• Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 1.219.929.072,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp. 3.761.447.972,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai denganHalaman 2 dari 5 halaman.

• Agis Electronic, NPWP 01.760.460.4021.000,yang beralamat di UOB Plaza Building Lantai 42, Jalan MH Thamrin Nomor10, Jakarta Pusat dahulu beralamat di Menara Kebon Sirih Nomor 1719,Kebon Sirih, Jakarta Pusat sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayarmenurut Majelis adalah: Uraian Menurut Majelis(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 993.370.431PPh Pasal 23 yang terutang 19.867.409Kredit Pajak:Setoran Masa 0Pajak yang tidak/kurang dibayar 19.867.409Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 9.536.356Jumlah PPh

• Sisa koreksi yang masih disengketakan Rp 1.456.485.967,00bahwa jumlah sebesar Rp1.189.994.445,00 yang disetujui dalam suratkeberatan Pemohon Banding adalah selisih antara jumlah Peredaran Usahayang dilaporkan pada SPT PPh Badan sebesar Rp8.619.970.073,00 dikurangidengan jumlah DPP yang dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007 sebesar Rp7.429.975.628,00 sama denganRp1.185.994.445,00.bahwa dengan berlandaskan atas fakta persidangan tersebut diatas dari seluruhjumlah koreksi sebesar

• No. 2809/Pdt.G/2014/PA.JT2 Bahwa hari ini Minggu Tgl. 2 Juni 2002, telah berlangsung pernikahan antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT tercatat di PPH KUA Condet, Kp.

• pekerjaantersebut kepada Penggugat yang totalnya sebesar Rp.73.040.000, (tujuhpuluh tiga juta empat puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya yang menjadihak Penggugat sebesar Rp.66.960.000, (enam puluh enam juta sembilanratus enam puluh ribu rupiah) belum Penggugat terima ;Bahwa pihak Tergugat melalui Turut Tergugat II bersedia membayarkewajiban sisa nilai kontrak kepada Penggugat sebesar Rp.66.960.000,(enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang manajumlah tersebut sudah termasuk biaya PPh

• maka seharusnya tidakmenanggung biaya Royalti;tidak ada bukti keberadaan atau eksistensi dari pembayaran Royalti tersebut;bahwa Pemohon Banding didalam surat banding a quo, surat penjelasan tertulis danpenjelasan dalam persidangan menyatakan:berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang PPN, Royalti yang dibayarkansudah sesuai dengan definisi Royalti;menjelaskan eksistensi, manfaat, dan kewajaran dari pembayaran Royalti atasTechnical assistance fee;berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang PPh

• No. 133 PK/PID.SUS/2014Jadi apabila dilinat di proyek, maka kekurangan luasan yang berisibahan bangunan berupa urugan sirtu dengan harga per meter3 nyaseharga Rp82.747,50 sehingga total kekurangan luasan dalampekerjaan proyek Couseway tahap dan tahap II apabila dirupiahkanadalah = Rp82.747,50 x 40,446 M3 = Rp3.346.805,39 (tiga juta tigaratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah tiga puluhsembilan sen) dan setelah dikurangi PPn 10% dan PPh, maka didapatkerugian negara sebesar Rp2.981.699,36

  (dua juta sembilan ratusdelapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tigapuluh enam sen) ;* Begitu juga dengan pekerjaan lanjutan dari tahap ke tahap Il, dimanapekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II setelah dikurangi PPn 10%dan PPh sebesar Rp12.027.273,18 (dua belas juta dua puluh tujuh ribu duaratus tujuh puluh tiga rupiah delapan belas sen), dimana menurutketerangan saksi ahli dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu saksiErwahyudi dan saksi Edi Sukmono, pekerjaan

  volume pada luasan uang kurangsebesar 12,840 m2 x 3,150 m = 40,446 MS ;Jadi apabila dilinat di proyek, maka kekurangan luasan yang berisibahan bangunan berupa urugan sirtu dengan harga per meter3 nyaseharga Rp82.747,50,00 sehingga total kekurangan luasan dalampekerjaan proyek Couseway tahap dan tahap II apabila dirupiahkanadalah = Rp82.747,50,00 x 40,446 M3 = Rp3.346.805,39 (tiga juta tigaratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah tiga puluhsembilan sen) dan setelah dikurangi PPn 10% dan PPh

