oleh Kapal Patroli Ditpolair Polda Metro Jaya yang sedangmelakukan patroli skala besar untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapankapal berikut kelengkapan buku pelautBahwa saat dilakukan pemeriksaan kelengkapan kapal dan bukupelaut oleh petugas Ditpolair Polda Metro Jaya yakni Saksi ENDRISUSILO dan Saksi TESDI SANJAYA MUKTI diketahui adanyakejanggalan terhadap Buku Pelaut No.

Secara melawan hokum;Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas,saat ia terdakwa JEKSEN yang bertindak sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM)dan KONG HUI yang bertindak sebagai Nakhoda Kapal serta Saksi INDRAJAYA bin ZULKIFLI Anak Buah Kapal (ABK) sedang berlayar diatas kapalperikanan KM Penguin 3 di laut mengangkut muatan cumi sebanyak 30 tonmenuju Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara tibatiba didatangi oleh KapalPatroli Ditpolair Polda Metro Jaya yang sedang melakukan patroli skala

Sari Persada Raya;

Bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Tergugat denganPenggugat sebagaimana point 5, tetapi dalam skala wajar sebagaimanaorang berumahtangga, dimulai sejak bulan juli 2020, bukan bulan januariyang diutarakan Penggugat, itupun dikarenakan ada pihak lain yang ikutCcampur dalam persoalan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, yaitukeluarga Penggugat;5.1.

Tergugat juga mengakui telah terjadiperselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namunHalaman 12 dari 22, Ptsn.No.464/Padt.G/2021PA.Cbn.dalam skala wajar, hal itu karena ada ikut campur keluarga Penggugat dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu ibunda Penggugat yangselalu membuat keruh suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat;Tergugat juga mengakui telah pisah rumah dengan Penggugat sejak Nopember2020.

yang gugatannya pada pokoknyatelah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa, Penggugat telah berusia 59 tahun lebih atau lahir pada tanggal 26Maret 1958;Bahwa, Penggugat adalah pekerja/ karyawan tetap pada perusahaanTergugat dan telah bekerja terhitung mulai tanggal 16 Mei 1997 (20 tahunlebih) sedangkan besaran upah/gaji yang diterima oleh Penggugat dariTergugat setiap bulan adalah sebesar Rp.3.618.300, perbulan, denganperincian sebagai berikut :" gaji pokok sebesar =Rp. 3.583.300= tunjangan skala

upah =Rp. 35.000Bahwa, tunjangan skala upah yang diterima oleh Penggugat dari Tergugatsebesar Rp.35.000, perbulan adalah merupakan tunjangan yang sifatnyatetap dimana besaran tunjangan tersebut dibayarkan tetap setiap bulantanpa melihat apakah Penggugat masuk kerja atau tidak masuk kerja;Bahwa, selama Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat, Penggugattidak pernah diikutsertakan oleh Tergugat dalam program pensiun;Bahwa, mengingat usia Penggugat telah memasuki usia pensiun, makaPenggugat mengajukan

2014 Tentang perkebunan, yang dimaksud Perkebunanadalah segala kegiatan pengolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat, mesin, budi daya, panenpengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan,kemudian usaha perkebunan usaha yang menghasilkan barangdan/atau jasa perkebunan, lalu Pelaku usaha perkebunanadalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yangmengelola usaha perkebunan, pekebun adalah orangperseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu,dan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadanhukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukandi wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunandengan skala tertentu;Bahwa, yang termasuk dalam kegiatan perkebunan ialah :Kegiatan penyiapan lahanPenyiapan sarana dan prasaranaPengendalian hama penyakitPembinaan sumber daya manusiaKemitraan perkebunanPemasaran hasil perkebunanBahwa, penyiapan lahan perkebunan adalah kegiatan pratanamatau pembukaan

Kesadaran : Tidak sadar, nilai kesadaran Nol dari skala lima belas.b.

perselisihan yang timbul;Bahwa sebagaimana permintaan Penggugat mengenai kenaikan upah pada angka 5di atas cukup beralasan, dimana Penggugat telah mengabdikan dirinya padaperusahaan Tergugat selama 12 tahun 6 bulan, hal ini bukan waktu yang sebentardalam hubungan kerja dengan Tergugat, dimana berdasarkan fakta konkrit upahPenggugat hanya berkisar Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Kota Batam;Bahwa berdasarkan Kep Men Nomor 49/MEN/2004 Pasal 2, dan Pasal 3 yangberbunyi:Pasal 2:Pengusaha menyusun struktur dan skala

upah dalam penetapan upah pekerja/buruhdiperusahaan;Pasal 3:Dalam penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,dilaksanakan melalui:a.

