tanggal 6 Februari 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut53690/PP/M.VIII A/16/2014, tanggal 30 Juni 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1777/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00191/207/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1777/WPJ.07/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober2010 Nomor 00191/207/10/057/12 tanggal 25 Juni 2012 atas namaPT Kerry Sawit Indonesia, NPWP 01.071.733.8057.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1777/ WPJ.07/2013 tanggal 30Agustus 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2010 Nomor 00191/207/10/057

XIIIB/16/2015, tanggal 28 Mei 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP1388/WPJ.07/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2010 Nomor 00141/207/10/057/12tanggal 26 April 2012, atas nama: PT Grobest Indomakmur, NPWP01.061.801.5057.000

Putusan Nomor 2214/B/PK/Pjk/2018a) Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);b) Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :KEP1388/WPJ.07/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010Nomor 00141/207/10/057/12 tanggal 26 April 2012, atas nama: PTGrobest Indomakmur, NPWP 01.061.801.5057.000, adalah telahdibuat sesuai dengan ketentuan

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1388/WPJ.07/2013 tanggal 15 Juli2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2010 Nomor: 00141/207/10/057

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89606/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00713/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2010 Nomor: 00021/507/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP00713/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010Nomor: 00021/507/10/057/15 Tanggal 20 Februari 2015, atasnama: PT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat di JI. P.

/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon' Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00713/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakNihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2010 Nomor 00021/507/10/057

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Juli 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.003092.15/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 5 September 2019yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal17 Januari 2018, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00013/206/11/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Nomor 00013/206/11/057/16 tanggal 25November 2016 Tahun Pajak 2011, atas nama PT PhillipsSeafoods Indonesia, NPWP 01.070.707.3057.000 adalah tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3458/B/PK/Pjk/20202.2.

kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00146/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011 Nomor 00013/206/11/057

tanggal 13 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003963.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atasKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00438/KEB/WPJ.07/2018 tanggal20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2013 Nomor: 00026/207/13/057

Putusan Nomor 1772/B/PK/Pjk/2020Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 Nomor: 00026/207/13/057/17 tanggal 20 Februari 2017,atas nama: PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia,NPWP 02.193.003.7057.000, beralamat di Gedung Graha IntiFauzi Lt. 3, Jl.

PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00438/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor:00026/207/13/057

.3528052910100001, tanggal 14032016, atas nama Kepala Keluarga THORIQULKHOIRI (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Pamekasan (bukti P1 dan P2);=Bahwa Pemohon juga mempunyai dokumen Kutipan Akta Nikah, No. 643/22/XI/2009, tanggal 02 Nopember 2009, yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan (bukti P3) ; Bahwa selain itu Pemohon juga mempunyai dokumen Ijazah Madrasah Tsanawiyah(MTs) HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057

Foto Copy ljazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057/1998, Tanggal 30 Mei 1998 (bukti P4) ;oaFoto copy Paspor Republik Indonesia, No.

namaTHORIQUL KHOIRI, tempat/ tanggal lahir Sampang tanggal 24 Agustus 1982,; Bahwa adapun dokumen Pemohon yang identitasnya tertulis dan terbaca dengantempat/ tanggal lahir Sampang tanggal 24 Agustus 1982, diantaranya yaitu padaKartu Tanda Penduduk (KTP), :3528052408820001, tanggal 10062012,atas namaTHORIQUL KHOIRI, Kartu Keluarga (KK) No. 3528052910100001, tanggal14032016, atas nama Kepala Keluarga THORIQUL KHOIRI, dan ljazah MadrasahTsanawiyah (MTs) HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057

tanggal 24 Agustus 1982 Menjadi , THORIQULKHOIRI, lahir di Sampang tanggal 24 Agustus 1982I,; Menimbang, bahwa pada beberapa dokumen atas nama Pemohon tercatatdengan lahir di Sampang tanggal 24 Agustus 19821 yang dikuatkan diantaranya yaitupada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor KTP),:3528052408820001, tanggal10062012 Kartu Keluarga (KK) No. 3528052910100001, tanggal 14032016, atasnama Kepala Keluarga THORIQUL KHOIRI, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs)HM Tribakti Kediri, Nomor : E.IV/m/MTs.011/057