  , maka didapatkerugian negara sebesar Rp2.981.699,36 (dua juta sembilan ratusdelapan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tigapuluh enam sen) ;Begitu juga dengan pekerjaan lanjutan dari tahap ke tahap Il, dimanapekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II setelah dikurangi PPn 10%dan PPh sebesar Rp12.027.273,18 (dua belas juta dua puluh tujuh ribudua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan belas sen), dimana menurutketerangan saksi ahli dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur

• No. 2322 K/Pid.Sus/2015Kwitansi tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp.1.013.000,00 adalahuang PPN dan PPh atas pembelian material rehap Balai Desa daridana ADD yang uangnya digunakan Terdakwa dan tidak disetorkemudian saksi MUKHIRIN selaku Bendahara Desa disuruhnomboki menggunakan uang kas sehingga saldo kas Mei 2010kurang Rop1.013.000,00 ;Kwitansi tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp.1.500.000,00 uangkas untuk pelunasan raskin bulan oktober 2010 karena uang raskindiambil sendiri oleh Terdakwa dari Ketua

  datapenduduk sebesar Rp3.000.000,00 dipergunakan untukkepentingan pribadi Terdakwa seharusnya apabila tidakdipergunakan disetorkan ke kas daerah;Saldo ADD tahun 2010 sebesar Rp.236.247,00 tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selakuSekdes/PTPKD;Saldo ADD tahun 2012 sebesar Rp.712.977,00 tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selakuSekdes/PTPKD ;Terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi ALIKODI selakuPTPKD untuk menyetorkan PPn dan PPh

  sebesar Rp.6.800.000,00adalah uang kas desa yang merupakan saldo akhir tahun 2009;Kwitansi tanggal 01 Januari 2010 sebesar Rp.2.984.000,00 adalahuang kas desa untuk pelunasan raskin bulan Januari 2010 karenauang raskin diambil sendiri oleh Terdakwa dari Ketua RT tidakdisetorkan kemudian saksi MUKHIRIN selaku Bendahara Desadisuruh nomboki menggunakan uang kas desa sehingga saldo kasbulan Januari 2010 kurang sebesar Rp.2.984.000,00;Kwitansi tanggal 27 Mei 2010 sebesar Rp.1.013.000,00 adalahuang PPN dan PPh

  datapenduduk sebesar Rp3.000.000,00 dipergunakan = untukkepentingan pribadi Terdakwa seharusnya apabila tidakdipergunakan disetorkan ke kas daerah;Saldo ADD tahun 2010 sebesar Rp.236.247,00 tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selakuSekdes/PTPKD;Saldo ADD tahun 2012 sebesar Rp.712.977,00 tidak disetorkan kekas daerah melainkan dananya disimpan saksi ALI KODI selakuSekdes/PTPKD ;Terdakwa tidak memerintahkan kepada saksi ALIKODI selakuPTPKD untuk menyetorkan PPn dan PPh

• Sendiri Neraca dan LaporanLabaRugiOperasi Neraca dan Laporan Laba Rugi (PenjualanSendiri AP dan Pengolahan LNG) tidak tercermin dantidak dikonsolidasi dalam perhitunganPAJAK BADAN laporan keuangan PertaminaPAJAK BADAN UU PPh No.7/1983 diubah terakhir UU easesUU No.8/1971 tentang Perusahaan PPh No.26/2008 moPertambengan Minysk den Ge Burt Pengenaan PPh Progressive dan 28%Kewajban setoran Bagian Pemerintah % Tidak ada Obyek PPh Badan atas laba,peisk Lain: me tahun 2009, sejak 2010 menjadi 26% dari

  seluruh laba didistribusikan kepadaabe borwh wseha Send, Penerimaen eee Pemerintah dan Gas Producer (Chevron,60% bonus Retenst Total, Vico) ween ewe n nn nn anne ea=e Karekteristik KHUSUS pada Proyek LNG, tinjauan PPh badan:b.

