Ditemukan 1060 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketentuan ketentuanã ketengan kementan kementen katenun ketentua ketentaun ketentan ketentuna
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor19/Pid.Sus-TPK/2015/PNBjm
Tanggal 19 Mei 2015 — ARI AZHAR Bin MUHAMMAD DJABIDI (Alm);
37 — 10
  • Sedang yangdimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomianyang disusun sebgai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaanataupun usaha masyarkat secara mandiri yang berdasarkan padakebijaksanaan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah sesuaidengan ketentun peraturan perundang undangan yang berlaku yangbertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran, dan kesejahterahankepadaa seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-07-2020 — Putus : 28-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 361/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 28 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : H MUHAMMAD ICHSAN Diwakili Oleh : MANAMBAK SILALAHI, SH., Dkk
Terbanding/Tergugat I : NANI NURYANI
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK MANDIRI PERSERO Tbk
Terbanding/Tergugat III : NOTARIS Hj. GRETA NOORDIANA, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. BALAI MANDIRI PRASARANA
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKNL Bogor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan R.I.
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN KABUPATEN BOGOR
Turut Terbanding/Penggugat II : Hj. NURSIAH
56 — 37
  • dengan dalil pembayaranyang belum lunas dengan demikian Penggugat mengadangada dan tidakberalasan hukum mengingat Penggugat sadar dan mengetahui tentang tatacara transaksi Jual beli yang benar; dengan demildan gugatan Penggugatmenjadi tidak jelas;Bahwa Turut Tergugat Ill menolak dengan tegas tuntutan Penggugat dalamPokok perkara khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat Illdiantaranya pada petitum poin 5 mengingat disamping proses peralihanpencatatan Sertipikat inlitis telan sesuai dengan ketentun
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-02-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 37/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 Agustus 2020 — Penggugat:
Nason Uti, S.E
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
Intervensi:
Jhony Banua Rouw. Dkk
246 — 215
  • Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapatparipurna,Bahwa pada ayat (3) pasal a quo, menyatakan ketentun mengenai tatacara pembentukan, susunan serta wewenang dan tugas alatkelengkapan DPRD Provinsi diatur dalam Ketentuan Pasal 110 ayat(3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang PemerintahDaerah;Pasal 110 (1) a quo Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:pimpinan;badan musyawarah;komisI;badan pembentukan Perda Provinsi;badan anggaran;badan kehormatan; dan;emo aodalat kelengkapan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 24/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 14 Januari 2020 — Penggugat:
AGUSTHINUS RIRUMA, S.H.
Tergugat:
BUPATI FAKFAK
139 — 88
  • menguraikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Huruf bPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, Tentang Badan PertimbanganKepegawaian ditentukan bahwa tugas pokok Badan Pertimbangan Kepegawaianadalah memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNSyang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS olehPejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil Pemerintah,sehingga sesuai ketentun
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 23-09-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA
Tanggal 4 Januari 2022 — Penggugat:
T. Raja Iskandar Amin
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Aceh (KAPOLDA ACEH)
332 — 356
  • Tergugat juga telah menyalahgunakan kewenangannya (exces depouvoir) yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan oranglain.Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugatdisebabkan karena Surat Keputusan Nomor : KEP/298/VII/2021 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 27 Juli2021 bertentangan dengan ketentun peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 15 huruf b PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 31-01-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 31 Januari 2017 — PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk VS EDI URUNG PASARIBU
181 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) yang menyatakan:a)Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi:Memberikan konsultasi perlindungan konsumen:Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausulabaku:Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadipelanggaran ketentun dalam Undang Undang ini;Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinva
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 07-02-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN MALANG Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Mlg
Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
Drs. Paulus Arwalembun
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit
2.Drs.Abdul Cholik Ahmad
Turut Tergugat:
1.Eko Cahyono SH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PENTANAHAN NASIONAL Kota Malang
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MALANG
4.ULMI YUSTIFAH
5.SUBEKHI
6.UDIN WIJAYANTO
7.TOTOK HARIYANTO
8.DIDIK SULISTIYANTO
9.NURELASARI
10.TAUFAN WICAKSONO
11.HARIS SUSILO EFENDI
12.HENDRO WIDIATMOKO
13.SRIANI
14.AGUS IMAM
15.HERU MARDANU
42 — 177
  • Bahwa terbukti berdasarkan ketentuan hukum nomor 3, 4 dan 5 maka adalahjelas dan tegas jika karena lelang atas agunan kredit Penggugat yang telahdilakukan oleh KPKNL Malang berdasarkan Risalah Lelang telah dilaksanakansesuai ketentun hukum yang berlaku Berta membawa akibat hukum bagi TergugatIl selaku pemenang lelang sebagai pembeli yang beritikad baik tersebut wajibdiberikan perlindungan hukum sebagaimana terbukti atas sertipikat dimaksuddengan perantaraan KPKNL Malang telah dibaliknama dari Penggugat
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 23-10-2013 — Upload : 29-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 429/Pdt/G/2012/PN.SMG
Tanggal 23 Oktober 2013 —
44 — 13
  • hukum ;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28Agustus 1976 Reg.No.821 K/Sip/1974 dinyatakan Pembeli yang membelisuatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalahsebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh UndangUndang ;Bahwa benar dan terbukti jika karena lelang atas 4 Obyek Sengketa yangtelah dilakukan oleh Terlawan II atas permohonan Terlawan I berdasarkanAkta Risalah Lelang No. 1478/2012 tertanual 29 Oktober 2012 telahdilaksanakan sesuai ketentun
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 06-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 03-09-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 02/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 21 Agustus 2014 — KOMBES (Purn) Drs S.C SIMAMORA ,Dkk : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
56 — 30
  • Pendaftaran Tanah, PERMENAG/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997Tentang ; Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran TanahMenimbang, bahwa yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh MajelisHakim adalah apakah merupakan kewenangan ( bevoegdheid ) Tergugat untuk melakukankegiatan pendaftaran tanah terhadap hakhak atas tanah ;Menimbang bahwa terhadap permasalahan apakah Tegugat berwenang atau tidakmelakukan pencatan peralihan hak atas tanah majelis hakim akan menunjuk ketentun
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 07-08-2018 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BOGOR Nomor 93/Pdt.G/2018/PN Bgr
Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat:
Hendraka Kasim
Tergugat:
1.Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya,
2.PT Artmosfir Kreasi Mandiri,
254 — 604
  • rangka pengambilalihan pengelolaan asar Teknik Umum oleh Pemerintah Kota Bogor.Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka30 yang menyatakan bahwa agar tuntutan PENGGUGAT terpenuhi, maka wajar bila semua harta benda miik TERGUGAT dan TERUGAT II ditaruh dalamSita jaminan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.Seharusnya PENGGUGAT paham tidak semua barang bergerak ataupunbarang tdidak bergerak bisa diajukan sita jaminan ( conservatoir Beslag )karena berdasarkan ketentun
Pengadilan PN MEDAN
Register : 27-08-2015 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 01-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 463/PDT.G/2015/PN MDN
Tanggal 28 Juli 2016 —
83 — 29
  • mempunyai kekuatan hukum tetap;Dikabulkannya tuntutan Provisional;PO WNMenyangkut sengketa hak milik (bezit);Menimbang, bahwa mencermati tuntutan Provisi Penggugat dalam gugatana quo, ternyata menurut Majelis Hakim telah menyangkut mengengai pokok perkarayaitu mengenai penyitaan jaminan terhadap asset milik Tergugat, sehingga dengandemikian, menurut Majelis Hakim, seturut dengan Yurisprudeni tetap MahkamahAgung, tuntutan Provisi Penggugat a quo telah memasuki pokok perkara serta jugatidak memenuhi ketentun
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pilkada
Register : 03-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 37/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 12 Agustus 2015 — SUWADI melawan BUPATI SIDOARJO dan AHMAD JAMALUDIN KUSEN.
