Ditemukan 8250 data
48 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
G/2013/PN.PDG Tanggal 26 Februari 2014:Putusan Kasasi Nomor 1/78K/Pdt/2015, tanggal 27 Agustus 2015 yangberbunyi:MENGADILI= Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi MUCHSIN, S.H.,tersebut: Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 107/2014/PT PDG, tanggal 22September 2014, yang berbunyi:MENGADILI:1.
103 — 447 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Program tersebut dilaksanakan atas kerjasama beberapa perusahaan BUMN. Terdakwa selaku ... [Selengkapnya]
No. 61 K/PID.SUS/2018 Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 6/Pid.Sus/TPK/2017/PN.PDG, tanggal 7 Juli 2017yang dimintakan banding tersebut; Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota; Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatPengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu)rupiah;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid.SusTPK/2017/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak
Terbanding/Jaksa Penuntut : IRNA, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : SURIATI, SH
76 — 0
M E N G A D I L I :
- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 08/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG, tanggal 19 Maret 2013 ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang No. 08/Pid.B/TPK/
2013/PN.PDG, tanggal 19 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana tambahan berupa jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan mengenai redaksi amar uang pengganti tersebut, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
2.
135 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINAGA, ST bin M.ESINAGA.Membebankan kepada para Terdakwa membayar biayaperkara masingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 9/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06 September 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum danPenasihat Hukum para Terdakwa ;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG
No. 300 K/PID.SUS/2017Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman216 sampai dengan 220 dalam Putusan Nomor02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg menyatakan sebagai berikut:Ad.1. Unsur Setiap Orang:Menimbang bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak PidanaKorupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 2O Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
orang, unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan telah dipertimbangkan denganbenar oleh Pengadilan Tingkat pertama, pertimbangan mana diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan pula oleh Pengadilan Tingkat Bandingdalam perkara ini ;Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman221 sampai dengan 223 pada Putusan Nomor 02/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pdg
Terbanding/Terdakwa : SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL
Terbanding/Terdakwa : AHDIAT Pgl. ED
76 — 36
- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Padang Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 5 Maret 2015, sekedar mengenai jumlah kerugian keuangan Negara dan uang pengganti yang dibebankan kepada para Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini:
- Menyatakan Terdakwa I Syaiful Ahmad, BE Pgl.
Terdakwa telahdiberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum, telah diajukandalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yangditentukan oleh undangundang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca berkasperkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 38/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg
Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeriPadang Nomor 38/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg tanggal 5 Maret 2015, sekedarmengenai jumlah kerugian keuangan Negara dan uang pengganti yangdibebankan kepada para Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagaimanatersebut di bawah ini:2.1 Menyatakan Terdakwa Syaiful Anmad, BE Pgl. Syaiful dan Terdakwaa IIAhdiat Pgl.
235 — 281
Putusan PengadilanNegeri Pandeglang No. 46/Pid/B/1995/PN.Pdg tanggal 30 Juli 1996 dantelah telah pula di uji keautentikannya dimana Akta No. 98 tersebut telahdinyatakan Sah menurut hukum. (Bukti P2) Dan begitu pula secarakeperdataan menurut hukum Formal telah pula diuji berdasarkan hukumformal Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 224/PDT/1994/PT. BDGtanggal 9 Agustus 1994 Jo.
Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No.19/Pdt.G/1993/PN.Pdg tanggal 10 Maret 1994, dinyatakan Klien kamilvone Felicia Intan D S alias Nji Ratu Epon Irma Felicia lvone IntanDuanapaken Nata Sastranagara adalah pemilik yang sah terhadappeninggalan Raden Harsa Nata Sastranagara dari objek yang lain. (BuktiP3).. Bahwa Alm.
55 — 12
Tanggal 30 Maret 2015;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 148/Pen.Pid/2015/PNPdg. tanggal 19 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor: 148/Pid.B/2015/PN.Pdg.
67 — 16
Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 09 Juli 2015 Nomor :Halaman 1 dari 197 Putusan Nomor 30 /Pid.SusTPK/2015/PN Pdg;32/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pdg sejak tanggal 23 Juli 2015 s/d tanggal 21September 2015 ;5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17September 2015 No. 148/Pen.Pid/2015. PT. PDG sejak tanggal 21September 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015;6.
/Pid.Sus/TPK/2015/PN.PDG tanggal 23 Juni2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara terdakwa;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : No:30./Pen.Pid/TPK/2015/PN.PDG tanggal 25 Juni 2015 tentangPenetapan hari sidang;3.
