Ditemukan 7054 data
Sunardi Rikardo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
Parwoto
279 — 215
Setor Konsumen(Fotocopy sesuai dengan asli);Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama RahelMulyanti No. 3275KM100820200014 tertanggal11 Agustus 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli);Fotocopy Kartu Keluarga Muchtar Manurung No.3275020108060051 (Fotocopy sesuai dengan asili);Fotocopy Surat Pernyataan Waris (Fotocopy sesuaileges);Fotocopy Akta Perkawinan No. 19/Nas/1988tanggal 23 Pebruari 1988 (Fotocopy sesuai denganasli);Fotocopy gambar umum peta lahan sertipikat tanahmilik Para Tergugat II Intervensi skala
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH.
Terdakwa:
A. BAMBANG EKO P, S.Sos
97 — 19
Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2018/PN SmrMahakam Ulu TA.2015 yang ditandatangani oleh Pj.Bupati Mahakam Ulu(MS.RUSLAN);Bahwa benar terdakwa menerangkan tugas Pokok Terdakwa sebagaiKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mahakam Ulu adalah : Memimpin dalam perumusan kebijakan organisasi danperencanaan skala oprioritas kegiatan, tata laksanaperkantoran, penyuSunan anggaran, perencanaan,kebijakan, pelaksanaan pembangunan di bidangpekerjaan umum, yang meliputi penataan ruang danbangunan, sumber daya air,
65 — 18
Kasus pekerjaan pembuatan Peta Topografy skala 1:1.000Kawasan perkotaan Barabai dan pemanfaatannya untuk pradesain Jalan Lingkar Barat Kota Barabai tahun 2011;4. Kasus pengadaan alat kesehatan laboratorium dan penunjanglayanan RSUD Cibabat tahun 2011;5.
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN DJAMHARI S
161 — 52
Terdakwa yang menyuruh Bendahara Desa untuk ikutmenandatangani dalam BKU tersebut;Bahwa Terdakwa memasukkan kegiatan kegiatan di dalam BKU (BukuKas Umum ) Dana Desa (DD) tahun 2016, padahal kegiatan tersebut tidakmasuk dalam usulan Musrembangdes karena menurut Terdakwa kegiatan kegiatan tersebut merupakan Skala perioritas di Desa Beno Harapan danTerdakwa memasukkan usulan / kegiatan tersebut tidak melaluimusyawarah;Bahwa Terdakwa menerangkan dalam mengelola dana ADD dan dana desa(DD) tahun 2016,
1.NIDYA EKA PUTRI, SH
2.MUHAMMAD ULINNUHA, S.H.
Terdakwa:
WAGINO
73 — 32
/d 2018, serta tugas/ tanggung jawab dan kewenangan saksi selakuKepala Desa adalah sebagai berikut :oN oOo fF oN FPMemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.Memegang kekuasaaan pengelolaan keuangan dan aset desa.Menetapkan peraturan desa.Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa.Membina kehidupan masyarakat desa.Membina ketentramana dan ketertiban masyarakat desa.Membina dan meningkatkan perekonimian desa sertamengintegrasikannya agar mencapai skala
117 — 81
Gustav Radbruch mengatakan hukum yang baik ketika memuatkepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakancita hukum (Rechtsidee) namun masingmasing nilai mempunyai tuntutansubstansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganyamempunyai potensi untuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketigatujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapikeadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari padakepastian hukum
129 — 21
yaitu melalui survey dari tim survey yang telah dibentukWalikota, kemudian tim survey pada sekitar bulan Januari 2009 mendatangisemua sekolah yaitu 112 SD/SDLB di Kota Probolinggo untuk memantau danmenilai kondisi sekolah yang bersangkutan, kemudian ada beberapa sekolahyang mengajukan proposal untuk mendapatkan DAK dan yang lainnyaberdasarkan hasil tim survey dan sekolah yang tidak mengajukan proposaltetapi ditengarahi mengalami kerusakan, selanjutnya hasil surveydimusyawarahkan untuk menentukan skala
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
3.ENDANG ANAKODA.SH
4.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
SAMUEL FERDINANDUS alias SEMI
129 — 24
Info Grafik APBNeg Negeri Haruku tahun 2018
- 1 (satu) lembar Info Grafik APBNeg Negeri Haruku tahun 2019
- 1 (satu) lembar daftar nama-nama penerima bantuan/ rincian penerimaan bantuan dana kelompok jibu-jibu total Rp. 12.000.000,-
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menerima bantuan bangunan rumah Alokasi Dana Desa Negeri Haruku Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) lembar Dokumentasi kerusakan barang negeri Haruku yang ada ditangan Sekretaris Negeri pada waktu gempa 6.8 skala
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
NI LUH PUTU ARIYANINGSIH
209 — 344
Kemudian RKP disusun dengan menyesuaikan skala prioritas dansumber dana yang akan kami dapat;d. Selanjutnya baru dimasukkan dalam Rancangan APBDes;e. Kemudian Tim RKP mengajukan ke BPD untuk mohon persetujuan;Selanjtunya kami menunggu jadwal Verifikasi dari DPMD KotaDenpasar;g.
