., MH
Terbanding/Tergugat I : BANK SULTRA CABANG KONAWE UTARA
Terbanding/Tergugat II : BANK SULTRA KANTOR PUSAT
Terbanding/Tergugat III : H.ABUHAERA, S.Sos, M.Si.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULTRA Diwakili Oleh : LUSMAN BUA, SH. MH,
Terbanding/Penggugat : HARUN

Bahwa setelah penggugat menyimpan dana padaBank Pembangunan Daerah(BPD) Sultra kemudian Penggugat kembali ke Kampung (Unaaha) saat iniKabupaten Konawe Prov.

Sultra yang tidak lama kemudian penggugatmengalami sakit yang bekepanjangan dan simpanan penggugat pada BankHalaman 2 dari 34 Putusan Nomor 34/PDT/2021/PT KDIPembangunan Daerah (BPD) Sultra sudahtidak ada yang mengurus sampaisekian tahun, juga tidak ada pemberitahuan dari pihak Bank PembangunanDaerah (BPD) Sultra kalau penggugat mempunyai tabungan pada tergugat;.

Bahwa selaku Pengacara yang telah memperoleh kuasa dari penggugat,membuat surat Somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak Bankpembangunan Daerah (BPD) Sultra masingmasing tanggal, 8 dan 26November 2019 serta tanggal 4 desember 2019, yang isinya meminta kepadapihak BPD Sultra untuk memberikan pembayaran kepada penggugat atassimpanannya maupun deposito beserta dengan bunganya;.

Bank Sultra, adasyarat mutlak bagi para Nasabah Bank Pembangunan Daerah (BPD)Sultra mengenai penyimpanan/tabungan Titipan dan Deposito padaBank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara yaitu kepada NasabahBank diberikan untuk menjadi pegangan dan bukti berupa :a. Surat Slip Setoran Titipan dan Slip Setoran Deposito (Asli);b.

ALIMUDDIN, SE., MH, tegas dan jelas menerangkan bahwa saksitidak kenal HARUN (keterangan saksi halaman 18 garis datar 2).Bukti P1 dan P2 adalah produk resmi dari Bank BPD Sultra.

Sarana Sultra Ventura
Tergugat:
1.Benny T Sabara
2.Nur Adryani

Pemohon:
AKBAR
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq KAPOLRES KOLAKA Cq KAPOLSEK POMALAA

PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
Pokja PPBJ Paket Pekerjaan Satker BPTDW XVIII Sultra

SULTRA SARANA BUMI (T.II.INTERVENSI)

Sultra Sarana Bumipada Perkara No. 16/Pdt.G/2016/PN.Unh, mengenai KEPUTUSANBUPAT KONAWE UTARA NOMOR: 380 Tahun 2014, TentangPenciutan Luas Wilayah lzin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiPT.

Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 HaTertanggal 25 Agustus 2014 terdapat pada bukti P9, sedangkaninformasi mengenai bukti surat a quo berupa KEPUTUSAN BUPATIKONAWE UTARA NOMOR : 380 Tahun 2014 Tertanggal 25 Agustus2014 awalnya diketahui oleh Penggugat melalui Surat KementerianESDM RI No. 1494/30/DJB/2017, Perihal Klarifikasi Rekomendasi ClearHalaman 5 dari Hal. 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdiand clean (C&C) IUP a.n PT. Sultra Sarana Bumi dan PT.

Sultra SaranaBumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630 Ha Tertanggal 25 Agustus2014 yang mana penerbitan obyek sengketa ini juga berdasarkan ataumengacu kepada Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor. 317.1 Tahun2008 Tentang pencadangan Wilayah PT. Sultra Sarana Bumi luas 4.108Ha, Tertanggal 9 Mei 2008 dan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor592 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi PT.

Sultra Sarana Bumi ; 2. Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor :380 Tahun 2014, Tentang Penciutan Luas Wilayah lizin UsahaPertambangan Operasi Produksi PT.

Sultra Sarana Bumi(KW 09 DES ER 001) Lokasi Penambangan Molawe dan AndowiaHalaman 14 dari Hal 114 Putusan Perkara Nomor : 27/G/2017/PTUN.Kdiluas 2.630 Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 penciutan dari SKTergugat Nomor.592 Tertanggal 18 Agustus 2010 ; 3.

PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
Pokja PPBJ Paket Pekerjaan Satker BPTDW XVIII Sultra

Pemohon:
HARDIKNAS TOMBILI, S.H Alias DIKI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT SULTRA JEMBATAN MAS tersebut;

PT SULTRA JEMBATAN MASlawanPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERIDALAM NEGERI c.q. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA c.q. BUPATI KOLAKA, DK

PUTUSANNomor 688 K/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:PT SULTRA JEMBATAN MAS, berkedudukan di JalanPahlawan, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka,Kabupaten Kolaka (depan Rumah Jabatan Sekda Kolaka),diwakili oleh Jeffrey Rumendong, selaku Direktur Utama,memberikan kuasa kepada M.

keduanya memberikan kuasa kepada kepadaAbdur Razak, S.H., dan kawankawan, Para Advokat,berkantor di Jalan Garuda Nomor 17, Kelurahan Lamokato,Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi SulawesiTenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3Desember 2018;Para Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kolakauntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Mengabulkan gugatan Penggugat PT Sultra

Nomor 688 K/Pdt/2020seketika atas pekerjaan Penggugat PT Sultra Jembatan Mas PusatKolaka, dengan perincian sebagai berikut: RekapitulasiSeluruh Hutang TergugatNo. Nama Pekerjaan Tahun 2018 Tahun 20191. Jalan masuk ke Rp6.998.600.000,00 Rp7.698.100.000,00Kampung Nelayan(HKSN) Kolaka 2. Pengerukan dasar Rp48.980.000.000,00 Rp52.239.000.000,00muara sungaiKolaka3. (Tembusan) Jalan Rp74.800.000.000,00 Rp82.283.000.000,00Alam MekongakePasar SentralKolaka 4. Jalan H.

Nomor 688 K/Pdt/2020Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima 13Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:Menerima permohonanpermohonan kasasi PT Sultra

PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
Pokja PPBJ Paket Pekerjaan Satker BPTDW XVIII Sultra

Pemohon:
HARDIKNAS TOMBILI, S.H Alias DIKI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawanKAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA, yangberalamat di Jalan Nepulu Nomor 398 Kecamatan Punggaluku Kabupaten KonaweSelatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahwa setelah terbitnya Laporan Polisi NomorLP/B/17/VII/2021/SPKT/POLSEK LAINEA/RES KONSEL/ POLDA SULTRA,tanggal 11 Juli 2021 atas dugaan Tindak Pidana dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal170 Ayat (1) KUHPidana Subs.

Pasal 406 Ayat (1)KUHPidana sebagaimana surat ketetapan Nomor : S.Tap/10/XI/2021/Reskrim, tanggal 02 November 2021 Tentang Penetapan Tersangka;2) Faktanya kejadian Pengerusakan terhadap suatu barang sebagaimanaLaporan Polisi Nomor : LP/B/17/VII/2021/ SPKT/POLSEK LAINEA/RESKONSEL/POLDA SULTRA apabila disesuaikan dengan locus delicti(tempat/lokasi terjadinya tindak pidana) dan tempus delicti (waktu terjadinyatindak pidana), pengusakan barang tersebut terjadi pada hari minggu sekitarpukul 09:00 WITA

strong> D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kabri Wali Sultra

Terbanding/Terdakwa : KABRI WALI SULTRA Bin KARMIN HAMADE

Reskrimum Polda Sultra

DIREKTURRESKRIMUM POLDA SULTRA, Selaku Penyidik yang berkedudukan di JalanHaluoleo Nomor 1 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dalamhal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Reserse KriminalUmum Polda Sultra tanggal 26 Januari 2022 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Register Nomor:28/Pid/2022/PN Kdi., tanggal 26 Januari 2022 dan Surat PerintahKapolda Sultra Nomor: Sprin/117/XlI/HUK.12.1/2022, tanggal 25Januari 2022, diwakili oleh Kuasanya bernama:1.

