Ditemukan 7225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor35 nomor85 nomor nomor29 nomor12 nomor01 nomor11 nomor.c nomor20 nomor41
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 13/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 23 April 2015 — KARTONO SH
121 — 49
  • 23 sebesar Rp. 56.561.871,Asli Surat Penawaran Notaris Kartono nomor 247/KTN/NOT/XI/2007 tanggal30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo CAsli Surat Penawaran Notaris Yuttie Botoh, SH sesuai Surat Penawaran Nomor21/X1/YB/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan SertifikatDepo C.919293949596979899Asli Surat Penawaran Notaris Selam Bastomi, SH, M.Kn sesuai Surat PenawaranNomor 29/NOTSB/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang BiayaPengurusan Sertifikat Depo C.Asli Surat
    tanggal 7Desember 2007 Pekerjaan Pembuatan Akta Adendum Perjanjian Jual Beli DepoC Cakung.Asli Surat Perintah Membayar Bank tgl 28/12/2007.Asli Bukti transfer dari Rekening Perum PPD pada Bank Mandiri No.0060000345086 tanggal 27/12/2006 sebesar Rp. 754.158.280, dan dipotongPPH psl 23 sebesar Rp. 56.561.871,Asli Surat Penawaran Notaris Kartono nomor 247/KTN/NOT/XI/2007 tanggal30 Nopember 2007 tentang Biaya Pengurusan Sertifikat Depo CAsli Surat Penawaran Notaris Yuttie Botoh, SH sesuai Surat Penawaran Nomor21
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2014 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 7 April 2015 — - CANDRIAWAN SITEPU
44 — 13
  • sendiri atau orang lain atau suatu koorporasidihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatukoorporasi telah memperoleh sebesar uang atau harta benda dengan secaramelawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalampersidangan, berdasarkan keterangan saksi, ahli, alat bukti dan keteranganTerdakwa diterangkan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran denganmerekayasa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 10 Juni 2016 — Drs. RUSLI SIBUA, M.Si VS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA (KPK-RI)
338 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan lain sebagainya;Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilanjuga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapanTersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21/PUUXII/2014 sebagai berikut:Mengadili,Menyatakan:Hal. 4 dari 129 hal. Put. No. 32 PK/PID.SUS/20161. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:1.1. dst1.2. dst1.3.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 25-03-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Plk
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
ADJI ASMAN SAMUDIN
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Negara R.I.
2.Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Kalimantan Tengah
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya
4.Kepala Kantor BEA dan CUKAI Kota Palangkla Raya
145 — 40
  • KPPBC TMP C Pulang Pisau selaku Tergugat IVKonvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pengguna Barang dalamrangka pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara diLingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam BabIl huruf A angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor21/KMK.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan DanPemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan KementerianKeuangan.6.4.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 443/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DEDI IRAWAN, SH.,M.Kn.,MH
Terdakwa:
ZUL AKMAL SYAFEI
314 — 218
  • Maskara BriliatBayuzada (MBBZ).n Perbuatan terdakwaZUL AKMAL SYAFElsebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.AtauKEDUAwonn Bahwa ia terdakwa ZUL AKMAL SYAFEl baik bertindak sendiri sendirimaupun bersamasama dengan saksi HERLINA ISKANDAR (dalam berkasterpisah/splitzing), pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan pertama,Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
Pengadilan PN SINGKEL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN SINGKEL Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Skl
Tanggal 5 Desember 2018 — - T.Zachlul Fuad - Cut Linda Yusnila - Cut Rita Yulizani - H.Songgak Pardosi - Abdurrahman - Anasri Sambo - Kepala Kantor Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kota Subulussalam
193 — 46
  • ILI 21;22.Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor21/Pdt/2016/PTBNA tanggal 21 Maret 2016, diberi tanda bukti T. ILI 22;23. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.l Nomor 3027/K/Pdt/2016tanggal 26 November 2017, diberi tanda bukti T. LI, III 23;Menimbang, bahwa fotocopy buktibukti surat tersebut diatas, telahdicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan telah dilegalisir serta diberimaterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalamperkara a quo, kecuali bukti T.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
120 — 77
  • (fotokopi sesuai website);Putusan PTUN Samarinda Nomor21/G/2018/PTUNSMD, tanggal 5 Oktober 2018,antara Ir. Knhotaman melawan Bupati Nunukan.(fotokopi sesuai website);Putusan PTUN Banda Aceh Nomor13/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 16 Agustus2018, antara Drs. Tio Achriyat melawan BupatiAceh Selatan. (fotokopi sesuai website);Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor: 022/RILIS/BKN/IX/2018 tanggal 13 September2018 tentang Jumlah PNS Terpidana KorupsiYang Belum Diberhentikan Sejumlah 1.917Orang PNS.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 14-08-2018 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 448/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
MIRLANNI SANTOSO
Tergugat:
1.PT. Bank Bumi Arta, Tbk.