Tidaksetiap usulan dimasukkan dalam APBDesa karena ada proses verifikasidan skala prioritas.
Terbanding/Terdakwa : SAMUEL FERDINANDUS alias SEMI
126 — 21
Info Grafik APBNeg Negeri Haruku tahun 2018
- 1 (satu) lembar Info Grafik APBNeg Negeri Haruku tahun 2019
- 1 (satu) lembar daftar nama-nama penerima bantuan/ rincian penerimaan bantuan dana kelompok jibu-jibu total Rp. 12.000.000,-
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menerima bantuan bangunan rumah Alokasi Dana Desa Negeri Haruku Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) lembar Dokumentasi kerusakan barang Negeri Haruku yang ada ditangan Sekretaris Negeri pada waktu gempa 6.8 skala
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
MUH. YASSIN KACO MUSTAFA.
149 — 39
Sedangkan untuk aspek dampak Majelis Hakim mempertimbangkan:perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala satuanwilayah di bawah kabupaten/kota, perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasilpekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpapertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan.
1.SINATA Alias HAJI ROSANDI Bin AMAQ ASAN
2.SARI Binti AMAQ ASAN
3.RAMINAH Bin AMAQ IMOK
4.RAMISAH Binti AMAQ IMOK
5.SULASIH Alias INAK SULA Binti AMAQ IMOK
6.JUMAKIYAH Binti AMAQ IMOK
7.SAHRI Bin AMAQ EBAK
Tergugat:
1.INAK SINARTA binti BIDARTA
2.JUMARSA Bin AMAK RIATA
3.SOAR Bin AMAK RIATA
4.NURSINAH binti AMAK MASIRAH
Turut Tergugat:
1.INAQ MARSA Binti AMAK TARSA
2.SABRI Bin EBAK
3.RIAMA. Binti, AMAQ ASAN
4.SAHAR Bin EBAK
5.MAHNI Bin EBAK
6.AMAK RATIMIN Bin AMAK BULING
7.NUR Bin AMAK SALIM
156 — 107
Gustav Radbruch mengatakan hukum yang baik ketika memuat kepastianhukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum(Rechtsidee) namun masingmasing nilai mempunyai tuntutan substansi yangberbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensiuntuk saling bertentangan dan dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itumaka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dankemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastianhukum
229 — 154
secara terang benderang adanya kealpaan dalam mengenaiKONSORSUIM, akan tetapi itu sudah dilemparkan kepada peserta lelang bahwadalam proyek ini tidak melaksanakan KONSORSIUM dengan alasan adapernyataan saksi ARBANSYAH yang tidak menghendaki dilaksanakannyaKONSORSIUM tersebut dan itu diperkuat dengan keterangan saksi TIO SUGENGSUJITO.55Oleh karena itu hasil dari anwjizing ( penjelasan ) maka semuanya tidak menyetujuidengan adanya KONSORSIUM tersebut, kalau menggunakan KONSORSIUMtersebut dalam proyek skala
Helmi saja;Bahwa yang mengajukan/menyerahkan proposal pengajuan peserta lelangProgram pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan milik didistamben kabupaten Tapin adalah Saksi bersama Hasbi;Bahwa yang menghadiri penjelasan lelang (aanwijszing) adalah Saksi;Bahwa pada saat penjelasan (aanwijzing), ada peserta lelang yang keberatandengan adanya syarat membentuk konsorsium bagi peserta lelang;Bahwa alasannya tidak setuju dengan konsorsium karena waktunya yang terlalusingkat dan pekerjaan ini skala
100 — 14
denganketentuan PNPMMandiri Perdesaan seperti UPK, kelompokpeminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya;Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPMMandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir dilakukanmengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulirHalaman 168 dari 1090, Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN Yykdengan ketentuan dasar antara lain bahwa pengelolaan danabergulir usaha skala
