Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat adalah lembaga nonPemerintahyang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yangmempunyai kegiatan menangani perlindungankonsumen.i.2. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat menyebutkan dalam:Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksuddengan:3.

Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat yang selanjutnyadisebut LPKSMadalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftardan diakui oleh Pemerintah yang mempunyaikegiatan menangani perlindungan konsumen.Halaman 4 dari 35 halaman Putusan No. 5/Pdt/2018/PT SMGPasal 21Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhisyarat sebagai berikut:a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/ Kota; danb. bergerak di bidang perlindungan konsumensebagaimana tercantum dalam anggarandasarnya.LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat

Menurut Keputusan Mentri Perindustrian dan PerdaganganRepublik Indonesia Nomor: 302/MPP/Kep/10/2001 TentangPendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (LPKSM) di sebutkan:Pasal 21.2.ayatPemerintah mengakui setian LPKSM yangmemenuhi syarat untuk bergerak di bidangPerlindungan Konsumen sebagaimana tercantumdalam anggaran dasar pendiriannya.Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan melalui pendaftaran penertibantanda daftar lembaga perlindungan konsumen(TDLPk);Pasal

Permohonan TDLPK sebagaimana dimaksud dalampasal 6 dilampiri dokumen sebagai berikut:a.Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yangberstatus Badan Hukum atau Yayasan:i). Copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukumatau Yayasan yang telah mendapatPengesahan badan Hukum dari MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia atauInstansi yang berwenang;ii). Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan/penanggung jawab Lembaga SwadayaMasyarakat yang masih berlaku; daniii).

Copy Surat keterangan tempat kedudukan/domisili Lembaga Swadaya Masyarakat dariLurah/ Kepala Desa setempat.Maka untuk memenuhi syarat tersebut diatas YAPEKNAS telahmelengkapinya dengan menyerahkant Bendel KopyPerubahan Akta Pendirian Yayasan Komite NasionalPerlindungan Konsumen Kabupaten Tegal No. 14 Tanggal 10Agustus 2011 yang dibuat melalui Notaris dan PPAT AgusMiftah, S.H.dan 1 lembar Kopy Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU7789.AH.01.04.

Penerima diajukan kepada Gubernur JawaTimur untuk ditandatangani ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/375/KPTS/013/2008 tentang Lembaga Penerima Bantuan HibahProgram Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi JawaTimur Tahap I Tahun Anggaran 2008 tanggal 13 Oktober 2008 padaLampirannya di kolom Nomor 941 tercantum Panitia Program PeningkatanSkill Life Bagi Pelaku Usaha Mikro sebagai Lembaga Penerima bantuanP2SEM Tahun 2008 dengan alamat penerima Jl KH Ahmad

Jawa Timur kemudian dikirim ke Bapemas Jatim untukdilakukan Verifikasi Administrasi oleh Sektap Prop.Jatim yang meliputiRAB, Surat Usulan, Pencairan Dana, Legalitas Lembaga,No.Rekening,KTP, dan NPHD;Bahwa setiap peserta lembaga penerima hibah menerima buku PedomanUmum Pelaksanaan P2SEM;Bahwa untuk NPHD yang bertanda tangan adalah Ketua Kelompokpenerima Hibah dan Ketua Bapemas Propinsi Jawa Timur.89Bahwa berakhirnya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untukP2SEM tersebut pada tanggal 31 Desember

Jawa Timur;93Bahwa kewajibankewajiban lembaga penerima hibah dalam NaskahPerjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah bahwa lembaga penerima harusmembuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap apa yangdibelanjakan;Bahwa sesuai NPHD pelaksanaan P2SEM berakhir pada tanggal 31Desember 2008 dan itu merupakan batasan akhir penyampaian LPJ;Bahwa apabila sampai batas waktu sesuat NPHD lembaga penerimabelum melaksanakan kegiatannya, maka lembaga penerima hibah wajibsegera mengembalikan dana tersebut;Bahwa yang

bertanggung jawab terhadap penggunaan dana hibah P2SEMadalah lembaga penerima dana itu sendiri.Bahwa dari 1.628 lembaga penerima dana bantuan P2SEM yang sudahmenyampaikan LPJ nya adalah sebanyak 1.100 lembaga;Bahwa hingga bulan Januari 2009 ada beberapa lembaga termasuk PanitiaPelaksana Program Penanganan Skill Life Bagi Pelaku Usaha Mikrobelum menyampaikan LPJ hingga saksi memberikan teguran sampai 3(tiga) kali namun belum juga menyampaikan LPJnya setelah itu saksilaporkan ke Gubernur Jawa Timur

Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN Bktbertempat di Blok D kamar no.5 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II a Bukittinggidi Biaro Kab.

