denganposita perkara sebagai berikut :Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan TergugatNomor : KEP823/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal O5 Mei 2006 tentangpengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Pertambahan Nilai,yang Penggugat terima pada 10 Mei 2006.Keputusan TergugatBahwa Tergugat memutuskan untuk menolak seluruhnya permohonanpembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas STP Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Maret sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00026/107/03/057

Put. 09545/PP/M.1I/99/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP823/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 05 Mei 2006 dan Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Maret sampai dengan Desember 2003 Nomor00026/107/03/057/05 tanggal 26 April 2005, atas nama : PT.

persen) sebulanuntuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saatterutangnya pajak atau Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampaidengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.(4) Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, masingmasingdikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen)dari Dasar Pengenaan Pajak.Bahwa STP Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Maret sampai denganDesember 2003 No. 00026/107/03/057

Dengan demikian penerbitan STP PajakPertambahan Nilai masa pajak Maret sampai dengan Desember 2003 No.00026/107/03/057/05 tanggal 26 April 2005 telah sesuai dengan ketentuanPasal 14 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (4) Undangundang Nomor. 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor. 16 Tahun 2000.Hal. 10 dari 12 hal. Put.

PENETAPANNomor 0193/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadiliperkara permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada tingkat pertamatelah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :ILYAS bin SUEB umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan,tempat tinggal di Dusun Durmo RT:057 RW:012 Desa BanturKecamatan Bantur Kabupaten Malang, sebagai Pemohon I;danLASMI binti SANUSI umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu RumahTangga, tempat tinggal di Dusun Durmo RT:057 RW:012 DesaBantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, sebagai PemohonII;Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohontanggal 31 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Kabupaten Malang

Pada tanggal 24 Januari 1983, para Pemohon melangsungkan pernikahanmenurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun DurmoRT:057 RW:012 Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BanturKabupaten Malang.2.

Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumahkediaman bersama di alamat Dusun Durmo RT:057 RW:012 Desa BanturHalaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2019/PA.Kab.MlgKecamatan Bantur Kabupaten Malang selama kurang lebih 35 tahun dantelah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 oranganak bernama :a. NUTRIO, UMUR 33 TAHUNb. SUCIYANTI, UMUR 27 TAHUN;3.

Bank Pembangunan Daerah JawaTimur Tok, beralamat Kantor di Jalam Basuki Rachmad No.98104 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.057/079/DIR/HKM/SKA, tertanggal 21Agustus 2018 ;TERGUGAT II, datang menghadap Kuasanya yaitu : WIN HANDOYO. SH., MH.

Babat Buran (Pondok Benowo Indah RT 01/RW07Kel Babat Jerawat Kec Pakal Kota Surabaya) melalui SuratNo.057/1135/STM/SPV/SRT tanggal 2 Agustus 2018 perihal pemberitahuanpelaksana lelang adalah dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan ;Agar Majelis Hakim tidak terkecoh dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat jelaskan kembali bahwa sebagaimana jawaban Tergugat angka 9 huruf e diatas, Tergugat memberikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepadaPenggugat melalui surat No.057/1136/STM/SPV/SRT tanggal

02 Agustus 2018perihal pemberitahuan pelaksanaan lelang. dan kepada Halimah melalui suratNomor: 057/1137/STM/SPV/SRT tanggal O02 Agustus 2018 perihalHal. 17 Putusan No.737/Pdt.G/2018/PN.Sby12.pemberitahuan pelaksanaan lelang dimana kedua surat tersebut diterima olehHalimah sendiri.

Putra Putri No.File : 0384/MMI.SBY/PA/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017, bukti T.119 ;Fotocopy Surat Nomor: 057/834/STM/SPV/SRT tanggal 31 Mei 2018, buktiT.I20 ;Fotocopy Surat Nomor: S2176/WXN.

