Ditemukan 7038 data
1524 — 2739
menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yangdiatur dalam AD danART ;(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasimediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa ;(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam PeraturanPemerintah.Pasal 58(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormasdapat ditempuh melalui pengadilan negen
236 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkebunan IX termasuk Konversi pinjamanNegara Republik Indonesia dari Bank Bumi Daya untuk danapembangunan pabrik gula Kuala Madu;Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negen Labuk Pakam halaman 246yang telah dikuatkan oleh Judex Factie Putusan Pengadilan Tinggi diMedan halaman 117 yang menyatakan : Menyatakan ParaPenggugat/Para Terbanding adalah Penggugat/ Terbanding yang benardan beritikad baik" dikualifisir telah salah menerapkan/ melanggar hukumyangberlaku ic.
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
158 — 49
menjanjikan sesuatu yaitu memberi sesuatuberupa uang seluruhnya sejumlah Rp9.447.990.000,00 (sembilan milyarempat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)dan fasilitas berupa pembelian tiket pesawat terbang sejumlahRp47.376.975,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam nibusembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan pembayaran biaya hotel sejumlahRp25.760.094,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilanpuluh empat rupiah) kepada Pegawai Negen
Penyelenggara Negara itu meliputipejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara, pejabat Negara padalembaga tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, pejabat Negara dan atauPejabat lain yang memiliki tugas strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan Negara sesuai ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang bahwa berdasarkan pengertian Pegawai Negen atauPenyelengara Negara sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkandengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu :a.
122 — 95
meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)yang diajukan oleh Penggugat adalah suatu permohonan yang sangatprematur mengingat proses pemeriksaan alat bukti sendiri belumdilakukan oleh Majelis Hakim, Permohonan Penggugat Ill agar putusanperkara ini dapat dijalankan terlebin dahulu meskipun ada verzet, bandingataupun Kasasi dengan tegas Tergugat VI tolak secara hukumberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 03/1971 tanggal17 Mei 1971 antara lain berbunyi:Agar sedapat mungkin Pengadilan Negen
396 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pencegahan terhadap Pemohon, dilakukan oleh Termohondalam rangka menjalankan kewenangan Termohon sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitumemerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorangberpergian ke luar negen.
153 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/2015Perdagangan; data mengenai harga pasaran komoditi di Luar Negen.
150 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 054 PK/Pdt.Sus/2010putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tersebutkepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Niagapada Pengadilan Negen Jakarta Pusat, dan selanjutnya pada tanggalyang sama telah pula mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini.Dengan demikian, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Mahkamah Agung No. 331 K/Pdt.Sus/2009 yang diucapkantanggal 25 Juni 2009 telah dilakukan sesuai dengan tata cara yang telahdisyaratkan oleh undangundang
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pemohon PK(semula Pemohon Kasasi) dan diterima oleh Pemohon PK pada tanggal25 Januari 2010 (walaupun surat pemberitahuan dari Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 21 Januari 2010).Kemudian pada tanggal 18 Februari 2010, Pemohon PK telahmenyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadapputusan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tersebutkepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Niagapada Pengadilan Negen
Pembanding/Penggugat III : Tuan ANDRE ADRIAN,
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOLOK BAKTI UTAMA
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN dan CEO GUNNEBO HOLDING APS