Resky Ferwandes dan Sadr.Herry Marsal ke kantor Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan setelahdilakukan interogasi, Sdr. Resky Ferwandes dan Sdr. Herry Marshalmengakui kalau narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwatersebut dari Sdr. Resky dan Sdr.

Resky Ferwandes dan Sadr.Herry Marsal ke kantor Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan setelahdilakukan interogasi, Sdr. Resky Ferwandes dan Sdr. Herry Marsalmengakui kalau narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwatersebut dari Sdr. Resky Ferwandes dan Sdr.

14 November 2015 sekirapukul 11.00 WIB, sewaktu itu Saksi berada di sel Blok Akamar 22 Lembaga Permasyarakatan Biaro Bukittinggi, laluSaksi ditelpon seseorang yang tidak dikenal bernama Sdr.

Am, namun yang memesan barangshabushabu tersebut berada di luar Lembaga Pemasyarakatan di SPBU SimpangCandung di Jalan Bukittinggi Payakumbuh, Jorong Koto Hilalang Nagari Lambah,Kec.

Pasal 44 ayat (3) huruf dTugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputikegiatan membantu. konsumen dalam memperjuangkan haknya,termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga Pembiayaan adalah Badan Usahauang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barangmodal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundanganmengenai lembaga pembiayaan.

KonsumenSwadaya Masyarakat adalah lembaga nonPemerintah yang terdaftardan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menanganiperlindungan konsumen.

Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat.2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memilikikesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungankonsumen.3.

UndangUndang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen juga menerima kemungkinan proses beracarayang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing.

P.1; Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dinazegelen atas nama EKA SULASTRItertanggal 30 April 2006, Bukti P.2; Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan klas II B Cilacap tertanggal 10 November2008. Bukti P.3;Foto Copy Putusan No. 151/Pid.B/2008/PN.Clp. yang dikeluarkan oleh Pengadilan negeriCilacap tanggal 21 Mei 2008.

Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuaPenggugat di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap selama kuranglebih 3 tahun, semula dalam keadaan rukun dan baik dan sudah dikaruniai 1 anak, akantetapi sekarang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi; Bahwa pada bulan Desember 2007 Tergugat melakukan percobaan pembunuhan kepadaPenggugat dengan cara mencampurkan baygon dalam segelas air putih dan diberikankepada Penggugat ketika Penggugat sedang sakit; Bahwa sekarang Tergugat mendekam di Lembaga

Bantarsari Kabupaten Cilacap selama 3 tahun,semula dalam keadaan rukun dan baik dan sudah dikaruniai 1 anak, akan tetapi sejakbulan Desember 2007 menjadi tidak rukun lagi; Bahwa setahu saksi pada bulan Desember 2007 Tergugat melakukan percobaanpembunuhan kepada Penggugat dan saksi melihat sendiri air larutan baygon yangdipakai untuk meracuni Penggugat dan bantal yang dipakai untuk membekap wajahPenggugat; 2222 nnn nnn nnn nn nn nnn nnn Bahwa akibat peristiwa tersebut Tergugat sekarang berada di Lembaga

sebagai berikut: Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuaPenggugat di Desa Bulaksari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap selama kurang lebih3 tahun, dan telah dikaruniai orang anak; Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun; Bahwa rumah tangga yang rukun tersebut tidak bertahan lama karena pada bulan Desember2007 Tergugat melakukan percobaan pembunuhan kepada Penggugat; Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat ditahan di Lembaga

selama 10 bulan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidakmeninggalkan barang sesuatu yang dapat dijadikan nafkah Penggugat dan Tergugat tidakmemperdulikan Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah nyata Tergugat telah terbuktimelakukan tindak pidana percobaan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain (Penggugat)sehingga Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun; Menimbang, bahwa beradarkan bukti P.3, telah nyata Tergugat sedang menjalanipidananya di Lembaga

Sejahtera MBF MultiFinance/Penggugat, dan kartu kredit MBF tersebut sebagai fasilitasTergugat dari Kosgoro dan selain itu sebagai publikasi MBF di Indonesia,oleh sebab itu Kosgoro sebagai lembaga/Badan Hukum haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo ;Dengan tidak disertakannya lembaga Kosgoro sebagai pihak dalamperkara ini menjadikan gugatan penggugat kurang pihak karena Kosgorosebagai Lembaga Hukum dan sebagai wadah bertemunya PenggugatHal. 3 dari 7 hal. Put.