  PAJAK BADAN UU PPh No.7/1983 diubah , Peng dan Bisya F tidak oleh Pertamina terakhir UU PPh No.36/2008 semua kontrak penjualan dan pengolahan atas nama Pertamina mewakili Pemerintah;Gambar II. Skema Laporan Keuangan Konsolidasi PertaminaHalaman 24 dari 53 halaman. Putusan Nomor 805/B/PK/PJK/20162. Pembuktian Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

• Imbalan Jasa Perantara yang P.Banding terima tersebut adalah sebesar Rp. 118.757.312,00 atau USD 13.019,50 yaitu senilai ;kontrak penjualan USD 260.389,92 dan telah Pemohon Banding laporkan sebagai penghasilan pa Tahunan PPh Badan walaupun memang atas pendapatan fee tersebut tidak Pemohon Banding PPN;bahwa dalam persidangan telah dilakukan penelitian bersama atas buktibukti yang diperlihatkPemohon Banding yang terdiri dari: Kontrak Jual Beli antara TNI AU dengan Southern Aerospace Supply Pte Ltd

• pembayaranpelaksanaan pekerjaan tersebut sebesar Rp.111.440.000,(seratus sebelas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah),sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp.28.560.000,(duapuluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yangmenjadi hak Penggugat belum Penggugat terima ;;Bahwa pihak Tergugat melalui Turut Tergugat II bersediamembayar sisa kewajiban kontrak kepada Penggugat sebesarRp.28.560.000 , ( Dua puluh delapan juta lima ratusenam puluh ribu rupiah) yang mana jumlah tersebut sudahtermasuk PPn dan PPh

• T.1.10Tergugat IITergugat IIIT.L3T.L4TLST.L6T.L7T.L8T.LQFotocpy Bukti Surat kematian No. 470.3/88Ckt/2015 tanggal 03 Desember2015, yang dikeluarkan Lurah Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul, Kotabandung.Fotocpy Bukti Pembayaran pajak Penjualan (PPh) sebesar Rp. 25.000.000,Fotocpy Bukti Surat Pemberitahuan Kurang Bayar dari KPP PratamaSleman sebesar Rp. 10.000.000,Fotocpy Bukti tambah bayar pajak Penjualan (PPh) sebesar Rp.10.000.000,Fotocpy Bukti Salinan Akta Perikatan Jual Beli No. 06 tanggal 02

  TIl.4 Fotocopy Bukti Pembayaran Pajak Penjualan (PPh) sebesar Rp.25.000.000,5. TI.5 Fotocopy Surat Pemberitahuan Kurang Bayar dari KPP PratamaSleman sebesar Rp. 10.000.000,6. TIl.6 Fotocopy Bukti Tambah bayar Pajak Penjualan (PPh) sebesar Tp.10.000.000,1. T.IIl.1 Fotocopy Rekening Tahapan a/n.

• Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)melakukankoreksi positif DPP PPN atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungutterhadap hasil usaha sebesar Rp371.085.594,00 dengan alasan bahwabaik secara yuridis maupun substansinya, penerimaan reimbursemerupakan transaksi penjualan dan merupakan objek pajak sesuaidengan Pasal 4 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UndangUndang PPh

  Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2012berdasarkan fakta hukum dan Peraturan Perundangundanganperpajakan yang berlaku, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) berkeyakinan sebagai berikut:a.Bahwa secara yuridis maupun substansinya, penerimaan reimbursemerupakan transaksi penjualan dan merupakan objek pajak sesuaidengan Pasal 4 ayat (1) huruf a UndangUndang PPh;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebagai perusahaan yang bergerak dalambidang jasa, pencatatanbiaya tiket merupakan

  Bahwa berdasarkan fakta hukum dan Pasal 4 ayat (1) huruf aUndangUndang PPh serta Pasal 1 angka 19 UndangUndang PPN,nyatanyata tagihan atas pengeluaran tiket pesawat tersebutmerupakan unsur peredaran usaha;b. Bahwa biayabiaya yang dikeluarkan sehubungan dengandiperolehnya penghasilan atas usaha yang = akhirnya akandiperhitungkan dengan penghasilan tersebut untuk diperoleh labausaha merupakan prinsip umum dalam akuntansi, yang dianut jugadalam ketentuan perpajakan di Indonesia;c.

  Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang hanya mendasarkan pada perjanjian antara TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan paracustomer dan jurnal transaksi terkait biaya tiket pesawat dalamrangka penyelesaian proyek ke customer, telahbertentangandengan PSAK 23 tentang Pendapatan dan Pasal 4 ayat (1) sertaPasal 16 ayat (1) UndangUndang PPh;e.

• Rp. 3.817.699.700,00Kredit Pajak Rp. 1 4Jumlah PPh yang kurang dibayar .................. Rp. 1.978.115.100,00Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP ou... eee eeeeeeeseeetteees Rp. 949.495.248,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar ...........

  Badan dengan SPM PPN untuk seng A2 sebesarRp161.848.067,00 (diajukan PK terhadap koreksi tidak dipertahankansebesar Rp73.021.528,00).E Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Peredaran UsahaEqualisasi SPT PPh Badan dengan SPT PPM untuk kapas A2 sebesarRp3.888.638.110,00.F Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Peredaran Usaha : Returpenjualan kapas cfm lampiran 1195 A1 sebesar Rp2.952.243.638,00.G Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Peredaran Usaha : ReturPenjualan Kapas cfm

  Badan denganSPM PPN untuk kapas A2 adalah sebagai berikut:e PEREDARAN Usaha Seng A2 cfmSPT PPh Badan Rp236.150.754,00e Retur Penjualan (Rp 7.772.644,00)e Peredaran Usaha Seng A2 cfmSPT PPh Badan Rp228.378,110,00e Penyerahan Seng A2 cfm SPTPajak Pertambahan Nilai Rp228.378.110,00e Koreksi Equalisasi Rp. 0,00Bahwa menurut Majelis, oleh karena Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Keberatannya ataskoreksi peredaran usaha berdasarkan Equalisasi SPT PPh Badandengan SPM PPN untuk

  Dengan demikian,Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.39792/PP/M.X/15/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tersebut harusdibatalkan.E Sengketa atas tidak dipertahankannya Koreksi Peredaran Usaha : EqualisasiSPT PPh Badan dengan SPT PPM untuk kapas A2 sebesarRp3.888.638.110,00 dari kolom 1.e. pada tabel halaman 51 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 71 alinea ke 1, 6 dan 7

  bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Peredaranusaha atas Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPM PPN untuk kapas A2Rp1.533.010.305,00 tidak dapat dipertahankan;Bahwaselanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbandingterhadap peredaran usaha atas Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPMPPN untuk kapas A2 sebesar Rp2.355.630.168,00 tidak dapatdipertahankan;Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding terhadap peredaran usahaatas Equalisasi SPT PPh Badan dengan SPM PPN untuk kapas A2 sebesarRp. 3.888.638.110,00

• Fotocopy yang dilegalisir cetakan kode billing bendahara pengeluaran Desa Bunut dengan uraian sebagai berikut :