130 — 97
  • Desa Keper Nomor.2 Tahun 2013 tanggal 29 Maret 2013 dan Panitia telahmenjalankan sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Kepala DesaKeper Nomor. 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemlihan KepalaDesa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo tanggal 31Maret 2013 sebagai pemegang dalam pelaksanaan pemilihanKepala Desa tersebut telah sesuai ketentuan yang berlaku, hal inimembuktikan bahwa proses pemilihan Kepala Desa tersebut,sebenarnya telah berlangsung secara demokratis, lancar dandilaksanakan dengan ketentun
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 8 Juli 2015 —
45 — 8
  • BJMtingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran,dan kesejahterahan kepadaa seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakahperbuatan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakaan kewenangan , kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dapatmenimbulkan kerugian negara
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Tanah
Register : 22-11-2017 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 31/Pdt.G/2017/PN TAR
Tanggal 21 Mei 2018 — 1 MAX PELEALU 2 DOMIRITAN 3 JEREMIAS LULI 4 ACHMAT USMAN 5 DAMIANUS LIAN LIWUN 6 DAHLAN SALEH 7 MUHAMMAD RAMADHAN 8 FABIANUS PAYONG GERODA 9 JEREMIAS DAENG 10 NGADIONO 11 SUGIANTO 12 YOHANES WADAN SAO 13 BASRI LELA 14 SIMON SILI 15 MAPEATY 16 KRISTOPORUS PATI BALA 17 SUGENG PURNOMO 18 ADE IRWANSYAH 19 IBRAHIM HAMZAH 20 MUAMMAR MUHAMMAD NOOR 21 AHMAD SABON 22 AMATIUS SIMPO ,MARTINA MONA SEDA 23 SARKAWI 24 RUSTAM 25 MARSELINUS RISI TUKAN 26 STEFANUS NEHA 27 ALI MAKSUM
154 — 23
  • Bahwa dalam pinsip mengajukan gugatan bersifatalternatif dimana dalam ketentun pasal 142 Rbg disebutkan bahwa gugatangugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadiwewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau olehseorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan tersebut dalampasal 147, dengan suatu permohonan yang ditanda tangani oleh nyaatau oleh kuasanya tersebut disampaikan kepada ketua PengadilanNegeri yang menguasai wilayah hukum Tempat tinggal Tergugat ataujika tempat tinggalnya
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 24-05-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
250 — 79
  • Bahwa sesuai dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2003, dalam Pasal 1 ayat (1) dengan tegas dinyatakanAdvokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratanberdasarkan ketentun Undangundang 3. Bahwa oleh karena Para Penerima Kuasa tersebut bukan advokatsebagaimana diatur dalam UU No. 18 ahun 2003 Tentang Advokat,maka gugatan yang telah diajukan mewakili Suwito Lawinata Lauwharus dinyatakan tidak dapat diterima.4.
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Tanah
Putus : 25-07-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN SIBOLGA Nomor 35 / PDT.G / 2012 / PN.SBG.
Tanggal 25 Juli 2013 — ADOLF WARASI, dk vs PT. TAPTENG ANUGRAH SAWIT (TAS)
50 — 7
  • pokok perkara tentang Perbuatan Melawan Hukum belumdapat dibuktikan dalam perkara ini, maka selanjutnya petitum Gugatan Para Penggugat selainyang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim tidak perlu lagi untukdipertimbangkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakandikabulkan, dan gugatan Para Penggugat yang menjadi dasar diajukannya perkara a quodipersidangan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat berada dipihak yangkalah, maka berdasarkan ketentun
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 19-08-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 7/PID.SUS-TPK/2019/PT PLK
Tanggal 9 September 2019 — Pembanding/Penuntut Umum III : RABANI. HALAWA, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : TEKLI, SE Bin LUNTJI
89 — 49
  • Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEKLI, SE Bin LUNTJI denganpidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta pidana denda sebesarRp. 500. 000. 000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentun apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umumtersebut diatas
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus
Register : 09-08-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN SAMBAS Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Sbs
Tanggal 6 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Hengky Setiawan Kaendo, S.H., M.H.
2.Salomo Saing, S.H., M.H.
Terdakwa:
FUK JAU Als THOMAS Anak SIE CHIN KUI .Alm
126 — 27
  • ketentuan peraturan perundangundanganlainya;Sedangkan kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7adalah:reBeritikad baik dalam melakukan kegiatan usah;Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi danjaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,perbaikan dan pemeliharaan;Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidakdiskriminatif;Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksinya dan ataudiperdagangkan berdasarkan ketentun
Pengadilan PN GARUT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN GARUT Nomor 7/PDT.G/2015/PN.GRT
Tanggal 3 Nopember 2015 — DIAN TOHARI. DKK Lawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Tasikmalaya
106 — 20
  • ada, .....dst....dst;b bahwa....dst....dst....dan dengan demikian pembeli lelang harusdilindungi;c bahwa....dst....dst;Halaman 63 dari 87 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2015/PN Grt8 Bahwa terbukti berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dalam poin 3, 4dan 5 tersebut diatas, maka adalah jelas dan tegas jika karena lelang atasagunan kredit Para Penggugat yang telah dilakukan oleh KPKNLTasikmalaya berdasarkan Risalah Lelang Nomor .155/2015 tertanggal11032015 telah dilaksanakan sesuai ketentun
Pengadilan PN CIAMIS Perdata
Register : 03-02-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN CIAMIS Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Cms
Tanggal 16 September 2015 — NURLATIPAH
49 — 3
  • Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 8tentang Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut TergugatIIT uang paksa (dwangsoom) secara tanggung renteng sebesar Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah) setiap harinya karena lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini secaratunai dan sekaligus kepada Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagaiberikut:Menimbang, bahwa ketentuan mengenai uang paksa (dwangsom) tidak terdapatdalam HIR maupun RBg, namun dapat dilihat dalam ketentun