No. 718 K/Pdt/2005dan Tergugat dan sebagai lembaga yang menjamin Tergugat sehinggadiberikannya fasilitas kartu kredit MBF tidak ikut sertakan sebagai pihakdalam perkara ini, oleh karenanya Tergugat sangat keberatan dan mohonkepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan kurang baik ;3.

Seharusnya sebagai Lembaga Peradilan Tingkat keduaPengadilan Tinggi wajipb memberikan Pertimbangan Hukumnya ;Keberatan Kedua :Bahwa Pemohon Kasasi pada waktu itu sebagai Sekjen Kosgoro, dan diberijaminan/kemudahan oleh Kosgoro untuk mendapatkan kredit dari TermohonKasasi, karena sebagai bagian dari kerjasama promosi tebitnya kartu kreditMBF, pengurus Kosgoro ada kerjasama bisnis dengan Termohon Kasasi ;Keberatan Ketiga :Bahwa dengan tidak diikut sertakannya Kosgoro sebagai pihak dalam perkaraini,

., kKemudian MendudukiJabatan Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengolahan HasilKerja pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakartadengan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia DKI Jakarta No. W7.05.KP.04.04.

Peserta pelatihnan sebanyak 10 orang WargaBinaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan KlasIIA Narkotika Jakarta tempat di Balai Latinan Kerja KementerianPekerjaan Umum Jakarta Pusat tahun 2010;Mengadakan kerjasama dengan pihak Kementerian PekerjaanUmum RI dalam pelatinan Tower Crane angkatan 1!

Hasil dari kerjasama tersebutmenghasilkan berdirinya pabrik roti sampai sekarang yangterletak di Balai Latihan Kerja Lembaga Pemasyarakatan KlasHalaman 8 dari 42 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2016IIA Narkotika Jakarta, dengan PNBP kurang lebih Rp.60.000.000, (pada tahun 2012);11.10 Mengadakan kerjasama dengan CV.

Anugerah Abadi dengan11.11membuka kantin dan pameran hasil karya Warga BinaanPemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA NarkotikaJakarta pada tahun 2012 di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIANarkotika Jakarta dengan nama kantin Pink Dot;Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelatihansablon, refleksi, melukis dengan bijibijian dan kaligrafi. Denganjumlah peserta pelatihan sebanyak 40 orang Warga BinaanPemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA NarkotikaJakarta pada tahun 2013.

ABNER JOLANDO A.Md.IP., S.Sos., M.Si., sudah tidak lagibertugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas Il A Narkotika maka olehsebab itu walaupun Tergugat/TERMOHON KASASI dapat membuktikanberdasarkan bukti (Vide Bukti T6) bahwa Lembaga Pemasyarakatantempat PENGGUGAT/PEMOHON KASASI bekerja, pada tanggal 05Desember 2014 dianggap oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi a quotelah menerima Putusan BAPEK (Objek Sengketa) akan tetapi PutusanBAPEK (Objek Sengketa) tersebut belum pernah sampai ataudiberitahukan langsung

Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sebagaimanadimaksud dalam PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAHal 3 dari 33 Hal Putusan No. 30/Pdt.G/2018/PN. Jkt. SelNOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAANsebagaimana PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIATENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN, yang tertuang dalam BAB KETENTUAN UMUM Pasal 7 yang menyatakan PembiayaanKonsumen (Consumer finance) adalah kegiatan pembiayaanuntukpengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen denganpembayaran secara angsuran..

Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksuddalamKEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 1251/KMK.013/1988 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARAPELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN BAB 1 KETENTUAN UMUMPasal 1 huruf p Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksuddengan : Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers FinanceCompany) adalah badan usaha yang melakukan kegiatanpembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhankonsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala

Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Pembiayaan sesuai yang dimaksuddalam KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 61TAHUN 1988 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN BAB KETENTUANUMUM Pasal 1, Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers FinanceCompany) adalah Badan Usaha yang melakukan pembiayaanpengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistempembayaran angsuran atau berkala;.

Bahwa,berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan KonsumenSetiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.3.