Putusan Nomor 1114/BPK/PJK/2017Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat KeputusanKeberatan Nomor: KEP927/WPJ.07/2010 tertanggal 27 September 2010,mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajakMasa Pajak Januari Desember 2007 Nomor: 00304/207/07/057/09 tertanggal 1Oktober 2009;Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding karena

keberatan yangPemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak Masa Pajak Januari Desember 2007 Nomor:00304/207/07/057/09 tertanggal 1 Oktober 2009 yang dikenakan kepadaPemohon Banding ditolak seluruhnya oleh Terbanding sesuai KeputusanKeberatan tersebut di atas;Bahwa berikut uraian permohonan banding, serta jumlah Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

Masukan yang dapat diperhitungkan 7.934.407.624,007 Dibayar dengan NPWP sendiri8 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.934.407.624,009 Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar (1.111.938.698,00)10 Dikonpensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.111.938.698,00 Menurut PemeriksaBahwa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang KenaPajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2007, kurang bayar menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor:00304/207/07/057

Putusan Nomor 1114/BPK/PJK/2017 Bahwa adapun perbedaan perhitungan besarnya Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajakMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007, kurang bayar menurutSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00304/207/07/057/09 tertanggal01 Oktober 2009 yang dipertahankan oleh Terbanding sesuai denganKeputusan Terbanding Nomor: 927/WP.07/2010 tanggal 27 September 2010,dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Barang

dan JasaPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terutang menurutPemohon Banding, berasal dari koreksi Pemeriksa yang dipertahankan olehTerbanding berupa: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa PenyerahanBarang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2007, kurang bayar menurut Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor: 00304/207/07/057/09 tertanggal 01 Oktober 2009 sebagaiberikut:Bahwa dasar hukum yang digunakan adalah pada Pasal 16 D UndangUndangNomor

No.1631 K/Pdt/2011sebagaimana surat perjanjiansurat perjanjian maupun kesepakatan lisan sebagaiberikut :Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/2003 tanggal 15 Juli 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/2003 tanggal 16 Juli 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/2003 tanggal 23 September 2003 ;Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/2003 tanggal 23 September 2003 ;e Surat Perjanjian No.057/KLT/GR/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 ;f Surat Perjanjian No.010/KLT/GR/I/2004 tanggal 21 Januari 2004 ;g Surat Perjanjian

101.419.050.00+Sub Total Harga Rp. 895.517.900,00Jasa Overhead 5 % Rp. 44 +Total Harga Rp. 940.293.795,00Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, mengenaipekerjaan sebagai berikut :1 Pembersihan, Pengupasan, Pemasangan M2 =Rp.20.000,002 Perbaikan Retak dengan Gravity Feed M2 =Rp.20.003 Pelapisan Water Proofing Coating M2 =Rp.45.000,004 Pelapisan Primer M2 =Rp.7.000.00 +Harga Per M2 = Rp.92.000.00 xTotal Harga 2605 M2 x Rp.92.000,00 = Rp.239.660.000,00;Surat Perjanjian No.057

Pekerjaan Tambahan tanpa Kontrak dengan nilai sebesar Rp.25.177.262,00;Bahwa total pembiayaan pelaksanaan Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/200tanggal 15 Juli 2003 sebesar Rp.1.600.502.137,00 + Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 16 Juli 2003 sebesar (Rp.2.023.468.965,00 + US$ 144.517) + SuratPerjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.940.293.795,00 + Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September2003 sebesar Rp.239.660.000,00 + Surat Perjanjian No.057/KLT

15 Juli 2003 sebesarRp.1.600.502.137,00 berubah menjadi Rp.2.215.429.398,00;b Surat Perjanjian No.056/TP/GR/TV/200 tanggal 16 Juli 2003 sebesarRp.2.023.468.965,00 + US$ 144.517 berubah menjadi Rp.2.564.111.603,00 +US$ 144.555,00;c Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.940.775.795,00 berubah menjadi Rp.1.468.425.467,00;d Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV//200 tanggal 23 September 2003 sebesarRp.239.660.000,00 berubah menjadiRp.289.188.900,00;e Surat Perjanjian No.057

82,11 % x (Rp.2.564.111.603,00 + (US$ 144.555 x Rp.9.500,00))= 82,11 % x (Rp.2.564.111.603,00 + Rp.1.373.272.500,00) = 82,11 % xRp.3.937.384.103,00 = Rp.3.233.123.069,00;c Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, telahdiselesaikan oleh Penggugat sebesar 93,59 % x Rp.1.468.425.467,00 =Rp.1.374.287.637,00;d Surat Perjanjian No.056/TP/GR/IV/200 tanggal 23 September 2003, telahdiselesaikan oleh Penggugat sebesar 100 % x Rp.289.188.900,00 =Rp.289.188.900,00;e Surat Perjanjian No.057

Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh BadanTahun Pajak 2007Bahwa menurut Pemohon Banding, bahwa Penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 adalah tidak sesuai ketentuanformal yang berlaku;Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 458 B/PK/PJK/2016Bahwa pendapat Pemohon Banding tersebut adalah berdasarkan faktafaktasebagai berikut :1Bahwa Pemohon Banding telah menyelenggarakan pembukuan sesuaisiklus

Desember 2007; Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 21 Tahun/Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007; Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007; Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007;Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 458 B/PK/PJK/2016 Ketetapan Pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007; dan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10tanggal 06 Mei 2010;4.

Menambah atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Nomor 00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 TahunPajak 2007;dengan perincian sebagai berikut :Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 458 B/PK/PJK/2016 ON OA FP WwW DY + Semula Ditambah/ MenjadiNo.

SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10tanggal 06 Mei 2010 telah diterbitkan melebihi batas waktu 12 bulansebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP sehinggaSKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2007 tersebut seharusnya batal demihukum;b.

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP1862/WPJ.07/2011tanggal 01 Agustus 2011 Tentang Keberatan SKPKB PPh Badan TahunPajak 2007 Nomor 00042/206/07/057/10 tanggal 06 Mei 2010 karenaketetapan pajak tersebut telah diterbitkan melebihi batas waktu 12 bulansebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP;2).

tanggal 27 Agustus 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003962.16/2018/PP/M.XXB Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP00444/KEB/WPJ.07/2018tanggal 20 Februari 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Juni 2013 Nomor 00025/207/13/057

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00444/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20 Februari 2018,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2013 Nomor 00025/207/13/057/17 tanggal 20 FebruariHalaman 3 dari 8 halaman.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00444/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 20Februari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni2013 Nomor 00025/207/13/057

(dua ratus lima puluh dua meter persegi), berdasarkan SHGBNomor 3094/Cibatu, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Bekasi, Provinsi JawaBarat, terbit tanggal 19111996, Gambar Situasi Nomor 10821/1996 27051996tercatat atas nama Gunawan Susilo;2 Bahwa untuk pembayaran atas tanah dan bangunan a quo, pada tanggal 22 Juli1996, Tergugat I dalam Konvensi telah menandatangani Akta Pengakuan HutangNomor 057/SPU/RO.GSB/VII/96KLL dengan FT.

Nama Debitur Gunawan susilo;Nomor Account 621000761200;Saldo Pinjaman Rp47.218.000,00;Jaminan SHGB Nomor 3094/Cibatu atas namaGunawan Susilo;Pengakuan Hutang INomor 057/SPU/RO.RGB/VII/96KLL, tanggal2271996;b.

Foto copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 057/SPU/RO.G5B/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996;c.

Chandra Kirana dan S.M.Wawolumaja;14 Bahwa berdasarkan Alat bukti: Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ ROGSB/VII/96KLL tanggal 22 Juli 1996 (Vide bukti P2), diketahui fakta hukum sebagaiberikut:Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal 22 Juli 1996 (vide bukti P2) adalah surat pengakuan utanguntuk fasilitas kredit Nomor 621000761200 dengan jumlah hutangRp47.218.000,00 dan dokumen jaminan berupa SHGB Nomor 3094/Cibatu;Pada Surat Pengakuan Utang Nomor 057/SPU/ROGSB/VII/96KLLtanggal

Dalam bukti P24, Lot I, 18 BBKU, Schedule I, List of HousingLoan Agreements, tertulis pada nomor 1400, 621000760400, GunawanSusilo, Lippo, 172.919.193.00, 091/SPU/ROKPO/XII/S dan padanomor 1401, tertulis 621 000761200, Gunawan Susilo, Lippo,47.218.000.00, 057/SPU/ ROKPOA/II/6.

PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro padatanggal 09 Maret 2015 dengan register perkara Nomor : 569/Pdt.G/2015/PA.Bjntelah mengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa pada tanggal 02 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ,Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 057

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganmenasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali, akantetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara inidengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:1 Fotokopi Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama , KabupatenBojonegoro, nomor: 057

verstek;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugatagar bersabar menunggu kedatangan Tergugat supaya bisa rukun kembali, akantetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangHalaman 5 dari 8 : Putusan nomor: 569/Pdt.G/2015/PA.BjnNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2009;Menimbang, bahwaberdasarkan surat bukti fotocopy Kutipan Akta NikahNomor : 057

Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tanggal 15 Agustus 2012 yangdikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DirektoratJenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus yang ditandatangani olehKepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus;FAKTA KEJADIANBahwa perusahaan mendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa pada tanggal 6 April 2011;Bahwa perusahan mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor 000157/207/09/057

nihil sehingga pajak yang harus dibayar adalah nihil;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.42862/PP/M.VI/99/2013, tanggal 25 Januari 2013, yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP1581/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00157/207/09/057

HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan gugatanPengugat "Tidak Dapat Diterima atas Keputusan Tergugat Nomor KEP1581/WPJ.07/2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00157/207/09/057

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Oktober 2015:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.77156/PP/M.IB/16/2016, tanggal 16 November 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP813/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarTambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakFebruari 2006 Nomor 00001/307/06/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP813/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2006Nomor 00001/307/06/057/13 tanggal 18 Desember 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP00005/WPJ.07/KP.0503/2015 tanggal 6 Maret 2015, atas nama: PT PacificPalmindo Industri; NPWP 01.882.511.7057.000, beralamat diJalan P.

Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP813/WPJ.07/2015 tanggal 10 Maret 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari2006 Nomor : 00001/307/06/057

Bahwa, sejak PENGGUGAT dipindah tugaskan ke Jakarta sampai denganPENGGUGAT pensiun pada tahun 2001, bahkan sampai tahun 2016 tidakserta merta membuat TERGUGAT mencabut SIM PENGGUGAT; dimanaberdasarkan Surat Izin Menempati Rumah Dinas PLN yang diterbitkan olehTERGUGAT No. 057.SIM.D/7850/1989/M tertanggal 01 Desember 1989tersebut, PENGGUGAT masih tetap dianggap sebagai penghuni sah RumahDinas yang terletak JI.

Sudirman No. 97 (dahulu Kantor PLN Ranting Kudus) sesuai denganSurat Izin Menempati Rumah Dinas PLN No. 057.SIM.D/7850/1989/Mtanggal 01 Desember 1989; sehingga PENGGUGAT harus menyewaHalaman 5 Putusan Nomor 573/Pdt/2018/PT SMG.rumah tinggal dengan uang pribadi selama + 3 (tiga) tahun penugasanPENGGUGAT;2) Bahwa, terhitung sejak PENGGUGAT dipindah tugaskan ke DKIJakarta, TERGUGAT tidak mencabut Surat Izin Menempati RumahDinas PLN Nomor: 057.SIM.D/7850/1989/M tertanggal 01 Desember1989 milik PENGGUGAT

Bahwa oleh karena PENGGUGAT berjabatan sebagai KepalaPLN Cabang Kudus, maka PENGGUGAT diberikan Surat jinMenempati Rumah Dinas PLN yang terletak di Jalan JendralSudirman No. 97 kota Kudus, sebagaimana yang tersebutdalam Surat lin Menempati Rumah Dinas PLN, No.057.SIM.D/7850/1989/M tertanggal 1 Desember 1989.1.1.5. Bahwa dalam uraian gugatan baik posita maupun petitumnya,jelas jelas PENGGUGAT menggambarkan adanya hubunganhukum antara PENGGUGAT dengan PT.

PLN (Persero)) tidak serta merta mencabut Surat jinMenempati rumah dinas PLN No. 057.SIM.D/7850/1989/Mtertanggal 1 Desember 1989, mengakibatkan kerugian bagiPENGGUGAT.

PLN(Persero) distribusi Jawa Tengah (TERGUGAT), sebagai rumahdinas (rumah Jabatan), sebagaimana yang tersebut dalam Surat IzinMenempati Rumah Dinas PLN No. 057/SIM.D/7850/1989/Mtertanggal 1 Desember 1989,Bahwa Selain PENGGUGAT REKONPENSI memberi izin untukmenempati tanah dan bangunan sengketa sebagai rumah dinas(rumah Jabatan) tersebut, PENGGUGAT REKONPENSImengharuskan TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar sewaatas rumah jabatan tersebut sebesar Rp. 870,00.

