Ditemukan 274796 data
11 — 6
persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutusorang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Relaas Nomor0832/Pdt.G/2017/PA.Dp tanggal 04 Desember 2017, 11 Desember 2017, dan18 Desember 2017 sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugatdisebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor1
Nomor1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang PeradilanAgama jo.
14 — 9
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilaranguntuk menjadi saksi menurut
Putusan Nomor 0028/Pdt.G/2021/PA.SlwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
13 — 10
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
436/Pdt.G/2020/PA.Sgat Hal. 8 dari 12 hal.saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugatberkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak yang berkepentingandalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
18 — 4
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
8 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
Joice Agustina
25 — 9
Murtado No. 25 RT 007 RW 012 KelurahanTugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagaimana dimaksud dalam SertipikatHak Guna Bangunan No. 07403/Tugu Utara, dengan alasan untuk membiayaikehidupan dan pendidikan anaknya yang masih di bawah umur tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 330 KUHPerdata ayat (1)menyebutkan Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UndangUndang Nomor1 Tahun
Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00(2) Orang tua mewakill anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dandiluar Pengadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 disebutkan Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak ataumenggadaikan barangbarang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18(delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabilakepentingan anak itu menghendakinyaMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi
8 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauHlm.7 dari 12 hlm.
terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Termohon sering kali mengeluh atas pemberianuang nafkah dari hasil kerja Pemohon, dan sekarang Pemohon denganTermohon sudah berpisah selama kurang lebih 1 tahun dan selama berpisahkeduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suam1 istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
12 — 10
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
8 — 7
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
9 — 0
Pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahankedua dalam UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam danperkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena ituberdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlumengetengahkan petunjuk Allah SWT.
13 — 2
/No.1445/Pdt.G/2016/PA SlwMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasanyang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas permohonanPemohon tidak dapat didengar;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak adapula petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkanketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo Perma Nomor1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR tidak terlaksana.
196 — 125
pekerjaanKaryawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diXXXXXXKXKXXKXKKXKXKKKXK Kecamatan Pekanbaru, KotaPekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti Surat;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan ;DUDUK PERKARAPemohon telah mengajukan permohonan Pembatalan Nikah bertanggal12 Nopember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPekanbaru pada tanggal 04 Januari 2020 dengan Register Nomor1
Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta buktibuktisurat sebagaimana bukti P1.sampai dengan P17 serta keterangan 2 orangsaksisaksi Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapatmenemukan fakta bahwa pernikahan Termohon dengan Termohon II yangdilaksanakan tanggal 22 Juli 2019, ada unsur penipuan dan poligami liar yangdilakukan oleh Termohon I;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka MajelisHakim berkesimpulan berdasarkan ketantuan pasal 23 UndangUndang Nomor1
14 — 1
Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untukmemastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untukmencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Hakim menilai Pemohontetap harus membuktikan dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohontelah mengajukan surat bukti P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksisebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang
bahwa antaraPemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan dan pertengkaran, yangbersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalamrumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betulbetul telah pecah;Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telahpecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddahwa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki FirmanAllah SWT. dalam Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 Undangunudang Nomor1
21 — 6
menuruthukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, kemudiansecara nyata telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama kuranglebih 26 tahun dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan danmenggugat pernikahan mereka bahkan hingga saat ini telah telah dikaruniai 2anak;Menimbang, bahwa perkawinan yang dimintakan oleh Para Pemohonuntuk disahkan adalah perkawinan yang dilakukan pada tahun 2004 dengankata lain perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undangundang Nomor1
Halaman 8 dari 12 halamandimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari Suami atau istri, jaksa dan suami atau istri;Menimbang, bahwa kata dapat dimintakan pembatalannya di siniadalah mempunyai arti fakultatif yaitu bisa batal, bisa pula tidak batal.Apabila tidak batal berarti statusnya adalah sah, sehingga sekalipunperkawinan tersebut dilaksanakan setelah berlakunya UndangUndang Nomor1 Tahun 1974, Majelis berpendapat dapat disahkan apabila memang dalamkondisi
19 — 9
memuatketerangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikatdalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Desember 2013 dan sampaisaat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulisdimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan maiteriil.Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi persyaratanformil dan materiil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapatdipertimbangkan.Halaman 9 dari 16Putusan 0131/Pdt.G/2016/PA.NbrMenimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor1
karena itu gugatan Penggugat cukup beralasanMenimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimanatersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga yang sakinah (AlQuran Surat ArRum ayat 21) akan sulit tercapai.Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip UndangUndang Nomor1
18 — 16
pokok perkara, dimana buktitersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 12 September 2001dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat buktitertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.Menimbang bahwa oleh karena alat bukti bertanda P. telahmemenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti a quo harusdinyatakan dapat dipertimbangkan.Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor1
tersebutbersifat bebas (Vnj bewijs kracht);Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimanatersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga yang sakinah (AlQur'an Surat ArRum ayat 21) akan sulit tercapai.Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip UndangUndang Nomor1
40 — 32
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sahsampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugatberkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak yang berkepentingandalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
24 — 14
/PA TALUMenimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan(4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiapsidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatankedua
berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 RBg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
25 — 12
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara teruS menerus. (3).
Tergugat adalah suamiisteri yang sahsampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugatberkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak yang berkepentingandalam perkara ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
14 — 10
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSsaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa,berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dandi bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orangorang yang dilarangHlm.7 dari 12 hlm.
terjadi perselisinan danpertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon, baikkebutuhan lahir maupun batin dikarenakan sakit stroke, dan sekarang Pemohondengan Termohon sudah berpisah selama 2 bulan dan selama berpisahkeduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suam1 istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1