Bahwa, perjanjian yang tertuang dalam Akta Perjanjian PembiayaanNomor :Nomor : 1611306476, tanggal Tiga puluh bulan Juni tahun duaribu enam belas (30062016)yang dapat menimbulkan hubunganantara Lembaga Pembiayaan (lic. Tergugat) dengan Debitur (lc.Hal 5 dari 33 Hal Putusan No. 30/Pdt.G/2018/PN. Jkt.

PWII belum berbadan hokum dan para terdakwatidak ada kerja sama dengan lembaga manapun apalagi dengan lembaga diJakarta.Bahwa para Terdakwa tidak memiliki pendidikan khusus mengenai bangunantetapi Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena butuh dana untukdeklarasi PWII di Manado namun ternyata telah habis digunakan untukkeperluan pribadi para terdakwa.Bahwa benar tujuan maksud terdakwa melakukan hal tersebut karenarencananya untuk kepentingan deklrasi Persatuan Wartawan InvestigasiIndonesiaBahwa

Poso, dengan memperkenalkandiri sebagai lembaga independen dari Jakarta yang melakukan investigasiatas pembangunan sekolah.e Bahwa Para terdakwa menerangkan bahwa dalam pembangunan sekolahterdapat kekurangan fisik, bahan bangunan dan ukuran bangunan tidaksesuai RAB.

Poso, dengan memperkenalkan diri sebagai lembaga independendari Jakarta yang melakukan investigasi atas pembangunan sekolah.e Bahwa Para terdakwa menerangkan bahwa dalam pembangunan sekolahSDN Bancea tinggi bangunan kurang 25cm dan meja murid harus tunggaltetapi ternyata dibuat ganda.e Bahwa Para Terdakwa menunjukkan buku berisi daftar partisipasi dari paraKepala Sekolah yang telah didatangi para terdakwa sambil berkata bahwasaksi korban harus menyerahkan uang Rp 3.000.000, sebagai partisipasidan

tidak ada kerja sama dengan lembaga manapun ataupunlembaga di Jakarta.e Bahwa para Terdakwa tidak memiliki pendidikan khusus mengenaibangunan tetapi Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karenabutuh dana untuk deklarasi PWII di Manado namun ternyata telah habisdigunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa.Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakahperbuatan Para terdakwa memenuhi unsurunsur dalam dakwaan Penuntut Umum.Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan

Bahwa kepada para saksi korban para Terdakwa menunjukkan kartuanggota PWII dan surat tugas tertanggal 01 Desember 2012 yangditandatangani oleh Heri Alatas.e Bahwa sebenarnya lembaga PWII belum berbadan hokum dan paraterdakwa tidak ada kerja sama dengan lembaga manapun ataupunlembaga di Jakarta.Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut diketahui bahwapara terdakwa telah mengaku sebagai lembaga independen dari Jakarta padahalHal 25 dari 28 hal Put No. 67/Pid.B/2013/PN.Psoyang sebenarnya tidak

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON1.Bahwa Pemohon adalah selaku Ketua DPRA, yang mewakili DEWANPERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA), adalah Lembaga Legislatifdi Provinsi Aceh, dalam hal ini adalah representasi masyarakatAceh sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat sebagaimana amanahyang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1)huruf) b dan ayat (2) UndangUndang No.11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 62 serta Pasal 95 ayat (1) dan ayat

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Acehdan peraturan perundangundangan lain;Bahwa Pasal 1 angka 4 UndangUndang No.23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun2015 menyebutkan :Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukansebagai unsur penyelenggara Pemerintahan DaerahPasal 95 UndangUndang No.23 Tahun 2014 menyebutkan:(1).

Kekuasaan Legislatif Sebagai Lembaga Pembuat Kebijakan.b. Kekuasaan Eksekutif Sebagai Pelaksana Kebijakan;c.

Tentang PelaksanaanHukum Acara Jinayat pasal 30 Ayat 3 Tempat terbuka Sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) bertempat di Lembaga Permasyarakatansudah sesuai dengan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang HukumJinayat..