harus tetapmenggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai denganketentuan PNPMMandiri Perdesaan seperti UPK, kelompokpeminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dansebagainya; Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPMMandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5Pelestarian Kelembagaan : pengelolaan dana bergulir dilakukanmengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulirdengan ketentuan dasar antara lain bahwa pengelolaan danabergulir usaha skala
tetapmenggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai denganketentuan PNPMMandiri Perdesaan seperti UPK, kelompok peminjam(bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya; Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 PelestarianKelembagaan : pengelolaan dana bergulir dilakukan mengarah padapelestarian dan pengembangan dana bergulir dengan ketentuan dasarantara lain bahwa pengelolaan dana bergulir usaha skala
1.MUHAMMAD HERU YUSTIANTO, S.H.,M.H.
2.Nasrah Totoran
Terdakwa:
SUPRIANTO, S.T.
68 — 50
- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Akhir Tahun Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2018;
- 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP / 040 / ESDM, tanggal 11 April 2018 pekerjaan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju tahun anggaran 2018;
- 1 (satu) dokumen Feasibilty Study dan Ded Detail Engineering Design lokasi PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan
ELIKSANDER SIAGIA, SH
Terdakwa:
SAPIRIN alias UJANG TUKUL bin SU.IR
83 — 44
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kepala Desa berwenang:a.b.Gmemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan danAset Desa;menetapkan Peraturan Desa;menetapkan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa;membina kehidupan masyarakat Desa;membina ketenteraman dan ketertiban masyarakatDesa;. membina dan meningkatkan perekonomian Desaserta mengintegrasikannya agar mencapaiperekonomian skala produktif untuk
MUSLIMIN, SH
Terdakwa:
SUNARSO
111 — 33
Meningkatnya kesejateraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak(pemilik dan penggarap) skala kecil, buruh tani;d.
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ANAWAWIK Alias AWI Bin ARPAH
89 — 14
Desa.Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud, Kepala Desa berwenang:* memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;* mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;* memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;* menetapkan Peraturan Desa;* menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;* membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta* mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
649 — 2498
SOEKANDI bin BAIE Diukur BerdasarkanKeputusan Gubernur KDKI Jakarta Raya No.1347/A/1347/A/k/DKD/7i DariLettere718 Dan No. 2964/A/k/DKD/73Skala 1 : 1.000 Terletak di JalanLaksamana Yos Sudarso Luas36.017 M2 dikeluarkan olehKepala SukuDinas Tata Kota Jakarta Utara, diberi tanda T.I 38 ;Copy dari Fotocopy Gambar Situasi Skala 1 : 1.000,atas nama HENDRIK,No.
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
160 — 112
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3Undangundang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah menimbulkankerugian negara dalam kategori ringan;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tingkat kesalahantermasuk kategori aspek kesalahan sedang: Terdakwa memiliki peranyang signifikan terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendirimaupun bersamasama;Menimbang, bahwa dampak perbuatan Terdakwa kategori Aspekdampak rendah: perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian ataudampak dalam skala