penyimpanan.e.

Skala Tri Tunggal : Rp. 130.000.000,k. Duta Plasindo Perkasa :Rp. 163.395.210,. Primajaya Eratama : Rp. 983.850.000,m. Madu Jaya :Rp. 228.354.152,n. Ciplasindo Makmur Sejahtera :Rp. 282.240.000,o. Centra Inti Pratama :Rp. 79.200.000,Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 50/PDT/2021/PT PLGp. Kawan Lama : Rp. 3.283.280,Total : Rp.9.671.808.225.e Hutang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang terdiri dari:a.

Skala Tri Tunggal : Rp. 130.000.000,k. Duta Plasindo Perkasa :Rp. 163.395.210,. Primajaya Eratama : Rp. 983.850.000,m. Madu Jaya >Rp. 228.354.152,n. Ciplasindo Makmur Sejahtera Rp. 282.240.000,o. Centra Inti Pratama :Rp. 79.200.000,p. Kawan Lama : Rp. 3.283.280,Total : Rp.9.671.808.225e Hutang BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang terdiri dari:a.

dan Terdakwasudah mengetahuinya kalau kebun Terdakwa termasuk dalam kawasancagar alam dusun besar Reg.61 karena sebelumnya Terdakwa sudahdiberi tahu oleh pihak yang berwajib atau balai BKSDA tetapi Terdakwatetap saja tidak memperdulikannya karena Terdakwa bersikeras jikakebunnya tidak termasuk kawasan cagar alam dusun besar Reg.61karena Terdakwa merasa kebun tersebut sudah mempunyai suratsuratyang sah, padahal kebun tersebut berdasarkan peta tata bataskawasan cagar alam danau dusun besar Reg.61 Skala

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah) ; 000neeen nen ne nee e een nen nen n en neeneeneesHalaman 2Putusan No. 33/Pid.Sus/2017/PN.PngSetelah mendengar pembelaan atau pledooi tertulis dari Terdakwa yangpada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan penambangan dengan jjinyang belum lengkap namun usaha penambangan tersebut bukan dalam skala besarnamun secara tradisional, dan oleh karenanya Terdakwa mohon keringananhukuman dengan alasan Terdakwa

sendiri dan sebagian lagi milik orang lain yang dibeli materialnya oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta bahwa Terdakwapernah mengurus jjin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut namundemikian pada saat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebutTerdakwa belum mempunyai ijin untuk itu ; Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta dan pertimbangantersebut di atas, terlinat jelas bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatanpenambangan tanah urug dan sirtu dalam skala

rupiah) atau pula menurut TuntutanPidana/Requisitoir Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1Halaman 20Putusan No. 33/Pid.Sus/2017/PN.Png(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyardrupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, akan tetapi dengan memperhatikan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan sebagaimana diuraikandiatas, dan khusus terhadap derajat daripada kesalahan Terdakwa, yang manaTerdakwa melakukan usaha penambangan dalam skala

Dati II Lampung Barat (Blad 8) skala : 1 : 25.000 ( satubanding dua puluh ribu ) .

Dati II Lampung Barat (Blad 8) skala: 1 :25.000 ( satu banding dua puluh ribu ).

Dati IT Lampung Barat(Blad 8) skala : 1 : 25.000 ( satu banding dua puluh ribu ) sedangkan titik koordinat TKPlokasi kebun milik terdakwa AHYAR BIN SAFUAN didalam kawasan hutan TNBBSReg. 22 Berdasarkan titik koordinat adalah 48M 0433598 dan UTM 9379296. dan akibatperbuatan terdakwa didalam kawasan hutan TNBBS tersebut adalah manusia disekitarkawasan hutan TNBBS, tumbuhan dan satwa karena fungsi kawasan hutan TNBBSadalah sebagai pengatur tata air dan penghasilan oksigen untuk paruparu dunia bangsadan

sebagaimanaterdapat dalam halaman 48 putusan PTUN perkara ini khususnya tentang pokokpersengketaan alinea 2: Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansitindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah sesuaidengan perundangundangan, dengan pertimbangan bahwa tanah negara yangdimohonkan Tergugat II adalah tanah negara tidak bebas karena sebelumnyapernah diberikan hak sewa dan hak pakai atas nama Tergugat II Intervensi.Sehingga dengan demikian Tergugat II intervensi memiliki skala

Soedarsono Martodarsono lah yang mempunyai hakutama (skala orioritas) untuk memohon tanah Negara yang bersangkutanberdasarkan ketentuan Pasal 1963 Kitab UndangUndang Hukum Perdatadan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, danbukan Tergugat II Intervensi/ Yayasan Keluarga Partaningrat, mengingatYayasan Keluarga Partaningrat berikut pengurusnya sejak tahun 1953 sampaitahun 2010 tidak pernah menguasai, bertempat tinggal dan beraktifitas di atastanah tersebut.

Seharusnya Penggugat/PemohonKasasilah yang memiliki skala prioritas utama untuk diberikan hak atas tanah negarabebas tersebut dibanding Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factidalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Keputusan Tata Usaha

YosKresno Wardana pada Rumah Sakit Umum Imanuel Banjarnegara, denganhasil pemeriksaan: Fisik:Penderita datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Imanueldengan penurunan kesadaran skala 12 dari maksimal skala 15. KakuKuduk positif, tekanan darah 101/64 Nd 92 suhu 38 C, nafas 30, tidakditemukan luka di permukaan ubuh; Pemeriksaan penunjang:CT Scan : sumbatan di otak sebelah kanan atas;Rontgen : Pnemonia/Infeksi paruparu;Kesimpulan:Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 288/PID.SUS/2019/PT SMG.