Bahwa pertimbangan lain dipilinnya lembaga pemasyarakatansebagai tempat pelaksana uqubat cambuk untuk mencegah anakdibawah umur ikut menyaksikan Uqubat cambuk sebagaimanadiatur dalam Pasal 262 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 39P/HUM/2018Tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan ...PelaksanaanUqubat Cambuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) tidakboleh dihadir' oleh anakanak dibawah umur 18 (delapan belas)tahun....

sebagai Original Auditor atau lembaga yangmelakukan audit atau pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan bertanggungjawab terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;Bahwa menurut Ahli sesuai dengan pasal 6 ayat (4) UndangUndang nomor 15tahun 2004 dimungkinkan adanya lembaga akuntan publik yang melakukan audit ataupemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Negara tetapi harus untuk dan atas namaBadan Pemeriksa Keuangan Karena secara konstitusi BPK adalah satusatunya lembaganegara

yang dibentuk karena NegaraIndonesia menganut pembagian kekuasaan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya;Bahwa menurut pendapat Ahli lembaga yang sah yang bertanggung jawab untukmelakukan audit atau pemeriksaan terhadap adanya indikasi kerugian negara adalahBadan Pemeriksan Keuangan (BPK), yang diatur dalam UndangUndang dasar 1945 BabVIII a Ayat (1) menyatakan bahwa Untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara makadibentuk suatu lembaga yaitu BPK, sehingga dengan demikian maka tidak ada lembaga

manakah yangberhak melakukan pemeriksaan lebih lanjut dari laporan hasil temuanBPK, sehingga menrut Ahli tidak ada satu pasalpun yang menyebutkanada lembaga tertentu yang paling tepat dalam menindak lanjuti temuanBPK;Bahwa menurut Ahli jika ada lembaga lain dalam hal ini yangdilakukan oleh Termohon ataupun politeknik Kupang dalam melakukanHalaman 16 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kfmperhitungan dan menentukan nilai kerugian negara, maka tindakanTermohon itu tidak dapat dibenarkan;Bahwa

tersebut dapatditindaklanjuti tergantung pada pemerintah setempat;Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN KfmBahwa menurut Ahli selain lembaga audit internal ada juga lembaga audit eksternalyaitu lembaga yang berada diluar ring pemerintah seperti akuntan publik, akuntanindependen dan lainlain;Bahwa menurut Ahli hasil audit yang dilakukan oleh Politeknik Kupang ataspermintaan Termohon tersebut tidak dapat dibenarkan karena keadaan atau kondisi proyektersebut sudah tidak sesuai lagi dengan

keadaan saat dilakukan serah terima +2 tahunyang lalu;Bahwa menurut Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)adalah lembaga intern pemerintah juga dapat melakukan perhitungan kerugian keuanganNegara namun harus ada izin dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena BPKmempunyai mekanisme perhitungan sendiri yang tidak dipunyai oleh lembaga lain sehinggadengan mekanisme yang ada pada BPK negara memberikan kewenangan secarakonstitusi, untuk itu dapat Ahli simpulkan bahwa banyak lembaga yang

No. 2196 K/Pid.Sus/2014Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, Terdakwa yangsedang melaksanakan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantarsebagai petugas jaga di Pintu Utama (P2U) lalu sekira pukul 18.00 WIBTerdakwa menerima bungkusan yakni 1 (satu) bungkus daun yang didugaNarkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas lalu dibungkus lagi denganplastik berwarna hijau dari seorang perempuan yang tidak dikenal denganberpesan agar bungkusan tersebut diberikan kepada narapidana yang

bernamaDWI MARBUN yang menyatakan bahwa bungkusan tersebut berisikan bajukemudian tanpa memeriksanya Terdakwa bermufakat dengan DIAN ENGGALuntuk memasukkan ganja tersebut ke dalam Lembaga PemasyarakatanPematang Siantar dengan cara Terdakwa memanggil DIAN ENGGAL(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan narapidana yangsedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantaryang statusnya sebagai Tamping (Tahanan Pendamping) di Kantin danbertugas untuk mengantarkan barang/

berwarna hijau dari seorang perempuan yang tidak dikenal denganberpesan agar bungkusan tersebut diberikan kepada narapidana yang bernamaDWI MARBUN yang menyatakan bahwa bungkusan tersebut berisikan bajukemudian tanoa memeriksanya Terdakwa bermufakat dengan DIAN ENGGALuntuk memasukkan ganja tersebut ke dalam Lembaga PemasyarakatanPematang Siantar dengan cara Terdakwa memanggil DIAN ENGGAL(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan narapidana yangsedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan

Padahal menurut protap yangberlaku disetiap Lembaga Pemasyarakatan yaitu barang titipan untuk paratahanan atau napi wajid hukumnya untuk dilakukan pemeriksaan atasbarang tersebut. Namun ternyata Terdakwa dengan sengaja tidakmelaksanakan tugasnya dan kewajibannya disebabkan karena Terdakwadengan Sdr. Dian Enggal, demikian pula antara sdr.