O/KNL.O 1/2018 tanggal 06 Juli 2018,bukti T.I21 ;Fotocopy Pengumuman Lelang Pertama berupa Selebaran tertanggal 12 Juli2018, bukti T.I22 ;Fotocopy Pengumuman kedua melalui Surat Kabar Harian Duta Masyarakattertanggal 27 Juli 2018, bukti T.I23 ;Fotocopy Surat Nomor : 057/1136/STM/SPV/SRT tanggal 02 Agustus 2018, buktiT.124 ;Fotocopy Surat Nomor : 057/1137/STM/SPV/SRT tanggal 02 Agustus 2018, buktiT.125 ;Fotocopy Surat Nomor: 057/1138/STM/SPV/SRT tanggal 02 Agustus 2018, buktiT.I26 ;Fotocopy Risalah

tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003967.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00441/KEB/WPJ.07/2018tanggal 20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2013 Nomor 00030/207/13/057

Putusan Nomor 1784/B/PK/Pjk/2020tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2013 Nomor: 00030/207/13/057/17 tanggal 20Februari 2017, atas nama : PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510 terkait sengketa a quo, adalahtelah sesual dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00441/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20Februari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2013 Nomor 00030/207/13/057

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 Juli 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan PengadilanPut.87613/PP/M.XIV.B/15/201 7, 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pajak NomortanggalMengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP4421/WPJ.07/2015 tanggal28 Desember 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor: 00007/206/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP4421/WPJ.07/2015 tanggal 28 Desember 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Nomor 00007/206/10/057/14 tanggal 24November 2014 Tahun Pajak 2010, atas nama PT Nafasindo,NPWP 01.307.663.3057.000, beralamat di JI.

Nomor 2022/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP4421/WPJ.07/2015 tanggal 28Desember 2015, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor:00007/206/10/057

tanggal 16 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003964.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019 , tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00433/KEB/WPJ.07/2018 tanggal20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor: 00027/207/13/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00433/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00027/207/13/057/17 tanggal 20 Februari2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, NPWP02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 3,JI.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00433/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor00027/207/13/057

CECE SURKANA sebagaiPenggugat dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan (PDAM)Kabupaten Bogor sebagai Tergugat dengan akta jual beli No. 057/kec. fCijeruk/1992;Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 209/Pat.G/2016./PN.

S. 1V, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 057/Kec.Cijeruk/1992;Bahwa, Bidang tanah di maksud pada pain 2 adalah merupakan ObjekPajak, sebagaimana dengan surat Pemberitahuan Pajak Terhutung PajakBumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor: 32. 03. 060. 011. 000 7149.7. atas nama: CECE SUKARNA Kp. Warung Menteng Bogor RT 05/02;Bahwa, bidang tanah di maksud (pada poin 2) adalah tanah Hak Miliksebagaimana dengan Akte Jual Beli (AJB) Nomor : 057/kec.

Cbi.Form02/SOP/06.3/201713pada tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama BOING BINNURHASAN, pada tanggal 12 Februari 1992 Balik nama kepada H.TJETJE SURKANA berdasarkan AKTE JUAL BELI NOMOR: 057/KEC.CIJERUK/1992.

TJETJE SURKANAberdasarkan AKTE JUAL BEL NOMOR: 057/KEC.

untuk membuat suratPernyataan bahwa tanah dengan nomor AJB 057/KEC.

Pajak Pajak Penghasilan (PPh) Karena Permohonan Wajib PajakNomor KEP105/WPJ.07/2015 tersebut jelas hanya ditujukankepada Penggugat sebagai jawaban atas Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan (PPh)Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 MasaPajak Maret 2013.

23 September 201310 Juni 2013 Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Pemberitahuan SPT PPh Pasal 25 Masa PajakDianggap Tidak Maret 2013 NomorDisampaikan Nomor: S 00136/106/13/057/13 3432/WPJ.07/KP.05/2013 28 Oktober 2013 ISurat No. 33C/CIIAT/X/2013 tentangPermohonan PenghapusanSanksi Administrasi (yangpertama)25 April 2014Keputusan No.

Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23September 2013 Masa Pajak Maret 2013 (Bukti PK11) yangPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.