Terbanding/Tergugat III : Tuan LIONARD MAMAHIT
Terbanding/Tergugat IV : CHUBB SAFES INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat II : DEUTSCHE BANK AG
Turut Terbanding/Penggugat I : SHIRLEY TAMTOMO
158 — 128
diajukan oleh orang yangtidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatanyang mengandung cacat formil error in persona dalam bentukdiskualifikasi in persona yaitu. pihak yang bertindak sebagaipenggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.Bahwa perihal kapasitas / legal standing penggugat dalam mengajukangugatan perdata juga ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1)HIR, yangmengatur sebagai berikut:"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasukwewenang pengadilan negen
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
889 — 758
bulan Nopember 2017, Maret 2018sampai dengan bulan April 2018 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor Mandiri Bursa EfekJakarta yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman RT 05/RW 3 Senayan Kec.Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta atau berdasarkan ketentuanPasal 84 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan terhadap beberapa perkara pidanayang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalamdaerah hukum pelbagai pengadilan negen
156 — 76
Pasal 149 ayat (2) RBgmenyatakan: akan tetapi jika tergugat, di dalam surat jawabannyayang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exeptie)bahwapengadilannegeritidakberkuasamengadiliperkaranya,maka meskipun ta sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilannegeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudahdidengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima,maka ketua pengadilan negen memutuskan tentang perkara itu;(Pasal 125 ayat (2) HIR)Bila Tergugat dalam
374 — 188
bahwa Penggugat (in casu Tergugat ) menyatakan beli tanahtersebut berdasarkan Akta Jual Beli No.455/penjaringan/1999,tanggal 8 Mei 1999 dari ahli waris Niman binDaru ;bahwa Tergugat II Intervensi (in casu Penggugat dan PenggugatIl) menyatakan memperoleh tanah berdasarkan Akta Jual Beli No.1S/AJB/VVIVI/89/Penjaringan dan No. 12/AJB/VI/89/Penjaringantanggal 17 Juni 1989 dari Suryadi Warjiman (yang menguasaitanah secara fisik);yang seyogyanya diselesaikan terlebih dahulu secara perdata diPengadilan Negen
182 — 114
als SAHRIL bersama dengan saksi NASARUDINdan saksi RUSLIN bin ABDUL SAING (masingmasing berkas terpisah) baik sendirisendiri maupun bersamasama pada kurun waktu antara bulan Mei 2017 sampaidengan bulan Januar 2018 atau setidak tdaknya pada waktu lain antara bulan Mei2017 sampai dengan bulan Januar 2018, bertempat di Torong Wani Kampong PisangDesa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat ProvinsiNusaTenggara Timur, atau setidakidaknya di tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negen
211 — 124
Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negen Ternateuntuksegera melepaskan/membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan kls IlTernate.4. Memulihkan segala hakhak Terdakwa SAMSUDIN DJAFAR dari kemampuan,keduduken, nama baik serta harkatdan martabatnya.5.
94 — 29
Istanto juga mengatakan kepada saksi agar jangan maudipengaruhi oleh orang lain; Pada sore harinya sekira pukul 15.00 Wib saksi menelpon saksi SriWindarni mengatakan bahwa saksi diperintahkan oleh terdakwa dr.Istanto untuk menyetorkan uang insentif kepada Kas Daerah, kemudiansaksi Sri Windarni mengatakan kepada saksi agar uang tersebutdisimpan dahulu sampai dengan adanya proses selanjutnya olehKejaksaan Negen Purmokerto Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul07.30 Wib saksi
CARLO
Tergugat:
1.LUSIA AHUSTA HENGKENANG
2.YUSUF, dalam kedudukan sebagai Ahli Waris TJEN TEDDY MASSADA CHANDRA
3.TJIOE FONG JIN
101 — 79
Utr.1803/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt yang sudahdikuatkan oleh PutusanPengadilan Tinggi Jakarta No. 75/PID/2018/PT.DKI yang sudahberkekuatan hukum tetap).PENGGUGAT mengeluarkan sertifikat itu dari Bank BNI adalahdengan maksud dikuasainya sendiri (/ihat halaman 30 PutusanPengadilan Negen No. 1803/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brtyang SsudahdikuatkanolehPutusanPengadilan Tinggi Jakarta No.75/PID/2018/PT.DKI yang sudah berkekuatan hukum tetap);Sejak Alm. T.
