Ditemukan 1335 data
148 — 45
Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank BekuOperasional (DBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) ataueks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);6. Surat pernyataan dari kreditor selaku pemohon lelang yangisinyaakan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdatadan/atau tuntutan pidana, dan7.
Salinan/ foto copy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor HakTanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha atau Eks BPPN. Dalamhal pemilik jaminan bukan dreditor maka pemberitahuanpelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan;2. Bukti pengumuman lelang;3. SKT/SKPT dalam hal obyek yang dilelang berupa tanah atautanah dan bangunan;4.
170 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
KepalaCabang Yama Bank Pasar Baru) yang pada saat itu sudah ditanganiTim BPPN;Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengambilan SertifikatNomor 27/Del/2002/PN.JAK.SEL tanggal 25 Juni 2002, SHM NomorHal. 18 dari 33 Hal. Putusan Nomor 300 PK/Pdt/201510.11.12.6/Karet telah diambil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatandari penguasaan PT Yama Bank cq.
Nomor471/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR tanggal 12 Juni 2003, yangmenolak bantahan yang diajukan oleh Badan PenyehatanPerbankan Nasional (BPPN);. Putusan PK PTUN Nomor 70 PK/TUN/2012 jo. Nomor 167K/TUN/2011 jo. Nomor 268/B/2010/PTTUNJKT jo. Nomor75/G/2010/PTUNJKT, yang amarnya menolak gugatan yangdiajukan oleh ahli waris H.Abdullah bin H. Ismail;.
52 — 10
Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;f. Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatanperdata dan/atau tuntutan pidana;g.
Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaanlelang kepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNLsebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggunganadalah merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN; danHal 28 dari 55 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt G/2014/PN Skh.h.
Pembanding/Penggugat I : Hj. Helvi Merini Diwakili Oleh : DR. H. ANDI JOESOEF MAULANA, SH.,MH
Terbanding/Tergugat II : Direktur PT. Bank UOB Indonesia Special Asset Managemen Head Office UOB Plaza
Terbanding/Tergugat III : Direktur PT. Trimitra Lelang Mandiri
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kanwil DKJN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi
91 — 57
Salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawasatau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani olehKurator dan Hakim Pengawas yang berisi dimulainyakeadaan insolvensi; atauc) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank BekuOperasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atauEks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);6) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atautuntutan pidana; dan7)
; atau8) salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasilpenilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limitpaling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat sebelumpelaksanaan lelang terdiri dari:1) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggunganadalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank BekuKegiatan Usaha, atau Eks BPPN
62 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
konversi saham BSS terhadap saham BSI yai tusetiap pemilikan 1 (satu) saham BSS akan memperol eh 3,33(ti ga koma ti ga puluh tiga) saham baru BSI (yang menjadiBSMI), maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Jepang,keuntungan~ tersebut hanya dapat dipajaki di Jepang,sehingga tidak ada obyek pajak PPh Pasal 26 yang terutangdari Wajib Pajak Luar Negeri (Sakura Bank, Jepang) ;Bahwa kemudian, bagi pemegang saham BSS lainnya (PT.Bank Central Dagang (BBKU/BPPN
47 — 27
Bahwa ternyata selanjutnya oleh BPPN berdasarkan PerjanjianPengalihan Piutang, Kredit macet atas nama Tergugat tersebut dialihkanlagi kepada PT Bank Danamon dan berkat jasajasa dari Penggugat,Tergugat telah mendapatkan diskon/potongan atas hutangnya tersebutdari PT Bank Danamon sebesar 40 % dari hutang pokok, akan tetapiTergugat tidak juga melunasi hutangnya tersebut , yang akhirnya mautidak mau terhadap kredit macet Tergugat akhirnya dilakukan eksekusi ;.
69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dewanto, SH;Bahwa, salah satu nama dalam daftar piutang yang telah dibeli Penggugatadalah Tergugat , dimana Tergugat menjelaskan kepada Penggugatbahwa Tergugat mempunyai beberapa asset tanah yang kreditnya macetdi ex BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan meminta kepadaPenggugat untuk mengurusnya;Bahwa, setelah melalui penelusuran kredit Tergugat , diketahui bahwa ada5 (lima) asset Tergugat di PT. Rindang Sejahtera Finance beralamat diWisma Kosgoro Lt. 2 Jalan M.H.