Penolakan atas Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Tagihan Pajak Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal23 September 2013 Masa Pajak Maret 2013 (Bukti PK11) yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ; dan2.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penolakan atas Permohonan Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00136/106/13/057/13tanggal 23 September 2013 Masa Pajak Maret 2013 (Bukti PK11) yangPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sampaikan kepadaTermohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat); dan dipertahankannyajumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak Pajak PenghasilanNomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013

MakalotIndustrial Indonesia, NPWP. 01.882.760.0057.000 atas SKPKB PPh Pasal 21Tahun Pajak 2006 Nomor 00028/201/06/057/08 tanggal 27 Juni 2008perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusanTerbanding tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut:A. Pemenuhan Ketentuan Formal:1.

/08 tanggal 27 Juni 2008tersebut berserta bukti setoran 50% pajak terutang;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.30358/PP/M.III/10/2011 tanggal 6 April 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP762/PJ.07/2009 tanggal 16 September2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor 00028/201/06/057

satu keputusan Terbandingsebagaimana ditentukan Pasal 36 ayat (1), memuat alasanalasanbanding yang jelas dengan mencantumkan tanggal diterimanya SuratKeputusan Terbanding sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (2) UndangUndang Pengadilan Pajak, dilampiri dengan salinankeputusan yang dibanding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (3) UndangUndang Pengadilan Pajak, melampirkan BuktiPembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor00028/201/06/057

/08 tanggal 27 Juni 2008 berupa Surat SetoranPajak untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor00028/201/06/057/08 tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp130.000.000,00 yang diterima Bank Mandiri Persero tanggal 14Halaman 5 dari 17 halaman.

;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP762/PJ.07/2009 tanggal 16 September2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor 00028/201/06/057

1SALINANPENETAPANNomor:057/Pdt.P/2012/PA.KraBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dalam tingkat pertama dalampersidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan abhiwaris yang diajukan oleh : 22222 nnn nena nnn nn nn nn renee nnn nnn1. PEMOHON umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual rempahrempah,bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar . disebut sebagai PEMOHON I;2.

Selanjutnya Pemohon II dan Ill tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon I, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 27 Pebruari 2012 dan 23 Pebruari 2012, yang selanjutnya dalamperkara ini disebut "PARA PEMOHON 22222 n nn nnn nnn nnn nn nenBahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2012 yangdibuat oleh Pemohon untuk atas nama dirinya sendiri dan atas nama Pemohon Il danPemohon Ill selaku pemberi kuasa dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKaranganyar dengan nomor: 057

Foto copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 057/SPU/RO.GSB/VII/96KLLtanggal 22 Juli 1996;c. Foto copy Surat ljin Mendirikan Bangunan Nomor 503/1061/DTK.TBtanggal 14 April 1997;d. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 317/151/Lemahabang/1997 tanggal 7November 1997 dihadapan Herawati Anwar Effendi, S.H/PPAT diKabupaten Daerah TK.

Nomor 624 PK/Pdt/2016Jaminan : SHGB Nomor 3094/Cibatu atas nama GunawanSusilo;Pengakuan Hutang : Nomor 057/SPU/RO.RGB/VII/96KLL, tanggal 2271996;b. Nama Debitur : Gunawan Susilo;Nomor Account : 621000760400Saldo Pinjaman : Rp172.919.193,00Jaminan : Tidak ada data;Pengakuan Hutang: Tidak ada data;12.

Asli Akta Pengakuan Hutang Nomor Nomor 057/SPU/RO.RGB/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996;13.Bahwa terhadap kedua asli dokumen tersebut (SHGB Nomor 3094/Cibatudan Akta Pengakuan Hutang Nomor 057/SPU/RO.GSB/VII/96KLL, tanggal22 Juli 1996) terkait dengan kredit yang diterima oleh Tergugat untuk fasilitaskredit dengan Nomor Rekening 621000761200 dengan plafon sebesarRp47.218.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan belasseharusnya tetap berada pada Turut Tergugat namun teralinkan kepadaTergugat Il

Asli Akta Pengakuan Hutang Nomor 057/SPU/RO.GSB/VII/96KLL,tanggal 22 Juli 1996;Apabila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;.