  • PPH 22 PKK Rp 204.545;
  • PPH 22 Karang Taruna Rp 68.182;
  • PPH 22 Motor Dinas Rp 204.545;
  • PPH 22 Hari Besar Islam Rp 136.364;
  • PPH 22 Operasional Posyandu Rp 122.727;
  • PPH 22 OP TK Rp 204.545;
  • PPH 22 OP Perpustakaan Rp 61.364;
  • PPH 22 Pembelian Tanah Kas

  Desa Rp 1.827.273;

• PPH 22 Kegiatan BBGRM Rp 2.249.727;
• PPH 22 Peringatan HUT RI Rp 109.091;
• PPH 22 Pembangunan Teribun Rp 750.626;
• PPH 22 Bangunan Jembatan TA. 2018 Rp 1.011.055;
• PPH 22 Penimbunan Halaman Kantor BPD Rp 733.636;
• PPH 22 Pembayaran KWH untuk Fasilitas Umum Rp 763.636;
• PPH 22 Belayah Lanting Rp 113.321;
• PPN Peringatan Hut RI Rp 363.636;
• PPN Penimbunan Halaman Kantor BPD

  22 atas Pembelian Paving Stone Rp 684.611;

• PPH 22 atas Pembelian Paving Stone II Rp 209.397;
• PPN atas Pembelian Paving Stone Rp 2.282.036;
• PPN atas belanja Konsultan (RAB & Gambar) Rp 348.836;
• PPN atas pembelian semen @ 50 kg (Halaman TK) Rp 113.136;
• PPN atas pembelian paving stone (halaman tk) Rp 697.989;
• PPH Final atas belanja Konsultan Perencana (Halaman TK) Rp 139.535;
• PPN makan minum RT 01 Rp 145.455;

• PPN makan minum RT 03 Rp 145.455;
• PPN makan minum posyandu lansia Rp 272.727;
• PPN makan minum rapat Rp 318.182;
• PPN makan minum RT 02 Rp 145.455;
• PPN makan minum Posyandu Lansia Juli Rp 272.727;
• PPN makan minum RT 03 Juli Rp 145.455;
• PPN makan minum TK Juli Rp 409.091;
• PPH 21 makan minum posyandu balita Juli Rp 81.818;
• PPH 21 makan minum TK juli Rp 122.727;
• PPN makan

  minum Posyandu Balita Juli Rp 272.727;

• PPN makan minum RT 02 Juli Rp 145.455;
• PPN makan minum RT 01 Juli Rp 145.455;
• PPH 21 makan minum Posyandu lansia Juli Rp 81.818;
• PPN makan minum Posyandu Balita Rp 272.727;
• PPN makan minum tamu Rp 227.273;
• PPN makan harian Rp 227.273;

119.

• Perwira dimana Direkturnya adalah PADHYRAHARJO Bin SOEGNARTO HS kepada terdakwa BROTO UTOMO BinSANDIMO dengan kompensasi SOEGNUARTO HS Bin HARJO PRAWIRO(Alm) mendapatkan komisi 3% dari nilai proyek setelah dipotong PajakPertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).Bahwa selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan SOEGUARTO HS BinHARJO PRAWIRO (Alm), terdakwa BROTO UTOMO Bin SANDIMOmembuat dokumen penawaran atas nama CV. Perwira denganmemalsukan tanda tangan Direktur CV.

  Perwira.Bahwa kompensasi yang telah disepakati antara terdakwa dan terdakwaadalah menerima 3% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak PPH danPPN.Bahwa yang melengkapi dokumen lampiran yang digunakan utukpersyaratan proses lelang adalah terdakwa.Bahwa dokumen yang terdapat tanda tangan Sdr. PADHY RAHARJOselaku Direktur CV. Perwira telah dipalsukan oleh terdakwa atas perintahterdakwa.Bahwa pada waktu itu Sdr.