85 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kiani Lestari dibeli melalui BPPN (Badan Penyehatan Nasional)pada tahun 2002, dan dilakukan serah terima dari manajemen lamakepada manajemen baru, dalam pembukuan keuangan Tergugattidak ada lagi tercatat adanya hutang Tergugat kepada Penggugat ;Bahwa selanjutnya teroukti secara nyata, meskipun sesungguhnyaPenggugat telah mengetahui hal sebagaimana dalil pada butir 1 dan2 diatas, namun dengan itikad buruknya masih memaksakankehendaknya dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilankepada Tergugat saat
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenderal Anggaran, BendaharawanPemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkatPemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran ataspembelian barang;bahwa Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha MilikDaerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yangHalaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 471 B/PK/PJK/20162.4.Pubersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanjadaerah (APBD), kecuali badanbadan tersebut pada butir 4;bahwa Bank Indonesia (Bl), Badan Penyehatan dan PerbankanNasional (BPPN
75 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Masih dalam harian Kompas per tanggal 19 Februari 2003, analisisperbankan (saudara Lin Che Wei) menyatakan bahwa, "Di tahun 1998, programrekapitulasi pun terjadi, dimana pemerintah Indonesia melalui BPPN telahmenyediakan dana sebesar Rp 6.05 trilyun atau 60% dari total kebutuhanrekapitulasi PT Bank Lippo Tbk." Dapat dibayangkan, bahwa rencana tindakancurang PT Bank Lippo Tbk dengan menyalahgunakan hasil laporan penilaianHal. 3 dari 15 hal. Put.
164 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibagi dua) dikalikandengan tingkat suku bunga sebesar 3,85% sesuai dengan LaporanKeuangan Audited KAP exhibit C/11 point 13 sehingga diperoleh jumlahbeban bunga pinjaman sebesar Rp93.266.123.875,00.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak setuju atas koreksi sebesar Rp93.266.123.875,00 karena tidak adapembayaran bunga pinjaman yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan pinjaman tersebutmerupakan pinjaman non performing yang dialihkan oleh BPPN
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
merek Toyota Rush 1.5 S Automatic tanggal7 April 2010.1 (satu) lembar foto copy faktur merek Toyota Avanza G M/T 1300 CCtanggal 16 April 2010.1 (satu) lembar foto copy daftar harga mobil Toyota Plat hitam wilayahpemasaran Sultra dan sekitarnya SK. 036/PLH/MPCRDHK/IV/2010 mulaiberlaku 1 April 2010.1 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 447 tahun 2009tanggal 10 Agustus 2009.2 (dua) lembar Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BPPN
Toyota Rush 1.5 S Automatic tanggal7 April 2010.541 (satu) lembar foto copy faktur merek Toyota Avanza G M/T 1300 CCtanggal 16 April 2010.551 (satu) lembar foto copy daftar harga mobil Toyota Plat hitam wilayahpemasaran Sultra dan sekitarnya SK. 036/PLH/MPCRDHK/IV/2010 mulaiberlaku 1 April 2010.561 (satu) lembar Petikan Keputusan Gubernur Sultra Nomor 447 tahun 2009tanggal 10 Agustus 2009.572 (dua) lembar Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (BPPN
201 — 106
Penyerahan barang yang dikenakan pajak harusmemenuhi syaratsyarat sebagai berikut : d) Penyerahan dilakukan dalamrangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.bahwa selain itu, Pasal 1A ayat (2) huruf b Undangundang Pajak Pertambahan Nilaia quo menyebutkan Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BarangKena Pajak adalah: b. penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang.bahwa menurut S869/PJ.31 3/2005 sebagaimana tersebut di atas, Pengambil alihanaktiva milik debitur oleh Bank Kreditur atau BPPN
77 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Danakhirnya membengkak sampai dengan jumlah Rp. 3.704.688,39 (tigamiliar tujuh ratus empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tigapuluh sembilan Rupiah) dan kebetulan pada waktu itu keluarlah istilahBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan demikian dariBank Danamon keluarlah surat kepada PT. Agrofin wajib bayar melaluidiskon dengan Nomor : 293/GCI/SMEA/I/O6 tanggal 21 Juni 2006 yangisinya semua kredit yang terhutang dihapuskan dan hanya wajib dibayar.untuk PT.
