Ditemukan 1060 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketentuan ketentuanã ketengan kementan kementen katenun ketentua ketentaun ketentan ketentuna
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 30-12-2019 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 179/Pdt.G/2019/PN Jmb
Tanggal 15 April 2020 — Penggugat:
RD. AMAN
Tergugat:
PT.MULTINDO AUTO FINANCE CABANG KOTA JAMBI
112 — 43
  • Multindo Auto FinanceCabang Kota Jambi sebagai Pihak Tergugat patut diduga telah melanggarketentuan Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun1999 Pasal 18 tentang Ketentun Klausula baku yang tidak sesuai dalam iniHalaman 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 179/Padt.G/2019/PN JmbTergugat secara sepihak telah mengalihkan tanggung jawabnya denganmemberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mewakili kepentinganTergugat dalam masa konsumen masih menggunakan jasa Tergugat.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-07-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PN SUMEDANG Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Smd
Tanggal 14 Februari 2017 — Penggugat: SUSILO Tergugat: 1.KAHAR MULYANI 2.BANK PEMBANGUNAN DAERH JAWA BARAT BANTEN 3.NOTARIS PPAT HERNA HERLINA 4.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG
75 — 18
  • diharuskan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 11.900.000.000,(sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah) kepada Tergugat Il danTergugat Il diharuskan menyerahkan uang muka tersebut serta plafonpembiayaan sebesar Rp. 8.100.000.000 (delapan milyar seratus jutarupiah) kepada Penggugat secara TUNAI.11.Bahwa atas akad jual beli tersebut di atas Penggugat tidak pernahmenerima HAK nya secara utuh, sebagaimana diharuskan dalamAKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No. 10 tanggal 14 Juni 2013,Pasal 1 Point 16 dan Pasal 2 Ketentun
Pengadilan PA PADANG SIDEMPUAN Perdata Agama Perceraian
Register : 30-06-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 22-02-2016
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 164/Pdt.G/201/5PA.Psp
Tanggal 23 Nopember 2015 — PEMOHON VS TERMOHON
45 — 12
  • bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin Mhd.Juangga Dalimunthe, saat ini baru berumur2 (dua) tahun, sehingga adalah sangat tidak beralasan jika anak yang baruberumur 2 (dua) tahun disamakan kebutuhannya anak yang lebih besar, makaoleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang termasuk diriPenggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi bahwa kebutuhan anaktersebut disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, oleh sebab itu segalakebutuhan anak/ kepentingan anak adalah menjadi tanggung jawab bersama,sebagaimana ketentun
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 19-09-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm
Tanggal 19 September 2012 —
34 — 7
  • Sedang yang dimaksud denganperekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebgaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran,dan kesejahterahan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperobuatan terdakwa
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 25-07-2016 — Putus : 25-07-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 3/Pid.Pra/2016/PN AGM
Tanggal 25 Juli 2016 — 1. Nama lengkap : BM. Hafrizal, S.H., M.Si; 2. Tempat lahir : Mukomuko; 3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/1 April 1967; 4. Jenis kelamin : Laki-Laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Koto Jaya Rt.002 Desa Koto Jaya Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu; 7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : PNS Pemda Kabupaten Mukomuko (Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2012);
105 — 29
  • melaporkan pada tahun 2012 terdapat kegiatan kerjasama antara pemerintah daerah kabupaten mukomuko dan LPTTGMalindo Sulsel tentang penelitian terapan (Action Research) Pembuatanminyak dan Cita Rasa Ikan Lele dan Bahan Baku Ikan lele PUD PanganMukomuko dan Pembuatan Papeda Nusantara dari bahan baku ubikayu , jagung, ikan cabe, Minyak lele, mukomuko PUD Pangan yangdilaksanakan tidak sebagaimana yang telah diamanakan oleh peraturanperundang undangan yang pelaksanaanya telah terjadi korupsi, namunmengingat ketentun