., Pangkat/Nro: KOMBESPOL/74040752, Jabatan Kepala Bidang Hukum Polda Sultra;Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN kdi.2. Muhammad Rijal, S.H., M.H., Pangkat/Nrp: IPDA/82040396,Jabatan PS. Paur Banhatkum Subbid Bankum Bidkum PoldaSultra;3.

;Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Termohon Terhadap Diri Pemohonberdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/303/V/2021/SPKT POLDA SULTRA,tanggal 28 Mei 2021 Pelapor An. Muh. Asnawir, S.

Pd. adalah Tidak Sah dan Batal DemiHukum maka sangat layak dan patut menurut hukum untukMenghentikan Proses Penyidikan atas perkara Pemohon a quo atau diSP3 dan Merehabilitasi Nama Baik, Kehormatan, Harkat dan MartabatPemohon seperti semula;> Bahwa oleh karena tindakan Penetapan Tersangka, Penangkapan danPenahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohonberdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/303/V/2021/SPKT Polda Sultra,Tanggal 28 Mei 2021 Pelapor an.

MUHAMMADASNAWIR, S.Pd. melaporkan Pemohon di Polda Sultra sama sekali tidakada kaitannya dengan tidak terpilinnya Sdr.

MUHFIN SULTRA VS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH DKK

SULTRA SARANA BUMI (T.II.INTERVENSI)

SULTRA SARANA BUMI, Beralamat di Jin. Muara Karang Blok Z8 Utara No. 16Jakarta Utara, yang diwakili oleh Ahmad Nursiwan, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Direktur Utama PT. Sultra Sarana Bumi ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dwiana Miranti, S.H., Livia Patricia, S.H.LLM., Siska Natalia, S.H. M.H., Stella Varaniya, S.H. M.H., Michael, S.H., dan lvanChandra Syahrul, S.H.

Sultra Sarana Bumi (KW 09 DES ER 001) seluas 2.630Ha, Tertanggal 25 Agustus 2014 (vide bukti P.1= T219) yang ditujukan kepadaTergugat Il Intervensi ;Halaman 7 dari 10, Putusan No. 79/B2018/PT TUN Mks" bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki dasarkepentingan untuk menggugat, oleh karena tidak adanya Kepentingan yangmerujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, sebagaimana diaturdalam ketentuan pasal

BUMI SULTRA JAYA
Termohon:
PT. SINAR KARYA MUSTIKA

Pemohon:
1.NURLAN Bin KHAINUDDIN Alias TUYUL
2.IPAN Bin ARSAD Alias ACO
3.LA TANDU Alias LA TAndu Bin LA ONU
Termohon:
Kapolda Sultra Cq. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra

SARANA SULTRA VENTURA
Tergugat:
1.MUTALIB, S.Kep.,M.Kes
2.WA ODE MARULANA, S.Kep

Sarana Sultra Ventura, bertempat tinggal diKendari Jalan Mekar nomor 25 O, Kel. Kadia, Kec. Kadia,Kota Kendari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannyatersebut memberikan kuasa khusus No.006/SSV/STG/VI/2021, tanggal 22 Juni 2021 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendaridibawah nomor : 229/Pdt/2021/PN.Kdi tanggal 24 Juni 2021dan surat tugas No. 005/SSV/STG/VI/2021 tanggal 22 Juni2021 kepada 1. Andy Sugianto, Legal Officer PT. SaranaSultra Ventura dan 2.

Ardika Wiranata Saputra , VCO PT.Sarana Sultra Ventura, Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Lawan1.Mutaliib, S.Kep,M.Kes, lahir di BaoBao tanggal 13 Agustus 1974, pekerjaanPNS, bertempat Tinggal di Kendari Jalan LumbaLumbaLr. Ikhlas nomor 1, Kel. Lalora, Kecamatan Kambu, KotaKendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.Waode Marulana, S.Kep, lahir di Ujung Pandang, tanggal 8 September 1982,pekerjaan PNS Polri, bertempat Tinggal di Kendari Jalan LumbaLumba Lr. Ikhlas nomor 1, Kel.