207 — 67
memberitahukan kepada Terdakwabahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaanyang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, maka berdasarkan Pasal 56Ayat (1) KUHAP wajib didampingi oleh Penasihat Hukum, jika Terdakwa mampudipersilakan untuk mencari Penasihat Hukum sendiri dan bilamana tidak mampuPengadilan telah menunjuk seorang Penasihat Hukum bagi Terdakwa bernama :HASAN ALI RAHMAN, S.H. berdasarkan penetapan tertanggal; 26 Maret 2014dengan Nomor: 66/Pen.Pid/PH/2014/PN.Pdg
131 — 277
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Pengadilan Negeri Padang telahmenjatuhkan putusannya Nomor 117/Pdt.G/2017/PN.Pdg tanggal 24 Mei 2018yang amarnya sebagai berikut :DALAM PROVISI : Menolak tuntutan provisi Penggugat.DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi tergugat.DALAM POKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.Menyatakan
102 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam ruang lingkup hukum perdata, maka BPSK tidakberwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkaradan oleh karenanya beralasan untuk membatalkan putusan Judex Facti danBPSK dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas.Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SYAFRIL tersebut danmembatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor128/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG
66 — 47
., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Parkit VI No. 13Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang,berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 20 Agustus2018 Nomor 6/BH.PEN/2018/PN.Pdg;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut;Telah membaca:1.
112 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 797 K/Pdt.SusBPSK/201718.128/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG tanggal 14 November 2012 yangmembatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor62/BPSKPDG/PTS/A/IX/2012 tanggal 27 September 2012 sertaMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.
96 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5,000, (Limaribu Rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 18/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 21November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danPenuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 30September 2016 sekedar mengenai redaksi dan lamanya pidana
55 — 9
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal19 Desember 2014, Nomor : 51/Pen.Pid.SusTPK/2014/PN.Pdg sejak tanggal 19Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;4. Perpanjagan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 ;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Maret 2015sampai dengan tanggal 17 April 2015 ;6.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 April 2015sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;Menimbang, bahwa untuk menghadapi perkaranya tersebut Terdakwadipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telahmemberikan saran untuk mempergunakan haknya;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS 1 APADANG TERSEBUT;Setelah memperhatikan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kls 1.A Padang No.52/Pid.SusTPK /2014/PN.Pdg
tanggal 19 Desember 2014 tentang penunjukan MajelisHakim yang menyidangkan perkara a quo;Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.52/Pid.SusTPK / 2014/PN.Pdg tanggal 19 Desember 2014 tentang Penetapan HariPersidangan;Setelah memperhatikan berkas perkara serta suratsurat lainnya yangberkaitan dalam perkara a quo;Telah membaca dan meneliti suratsurat dalam berkas perkara;Telah membaca dan mendengar dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh PenuntutUmum
1.MEILYA TRISNA, SH. MH
2.IRA YOLANDA, SH. MH
Terdakwa:
SUZILA Pgl. ZILA BINTI ARSAL
145 — 51
ZILA Bin ARSAL; Penetapan Sita Hakim Nomor : 829 /P.IX/Pen.Pid/2020/PN.PDG. Tgl.28 September 2020 berupa :1 (Satu) buah buku pemilik kKendaraan Bermotor (BPKB) jenis mobil merek Toyota Fortuner BA 1768 OG;Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Pdg 1(satu) lembar kwitansi pembelian mobil merek Toyota Fortuner warnahitam BA 1768 OG;Disita dari MAS UD Pgl.
ZILA Bin ARSAL; Penetapan Sita Hakim Nomor : 1019 /P.XI/Pen.Pid/2020/PN.PDG. Tol.30 November 2020 berupa: 1 (Satu) rangkap sebanyak 2 (dua) lembar rekening koran tahapanBCA nomor rekening 03431609 atas nama SUZILA; 1 (satu) rangkap sebanyak 3 (tiga) lembar rekening koran tabunganBRI Britama Nomor Rekening 211501010195503 atas namaSUZILA;Disita dari SUZILA Pgl. ZILA Bin ARSAL; Penetapan Sita Hakim Nomor : 200 /P.XII/Pen.Pid/2020/PN.PNN.
52 — 9
2005 s/d 2009: SlBahwa Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahan baik oleh penyidik,Penuntut umummaupun oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Tipikor Padang;Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Azwar Siri, SH.berdasarkan Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor. 03/PID.B/TPK/2013/PN.PDGtanggal 20 Juni 2013.PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 17/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
tanggal 11 Juni 2013tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;e Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 17/PID.B/TPK/2013/PN.PDG tanggal 11 Juni2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan perkara aquo ;Telah membaca Berkas perkara atas nama Terdakwa Fitrizal Hidayani SE besertaseluruh lampirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan ;Telah melihat barang bukti yang diajukan
TEDDY ARIHAN
Terdakwa:
JUFRI ANDIKA pgl JUF
115 — 29
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang Nomor : 17/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg tanggal 25 Mei 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim.2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 17/Pen.Pid.SusTPK/2017/PN.Pdg tanggal 25Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.3.
TEDDY ARIHAN
Terdakwa:
IRSAL Pgl IR
92 — 22
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang Nomor: 16/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg tanggal 25 Mei 2018 tentangPenunjukan Majelis Hakim.2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 16/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg tanggal 31Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.3.
FENGKI ANDRIAS,SH.DKK
Terdakwa:
NURSIDIN JAMILBIn J.K.H SAMPONO Pgl Nursidin
175 — 39
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang Nomor : 41/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg tanggal 07 Desember 2021 tentangPenunjukan Majelis Hakim 2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 41/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg tanggal 08Desember 2020 tentang Penatapan Hari Sidang ;3.