Ditemukan 6749 data
232 — 205
Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Undangundang Nomor45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun 2008 jo. jo.
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
BAZARO NDRAHA, S.Pd, SD ALIAS AMA NITA
91 — 26
Bersama tim teknis, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasidan/atau pembangunan yang terdiri dari (1) gambar rencana/kerja, (2)rencana anggaran biaya, (3) rencana kerja dan syaratsyarat (4) jadwalpelaksanaan, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24Halaman 17 dari 226Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2019/PN MdnTahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor45/PRT/M/2007;b. melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan secaraswakelola;memilih dan menetapkan pekerja
88 — 21
Kode rekening nomor 1.17.1.01.01.16.20 untuk kegiatan fasilitaspartisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan budaya sebesarRp. 793.042.000, (tujuh ratus Sembilan puluh tiga juta empat puluh duaribu rupiah).Setelah ke 9 (Sembilan) usulan kegiatan untuk Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Bandung di Bidang Sejarah dan Kepurbakalaandisetujui dan disahkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor45 Tahun 2015 tanggal 4 November
114 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
SANUDI, warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Wanacala, RT.005/RW.003, KelurahanWanacala, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes;KUSNADI EMAD, warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Telaga Ranjeng Raya Nomor 21,RT.003/RW.005 Kelurahan Kaligangsa Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;ABDILLAH FIRDAUS MUTAHAR, warga NegaraIndonesia, bertempat tinggal di Jalan KH Sahid Nomor45 A Saripan JPR, RT.001/RW.005, Desa Saripan,Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;Halaman 39 dari 377 hal.
349 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agus Salim Nomor45, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal inimemberi kuasa kepada M. Rasyid Ridho, S.H., M.H., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Intercon Plaza, BlokE12, Taman Kebon Jeruk, Jalan Meruya llir, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2015;Hal. 2 dari 271 hal Put. Nomor 9 K/Pdt.SusKPPU/2016Turut Termohon Kasasi Ill dahulu Turut Termohon Keberatan III/Terlapor VIII;IV.PT.
208 — 62
Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Samuel Kaseh, S.Kom, beserta lampirannyaNomor :44/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 867 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor45/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Anita Penu, Amd, beserta lampirannya Nomor:45/SPPD/PKPRNT T/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs.
Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Samuel Kaseh, S.Kom, beserta lampirannyaNomor :44/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Drs.Satriadi, M.Si 867 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Anita Penu, Amd Nomor45/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 08 April 2013 yang di tanda Halaman 706 dari 744 Putusan Nomor : 47/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg tangani oleh Drs.
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. Ir. H. USMAN RIANSE, M.S.
224 — 154
Kdimemberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatandan anggaran.Sehingga berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara yang menjelaskan bahwa KPA bertanggung jawab secaraformal dan materiil kepada PA atas pelaksanaan Kegiatan yang beradadalam penguasaannya dan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah RINomor 45 Tahun 2013 yang menyatakan Tanggung jawab materiilsebagaimana dimaksud pada
127 — 58
Kepada Bank BNI atas nama SRIPURWANTI sebesar Rp.1.000.000.000, (satumilyar rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor45, saksi menerangkan bahwa Slip pengirimanuang melalui RTGS tersebut adalah buktiadanya pengiriman uang atau sebagai masuksebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)dari Bank BCA atas nama Sdr. KARTINIMULYADI kepada rekening An.
357 — 262
Kepada Bank BNI atas nama SRIPURWANTI sebesar Rp.1.000.000.000, (satumilyar rupiah) sebagaimana barang bukti Nomor45, saksi menerangkan bahwa Slip pengirimanuang melalui RTGS tersebut adalah buktiadanya pengiriman uang atau sebagai masuksebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)dari Bank BCA atas nama Sdr. KARTINIMULYADI kepada rekening An.
149 — 66
/Pid.SusTPK/2014/PN.KPG 8671 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Anita Penu, Amd Nomor45/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal08 April 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1(satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Anita Penu,Amd, beserta lampirannyaNomor :45/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang di tanda tanganioleh Drs. Satriadi, M.Si 8681 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Afliyani Foenay, AmdNomor 46/SPT/PKPRNTT/IV/2013tanggal 08 April 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.