Bahwa benar saudara saya Rasyik pemilik Jaminan ke Il dengan SHMNo.00166 dengan berdiri bangunan permanen sebagai rumah induk telahdipinjamkan kepada tergugat untuk dijadikan sebagai bahan jaminanpengajuan kredit pembiayaan di PT Sarana Sultra Ventur dengan niatmembantu saudara yang membutuhkan modal usaha.4.

Bahwa benar tergugat telah menerima dan menyetujui pinjaman tergugatdengan Pokok pinjaman dan bagi hasil setiap bulan tergugat membayar kePT Sarana Sultra Ventura dengan mencicil dalam jangka 36 bulan sebesarRp. 3.021.800, namun dalam perjalanan dari awal kontrak 2 NovemberHalaman 7 dari 15 halaman Putusan No 13 /Pdt.G.S/ 2021 / PN.Kdi2015 sampai 2 Oktober 2018 hanya mampu mengembalikan pinjamanbagi hasil dari pihak Ventura sebesar Rp. 20.778.717,.

Bahwa benar modal pinjaman bagi hasil yang saya dapatkan daripembiayaan PT Sarana Sultra Ventura telah saya gunakan untuk modalusaha sesual dengan data dukung yang saya ajukan sebagai bahanpertimbangan dalam pengajuan pinjaman modal usaha yang sayajalankan, namun karena dalam perjalanannya usaha saya mengalamikebangkrutan dan kontrak berhenti yang saya jalankan sebagai suplalyerbahan material (Suplit) bahan industri Perusahaan Tambang Nikel SonaiKab.

Penggugat:
ENDANG ODO
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq BRIMOB SULTRA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq BUPATI KONSEL

SK 137/1980 tanggal 6 agustus 1980 syaratsyaratnya adapada poin kedua disebutkan bahwa apabila dalam lokasi tersebut terdapat tanah rakyat maka yang bersangkutan tetap mengadakan ganti rugi sesuaidengan ketetntuan ketentuan yang berlaku, dan apabila tanah tersebutditerlantarkan /tidak dimanfaatkan selama 3 tahun berturutturut maka suratkeputusan penunjukan ini akan ditinjau kembali.Dan faktanya sejakdikeluarkan SK. 137/1980 tanggal 6 agustus 1980 tersebut, KepolisianRepublik Indonesia cq polda sultra

cq Brimobda Sultra (Tergugat) tidakmemanfaatkan/mentelantarkan tanah tersebut,nanti sekitar tahun 20082010barulah muncul gejolak masyarakat, mulailah Tergugat melakukan klaimdengan dasar SK 137/1980, tanpa membaca kembali ketentuan dalam SK137/1980, bahwa apabila selama 3 tahun berturutturut tanah tersebut tidakdimanfaatkan dan ditelantarkan maka surat keputusan penunjukan ini akanditinjau kembali dan Faktanya Tergugat tidak memanfaatkan tanah tersebutselama 3 tahun berturutturut, tidak mengajukan

CqHalaman 7 dari 36 Putusan Nomor 104/Pdt/2019/PT KDIBrimobda Sultra (Tergugat) tidak memanfaatkan/ menelantarkan tanahtersebut, nanti sekitar tahun 20082010, ... dst ;Bahwa berdasarkan posita di atas dikorelasikan dengan Surat KeputusanBupati Kepala Daerah Tingkat Il Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec.Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI, senyatanya areal120 Ha tersebut telah dimanfaatkan oleh Kepolisian

Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan ResettlementPOLRI, hal mana Surat Keputusan tersebut adalah alat bukti surat yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat dan mengikat yang telahdipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor45/Pdt.G/2001/PN Kdi cq Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi TenggaraNomor 07/Pdt/2003/PT Sultra cq Putusan Mahkamah Agung RI Nomor1844 K/PDT/2004 ;.

Satuan Brimob Polda Sultra. Dalam sengketa Gugatan TataUsaha Negara Nomor 33/G/2015/PTUN Kdi, sebahagian ahli warisPurnawirawan Polri masuk mempertahankan haknya sebagai pihakintervensi yaitu Para Tergugat II Intervensi 2 dan ada pula yang bertindaksebagai saksi.

FITRAH RIDHA, S.PD Alias RIDHA
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA