Pengawasan Intern Pemerintah pada tanggalHalaman 118 dari 193 halaman Putusan Nomor 1/G/2018/PTUN.PBR24 April 2014 melalui Keputusan Dewan Pengurus Nasional AAIPINomor: KEP 005/AAIPUDPN/2014 Tentang Pemberlakuan KodeEtik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit InternPemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;Bahwa setelah diterbitkannya standar audit yang disusun oleh AAIPIdan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,maka Pemerintah Cq Menpan

Reformasi Birakrasi Nomor 46 Tahun2020, karena pada angka 1 huruf a menegaskan: Untukmencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangiresiko COVID19 yang disebabkan oleh mobilitas pendudukdari satu wilayah ke wilayah lainnyadi Indonesia, AparaturSipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan keluar daerah dan/atau. kegiatan mudik lainnya selamaberlakunya penetapan kedaruratan kesehatan MasyarakatCorona Virus Disease 2019 (COVID19); Bahwa PENGGUGAT selaku bawahan sudah melaksanakanSE Menpan

Ambalau dan Kecamatan Kepala Madan dan pada saatmelakukan perjalanan dinas di kecamatan tersebut langsungbertemau dengan Camat;Bahwa saksi juga melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Jakartabersama dengan Terdakwa Karim Ramau, Ventje Lessnusa dan BegaMirta dengan menggunakan penerbangan pesawat Batavia;Bahwa Saksi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta terkaitkewenangan daerah dan Pertanggungjawaban dan PelaporanKeuangan;Bahwa Saksi bersama Musa Lesilawang, SH mengikuti kegiatanBintek, ke Depdagri, Menpan

Tapanuli Tengah tentang usulan formasi yang ditujukan kepadaMenpan, kemudian Menpan mengirim surat tentang penetapan formasiCPNS, selanjutnya Pemkab Tapanuli Tengah membuat pengumumanCPNS, terus dibuka pendaftaran secara online, selanjutnya seleksiadministrasi, pelaksanaan ujian, bengumuman kelulusan CPNS;Bahwa Saksi pernah memberikan data peserta yang mendaftar sebagaiCPNS pada tahun 2014 di Pemkab Tapteng yaitu Irma Br.

PenggunaAnggaran (Sekretaris Daerah); Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengeluaran danadanaoperasional Gubernur karena tidak melewati Saksi selaku Asisten III; Bahwa tugas pokok Saksi saat ini adalah membantu Sekretaris Daerahmengkoordinir Biro Umum, Biro Organisasi dan Biro Humas, danpengelolaan administrasi kKeuangan ada pada BPKAD karena sudahmenjadi badan sendiri yang langsung dibawahi oleh Gubernur; Bahwa Saksi pernah mengikuti perjalanan dinas Gubernur ke Jakartamenghadiri undangan Menpan

dilakukan oleh Pemda;Audit laporan kinerja, pada kinerja atas out put/hasil kerja, audit khususdimana indikasi sudah diketahui sebelumnya;Audit tujuan tertentu, apabila ada temuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ditindak lanjuti pada pihak berwenang.Bahwa dari pemeriksaan/audit ditindak lanjuti dengan rekomendasi, isirekomendasi tersebut adalah merupakan tindak lanjut yang akandilaksanakan oleh Pemda, BPK merekomendasi pada Pemda untuk menindaklanjuti sesuai rekomendasi, kami punya sesuai Menpan

tentang jumlah sesuai dengan standar satuharga barang jasaBahwa BPK hasilnya jadi disampaikan ke DPRD, ke kepala daerah, dan kewebsitenya ke instansi terkait, karena harus ditindaklanjuti oleh pemerintahterkaitBahwa Pasal 4 UU TPK berlaku jika ditemukan unsur pidana sebagimanapasal 2 dan 3 UUTPK.Bahwa jika diberi tanda katakata telah selesai/TS secara administrasi sudahselesai sedangkan unsur pidana buka kewenangan BPKBahwa untuk website jika ada yang tidak serta merta mengambil alih data(sesuai MENPAN

Sesuaidengan SK Menpan batas waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebutadalah 60 (enam puluh) hari. Rekomendasi BPK ada yang bersifat administrasi, yaknirekomendasi hanya berupa tegoran pada Walikota dan apabila sebelum jatuh tempo 60(enam puluh) hari sudah dilakukan/ditindak lanjuti maka sudah selesai. Apabilarekomendasi BPK tersebut tidak ditindaklanjuti dalam tempo 60 (enam puluh) hari,BPK dapat melanjutkan ke instansi yang berwenang/kejaksaan dan dilakukanpenyidikan.

., : Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan pendapatberdasarkan pengalaman di bidang kepegawaian sebagaimana terdapat dalamCV, artinya Ahli pernah di Badan Pertimbangan Kepegawaian, menjadi KuasaHukum dari Menpan dan Kepala BKN Pusat mulai dari tahun 2000 sampai2019.

CPNS di Sumatera Selatan tahun 199,PNS di Dishut Daerah TK Sumatera Selatan tahun 1991 1995, PNS diBiro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 1995Sampai dengan sekarang dengan jabatan terakhir Perancang PeraturanPerundang Undangan Madya;Bahwa berdasarkan Keputusan Menpan No. 41/Kep/Men.Pan/12/2000,Keputusan Bersama Menkeh dan HAM RI dan Kepala BKN No.

Kepala Dinas sedangkan terdakwa pindah tugas ke Menpan ;Bahwa selama saksi menjabat PPK belum ada pembayaran yang dilakukan ;Bahwa Kontrak ditandatangani oleh pak Sumaryanto dan pak Rahmat Fajri danpagu dalam kontrak senilai Rp 5,8 milyar ;Putusan Perkara No. 1/PidSus.TPK/2016/PN.Pgp Hal. 67Bahwa dalam kontrak pembayaran pertermin dan termin pertama ada uangmuka terus kedua dibayar 45 % tetapi ditermin pertama tidak ada pencairan ;Bahwa nilai kontrak yang saksi buat adalah Rp 1,6 milyar ;Bahwa saksi

., yang keterangannyadibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut: BahwaAhli berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani; Bahwa berdasarkan keputusan Menpan No. 41/kep/Men.Pan/12/2000,keputusan bersama Menkeh dan Ham RI dan Kepala BKN no M.390P.04.12 tahun No. 01 Tahun 2002, P. 18 Tahun 2015 tugas dantanggungjawab Ahli selaku Perancang Peraturan PerundangUndanganMadya, sebagai berikut := Menyiapkan mengolah rancangan peraturan PerundangUndangandan Instrumen Hukum lainnya;= Menelaah

., M.SI;Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan ini sebagaimana terdapatdalam CV, artinya ahli pernah di Badan PertimbanganKepegawaian, menjadi Kuasa Hukum dari Menpan dan Kepala BKNPusat mulai dari tahun 2000 sampai 2019.

saksi adalah lulusan fakultas ekonomi jurusan akuntansi padaUniversitas Hasanudin dan masa kerja di BPKP selama 12 tahun danmendapatkan sertifikat sebagai jabatan fungsional auditor ahli ketuatim dengan sertifikat No. 2071/SERTL/JFA2100BPKP/25/2004 tanggal26 Juli 2004 ;Bahwa saksi menjelaskan sebagai dasar hukum dalam menguatkankeahliannya adalah peraturan presiden No. 11 tahun 2005 tentangkedudukan,tugas dan fungsi, suSunan organisasi dan tata kerjalembaga pemerintah non departemen dan keputusan menpan

Tahun Maret 1994 s/d sekarang sebagai Auditor Madya di BPKPPerwakilan Jawa Barat.Bahwa ia menerangkan, Sesuai dengan Peraturan Menpan nomorPER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan FungsionalAuditor dan Angka Kreditnya yaitu tugas dan fungsi saya sebagai AuditorAhli (Ahli Pertama) pada BPKP Perwakilan Jawa Barat yaitu : Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikandan/atau peradilan kasus hasiloengawasan; Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatanpengawasan (audit,

panggilan dari KejaksaanNegeri Subang tentang Penyalahgunaan / Penyimpangan dalam KegiatanRehabilitasi Hutan Mangrove,bibit tertanam pola Greenbelt pada DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang TA. 2013 Sebesar Rp.750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)Bahwa ia menerangkan, Riwayat pekerjaan saya yaitu :Tahun 1994 di Biro Administrasi dan Kepegawaian BPKP Pusat.Tahun Maret 1994 s/d sekarang sebagai Auditor Madya di BPKPPerwakilan Jawa Barat.Bahwa ia menerangkan, Sesuai dengan Peraturan Menpan

Maksud saksi minta dibuatkan GD1M fiktif adalah untukstrategi dagang, untuk belanja beras dari bakul jika harga sedang turun.KETERANGAN SAKSI AHLI :SYARWAN, AkBahwa, saksi ahli membenarkan tidak kenal dengan Terdakwa dan ahli tidakada hubungan keluarga dengannya;Bahwa, saksi membenarkan saat ini saksi menjabat sebagai Auditor di BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Barat;Bahwa, saksi membenarkan sesuai dengan Peraturan Menpan Nomor :PER/220/M.PAN/7/2008, tanggal 4 Juli

tanpa adanya pengawasan dari TURUT TERGUGAT selakuPemerintah Kota Tasikmalaya yang berarti turut TERGUGAT telahmelalaikan azasazas umum pemerintahan yang baik yang antara lain tidakmengindahkan azas Kepastian hukum, azas Keterbukaan, azasakuntabilitas, azas profesionalitas dan Proporsionalitas dan berdasarkanazaSazas tersebut TURUT TERGUGAT sudah selayaknya untukmenghentikan kegiatan pengelolaan usaha objek wisata Taman KarangResik oleh TERGUGAT Ill, karena jika tidak dilakukan akan kami laporkanke MENPAN

Bahwa ia menerangkan, Sesuai dengan Peraturan Menpan nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor danAngka Kreditnya yaitu tugas dan fungsi saya sebagai Auditor Ahli (AhliPertama) pada BPKP Perwakilan Jawa Barat yaitu : Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikandan/atau peradilan kasus hasilpengawasan; Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatanpengawasan (audit, evaluasi,reviu, pemantauan,dan pengawasan lain);e Melaksanakan kegiatan pengorganisasian

Barru dibidang pelayananperizinan, termasuk penghargaan dari PBB (UNPSAkerasama MENPAN RI) pada saat Kabupaten Barru mewakiliIndonesia di tingkat Asia Pasifik.Bahwa menurut pemahaman Terdakva, Permohonan IUPdinyatakan telah lengkap persyaratannya, apabila telahHal. 71 dari 198 putusan No.62/Pid.Sus.

Barru dibidang pelayananperizinan, termasuk penghargaan dari PBB (UNPSAkerjasama MENPAN RI) pada saat Kabupaten Barru mewakiliIndonesia di tingkat Asia Pasifik.Bahwa menurut pemahaman Terdakwa, Permohonan IUPdinyatakan telah lengkap persyaratannya, apabila telahmemenuhi persyaratanpersyaratan Administrasi, Teknis,Lingkungan dan Finansial.Bahwa sepengetahuan Terdakwa terhadap Pelayanan IzinUsaha Pertambangan (IUP) yang dimohonkan oleh pihakpemohon di Kabupaten Barru proses pelayanannyaberdasarkan

transportasipesawat Sriwijaya dan Lion Air;Bahwa saksi mendampingi anggota DPRD Komisi dan Komisi IV melakukanperjalanan dinas keluar daerah sebanyak 2 kali yaitu tanggal 22 April 2008 s/d 27 April 2008 ke Jakarta dan bulan Agustus 208 mendampingi Ketua DPRDdan Sekwan ke Papua;Bahwa tanggal 22 April 2008 s/d 27 April 2008 dasar saksi melakukanperjalanan dinas keluar daerah adalah surat perintah Sekwan dan dalamrangka mendampingi gabungan Komisi dan Komisi IV ke KementerianPendidikan Nasional dan ke Menpan

Terdakwa adalahdari pendamping Komisi ;Bahwa selain Saksi, ada pendamping Komisi dan Komisi IV dalammelaksanakan perjalanan dinas yakni Pak Sarwanto;Bahwa yang membuat laporan perjalanan dinas dibuat oleh pendampingKomisi secara kolektif;Bahwa sesuai SPPD Komisi ada 6 orang dan 2 orang tidak berangkat;Bahwa dari Komisi IV ada 3 orang berangkat semua;Bahwa saksi menerima uang dari pendamping 100% berdasarkan Pergub;Bahwa anggota Komisi yang melakukan kunjungan ke KementerianPendidikan Nasioan dan Menpan