2.PT. Balai Lelang Surya
3.PT. Metro Mas Mandiri
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
236 — 311
  • dan memberikan laporan setiap transaksiperbankan termasuk juga perkreditan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada para Debiturnya, maka terhadap kredit yang macet/nonperforming loan harus ditindak lanjuti oleh TERGUGAT I, apabila tidakditindak lanjuti oleh TERGUGAT akan berdampak tersendiri bagiTERGUAT yang memungkinkan akan dikenakan sanksi oleh OtoritasJasa Keuangan (OJK); (vide undangundang Nomor 10 Tahun 1998Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 TentangPerbankan Jo undangundang Nomor21
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 24-04-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 837/Pid.B/2019/PN Tng
Tanggal 15 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SISWANTO, SH
Terdakwa:
BAMBANG SUTRIYATNO bin alm BUANG SUHARDI
213 — 37
  • Surat011412080802083378.SKPD ( Surat011412080802083379.SKPD ( Surat011412080802083377.SKPD ( Surat011412080802083380.SKPD ( Surat011412080802083379.SKPD ( Surat011412080802083391.SKPD ( Surat011412080802083390.SKPD ( Surat011412080802083398.SKPD ( Surat011412080802083397.SKPD ( Surat011412080802083380.SKPD ( Surat011412080802083378.SKPD ( Surat011412080802083379.SKPD ( Surat011412080802083377.SKPD ( Surat8) Nomor9) Nomor10) Nomor11) Nomor12) Nomor13) Nomor14) Nomor15) Nomor16) Nomor17) Nomor18) Nomor19) Nomor20) Nomor21
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 5 April 2018 — A. RAZAK ARILAHA, SH
134 — 61
  • dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan penyalahgunaanPengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor (BBNKB) pada Kantor Samsat Kabupaten Halmahera Tengah Tahun2014; Bahwa Jabatan saya pada UPTD Samsat Halmahera Tengah di Tahun 2014adalah sebagai Bendahara Penerima ; Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan saya sebagai Bendahara Penerimapada UPTD Samsat Halmahera Tengah adalah Keputusan Kepala DinasPendapatan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor21
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-05-2011 — Upload : 01-07-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 21/PID/2011/PT.BTN
Tanggal 23 Mei 2011 — Drs. ARIFIN PARDEDE. M.Pd
71 — 47
  • MH. masing masingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Februari 2011 Nomor21/Pen.Pid/2011/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh MHakimhakim Anggota, dan AIF SAIFUDAULLAH,SH.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 44/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — SYAMSUDIN BABA
68 — 74
  • TTS Survey Investigasi dan Desain (SID)Perluasan Sawah 10Salinan Peratuaran Mentri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan SosialPada Kementrian Negara/Lembaga 11Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor21 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 12Foto Copy Foto Copy Keputusan Pejabat PembuatKomitmen Program Penyediaan dan PengembanganPrasaraana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian daPerkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan KabupatenTimor Tengah Selatan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-12-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 188/PDT.SUS.PHI/2014/PN BDG
Tanggal 30 Juni 2015 — ABDURROHIM AHSAN; AGUNG MAULANA; AGUNG PUJI ; RAHAYU; AGUS RAMDANI,; AHMAD BUKHORI, DKK; LAWAN; PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY
111 — 294
  • berbeda apakah itu boleh atau tidak tidakboleh karena yang di Bipartit yang wajib beda masalahnya haruskembali lagi Bipartit Para pihak ;Bahwa pekerja yang PKWT nya sudah habis misalnya PKWT nyahabis tanggal 25 April kemudian dimintakan 22 Mei apakah itu masihbisa di sebut perselisinan hubugan industrial tidak, kalau sudahberakhir PKWT nya tidak ada lagi hubungan kerja jadi dia bukankaryawan perusahaan itu lagi jadi jelas tidak bisa Bipartit lagi ;Bahwa didalam UndangUndang Nomor 2 dan UndangUndang Nomor21
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 08-01-2016 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 02/Pid/Prap/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 16 Februari 2016 — Kamaluddin Harahap, Tempat / tanggal lahir Padang Sidempuan, 28 Februari 1968, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, bertempat tinggal di Jalan Tengkul No. 130 Mendan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. Sa'i Rangkuti, S.H., M.H., M. Iqbal Rangkuti, S.H., Roni Chandra, S.H., dan Ricard Sibarani, S.H., masing-masing Para Advokat & Penasehat Hukum, yang berkantor di Apartement Brawijaya Suite 1102 Jalan Brawijaya XII No. 1 Kebayoran Baru Telp: (021) 722 6406 Jakarta Selatan – Indonesia, bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
155 — 86