Terbanding/Tergugat I : Doktorandus RUDI ALAMSYAH alias Drs. H. RUDI ALAMSJAH
Terbanding/Tergugat II : DEDI SUGANDA
Terbanding/Tergugat III : HANI ROSTIKA
Terbanding/Tergugat IV : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat V : ANI MARYANI
Terbanding/Tergugat VI : DUDI SUMANTRI
Terbanding/Tergugat VII : HS ROCHENDI NURYA
Terbanding/Tergugat VIII : Hj. IMAS NINGRUM YANI
Terbanding/Tergugat IX : DRA NENI RIAWATI
Terbanding/Tergugat X : H.AA GUMILAR SE
Terbanding/Tergugat XI : DENI MULYANA SYUKUR
Terbanding/Tergugat XII : MENTERI Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat XIII : GUBERNUR JAWA BARAT
Terbanding/Tergugat XIV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Tergugat XV : BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVI : KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Tergugat XVII : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPTEN BANDUNG BARAT
Terbanding/Turut Tergugat I : KETUA DPRD KABUP
245 — 182
Baron van Westerholt, Advocaten enProcureurs, wonende te Bandoeng bij het Hoog Gerechtshof vanNederladsch Indie Wonen de te Bandoeng, dedato veertienden JanuariHalaman 7 dari 198Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT.BDG.negentien honderd vijf en dertig onder nummer negen en twinteg,aanPietri Antonio Usrone, ondernemer van landbouw, wonende teLembangHeet perceel Recht van Eigendom geleden in de ProvincieWest Java,residentie Preanger Regenteschappen,afdeelingenhoofdplaats Bandoeng, district Oedjoengbroeng Koleon
193 — 74
Gugatan diajukan ke12 bin x 47 bin = Rp Pengadilan Negen 258.500.000 Yogyakarta (Agustus 2012) Him.29 dari 239 Him. Put Perkara No : 91/Pdt.G/2012/PN.YK 3.Bilyet No. DD 3. Rp.1.712.000.000., . Tanggal efektif Penempatan807102 Bunga: 12,00% Dana: September 2008No.Ref: . Estimasi Tanggal Jatuh1400.PDMOO Jumlah Ganti Rugi = Tempo: 15 Desember 20089 Rp 1.712.000.000, Xx . Gugatan diajukan ke12,00%: Pengadilan Negen12bIn x 47 bin = Rp Yogyakarta (Agustus 2012)804.640.000,4.Bilyet No. BB 4.
124 — 34
dilakukan oleh seseorangdengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usulHarta Kekayaanq. menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalamupaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul hartakekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepadapetugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumberdananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnyaberupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelakudan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupunke luar negen
H.MUHAMMAD BADARUDDIN terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1992 diangkatsebagai Pegawai Negen Sipil pada Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Ne geridi Jakarta dan sejak tanggal 22 Desember 2006 bertugas di Dinas Pertambangandan Energi Kabupaten Tanah Laut sebagai Kasi Bimbingan dan PenijinanPertambangan dan Energi . Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/001SI/BKD tanggal 12 Januari 2009 mengangkat Terdakwa Drs. H.
Tanah Laut berdasarkan SuratKeputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821.23/001S/BKD tanggal 12 Januari2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsursetiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;Ad. 2. membayarkan ataumembelanjakanharta kekayaanBerdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat buktisurat serta barang bukti maka tersusunlah persesuaian fakta fakta sebagai berikut : Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negen
1.Ida Bagus Putu Swadharma Diputra, S.H., M.H.
2.Yuli Peladiyanti, SH
Terdakwa:
Meidina Rizky Prasentari Putri Als Kiky
389 — 498
Unsur Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membawakeluar negen, mengubah bentuk, menukarkan dengan matauang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini merupakan pilihan perbuatandalam hal tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan;Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksidan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
206 — 74
Sehat (IU Nomor 5Tahun 1999) menyebutkan 'Pelaku usaha dapat mengajukan keberatankepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelahrnenerima pemberitahuan putusan tersebut", jo Pasal 2 ayat (I) PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan UpayaHukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, yang menyebutkan "KeberatanHalaman 216 dari 326 Putusan Nomor 133/Pdt.SusKPPU/2017/PN Ptkterhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepadaPengadilan Negen