Satriadi, M.Si 8671 (Satu) buah Surat PerintahTugas a.n Anita Penu, Amd Nomor45/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal08 April 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1(satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Anita Penu,Amd, beserta lampirannyaNomor :45/SPPD/PKPRNTT/I1V/2013, yang di tanda tanganioleh Drs. Satriadi, M.Si 868 1 (Satu) buah Surat PerintahTugas a.n Afliyani Foenay, AmdNomor 46/SPT/PKPRNTT/IV/2013tanggal 08 April 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.
Satriadi, M.Si 8671 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Anita Penu, Amd Nomor45/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal08 April 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1(satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Anita Penu,Amd, beserta lampirannyaNomor :45/SPPD/PKPRNTT/I1V/2013, yang di tanda tanganioleh Drs. Satriadi, M.Si 8681 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Afliyani Foenay, AmdNomor 46/SPT/PKPRNTT/IV/2013tanggal 08 April 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
310 — 161
Hal initerbukti bahwa saat ini Penggugat tidak memiliki tempatkedudukan Yayasan mengingat gugatan Pengugat terhadapTergugat V atas pembatalan Sertifikat HGB No.2102/Krangganatas nama Perkumpulan SIANG BOE pada Pengadilan Tata UsahaNegara telah tidak diterima (niet ontvantkelijke verklaard)berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor: 042/G/2014/PTUN.SMG, tertanggal 30 Oktober 2014 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor45/B/2015/PT.TUN.SBY, tertanggal 22 Mei
119 — 64
Satriadi, M.Si 8671 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Anita Penu, Amd Nomor45/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal08 April 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1(satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Anita Penu,Amd, beserta lampirannyaNomor :45/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang di tanda tanganioleh Drs. Satriadi, M.Si 8681 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Afliyani Foenay, AmdNomor 46/SPT/PKPRNTT/IV/2013tanggal 08 April 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.
Satriadi, M.Si 867 1 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Anita Penu, Amd Nomor45/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal08 April 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1(satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Anita Penu,Amd, beserta lampirannya Nomor :45/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang di tanda tanganioleh Drs. Satriadi, M.Si 8681 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Afliyani Foenay, AmdNomor 46/SPT/PKPRNTT/IV/2013tanggal 08 April 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.
96 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASRANLASAHARI, S.PD, namun tidak ditandatangani atasan langsung An.ARYANTO HAEBA, SH, M.Si dan bendahara pengeluaran An.SAHIUDIN, dengan lampiran berita cara pembayaran nomor45/PKWK/KPUKNW/027.433526/XII/2012, yang ditandatangani panitiapemilihan Kecamatan Wawotobi ketua An. ASRAN LASAHARI, S.PD,namun tidak ditandatangani oleh sekretaris KPU Kabupaten Konawekuasa pengguna anggaran An.
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
116 — 51
PP .Nomor :25 Tahun 1999 TentangKewenangan Pusat dan Daerah menyatakan kewenanganperijinan produksi dan hutan lindung di kabupaten yang tidaklintas daerah adalah Bupati,pusat hanya hutan konservasiPada Januari 2004 ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor45 Tahun 2004 yang merupakan tambahan Keputusah MenteriKehutanan Nomor: 151/Kptsll/2003 tanggal tanggal 02 Mei 2003yang di dalamnya disebutkan BKT adalah kegiatan administrasiyang dilakukan oleh Kadis yang apabila 30(tiga puluh) hari tidakdisahkan
Pada Januari 2004 ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor45 Tahun 2004 yang merupakan tambahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor: 151/KptslI/2003 tanggal tanggal 02 Mei 2003yang di dalamnya disebutkan BKT adalah kegiatan administrasi yangdilakukan oleh Kadis yang apabila 30 (tiga puluh) hari tidak disahkanditandatangani oleh Kadis maka sah dengan sendirinya, jadiberanggapan biarkan saja sampai dengan bulan Mei ,lebih darisebulan berarti BKT itu sah dengan sendirinya. Bahwa saksi Ir.