Soedarsono Ongkowidjojo
Tergugat:
1.Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq Direktur Kekayaan Negara Lain-lain cq Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
2.Kepala Kantor Wilayah X DJKN Surabaa
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya
4.PT. Bank Bali Surabaya Tunjungan
5.Abdurrachim, SH
6.PT. Prahapi Guna Lestari
7.Herman Budi Prayitno
92 — 52
Penggugat:
Soedarsono Ongkowidjojo
Tergugat:
1.Direktorat Jendral Kekayaan Negara cq Direktur Kekayaan Negara Lain-lain cq Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
2.Kepala Kantor Wilayah X DJKN Surabaa
3.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya
4.PT. Bank Bali Surabaya Tunjungan
5.Abdurrachim, SH
6.PT. Prahapi Guna Lestari
7.Herman Budi Prayitno
157 — 44
BankRama dan PT.Bank Darmala) berstatus sebagai Bank yang diambil alih/oankTake Over (BTO) oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)dimana dalam rangka program pengembalian keuangan negara yang telahdikucurkan untuk bank bankbank BTO , posisi para Kreditur dan Terlawan saat ini menjadi:Kreditur saat ini Kreditur semula Jumlah pokok = % kreditur(USD)1. PT.Bank Agris 2,000,000. 11,765 %d/h. PT.BankFinconesia Hal.3 dari 40 hal putusan No.234/Pdt.Bth/2008/PN.Jkt.Pst.
Amar Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Juni 2002 Nomor:3140 K/PDT/2001 sebagai berikut:MENGADILI: Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi V,Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut tidak dapatditerima; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (PT.BANKNIAGA ARTHA KENCANA), Pemohon Kasasi Il (PT.BANKFINCONESIA), Pemohon Kasasi Ill (PT.BANK MULTICOR) danPemohon Kasasi IV (PT.BANK INDOVEST Tbk) tersebut; Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam
115 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPPN, hak atas piutang Bank Indonesiakepada PT.
Sejahtera Bank Umum (DL) dialihkan dari Bank Indonesiakepada Pemerintah gq BPPN sebesar Rp.1.687.349.515.372,53 (satu triliunenam ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan jutalima ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma lima puluh tigarupiah) (T30).i) Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) PP 25/1999, Pemerintah merupakanlembaga yang dalam kedudukannya telah membayar terlebih dahulusebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana dan atau kreditur,sehingga dengan
Terbanding/Tergugat : P.T. Bank Danamon, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Kota Bekasi
49 — 27
Salinan Penetapan/keterangan tertulis dari HakimPengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yangditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yangberisi dimulainya keadaan insolvensi; atauc) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank BekuOperasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atauEks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);6) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinyaakan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atautuntutan pidana; dan7)
); atau8) salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasilpenilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit palingsedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);. dokumen yang bersifat knusus yang disampaikan pada saat sebelumpelaksanaan lelang terdiri dari:1) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggunganadalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank BekuKegiatan Usaha, atau Eks BPPN
1.KHO HANDOYO SANTOSO
2.KWEE SIANAWATI
Tergugat:
1.AFFANDI NAGA, SE
2.PT. Bank Permata Tbk Cabang Surabaya
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL wilayah Surabaya
118 — 45
dipenuhi;5) salinan/fotokopi bukti bahwa:a) debitor wanprestasi, antara lain suratsurat peringatan;b) debitor telah pailit, berupa:6)7)8)i) putusan pailit; danil) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawasatau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani olehKurator dan Hakim Pengawas yang berisi dimulainyakeadaan insolvensi; atauc) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank BekuOperasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atauEks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN
Laporan penilaian atau dokumen ringkasanhasilpenilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit palingsedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);dokumen yang bersifat knhusus yang disampaikan pada saat sebelumpelaksanaan lelang terdiri dari:1)salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggungan adalahBank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku KegiatanUsaha, atau Eks BPPN.
96 — 30
yang ada hubungannya dengan suatu pengalihan cassie, jikataginannya dialihnkan berarti hutangnya lunas, berdasarkan pasal 1381KUHPendata perikatan itu hapus dengan hapusnya perikatan itu seluruhperjanjian ekor itu akan menjadi hapus, sehingga apabila hubungan hukum ituHalaman 34 dari 54 Putusan Nomor 155/Pdt'G/2015/PN.BDGharus ada harusnya di buat hubungan hukum baru, yaitu antara si Debitur lamadengan si kreditor baru, ahli mengambil analogi pada saat ahli di badanpenyehatan perbankan nasional (BPPN
) ahli melihat bahwa saat itu suatu resikayang sangat besar pada tahun 1998 , BPPN meminta kepada debitorcebitoryang masih menunggak kepada bank yang sudah dilikuidasi membuat suatuhubungan baru dengan kami BPPN tujuannya adalah mermiliki hubungan baru,jadi debitur memiliki hubungan hukumnya tidak dengan bank lama tetapi denganbank baru dibuatlah PHT (penanjian hak tanggungan) yang baru juga hinggaBPPN mempunyai legalitas dan tidak memiliki kelemahan untuk melakukaneksekusi.Bahwa pengalihan itu haruslah