  Perwira dimana Direkturnya adalah PADHY RAHARJOBin SOEGUARTO HS kepada terdakwa BROTO UTOMO Bin SANDIMOdengan kompensasi SOEGNWUARTO HS Bin HARJO PRAWIROmendapatkan komisi 3% dari nilai proyek setelah dipotong PajakPertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH).3. Bahwa terdakwa BROTO UTOMO Bin SANDIMO membuat dokumenpenawaran atas nama CV. Perwira dengan memalsukan tanda tanganDirektur CV.

  Perwira diBank Jateng No.:1.033.00520.5 sebesar Rp. 148.200.000, (seratusempat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong PPNdan PPH sebesar Rp. 16.167.272, (enam belas juta seratus enam puluhtujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga jumlah yangdibayarkan sebesar Rp. 132.032.728, (seratus tiga puluh dua juta tigapuluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)..

  Perwiradari SOEGUARTO HS Bin HARJO PRAWIRO yaitu SOEGIJARTO HSBin HARJO PRAWIRO yang Direkturnya adalah PADHY RAHARJO BinSOEGNARTO HS dengan kompensasi mendapatkan komisi 3% darinilai proyek setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PajakPenghasilan (PPH).b. Bahwa terdakwa BROTO UTOMO Bin SANDIMO membuat dokumenpenawaran atas nama CV. Perwira dengan memalsukan tanda tangan93Direktur CV.

• (delapan ratus delapan puluh empat juta lima puluh empat ribu enamratus rupiah) dan terdapat potongan berupa Pajak Penghasilan (PPh)sebesar Rp. 24.110.580. (dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu limaratus delapan puluh rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesarRp. 80.368.600. (delapan puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribuenam ratus rupiah), sehingga pembayaran atas uang muka pekerjaandirealisasikan kepada PT.

  Supangat selakuPengguna Anggaran, sehingga atas dasar Berita Acara Pembayaran danSurat Perintah Membayar tersebut kemudian diajukan kepada BendaharaUmum Daerah (BUD) Kabupaten Buol untuk diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) nomor : 21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27Desember 2017 sejumlah Rp. 815.945.400, (delapan ratus lima belasjuta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) danterdapat potongan berupa Pajak (PPh dan PPN) sebesar Rp.89.012.226.

  Supangat selaku Pengguna Anggaran,sehingga atas dasar Berita Acara Pembayaran dan Surat PerintahMembayar tersebut kemudian diajukan kepada Bendahara UmumDaerah (BUD) Kabupaten Buol untuk diterbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) nomor : 21568/SP2D/LS/2017 tanggal 27Desember 2017 sejumlah Rp. 815.945.400, (delapan ratus lima belasjuta Sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) danterdapat potongan berupa Pajak (PPh dan PPN) sebesar Rp.89.012.226.

• Alasan Materialbahwa dari hasil pemeriksaan pajak tahun 2002, menurut Terbandingkoreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Tahun Pajak2002 dilakukan berdasarkan koreksi nota rektur dan ekuilisasi antara SPTPPN dengan laporan keuangan (SPPT PPh Badan);bahwa atas koreksi positif tersebut diterbitkan SKPKB sebagai berikut : Keterangan Menurut Menurut KoreksiPemohon Terbanding (Rupiah)Banding (Rupiah)(Rupiah)Dasar Pengenaan PajakI.

  Penyerahan yang dipungut PPN 25.940.245.591 Berdasarkan hasil ekualisasiPPN dan PPh Badan Hal 3 dari 16 hal. No. Put. 106/B/PK/PJK/2006 1.2 Retur Penjualan 3.673.268.865 Nota retur tidak memenuhisyarat formal dokumen notareturPPN Keluaran :I.3 Total Pajak Keluaran 2.594.024.5591.4 PPN atas retur penjualan 367.327.187Total 2.961.351.746 PPN Masukan :Dibayar dengan NPWP sendiri :ll.1 PPN impor 45.076.500 Bukti pungutan pajak atasimpor dan PIB atas namaperusahaan lain (PT.