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 06-08-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pemohon:
ANDRI SALMAN
Termohon:
Kejaksaan Negeri Bandung
70 — 17
  • dalam Pasal 2 angka 3 huruf dmenyebutkan : Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnyapenetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh HakimTunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat danpembuktiannya yang hanya memeriksa asfek formil.Menimbang, bahwa dengan demikian kaitannya dengan perkara aquosebagai pokok masalah, maka Pengadilan hanya akan memeriksa danmempertimbangkan apakah penetapan terhadap Tersangka yang dilakukanoleh Termohon tidak dilakukan sesuai ketentun
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 07-09-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PTUN MANADO Nomor 50/G/2021/PTUN.Mdo
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat:
1.Herni Langingi
2.Romi Ringkuangan
3.Frenly Oping
4.Rasdy Tendean
5.Yerfen Yangkau Kumendong
6.Nefri Tendean
7.Irvia Pinontoan
8.Filki Meijen Tendean
9.Merfil Kembuan
10.Rola Engka
11.Nandito Tambuwun
Tergugat:
Hukum Tua Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding
129 — 82
  • Keputusan Hukum Tua Desa Kakenturan Kecamatan ModoindingTentang Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 9 Juni 2021, telah menimbulkanPutusan Nomor : 50/G/2021/PTUN.Mdo Halaman 10 dari 55akibat hukum bagi Para Penggugat dengan hilangnya hak penghasilan tetap danPenghasilan Tambahan serta Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 66dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaBahwa dengan demikian objek sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat telahmemenuhi unsurunsur dalam ketentun
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus Anak
Putus : 04-09-2017 — Upload : 21-10-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 3 / Pid.Sus.Anak / 2017 / PT.DPS.
Tanggal 4 September 2017 — ANAK
250 — 93
  • Perlindungan terhadap korban kejahatan baik26penggantian kerugian immaterian maupun materiil, sudah patutnya diambillangkah langkah kebijaksanaan dimana perlindungan terhadap korbandengan menerapkan ketentun undangundang yang ada secara maksimalserta upaya lain yang manfaatnya dapat dirasakan oleh korban kejahatanmaupun keluarga yang ditinggalkan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-08-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 11 Agustus 2016 — HENDRIADI YAHYA, DK VS 1. PT DAYA MITRA SERASI (PT DAMIRA), , DKK
88 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat II untukmenyerahkan 1 (satu) Kontrak PKWT yang telah ditandatangani bersamaselama Para Penggugat bekerja, sebagaimana diatur didalam ketentun Pasal54 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi: "Perjanjian Kerjasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurangkurangnya 2 (dua)yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/ouruh danpengusaha masingmasing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja;7.
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama
Putus : 26-11-2013 — Upload : 09-12-2013
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 228/Pdt.G/2013/PA.Tnk
Tanggal 26 Nopember 2013 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
26 — 3
  • dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahundilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itusehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi diatas materai tempel ;Oleh karena materai surat kuasa Penggugat tersebut tidak dicantumkan tanggalbulan dan tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5 ) UndangUndangNomor 13 Tahun 1985, maka surat kuasa Penggugat tersebut dianggap tidakbermaterai sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (9) UndangUndang Nomor 13 Tahun1985 yang bunyinya Apabila ketentun
Pengadilan PT AMBON Perdata
Putus : 23-01-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan PT AMBON Nomor 49/PDT/2014/PT. AMB
Tanggal 23 Januari 2015 — FALEN SAVSAVUBUN; NY. AGNES SAVSAVUBUN; FIKTUS SAVSAVUBUN; NY. ERNI SAVSAVUBUN; MARIUS EDO RAHAIL, SH VS NY . LUSIA RENTANUBUN, S.Sos,M.Si
53 — 24
  • membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut.4.Bahwa Para Pembanding (dahulu Para Tergugat) berkeberatan dan menolakpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dalam putusan perkara a quohalaman 120, titik/paragraf ke tiga, yang menyatakan para Tergugat/ParaPembanding mengakui dan tidak berkeberatan dengan fakta bahw Penggugatkemudian berdasarkan perubahan ketentuan undangundang tentang Yayasan telahmelakukan perubahan Akta Notaris dari SUPRAKOSO,SH, dan perubahan tersebutsesuai dengan ketentun
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 10-11-2016 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 211/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mdn
Tanggal 17 April 2017 — - EFENDI ZEGA (PENGGUGAT) - PT. SIRINGO-RINGO (TERGUGAT)
69 — 17
  • Bahwa, atas tindakan Tergugat tersebut tanoa kesalahan melakukan PHK makaPenggugat secara hukum menuntut hak hak pesangon sebesar 2 kali ketentuan156 ayat , (2), uang masa kerja 1 kali ketentun pasal 156 ayat (8) dan uangpengganti perumahan sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) Undangundang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan dengan perinciansebagai berikut : Uang pesangon 2 X 7 X Rp. 2.563.000,00 = Rp. 35.882.000,00 Uang Penghargaan masa Kerja 3XRp.2.563.000,00 =Rp. 7.689.000,00Sub
Pengadilan PN TRENGGALEK Perdata
Register : 19-04-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 14-11-2012
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 5/Pdt.Plw/2011/PN.TL
Tanggal 27 September 2011 — WARDI >< PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Trenggalek, Dkk
82 — 16
  • Bahwa, sesuai ketentun hukum sebagaimana telah diatur dalam :e Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 697 K/Sip/1974, tanggal 31 Agustus 1977 yang menyatakan bahwa Gugatanterhadap lelang harus dilakukan sebelum lelang dilaksanakan;e Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4/K/Rup/1958,tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa Gugatan yang tidakberdasar hukum tidak dapat diterima;12dan oleh karenanya gugatan perlawanan (Verzet) dari PELAWAN adalah telah cukupberalasan
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 165/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 16 Juli 2021 — Penggugat:
1.ASTUTIK DWI ANDYANI
2.Wiriadinoto
Tergugat:
Pimpinan Bank Panin Tbk Cabang Surabaya Cendana
Turut Tergugat:
1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
2.ARIF HANDOKO
3.LUSHUN ADJI DHARMANTO, SH.,
44 — 34
  • Bahwa berdasarkan dalil dan permintaan amar putusanpara penggugat sebagaimana diuraikan diatas Para Penggugatdalam gugatan telah melanggar hukum asas Ne Bis In Idem sesuaidengan ketentun dalam pasal 1917 KUHPerd ; Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatanhukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yangbersangkutan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-04-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2399 K/Pdt/2014
Tanggal 1 April 2015 — Hj. RITA HARTATI,, DK VS PT. KEWALRAM INDONESIA
85 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itu, pengingkaran pengembalianpembayaran tak terhutang yang dilakukan Termohon Kasasi jelas dilakukandengan iktikad buruk dengan tujuan menguasai sesuatu yang bukan haknya.Hal ini sesuai prinsip ketentun Pasal 1360 Kitab UndangUndang HukumPerdata yang dapat diinterpretasikan bahwa adalah apabila seseorangmenerima pembayaran, namun si pihak yang membayar tidak mempunyaikewajiban, apabila seseorang tetap menerima pembayaran tersebut, berartiada iktikad tidak baik;.Bahwa sebagai akibat dari perbuatan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-09-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 73/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat:
Samsudin
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
RIEN HANDAJANI KURNIANTORO
272 — 102
  • Bahwa Jual beli Sertipikat Hak Milik Nomor 1047/Tlogomulyo tersebuttelah memenuhi ketentun peraturan perundangundangan yang berlakuyaitu undangundang pokok Agraria No 5 tahun 1961 dan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961, tentangpendaftaran tanah Bagian Il : PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK,PEMBERIAN HAK BARU, PENGGADAIAN HAK, PEMBERIAN HAKTANGGUNGAN DAN PEWARISAN, B.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-07-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 14/Gugatan. Lain-Lain/2016/PN-NIAGA.SBY Jo Nomor : 16/Pailit/2015/PN.NIAGA SBY