PUTUSANNomor 205 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa, telahmemutus perkara Terdakwa :Nama LengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaan: ARGA YODIAN RENAMOND alias OKES binBAMBANG KISWANTO;: Bengkulu;: 36 tahun / 29 Oktober 1981;: Lakilaki;: Indonesia;: Jalan Skala Brak

BOGEL, Ahli menggunakan GPS (GlobalPositioning System) dan Peta Digital Kawasan Hutan TNBBSKabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, KabupatenTanggamus Provinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (dua ratus empatpuluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu kom empatdelapan hektare) skala 1: 250.000 (satu banding dua ratus limapuluh ribu);Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan masuk ke dalamHutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan SelatanReg. 46.B sebagaimana hasil koordinat dan peta

BOGEL, Ahli menggunakan GPS (GlobalPositioning System) dan Peta Digital Kawasan Hutan TNBBSKabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, KabupatenTanggamus Provinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (dua ratus empatHalaman 13 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.BLH/2019/PN Liwpuluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu kom empatdelapan hektare) skala 1: 250.000 (satu banding dua ratus limapuluh ribu);Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan masuk ke dalamHutan Negara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan

datar lurus 3.880 m (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter);Bahwa dalam menentukan koordinat penebangan pohon yang dilakukanoleh terdakwa dan saudara BOGEL, Ahli menggunakan GPS (GlobalPositioning System) dan Peta Digital Kawasan Hutan TNBBS KabupatenLampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten TanggamusProvinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapanHalaman 35 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.BLH/2019/PN Liwribu delapan ratus enam puluh satu kom empat delapan hektare) skala

BOGEL, Ahli menggunakan GPS (GlobalPositioning System) dan Peta Digital Kawasan Hutan TNBBS KabupatenLampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten TanggamusProvinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (dua ratus empat puluh delapanribu delapan ratus enam puluh satu kom empat delapan hektare) skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu);Bahwa dapat dipastikan lokasi penebangan masuk ke dalam HutanNegara Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Reg. 46.Bsebagaimana hasil koordinat dan peta

jarak datar lurus 3.880 m (tiga ribudelapan ratus delapan puluh meter);Bahwa dalam menentukan koordinat penebangan pohon yangdilakukan oleh Terdakwa dan saudara BOGEL, Ahli menggunakanHalaman 51 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.BLH/2019/PN LiwGPS (Global Positioning System) dan Peta Digital Kawasan HutanTNBBS Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat,Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung luas 248.861,48 Ha (duaratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu komempat delapan hektare) skala

baru pada tanggal 27 Agustus 2009 Penggugat menerima SuratDirektur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : S.728/VIBPHA/2009 tertanggal 16 Juli 2009 yang pada pokoknya berisi agarPenggugat dalam waktu 60 (enam puluh) hari harus melengkapipersyaratan administrasi berupa : e Rekomendasi Gubernur yang telah mendapat pertimbangan teknisbupati/walikota setempat; e = Pertimbangan Teknis Bupati/Walikota;e Bukti Lunas Dana Reboisasi (DR) dan bukti lunas Propisi SumberDaya Hutan (PDH); e Peta Lokasi areal skala

perubahanperubahannya;c Bukti tertulis bahwa Perusahaan telah melunasi kewajibankewajiban finansial di bidang kehutanan yang meliputi ProvisiSumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sertakewajiban finansial lainnya yang diterbitkan oleh instansi yangberwenang;d Laporan keuangan perusahaan pemegang UPHHKHA untuk 5(lima) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publiksesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32tentang Akuntansi Kehutanan; e Peta lokasi areal yang dimohon dengan skala