Dian Enggal denganDwi Marbun sudah ada kerjasama diantara mereka untuk menggunakandan mengedarkan narkotika tersebut di dalam Lembaga PemasyarakatanPematang Siantar ;Bahwa Terdakwa sebagai petugas jaga pintu utama (P2U) LembagaPemasyarakatan Pematang Siantar dengan sengaja tidak menjalankantugas dan kewajiban memeriksa barang tersebut disebabkan karenaTerdakwa sudah mengetahui isinya adalah narkotika jenis daun ganja.Sesuai dengan keterangan sdr.

Terbanding/Turut Tergugat I : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Terbanding/Turut Tergugat II : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Terbanding/Turut Tergugat III : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kota Cimahi

Pemasyarakatan tersebut adakegiatan transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Keirng yang dilakukan Yusmantoalias Anto yang merupakan Napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il ARantauprapat.

Saksi PONIRAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai PegawaiLapas Kelas II A Rantauprapat; Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadapTerdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wib di diJalan Juang 45 Lembaga Permasyarakat Kelas I A Rantauprapat Kel. UjungBandar Kec. Rantau Selatan Kab.

Saksi HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai PegawaiLapas Kelas II A Rantauprapat;Bahwa saksi bersama rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadapTerdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wib di diJalan Juang 45 Lembaga Permasyarakat Kelas I A Rantauprapat Kel. UjungBandar Kec. Rantau Selatan Kab.

Saksi YUSMANTO ALIAS ANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi (dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas Lapas Klass Il ARantauprapat pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekitar pukul 09.45 Wib didi Jalan Juang 45 Lembaga Permasyarakat Kelas Il A Rantauprapat Kel.Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab.

SUMANTO yang merupakan salah seorangNarapidana yang menempati ruangan blok B Lembaga Pemasyarakatankelas Il B Kotabaru.Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban saat itu yaitu saksisendiri, MASBRO, BUDI SAPI, UNI, IPUL, TOPENG, GONDRONG,ANCAH, RIYAN, IWAN, TAMIL, UDIN PISANG, NENEN yang merupakanNarapidana yang menempati ruangan blok B Lembaga Pemasyarakatankelas Il B Kotabaru.Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi secara spontan dan tidakdirencanakan.Bahwa didalam pemeriksaan (BAP) saksi/tersangka

SUMANTO yang merupakan salah seorangNarapidana yang menempati ruangan blok B Lembaga Pemasyarakatankelas II B Kotabaru.Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban saat itu yaitu saksisendiri, MASBRO, BUDI SAPI, UNI, IPUL, TOPENG, GONDRONG,ANCAH, RIYAN, IWAN, TAMIL, UDIN PISANG, NENEN yang merupakanNarapidana yang menempati ruangan blok B Lembaga Pemasyarakatankelas II B Kotabaru.Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi secara spontan dan tidakdirencanakan.Bahwa didalam pemeriksaan (BAP) saksi/tersangka

SUMANTO yang merupakan salah seorangNarapidana yang menempati ruangan blok B Lembaga Pemasyarakatankelas Il B Kotabaru.Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban saat itu yaitu saksisendir, MASBRO, BUDI SAPI, UNI, IPUL, TOPENG, GONDRONG,ANCAH, RIYAN, IWAN, TAMIL, UDIN PISANG, NENEN yang merupakanNarapidana yang menempati ruangan blok B Lembaga Pemasyarakatankelas Il B Kotabaru.Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi secara spontan dan tidakdirencanakan.Halaman 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN

Bahwa pengeroyokan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September2017 skj.13.30 wita di Blok B lembaga pemasyarakatan Kelas II BKotabaru Jalan H. Hasan Basri No.109 Desa Dirgahayu Kec. Pulau lautUtara Kab.

ASWIN pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013sekira pukul 12.00 Wita atau setidaktidaknya dalam bulan Desember tahun2013 bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas Il B Ampana(Ruangan Karupan) Jl. Tanjung Bulu Kelurahan Ampana, Kecamatan AmpanaKota Kabupaten Tojo UnaUna atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, Terdakwa Lk.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lembaga Pemasyarakatan (Lapas)ampana dengan alasan untuk membawakan makanan kepada salah seorangnapi yang bernama Lk. Rapli alias Aples namun saksi Lk. Hasrial JabalPegawai Lapas Ampana mengatakan silahkan tunggu dulu karena Napi Lk. AciHal.3 dari 22 Hal. Put.No.39/Pid.Sus/2014/PN.PSO.yang dating untuk menerima makanan yang dibawa oleh Terdakwa dan NapiLk.