Nomor 624 PK/Pdt/201614.15.Kembali sebagaimana Bukti Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996 (vide Bukti P2) juncto Keterangansaksi J. Chandra Kirana dan S.M.

Harahap, SH , sehingga terkesan perkara ini hanyalah suaturekayasa ;Bahwa pada tahun 1996, Pembantah telah membeli tanah tersebut dari AhliWaris Naseri bin Napirin selaku pemilik dan yang menguasai tanah tersebutdengan Akta Jual Beli 057/Jagakarsa/1996 seluas 1.169 M2 dengan alashak Sertifikat Hak Milik No. 573/Tanjung Barat ;Bahwa pada tanggal 19 April 1996 Syaiful Anwar telah menggugat KepalaKantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan No.

Namun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telahdibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 1086 /PDT/1999/PT.DKI jo putusan Mahkamah Agung No. 559 K/Pdt/2001tanggal 13 Oktober 2005 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungNo. 73 PK/Pdt/2009 tanggal 28 September 2009 yang dalam amarputusannya antara lain Mengabulkan gugatan Turut Terbanding semulaTurut Tergugat Dalam Konpensi/Turut Penggugat Dalam Rekonpensi untuksebagian dan telah membatalkan Akta Jual Beli No. 057

dengan adanya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agungtersebut diatas yang telah menolak gugatan Penggugat (K.M Syaiful Anwar)yang menuntut Sertifikat Hak Milik No. 573/Tanjung Barat sehinggaSertifikat Hak Milik No. 573/Tanjung Barat tersebut haruslah dinyatakansah menurut hukum dan segala produk hukum yang didasarkan padasertifikat tersebut, haruslah dinyatakan sah menurut hukum ;Bahwa tanah yang dibeli oleh Pembantah dari Ahli Waris naseri bin Napirinseluas 1.169 M2 sesuai Akta Jual Beli No. 057

Bahwa oleh karena Surat Jual Beli Mutlak tanggal 25 Juni 1962 telahdinyatakan cacat hukum dan atau batal demi hukum dan menyatakan AktaJual Beli No. 057/Jagakarsa/1996 tanggal 17 Juni 1996 adalah sah menuruthukum oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 017/Pdt.G/2001/PN.JKT.BAR yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht vanGewijsde) dan gugatan pembatalan Sertifikat No. 573/Tanjung Barattanggal 20 Oktober 1995 yang diajukan oleh Alm.

Bukti Pla: Akta Jual Beli No. 057/Jagakarsa/1996, (Ssesuai denganaslinya) ;2. Bukti Pib: Sertifikat No. 573 / Tanjung Barat atas nama Para AhliWaris Naseri bin Napirin, (copy dari copy) ;3. Bukti Pic: Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang / Surat SuratNo. Pol 379 / B/1/ 2007 / Res.Jaksel, (sesuai denganaslinya) ;4. Bukti P2a : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 055/G.TUN/1996/ PTUN.JKT, (Sesuai dengan aslinya) ;5. Bukti P2b : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.72 /B/1997/PT.

(dua ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan SHGBNomor 3094/Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi JawaBarat, terbit tanggal 19111996, Gambar Situasi Nomor 10821/1996 27051996tercatat atas nama Gunawan Susilo;2 Bahwa untuk pembayaran atas tanah dan bangunan a quo, pada tanggal 22 Juli1996, Tergugat I dalam Konvensi telah menandatangani Akta Pengakuan HutangNomor 057/SPU/RO.GSB/VII/96KLL dengan FT.

Nama Debitur Gunawan susilo;Nomor Account 621000761200;Saldo Pinjaman Rp47.218.000,00;Jaminan SHGB Nomor 3094/Cibatu atas namaGunawan Susilo;Pengakuan Hutang INomor 057/SPU/RO.RGB/VII/96KLL, tanggal2271996;b.

Foto copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 057/SPU/RO.G5B/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996;c.