1 : 50.000 atau 1 :100.000 ; dan f Peta mosaic potret udara skala : 20.000 atau citra satelit resolusiminimal 30 (tiga puluh) meter dengan liputan hasil 2 (dua) tahunterakhir; Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belumlengkap, Direktur Jenderal memberitahukan kepada Pemohon untukmelengkapi persyaratan administratif dalam waktu 60 (enam puluh) harikalender; Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakdipenuhi, Direktur Jenderal mengajukan surat Menteri tentang

Puji Sempurna Raharja,menyampaikan sebagai berikut : a Kelengkapan persyaratan administrasi yang Saudara sampaikanbelum lengkap, antara lain : 1) Rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur; 2) Rekomendasi Bupati Berau; 3) Bukti lunas DR dan bukti lunas PSDH; 4) Peta Lokasi areal skala 1 : 50.000 atau 1 : 100.000; 5) Sertifikat PHAPL.; b Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan No.P.52/Menhut/2008 tentang Tata Cara dan PersyaratanPerpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu DalamHutan

Peta Lokasi areal yang dimohon skala 1 : 100.000; c. Sertifikat PHAPL, sementara masih dalam proses permohonanpenunjukan Lembaga Penilai Independen (LPI) oleh DepartemenKehutanan melalui Komisioner Akreditasi Nasional (KAN);7. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau an. Bupati Berau dengan surat8.No. 522.101/78/DKB.II tanggal 8 Februari 2010 kepada GubernurProvinsi Kalimantan Timur, menyampaikan pertimbangan teknis arealTUPHHKHA PT.

DPKPPHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

: 11/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 19 Mei 2021;

1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK Tematik Stunting Desa Butungale (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM DESAKU, Nomor Kontrak: 08/KONTRAK/SWKL-DAK(PEN)/DPKP-PHWT/V/2021 Tanggal 18 Mei 2021;

1 (satu) bundel Dokumen Kontrak Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 50 KK Tematik Stunting Desa Sidorukun (DAK PENUGASAN) antara: KPA/PPK dengan KSM SIDORUKUN, Nomor

Data titik koordinat geografis hasil pemeriksaan dan identifikasi tersebutsetelah diploting dan dipetakan, kemudian dibuatkan Peta Ploting Titikhalaman 6 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B.LH/2019/PN.BknKoordinat GPS hasil pengesekan TKP Dugaan Tindak Pidana BidangKehutanan di Kawasan Hutan Kawasan Produksi Tetap (HP) Tesso Nillodi Desa Gunung Sahilan Kecamantan Gunung Sahilan KabupatenKampar Provinsi Riau, skala 1 : 50.000, disimpulkan bahwa lokasi TempatKejadian Perkara (TKP) dimaksud berada di Dalam

Data titik koordinat geografis hasil pemeriksaan dan identifikasi tersebutsetelah diploting dan dipetakan, kemudian dibuatkan Peta Ploting TitikKoordinat GPS hasil pengesekan TKP Dugaan Tindak Pidana BidangKehutanan di Kawasan Hutan Kawasan Produksi Tetap (HP) Tesso Nillodi Desa Gunung Sahilan Kecamantan Gunung Sahilan Kabupatenhalaman 10 dari 42 Putusan Nomor 106/Pid.B.LH/2019/PN.BknKampar Provinsi Riau, skala 1 : 50.000, disimpulkan bahwa lokasi TempatKejadian Perkara (TKP) dimaksud berada di Dalam

Data titik koordinat geografis hasil pemeriksaan dan identifikasi tersebutsetelah diploting dan dipetakan, kemudian dibuatkan Peta Ploting TitikKoordinat GPS hasil pengesekan TKP Dugaan Tindak Pidana BidangKehutanan di Kawasan Hutan Kawasan Produksi Tetap (HP) Tesso Nillo diDesa Gunung Sahilan Kecamantan Gunung Sahilan Kabupaten KamparProvinsi Riau, skala 1 : 50.000, disimpulkan bahwa lokasi Tempat KejadianPerkara (TKP) dimaksud berada di Dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap(HP) sesuai dengan Keputusan

bertentangan dengan :Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 Tanggal 26Juli 2006 Tentang Pengembangan PerkebunanMelalui Program RevitalisasiPerkebunan pada :a Pasall:halaman 9 dari 42 halaman Pts.No.09/TIPIKOR/2014/PT.PLG1Angka 9 Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduksetempat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerimafasilitasi Program Revitalisasi Perkebunan.Angka 10 Pekebun adalah Perorangan warga negara Indonesiayang melakukan usaha perkebunan dengan skala

Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha.Huruf J. Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatangyang telah terdaftar dan memiliki identitas.b Angka Romawi V Mitigasi Risiko:Huruf A. Pemenuhan syarat legalitas.

dan Sulaeman Tahe, SE Bin Tahetersebut diatastelah bertentangandengan :1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006 Tanggal 26Juli 2006 Tentang Pengembangan PerkebunanMelalui Program RevitalisasiPerkebunan pada :a Pasal 1:1 Angka 9 Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduk setempatyang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima fasilitasiProgram Revitalisasi Perkebunan.2 Angka 10 Pekebun adalah Perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala

Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha.Huruf J. Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatangyang telah terdaftar dan memiliki identitas.a Angka Romawi V Mitigasi Risiko :910111213Huruf A. Pemenuhan syarat legalitas.

Aceh, skala 1 : 250.000;Bahwa menurut Ahli terhadap pelaku yang membawa alat beratexcavator (beco) tersebut ke lokasi tempat ditemukannya alatberat excavator (beco) tersebut dapat disangkakan telahmelakukan tindak pidana setiap orang dengan sengajamembawa alat berat dan / atau alat alat lainnya yang lazimatau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatanpenambangan dan / atau mengangkut hasil tambang di dalamkawasan hutan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalamHalaman 14 dari 35 Putusan Nomor

Aceh Barat berada dititik koordinat 04 32 34.396 N 096 21 30.749 E.Bahwa peta lampiran Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : SK. 103 / MenLK 11 / 2015,tanggal 02 April 2015, tentang Kawasan Hutan dan KonservasiPerairan Provinsi Aceh, Skala 1 : 250.000 dan mendasariperaturan perundang undangan di bidang kehutanan, makadapat saya sampaikan bahwa ke 2 (dua) titik koordinattersebut berada di dalam Hutan Lindung, peta dan foto lokasiterlampir;Bahwa kondisi kawasan hutan lindung

dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B.LH/2018/PNMineral / ESDM Aceh yaitu untuk mengevaluasi permohonan izinpertambangan mineral dan batu bara diseluruh Wilayah Acehdan mengevaluasi rencana kerja anggaran dan biaya untukperusahaan pertambangan yang ada di wilayah Aceh sertamelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruhkegiatan usaha pertambangan yang ada di wilayah Aceh.e Bahwa setiap orang ataupun badan usaha yang melakukankegiatan pertambangan terhadap ke5 (lima) komuditastambang tanpa membatasi skala

;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahwa pada petalampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK. 103 / MenLK 11 / 2015, tanggal 02 April 2015, tentang Kawasan Hutandan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, Skala 1 : 250.000 dan mendasariperaturan perundang undangan di bidang kehutanantitik koordinat tersebutberada di dalam Hutan Lindung;Menimbang, bahwa dari dari keterangan ahli terhadap kondisi kawasanhutan lindung tersebut saatmelakukan pengecekan dan penentuan

Wib. dirumah terdakwa di Dusun TelagaNangka, Desa Burneh, Kecaamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;e Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan AiptuJoko Purwo, Brigadir Andi Surya, serta beberapa rekan lain termasukdari unsur TNI ;e Bahwa awalnya ada operasi skala besar yang melibatkan unsur TNIdengan sasaran Kecamatan Burneh, dan saat itu ada informasi darimasyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi danpesta sabu, kemudian saksi bersama team termasuk anggota TNIbergerak

Wib. dirumah terdakwa di Dusun TelagaNangka, Desa Burneh, Kecaamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan AiptuJoko Purwo, Brigadir Hery Haryanto, serta beberapa rekan laintermasuk dari unsur TNI ;Bahwa awalnya ada operasi skala besar yang melibatkan unsur TNIdengan sasaran Kecamatan Burneh, dan saat itu ada informasi darimasyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi danpesta sabu, kemudian saksi bersama team termasuk anggota TNIbergerak