  • BuktiP1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 (fotocopy darifotocopy print out);2. BuktiP2 : Putusan Praperadilan dalam Perkara Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 16 Februari 2015 (fotocopydari fotocopy print out);3. BuktiP3 : Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 36/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 26 Mei 2015 (fotocopy darifotocopy print out);4. BuktiP4 : Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor : 6/7/Pid.Prap/2015/PN.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
342 — 190
  • Pasal 32 PKB 20172019Pengobatan/Perawatan Kesehatan;72 Bukti: T 55 : Fotokopi dari fotokopi Interoffice Memorandum PTFIditujukan kepada semua pekerja perihal:KaryawanPratama PTFI Akan Menerima Hadiah PenghargaanManagement ,tertanggal 20 Oktober 2017;73 Bukti: T 57 : Fotokopi dari fotokopi BAB IX PKB 20172019PenutupPasal 46:Ketentuan Penutup;74 Bukti: T57.A =: Fotokopi dari fotokopi Penjelasa pasal 46 PKB 20172019 ayat (2);75 Bukti: T57.B =: Fotokopi dari fotokopi PHI 2017 2019 Pasal 1 daftaristilan nomor21
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 28-05-2018 — Putus : 10-08-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN SBY
Tanggal 10 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FITROH ROHCAHYANTO
Terdakwa:
MOCH. ANTON
395 — 135
  • emasPEMERINTAH KOTA MALANG 551 (Satu) Bundel Buku Berwarna Putih bertuliskan Walikota Malang, Nota KeuanganRancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2015, Malang, 8 Juli 2015. 561 (Satu) Bundel Buku Berwarna Biru Bertuliskan Pemerintah Daerah Kota Malang,Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Kota Malang Tahun 2015, Tahun 2014. 571 (Satu) Bundel Buku Berwarna Hijau Bertuliskan Perarturan Walikota MalangNomor 34 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor21
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 13-04-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
PROF. DR. MARTHEN ARIE, S.H., M.H.
Tergugat:
Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM)
Intervensi:
Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Ak., CA
343 — 173
  • Gereja Toraja Nomor21/KEP/SSAXIV/ GT/VII/2016tentang Personalia BadanPekerja Sinode Gereja TorajaPeriode 20162021 Tanggal 18Juli 2016Dibentuk berdasarkanKeputusan Sidang SinodeAM XXIV Gereja TorajaNomor 22/KEP/SSAXXIV/GT/VII/2016 tentangPersonalia Badan VerifikasiGereja Toraja Periode 20162021, tertanggal 28 Juli 2016 2.
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Pms
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
1.Nila Sari Rangkuti
2.Amiruddin Sutrisno Rangkuti
Tergugat:
2.PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Pematang Siantar
4.David Au
5.Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
146 — 23
  • Dalam perkara perdata harus dengan jelasdisebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnyadalam perkara waris atau hutangpiutang tertentu dan sebagainyaMenimbang, bahwa setelah memperhatikan pendaftaran gugatanyang diterima oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar bahwa gugatantersebut diterima pada tanggal 18 Pebruari 2021 dengan Nomor21/Pdt.G/2021/PN Pms, kemudian setelah memperhatikan Surat KuasaKhusus tanggal 15 Pebruari 2021, dimana Para Penggugat sebagai pemberikuasa dan nama
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 20-06-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Juli 2019 — KIVLAN ZEN Melawan: Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya cq. Direktur Reserse Kriminal Umum DIRRESKRIUM
1021 — 1550
  • Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka,Penggeledahan dan Penyitaan juga sebagai obyek dari Praperadilan;Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalahfinal dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujiansuatu produk Undangundang adalah sama kuat daya ikatnya denganUndangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semuaputusan pengujian atas UndangUndang yang telah dikeluarkan olehMahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undangundang, sehingga
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-07-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 13/Pid.SUS/TIPIKOR/2014/PN.Bjm
Tanggal 8 Juli 2014 — BUDI RAHMADI BIN MUHAMMAD HASANI
63 — 24
  • Karya Bersama sebesar Rp.500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) ;Bahwa terdakwa BUDHI RAHMADI bin MUHAMMAD HASANI (alm)menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selakuDirektur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten BaritoKuala yaitu melakukan usaha selain dari usaha yang diperbolehkan menurutketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor21 tahun 2000 tanggal tanggal 6 September 2000 tentang PendirianPerusahaan Daerah Aneka Usaha Selidah Kabupaten