Chandra Kirana dan S.M.Wawolumaja;14 Bahwa berdasarkan Alat bukti: Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ ROGSB/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996 (Vide bukti P2), diketahui fakta hukum sebagaiberikut:Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal 22 Juli 1996 (vide bukti P2) adalah surat pengakuan utanguntuk fasilitas kredit Nomor 621000761200 dengan jumlah hutangRp47.218.000,00 dan dokumen jaminan berupa SHGB Nomor 3094/Cibatu;Pada Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal

Dalam bukti P24, Lot I, 18 BBKU, Schedule I, List of HousingLoan Agreements, tertulis pada nomor 1400, 621000760400, GunawanSusilo, Lippo, 172.919.193.00, 091/SPU/ROKPO/XII/5 dan padanomor 1401, tertulis 621 000761200, Gunawan Susilo, Lippo,47.218.000.00, 057/SPU/ ROKPOA/II/6.

tanggal 03 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor:PUT096004.16/2012/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 12 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1989/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00099/207/12/057

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1989/WPJ.07/2015 tanggal 23 Juni2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Oktober 2012 Nomor 00099/207/12/057/14tanggal 2 April 2014, atas nama PT Kerry Sawit Indonesia,NPWP 01.071.733.8057.000, beralamat di Gedung MultivisionTower Lantai 15, JI.

Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/20192012 Nomor 00099/207/12/057/14 tanggal 2 April 2014, atas namaPemohon Banding, NPWP : 01.071.733.8057.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi Rp6.210.644,00; adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp2.627.438.566,00 yang merupakan PajakMasukan yang digunakan Untuk Unit/Kegiatan Perkebunan Kelapa SawitDalam

tanggal 20 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003843.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP006/76/KEB/WPJ.07/2018,tanggal 15 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2014 Nomor 00042/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00676/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2014 Nomor 00042/207/14/057/17, tanggal 16 Februari 2017, atasHalaman 3 dari 8 halaman.

:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00676/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 15 Februari2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014Nomor 00042/207/14/057

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon padaKantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi pihak KUA tersebutmenolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:KK.21.16.07/PW.01/057/2014, tanggal 24 Maret 2014, maka oleh karena ituPemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapatmemberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;8.

Surat1.Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan DuaPitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, NomorKk.21.16.07/PW.01/057/2014, tertanggal 24 Maret 2014 bermaterai cukupdan dinazzegel (bukti P.1);Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7314092810100027, tertanggal 26Februari 2014, atas nama La Palecceng, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang,bermaterai cukup dan dinazzegel

Pemohonkhawatir anaknya akan terjadi halhal yang tidak diinginkan;Menimbang, bahwa dalildalil permohonan Pemohon dipersidangan telahdidukung dengan alatalat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampaidengan P.3 dan seorang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka sidang.Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg buktibukti tersebut dapatdipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat PenolakanPernikahan Nomor : Kk.21.16.07/PW.01/057

tanggal 18 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT004236.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal15 Maret 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2014 Nomor: 00045/207/14/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15 Maret 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2014 Nomor 00045/207/14/057/17 tanggal 16Februari 2017, atas nama PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jalan Buncit Raya Nomor 22, Pejaten Barat, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12510, adalah telah

bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00679/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 15Maret 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor 00045/207/14/057

Putusan Nomor 308/B/PK/Pjk/2018 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77163/PP/M.1IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00008/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013 Masa

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00008/3807/06/057/13tanggal 18 Desember 2013 Masa Pajak Oktober 2006sebagaiman telah dibetulkan dengan Keputusan TerbandingNomor KEP00013/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015,atas nama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP817/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2006 Nomor00008/307/06/057

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 057/Pdt.G/2018/PA.Nph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp176000,00 ( seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT53684/PP/M.VIIIA/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor00184/207/10/057

Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2010 Nomor 00184/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atasnama PT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000,beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 15, JalanKuningan Mulia Blok 9B Guntur

Putusan Nomor 3517/B/PK/Pjk/2019Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Penijauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1764/WPJ.07/2013 tanggal 29 Agustus2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010Nomor 00184/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012, atas nama PemohonBanding, NPWP