Ditemukan 7054 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sakala siala skplb salah suara suala sikala saala
Penelusuran terkait : Melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki ijin usaha perkebunan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 20-04-2017 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 05-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 209/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
649 — 2498
  • SOEKANDI bin BAIE Diukur BerdasarkanKeputusan Gubernur KDKI Jakarta Raya No.1347/A/1347/A/k/DKD/7i DariLettere718 Dan No. 2964/A/k/DKD/73Skala 1 : 1.000 Terletak di JalanLaksamana Yos Sudarso Luas36.017 M2 dikeluarkan olehKepala SukuDinas Tata Kota Jakarta Utara, diberi tanda T.I 38 ;Copy dari Fotocopy Gambar Situasi Skala 1 : 1.000,atas nama HENDRIK,No.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 116/Pid.B/2021/PN Tbh
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
ANAWAWIK Alias AWI Bin ARPAH
89 — 14
  • Desa.Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud, Kepala Desa berwenang:* memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;* mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;* memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;* menetapkan Peraturan Desa;* menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;* membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta* mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MUSLIMIN, SH
Terdakwa:
SUNARSO
111 — 33
  • Meningkatnya kesejateraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak(pemilik dan penggarap) skala kecil, buruh tani;d.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 26-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
313 — 111
  • SMI meskipun yangmembuat adalah Dinas Bina Marga, tetapi yang menandatanganinya adalah BupatiLampung Tengah;Bahwa yang mendapat skala prioritas ialah pekerjaan pembangunan jalanatau jembatan yang sifatnya krusial seperti halnya jalan utama;Bahwa yang berangkat melakukan kunjungan ke PT.
    SMI menyarankan agar lebih fokus pada jalanjalanutama yang menjadi skala prioritas;Bahwa selain itu, hal lain yang dinilai masih belum memenuhi standar yaituberkaitan dengan masalah studi kelayakan, sehingga atas adanya beberapakekurangan tersebut maka pihak Pemkab Lampung Tengah meminta kepada SMIuntuk membantu dalam hal studi kelayakan melalui konsultan agar hasilnya dapatmemenuhi standar yang ditentukan PT SMI;Bahwa pada sekitar bulan Juni (bulan puasa) pihak PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1743 K/Pid/2015
Tanggal 16 Februari 2016 —
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkara korupsi merupakan suatu extra ordinary crimes yang sangatmengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat danNegaradalam skala besar dan sangat sulit pembuktiannya, olehkarena itu penanganannya harus juga dilakukan dengan pola extraordinary;b. Bahwa delik Korupsi merupakan kejahatan struktural inilah yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir, yang meliputi sistem, organisasi dan struktur yangbaik;c.
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 118/Pid.B/2021/PN Tbh
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
M. JASMIR TAMRIN Bin TAMRIN
107 — 24
  • Desa.Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud, Kepala Desa berwenang:* memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;* mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;* memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;* menetapkan Peraturan Desa;* menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;* membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta* mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Umum Penipuan
Register : 06-08-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Pbm
Tanggal 30 Oktober 2014 — BURRA MUZEBA bin IRWAN YUNADA
119 — 70
  • Direkturnya saksi hanya membantu dansaksi tawarkan sebagai suaminya sdr Ria Arianti;Bahwa lewat facebook saksi informasikan tentang bisnis parquettersebut;Bahwa setelah ada yang mau investasi di facebook kemudian saksiinformasikan nomor hand phone saksi dan sdri Ria Arianti;Bahwa lewat account facebook milik saksi buat status GUNAKANLAHUANG YANG BERLEBIH ATAU MENGANGGUR, BUKAN UANGUNTUK BEROBAT ATAU KEPERLUAN MENDADAK, KESEMPATANLANGKAH*;Bahwa ada orang yang SMS dan BBM, ada yang menanggapi tapidalam skala
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tbh
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
Bolar Bin Halok
88 — 7
  • sebagaimanadimaksud, Kepala Desa berwenang:* memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;* memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;* menetapkan Peraturan Desa;* menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;* membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertaHalaman 149 dari 167 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tbh* mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus HAM
Register : 08-09-2003 — Putus : 03-08-2004 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/PID.HAM/AD.HOC/2003/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Agustus 2004 — Terdakwa Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) PRANOWO
2215 — 3666
  • Dengan kata lain, apabilaterjadi penganiayaan sebagai akibat dari pengerahan kekuatanatau suatu operasi terhadap penduduke yang dimaksud dengan serangan terhadap penduduk sipildiartikan sebagai serangan terhadap kelompok penduduk sipiltertentu. yang mempunyai keyakinan politik atau ideologitertentu; e Yang dimaksud dengan meluas pada peristiwa yangdidakwakan adalah terjadi penganiayaan secara besarbesaran,dilakukan berulangulang, dalam skala yang besar, yangdilakukan secara kolektif dengan akibat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 14-04-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 211/Pid.B/2015/PN.SBY
Tanggal 14 April 2015 — SARINO Alias A SUN
37 — 11
  • dijadikan jaminan adalah Bilyet Giro dan Cek tagihan terdakwa terhadap paracostumernya,dan secara gamblang dalam persidangan para saksitersebut telah menerangkan bahwatidak akan bersedia memenuhi permintaan tolong terdakwa meskipun terdapat janji keuntungansebesar 3 % perbulan apabila Bilyet Giro dan Cek tersebut adalah Bilyet Giro dan Cek milikterdakwa sebab para saksi telah memiliki pemahaman tentang keterbatasan kemampuan finansilterdakwa,sebab para saksi telah lama mengenal terdakwa dan mengetahui skala
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 07-09-2023 — Putus : 25-01-2024 — Upload : 30-01-2024
Putusan PN MAMUJU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam
Tanggal 25 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD HERU YUSTIANTO, S.H.,M.H.
2.Nasrah Totoran
Terdakwa:
Ir. PATRIK GALAMPO, M.Ap.
83 — 59
  • 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Akhir Tahun Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2018;
  • 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP / 040 / ESDM, tanggal 11 April 2018 pekerjaan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018;
  • 1 (satu) dokumen Feasibilty Study dan Ded Detail Engineering Design lokasi PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan
Pengadilan PN TEMBILAHAN Pidana Umum
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 115/Pid.B/2021/PN Tbh
Tanggal 22 Juni 2021 — Penuntut Umum:
M. ALFRYANDI HAKIM, SH
Terdakwa:
TAMRIN Bin MANGGONG
92 — 56
  • sebagaimanadimaksud, Kepala Desa berwenang:* memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;menetapkan Peraturan Desa;Halaman 150 dari 168 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Tbh menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;* membina dan meningkatkan perekonomian Desa sertamengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-04-2013 — Putus : 02-08-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg
Tanggal 2 Agustus 2013 — BASRI DT. RAJO NAN SATI
70 — 11
  • Sosial;f Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.Pasal 9 ayat (3) berbunyi : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wayjibdilengkapi dengan KK/KP/PKP2B/ SIPD/Perizinan/Perjanjian lainnya yang telahditerbitkan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yangtidak wajib memiliki perizinan/perjanjian.Pasal 9 ayat 4 berbunyi : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapidengan :Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasiskala 1 : 50.000 atau skala
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-01-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 23 Maret 2016 — Pidana Korupsi - IRENIUS ADII - SETIADY JUSUF
94 — 34
  • Terbarukan di Ditjen Energi Baru, Energi Terbarukan danKonservasi Energi (EBTKE) Tugas dan tanggungjawab antara lainmengevaluasi kelengkapan dokumen proposal permohonan dari pemerintahdaerah (kabupaten / kota) di seluruh Indonesia terkait pembangunaninfrastruktur Energi Baru Terbarukan yang dianggarkan dalam APBN dibawahDirektorat Aneka EBT Ditjen EBTKE, dan mengevaluasi kelengkapandokumen proposal permohonan dari pemerintah propinsi di seluruh Indonesiaterkait Dana Alokasi Khusus (DAK) energi skala
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 666/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 September 2020 —
417 — 935
  • Direktur Wholesale Banking (WB)sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank Permata dan WholesaleBanking Director Job Description;Bahwa peran Wholesale Banking dalam organisasi Bank Permata adalahmenjadi mitra utama bagi nasabah nasabah terpilih untuk memenuhikebutuhan mereka akan layanan perbankan korporasi, institusi dan komersialmelalui penawaran produkproduk Transaction Banking dan Treasury/GlobalMarkets, serta secara selektif berpartisipasi dalam pinjaman sindikasi padaberagam proyek nasabah skala
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3125 — 2114
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Adanya skala prioritas sanksi demikian akanmemberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan hal tersebut akan lebih Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Ki fitusi RepublikJl.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP
Tanggal 3 Mei 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : IMAM RAMDHONI, S.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. Frans W. W. Fymbay, MM Alias Drs. Wim Fymbay, MM Diwakili Oleh : Dr. SUWITO, S.H.,M.H
246 — 91
  • Bahwa Dampak dari perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori Rendah,karena dampak atau kerugian yang diakibatkan tindak pidana korupsi yangdilakukan Terdakwa dalam skala Kabupaten.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 29-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 394/Pid.B/2013/PN.BKL
Tanggal 25 Maret 2014 — EKO LAKSONO RUDITO, S.Si Bin SUPRIANTO;
189 — 85
  • Melakukan pengukuran lebar dan panjang tanah dengan menggunakan alat meteran, danmencocok gambar sertifikat dengan mistar skala yang ada.f. Mengecek kiri kanan, belakang untuk memastikan objek jaminan.g. Mencari data pembandingan harga disekitar harga disekitar lokasih. Membuat laporan Per Tanggungjawaban (LPJ)i. Mengirim laporan Per Tanggungjawaban (LPJ) ke Manager Regional Medan dengan melaluisistem on line.51j.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 08-08-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
MUSLIMIN, SH
Terdakwa:
KUNARDI, S.Sos
113 — 37
  • Meningkatnya kesejateraan rumah tangga tani miskin,petani/peternak (pemilik dan penggarap) skala kecil, buruh tani;d.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 24-12-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 23/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 24 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMAD INDRA, SH
Terbanding/Terdakwa : UNUNG, S.Pd., M.M Bin SIMBUN
143 — 70
  • menunjukkan peran terdakwa yang merupakan orang yang memilikiperan yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dansebagai penganjur atau menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsitermasuk aspek kesalahan tinggi sebagaimana Pasal 8 huruf a PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang PedomanPemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi; Bahwa terkait Aspek Dampak, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampakatau kerugian dalam skala