Wib. dirumah terdakwa di Dusun TelagaNangka, Desa Burneh, Kecaamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan;Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan BrigadirAndi Surya, Brigadir Hery Haryanto, serta beberapa rekan laintermasuk dari unsur TNI ;Bahwa awalnya ada operasi skala besar yang melibatkan unsur TNIdengan sasaran Kecamatan Burneh, dan saat itu ada informasi darimasyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi danpesta sabu, kemudian saksi bersama team termasuk anggota TNIbergerak

Konawe berada pada posisi koordinat UTM51 M 0413684/9578546, UTM 51 M 0413743/9578577, UTM 51 M04132875/9578790, selanjutnya titik koordinat tersebut dipetakankedalam peta pembagian wilayah hutan (RPH) Wawotobi Skala 1 : 25.000dan hasil pemetaan menunjukkan bahwa lokasi pengolahan kayu tersebutberada di Dalam Kawasan Hutan Negara Dalam Areal Hutan ProduksiTerbatas dan Terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan kayu di dalamKawasan Hutan Negara dari pejabat yang berwenangwonnna Perbuatan Terdakwa tersebut

Konawe berada pada posisi koordinat UTM51 M 0413684/9578546, UTM 51 M 0413743/9578577, UTM 51 M04132875/9578790, selanjutnya titik koordinat tersebut dipetakankedalam peta pembagian wilayah hutan (RPH) Wawotobi Skala 1 : 25.000dan hasil pemetaan menunjukkan bahwa lokasi pengolahan kayu tersebutberada di Dalam Kawasan Hutan Negara Dalam Areal Hutan ProduksiTerbatas dan Terdakwa tidak memiliki izin pemanfaatan kayu di dalamKawasan Hutan Negara dari pejabat yang berwenang;woceeeeee Perbuatan Terdakwa

dibuat dan ditandatangani oleh dr.Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 685/Pid.B/2017/PN Mtrlrawanto R.B.S, Sp.F,M.HKes, dokter pada Rumah Sakit ProvinsiNusa Tenggara Barat.HASIL PEMERIKSAANBerdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan di Instalasi GawatDarurat adalah sebagai berikut, tekanan darah seratus dua puluh pertujuh puluh milimeter air raksa, nadi tujun puluh empat kali per menit,frekuensi nafas delapan belas kali per menit, suhu tiga puluh tujuhderajat celcius, tingkat kesadaran menurut skala

Pemeriksaan Fisik :Pasien datang dengan tingkat kesadaran penuh menurut Skala KomaGlasgow (GCS): lima belas, tekanan darah seratus dua puluh pertujuh puluh milimeter air raksa, nadi tujuh puluh empat kali per menit,frekuensi nafas delapan belas kali per menit, suhu tiga puluh tujuhderajat celcius.b.

;h. halhal yang dapat diperhitungkan dengan upah;i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;j. upah untuk pembayaran pesangon; dan,K ee ecccceeceeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeees2.

;h. halhal yang dapat diperbitungkan dengan upah;i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;j. upah untuk pembayaran pesangon; dan,Tentang rumusan Penghitungan Petitum Penggugat adalah masuk di dalamketentuan UU No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (3) huruf h.Hal itu sesuai dengan Kronologi yang diajukan Pekerja/Penggugat/PemohonKasasi. (terlampir)Bahwa Pemohon Kasasi sepatutnya harus mendapatkan hak sebagai berikut:A.

Nama lengkap Arius Soor, nomor induk pegawai/No.SAP 8508007S, nomor pokok wajib pajak (NPWP) 77.543.645.4954.000,jenis kelamin Lakilaki, status sipil (kawin/tidak kawin) kawin(24 Januari2012), tempat/tanggal lahir Arefi/29 Agustus 1985, agama Protestan,tanggal bekerja di PLN 01 September 2008, tanggal menjadi peserta 01September 2008, tanggal pegawai tetap O1 September 2008, nomorkeputusan pegawai tetap 1053.K/425/GM.WP2B/2008, grade/skala gradebasic 2/BAS0206, skala gaji dasar sebagai PhDP/gaji