ASWIN pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013sekira pukul 12.00 Wita atau setidaktidaknya dalam bulan Desember tahun2013 bertempat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ampana(Ruangan Karupan) JI. Tanjung Bulu Kelurahan Ampana, Kecamatan AmpanaKota Kabupaten Tojo UnaUna atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya, Terdakwa Lk.

Perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lembaga Pemasyarakatan (Lapas)ampana dengan alasan untuk membawakan makanan kepada salah seorangnapi yang bernama Lk. Rapli alias Aples namun saksi Lk. Hasrial JabalPegawai Lapas Ampana mengatakan silahkan tunggu dulu karena Napi Lk. AciHal.5 dari 22 Hal. Put.No.39/Pid.Sus/2014/PN.PSO.yang dating untuk menerima makanan yang dibawa oleh Terdakwa dan NapiLk.

Put.No.39/Pid.Sus/2014/PN.PSO.Bahwa saksi mengerti di hadapkan di depan persidangan sehubungandengan masalah obat jenis Tryhexyphenidil (THD).Bahwa saksi merupakan anggota Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)kelas Il B Ampana.Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013sekitar jam 12.30 Wita, bertempat di dalam Lembaga PemasyarakatanKelas Il B Ampana di Jalan Tanjung Bulu, Kelurahan Ampana,Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una Una.Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama dengan saksi

tanggapan Penuntut Umum secara lisan ataspermohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padatuntutannya dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetappada permohonannya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUSasa Bahwa ia Terdakwa KAISAR alias SAR bin AHYAR, pada hari Minggutanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 14.50 WIB atau setidaktidaknya dalam waktupada bulan Juni 2017 bertempat di kamar C5 Lembaga

Pemasyarakatan(LAPS) Way Gelang Kabupaten Tanggamus atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KotaAgung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis shabu,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara: Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 14.30 WIB ketikaSaksi Yoga Sugama yang merupakan Pegawai Negri Sipil (PDN) dilingkungan Lembaga Pemasyarakatn

Pemasyarakatan(LAPS) Way Gelang Kabupaten Tanggamus atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KotaAgung, tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara: Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 14.30 WIB ketikaSaksi Yoga Sugama yang merupakan Pegawai Negri Sipil (PDN) dilingkungan Lembaga Pemasyarakatn (LAPAS) Way Gelang kab.Tanggamus sednag mengaji di Masjid lapas Way Gelang kemudian

Saksi Yoga Sugama bin Khozali, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 14.50 WIBbertempat di Kamar C5 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Way GelangKabupaten Tanggamus, saksi telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabusabu;Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 5 dari 14 halaman Bahwa awal saksi sedang control blok, saat itu saksi mendengar adasuara musik yang sangat

Saksi Dicky Widiansyah bin Yanuar Marzuki, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 sekira pukul 14.50 WIBbertempat di kamar C5 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Way GelangKabupaten Tanggamus, saksi telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabusabu; Bahwa awalnya Saksi Yoga Sugama menghubungi saksi, bahwa diKamar C5 Lapas Way Gelang yang dihuni oleh Terdakwa Kaisar adanyapenyalahgunaan

Keputusan Walikota Dumai Nomor : 33/Diskop, UKM & PM/2010,tanggal 16 Februari 2010, tentang Penetapan Lokasi ProgramPengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan (PPLEP)/BantuanDana Usaha Desa/Kelurahan (DUD/K) tahun 2010.b.

Membangun jaringan kerja terhadap pihakpihak terkait dalam rangkapengembangan lembaga UED/KSP..

Bukit Batrem,Dumai ; Bahwa saksi ada melaksanakan pembinaan terhadap lembaga UEKSP bening Kel.

Melakukan koordinasi dengan apara desa/kelurahan, BPD,Lembaga Kemasyarakatan, Koordinator daerah, kaderpembangunan masyarakat serta kepada pihakpihak lain dalamrangka menyampaikan laporan perkembangan danpermasalahan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Kelurahan.h. Membangun jaringan kerja terhadap pihakpihak terkait dalamrangka pengembangan lembaga UEKSP.Halaman 93 dari 143 halaman Putusan No. 32/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.