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Nomor 00086/207/13/057/16 tanggal 17 Juni 2016Masa Pajak November 2013; dan3.

2013/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 16 Mei 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01435/NKEB/WP4J.07/2017tanggal 10 Mei 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf Bkarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00086/207/13/057

FADILLAH sebagai pemenang proyekpembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak,Kabupaten Serang, maka dibuatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) atauKontrak Kerja Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp266.170.000,00 (dua ratus enampuluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang waktupelaksanaannya dimulai pada tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan 7November 2009 ;Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek pembangunanSumur artesis

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009tanggal 06 Agustus 2009 ;2. Berita Acara hasil Pemeriksaan Bersama dalam rangka tahap awalpelaksanaan Nomor: 760/86/BAPBAW/DTRBP/2009 tanggal 12Agustus 2009 ;3. Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam RangkaSerah Terima Awal nomor: 760/57/BAPHO/DTRBP/2009, tanggal 3November 2009 ;4.

Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009tanggal 06 Agustus 2009 ;2. Berita Acara hasil Pemeriksaan Bersama dalam rangka tahap awalpelaksanaan Nomor : 760/86/BAPBAW/DTRBP/2009 Tanggal 12Agustus 2009 ;3. Berita Acara Penilaian terhadap hasil Pekerjaan Dalam Rangka SerahTerima Awal Nomor : 760/57/BAPHO/DTRBP/2009, tanggal 3November 2009 ;4.

FADILLAH sebagai pemenang proyekpembangunan Sumur Artesis di Desa Talaga, Kecamatan Mancak,Kabupaten Serang, maka dibuatkanlah Surat Perintah Kerja (SPK) atauKontrak Kerja Nomor : 906.4/057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 AgustusHal 14 dari 40 hal Put.

Fadillahdinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat KetetapanPemenang Lelang Nomor: 602.1/055/DTRBP/2009 tertanggal 15 Juli 2009baru. mendapatkan kontrak kerja konstruksi Nomor: 906.4/ 057/SPK/DTRBP/2009 tanggal 06 Agustus 2009, sehingga sangatlah mustahilSPK yang diterima oleh CV. TRI BENTANG lebih dahulu menerima SPKdibanding dengan CV.

hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa Surat Banding Pemohon Banding Nomor 034/TMJ/V/2007, tanggal 30Mei 2007 pada pokoknya mengemukakan:Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP840/WPJ.07/BD.05/2008,tanggal 17 Juni 2008 telah memutuskan Menolak Keberatan Pemohon Bandingdalam Surat Nomor 055/KDIA/KEU/X/07, tanggal 30 Oktober 2007, dan tetapmempertahankan SKPKB PPN Barabg dan Jasa Nomor 001 73/207/04/057

Sehingga Pemohon Banding setuju dengan Daftar HasilPenelitian Keberatan Nomor 00173/207/04/057/07 tanggal 30 Juli 2007 yangmenyatakan tidak adanya kompensasi kelebihan PPN bulan lalu sebesarRp.2.225.612.341,00.

masih harus/(lebih) dibayar (492.698.467,00) (492.066.479,00) 3.465.920.428,00 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPUT21797/PP/M.VV16/2010, tanggal 29 Januari 2010 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP840/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 17 Juni 2008,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2004 Nomor: 00173/207/04/057

Nomor 384/B/PK/PJK/2012PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolakpermohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor KEP840/WPJ.07/BD.05/2008, tanggal 17 Juni 2008, mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juni 2004 Nomor: 00173/207/04/057

mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89609/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP00698/KEB/WPJ.07/2016tanggal 17 Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2010 Nomor: 00024/507/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00698/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010Nomor 00024/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atasnama Pt Pacific Palmindo Industri, NPWP01.8882.511.7057.000, alamat JI. P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00698/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 Nomor00024/507/10/057

uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89608/PP/M.IB/16/2017, tanggal 29 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17Mei 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor: 00023/507/10/057

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010Nomor 00023/507/10/057/15 tanggal 20 Februari 2015, atas namaPT Pacific Palmindo Industri, NPWP 01.882.511.7057.000,beralamat di Jalan P.

Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00696/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 17 Mei 2016mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor:00023/507/10/057