• aturan perpajakan yangberlaku, sehingga hal tersebut nyatanyata telah melanggar ketentuan Pasal 78dan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak danpenjelasannya, dan oleh karena itu atas Putusan pengadilan Pajak Nomor : Put.31199/PP/M.IX/16/2011 tanggal 10 Mei 2011 tersebut adalah cacat secarahukum dan harus dibatalkan.Tentang Koreksi atas Arus Uang sebesar Rp6.434.333.072,001 Bahwa koreksi atas arus uang sebesar Rp6.434.333.072,00 merupakan hasil temuan2ekualisasi PPN dan PPh

  yang terdiri dari : Uraian Nilai Selisih yang berasal dari Ekualisasi dengan Omzet 4.097.535.819,00di PPh Badan Saldo Akhir Unearned Revenue 2.335.749.587,00 Jumlah 6.434.333.072,00 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut :Halaman 34 Alinea ke1 :bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding sebesarRp6.434.333.072,00 yang dihitung berdasarkan arus piutang

  Selisih yang berasal dari Ekualisasi dengan Omzet di PPh Badan1 Bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah Koreksi Penyerahansebesar Rp4.097.535.819,00 yang tidak disetujui oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan koreksipenyerahan yang ditetapkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula 29Terbanding) sebagai hasil Ekualisasi dengan Omset PPh Badan denganmenggunakan pengujian arus piutang, dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Nilai (Rp.)Omset PPh Badan hasil Perhitungan

• Nomor 375 K/Pdt/201716.Bahwa Penggugat telah menyelesaikan Progres Fisik kemajuan kerja disaatpemutusan kontrak, beritikat baik menyelesaikan pekerjaan sebesar66,358% dari nilai kontrak atau sebesar Rp1.209.578.377,22 sesuailaporan Bulanan kemajuan kerja dan Proges Pemutusan Konstruksi Kerjaserta berita acara surat kelengkapan pengajuan SPP LS telah terpenuhi.Salah satu contoh SSP dan Faktur pajak harus Penggugat tanda tanganiterlebih dahulu a gar dapat PPN 10% dan PPh dapat disetor ke Kas Negaraoleh

  (satu miliar seratus enam puluh tigajuta sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) atau PPN +PPh sebesar Rp126.882.163,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratusdelapan puluh dua ribu seratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan SuratPerintah Membayar (SPM) yang telah ditandatangani Tergugat dimanahal ini merupakan kerugian Penggugat dikemudian hari, atas pembuktianpara Tergugat, kalaulah sudah disetor mana buktinya berupa SSP DanFaktur Pajak yang sudah di cap (stempel Perusahaan

  KekuranganPembayaran sesuai Progress fisik 66,358% atau R p1.209.578.377,22 Rp1.163.091.233,00 = Rp46.487.144 00 (empat puluh enam juta empatratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat rupiah);17.Bahwa pemotongan pajak 10% PPN + PPh dari nilai Pekerjaan yang dibayarTergugat dan Tergugat II dan Ill sebesar 66,359% dari kontrak atauRp1.163.091.233,00 sesuai Surat Perintah Membayar (SPM), pajaktersebut telah dipotong terlebin dahulu oleh Tergugat melalui SPM tetapibelum disetor ke kas Negara

  Bahwa Pajak PPN 10% + PPh yang belum disetor TergugatRp126.882.163,00;c. Denda pajak PPN 10% + PPh 3% / bin x 126.882.163 x 24 binRp89.055.157,00;d. Keuntungan dari sisa kontrak kerja sebesar 10% x Rp659.715.930,00Rp65.971.593,00;e. Tiang Pancang Beton belum dibayar 78,98 m 3 x Rp6.328.274,56Rp499.807.124,00f. Sewa alat berat berupa Crene sudah datang 50% x Rp300.000.000,00Rp150.000.000,00g. Biaya Desain dan Berita Acara Termin KonsultanRp15.000.000,00;h.