Tanggal 30 Maret 2017 — YUDA YUSTISIA, S.H lawan -PT DIAN BATARA PERKASA -PT BANK CENTRAL ASIA ( Tbk ) -EDI JASIN
116 — 42
  • dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatuupaya hukum, maka menurut Majelis Hakim, petitum tersebut beralasan menuruthukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan hukum tersebut makagugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnyamaka Pengugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat , Il dan. lllberada di pihak yang kalah oleh karenannya harus dihukum membayar biayaperkara ;Memperhatikan ketentun
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-03-2016 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 04-04-2016
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN AGM
Tanggal 8 Maret 2016 — 1. Nama : Rosna 2. Tempat tanggal lahir : Mukomuko, 31 Desember 1945 3. Jenis Kelamin : Perempuan 4. Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Bengkulu 5. Alamat : Bandar Ratu RT.002 Desa Bandar Ratu Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko. yang dalam ini memberi kuasa kepada FERY OKTA TRINANDA, SH., dan MAURICE INDRAWIRA S., SH. beralamat di Kantor Hukum “ FERY OKTA TRINANDA & ASSOCIATE ” Perum kemiling Asri Pratama Block H No.28 RT.019 RW.08 Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2016, dan BENDRA WARDANA,SH . Advokat dari kantor Advokat ‘’ Bendrawardana,SH & Associate’’ Alamat Jalan Pancurmas Perumahan Dewa kencana Asri III No.30 Rt 45 Rw 02 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan pada tanggal 29 Februari 2016 Selanjutnya disebut sebagai............................................................ Pemohon; m e l a w a n Kejaksaan Negeri Mukomuko, beralamat di Jl. Jend.Sudirman Bandar Ratu Kabupaten Mukomuko, yang dalam ini diwakili oleh RIKY MUSRIZA.,SH.,MH Jaksa Pratama pada Kejaksaan negeri Mukomuko, EFRAN,SH Ajun Jaksa pada Kejaksaan negeri Muko muko beralamat di Kejaksaan Negeri Mukomuko berdasarkan surat Perintah Nomor Print-53/N.7.14/Fd.1/02/2016, tanggal 16 Februari 2016 dan ENANG SUTARDI Jaksa Muda pada Kejaksaan negeri Mukomuko berdasarkan surat Perintah Nomor Print-73/N.7.14/Fd.1/03/2016, tanggal 1 Maret 2016. Selanjutnya disebut sebagai .................................................Termohon
285 — 110
  • Berawal dari adanya laporan dari Masyarakat tertanggal 27 April 2015yang pada intinya melaporkan beberapa kegiatan yang menggunakanatau bersumber dari kKeuangan negara yang diduga telah memperkayaKetua Yayasan Rosnania dan Ketua Tim Penggerak PKK KabupatenMukomuko, namun mengingat ketentun Pasal 41 ayat (2) huruf e UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-02-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 16/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
Rahmat Alyakin Dakhi, SKM, M.Kes
Tergugat:
BUPATI NIAS SELATAN
91 — 47
  • Pyb kepada PPK bagi PNS yang Menduduki JPT pratama,JA, JF selain JF ahli utama ;Hal ketentun pasal 1 huruf a, dan b, adalah khusus pada PNSyang mend uduki JPT utama, JPT madya,dan JF ahli utama;atau Pyb kepada PPK bagi PNS yang Menduduki JPTpratama, JA, JF selain JF ahli utama, sedangkan Penggugatbukan PNS yang menduduki jabatan sehingga PPK dalam halini Tergugat selaku Bupati Nias Selatan tidak perlumengusulkan pemberhentian Penggugat kepada Presiden.Dengan demikian alasan Penggugat ditolak dan
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 16/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
SUHAIRI, SKM
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
151 — 32
  • Bahwa Penggugat Tanggal 29 Juni 2010 s/d sekarang, tidak pernahdiproses sesuai dengan ketentun yang berlaku oleh BKD, BagianHukum dan Inspektorat, bahkan dalam tahun tersebut beberapa kalimenjalankan tugas pemerintah keluar daerah (perjalanan dinas) danmasih aktif menduduki jabatan tersebut :a. Tahun 2011 Jabatan Kepala Jaminan Kesehatan, pada DinasKesehatan Kota Pangkalpinang;b. Tahun 2014 Jabatan Kepala Seksi farmasi dan Alkes pada DinasKesehatan Kota Pangkalpinang;c.