PTR13.2.13.3.13.4.Gubernur Provinsi Riau pada saat itu Saleh Djasit(sebelumterdakwa menjabat Gubernur Riau ),dan Gubernur Saleh Djasitmengatakan bahwa kalau memang itu salah ,biar Menhut ajayang menandatangani,karena menurut UU No.22 Tahun 1999 jo.PP .Nomor :25 Tahun 1999 Tentang Kewenangan Pusat danDaerah menyatakan kewenangan perijinan produksi dan hutanlindung di kabupaten yang tidak lintas daerah adalahBupati,pusat hanya hutan konservasiPada Januari 2004 ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor45
158 — 90
Pid.SusTPK/2017/PN Tte.50.51.52.53.54.55.56.57.58.oo.60.61.62.Foto Copy Surat Kejaksanaan Agung RI Nomor B1237/F/FD.1/06/2009 Penanganan Laporan Dugaan Tindak PidanaKorupsi pada proyek pemerintah masih pada tahap Pelelangan,tanggal 25 Juni 2009 diberi tanda T50;Foto Copy Peraturan Menteri Pekeraan Umum Nomor06/PRT/M/2008, tanggal 27 Juni 2008 diberi tanda T51;Foto Copy Peraturan Menteri Pekerjfaan Umum Nomor14/PRT/M/2007, tanggal 20 April 2007 diberi tanda T52;Foto Copy Peraturan Menteri Pekeraan Umum Nomor45
93 — 66
Satriadi, M.Si 8671 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Anita Penu, Amd Nomor45/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal08 April 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1(satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Anita Penu,Amd, beserta lampirannyaNomor :45/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang di tanda tanganioleh Drs. Satriadi, M.Si 8681 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Afliyani Foenay, AmdNomor 46/SPT/PKPRNTT/IV/2013tanggal 08 April 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.
Satriadi, M.Si 8671 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Anita Penu, Amd Nomor45/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal08 April 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1(satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Anita Penu,Amd, beserta lampirannya Nomor :45/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang di tanda tanganioleh Drs. Satriadi, M.Si 8681 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Afliyani Foenay, AmdNomor 46/SPT/PKPRNTT/IV/2013tanggal 08 April 2013 yang ditanda tangani oleh Drs.
Satriadi, M.Si 867 1 (satu) buah Surat PerintahTugas a.n Anita Penu, Amd Nomor45/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal08 April 2013 yang di tandatangani oleh Drs. Satriadi, M.Si 1(satu buah) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas a.n Anita Penu,Amd, beserta lampirannyaNomor :45/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang di tanda tanganioleh Drs.
227 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ill Angkatan dan Il Tahun 2016 Nomor45/PPTK.III. 1/IIl/Bandiklat Tanggal 04Mar16 Oleh CV. BintangTimur Jaya Dengan Nilai Rp 42.547.000,00 391. 1 (satu) bundel Dokumen pencairan pembayaran biayapengadaantanda pengenal peserta, panduan, STTPP dan bukukenangan diklat prajabatan CPNS golongan III angkatan dan IItahun 2016.
LINGGA NUARIE, SH., MH
Terdakwa:
HERI JAMARI
178 — 35
Jatim Grha Utama Tahun Anggaran2013, sebesar Rp. 26.100.000.000,00 (Dua puluh enam milyar seratus jutarupiah), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor45 Tahun 2013 tentang Tambahan Penyertaan Modal Kedelapan DariPemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Kepada PT.
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN
221 — 58
Belunkut berdasarkan Buktibukti: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor45/G/2015/PTUNMDN tanggal 10 Maret 2016; Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor37/G/2013/PTUNMDN tanggal 6 November 2013; Surat gugatan PT.
Belunkut (Penggugat) tanggal 23 April 2013dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 dalam PerkaraPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 37/G/2013/PTUNMDN; adanya Pengakuan Penggugat dalam Replik Penggugat tertanggal 02September 2015 pada halaman 22 dan 23 point 6.5 dan 6.8 dalamperkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor45/G/2015/PTUNMDN yang menyatakan terjadi adalah peralihansahamsaham dari managemen yang lama kepada managemen yangbaru dan Pengakuan Penggugat yang menyatakan setiap
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor45/G/2015/PTUNMDN tanggal 10 Maret 2016, yang menyatakan :Dalam Eksepsi:1) Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi2 ;Tergugat Il Intervensi3 dan Tergugat II Intervensi4 TentangPengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara Absolutuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Obyek Sengketa aquo,Dalam Pokok Sengketa :1) Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;2) Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam
186 — 53
Dokumen PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI)PENGURUS PROVINSI SUMATERA UTARA terdiridari:a. 3 (tiga) bundel Surat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)Pengurus Provinsi Sumatera Utara Nomor45/Um/SUT/XX/201 3tanggal 09 September 2013 perihal MohonPencairan Dana.b. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban dari Persatuan GuruRepublik Indonesia (PGRI) Pengurus Provinsi Sumatera Utaratanpa nomor dan tanggal.96.