Mlg161718ditandatangani penggugat dibuat pada tanggal 16 Juli 2012, yang seharusnyasurat perjanjian kerja yang menjadi dasar dari surat keputusan tergugat II tentangpengangkatan karyawan pada lembaga berbadan hukum ;Bahwa penggugat juga menemukan lagi surat keputusan yang dikeluarkan olehtergugat IT bernomor 023/D/MH/I/2012 Tentang pengangkatan sebagai karyawantetap Stikes Maharani atas nama penggugat tertanggal 1 Januari 2012, sangatjanggal seseorang mendapat 2 surat keputusan pengangkatan karyawan

tetapyang sama namun terdapat perbedaan pada waktu. kemudian berlanjutditemukannya juga surat keputusan tergugat II nomor 028/D/MH/VI/2013Tentang Pengangkatan sebagai Dosen Tetap Program Studi D3 Kebidanan StikesMaharani ; Bahwa fakta sebenarnya pada tanggal 1 Januari 2011 penggugat masih sebagaimahasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dan tidak bekerja danterikat pada lembaga manapun, serta pada tanggal 1 Januari 2012 penggugat jugamasih belum bekerja pada lembaga manapun meski sudah menyelesaikan

studidan dinyatakan lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Sains Terapan (S.ST), danpada tanggal 16 Februari 2012 penggugat bekerja di Stikes Maharani sebagaitenaga pendidik lepas bukan sebagai dosen tetap ;Bahwa menjadi pertanyaan besar bagi penggugat, tergugat I dan tergugat IImerupakan lembaga pendidikan dan badan hukum yang cukup besar di kotaMalang dan dikelola oleh orangorang yang profesional akan tetapi apa yangtelah diperbuat tergugat I dan tergugat II terhadap penggugat denganmenghalalkan

Syarat khusus tersebut tentu saja dapat dipenuhipenggugat sebab penggugat adalah tenaga pengajar di lembaga tergugat I dantergugat II ; 7 Bahwa tergugat I dan tergugat II selaku lembaga tempat penggugat bernaungmengingatkan bahwa segala yang penggugat kerjakan di program studimagister kebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malangadalah untuk menempuh studi sesuai dengan misi awal penggugat danlembaga, bukan melenceng kepada maksudmaksud yang lain ; Berdasarkan halhal yang telah terurai

tergugat I dan tergugat I ;e Bahwa tergugat I dan tergugat II selaku lembaga tempat penggugat bernaungmengingatkan bahwa segala yang penggugat kerjakan di program studi magisterkebidanan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang adalah untukmenempuh studi sesuai dengan misi awal penggugat dan lembaga, bukanmelenceng kepada maksudmaksud yang lain ;Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan posita gugatandengan

PihakPerusahaan bahwa tanah tersebut sudah dijual;Maka ninik mamak dan lembaga adat Desa Koto Rayo memutuskan, bahwatanah tempat berdirinya tower PT.

Bahwa terhadap keputusan Lembaga adat Desa Koto Rayo Tergugat mengajukan keberatan kepada Camat Tabir sesuai surat Camat Nomor140/550/Pem, tanggal 20 September 2016 tentang permohonan penyelesaiansengketa tanah Ali Warsito dengan saudara Sutomo, menyampaikan kepadaLembaga Adat Melayu Tabir, untuk diselesaikan dan pada tanggal 05 Oktobertelah di putus dengan Putusan sbb:Halaman 4 dari 51 Putusan, Nomor 9/Pdt.G/2016/PN BkoMenetapkan: KEPUTUSAN NINIK MAMAK LEMBAGA ADAT MELAYUTABIR TENTANG PENYELESAIAN

Bahwa pada posita angka 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) Gugatan a quoPENGGUGAT mendalilkan bahwasanya TERGUGAT I# telahmengajukan keberatan atas putusan lembaga adat Desa Koto Rayokepada lembaga yang lebih tinggi yakni Lembaga Adat Melayu Tabir,yang mana putusan Lembaga Adat Melayu Tabir menyatakan bahwatanah yang menjadi objek sewa antara TERGUGAT dan TERGUGATll adalah milik Ali Warsito, in casu TERGUGAT ;.

Bahwa selain dari apa telah diuraikan di atas bahwasannya dalamkeputusan Ninek Mamak Lembaga Adat Melayu Kecamatan TabirKabupaten Merangin Tentang Penyelesaian Sengketa antara Sadr.Warsito dengan Sdr.

mengajukan keberatan ke lembaga adat tingkat kecamatan (KecamatanTabir) atas hasil sidang Desa Koto Rayo pada pokoknya obyek sengketaadalah milik Sutomo (Penggugat) tersebut.