Pada bulan Februari 2018 Penggugat berinisiatif untuk membantuperekonomian keluarga dengan melamar pekerjaan sebagai Apotekerdan Penanggung Jawab disebuah klinik kecantlkan di kota Bengkulu,Keadaan seperti ini membuat Penggugat sering lembur pada hari sabtudan minggu karena klinik tempat Penggugat bekerja ramai pada haritersebut.

menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;JOKO LABADIJUNJUNG, setelah berjanji menurut cara agamanya memberiketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Timpah sejak tanggal 3 Nopember2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;Bahwa saksi mengetahui Yansyah sebagai ketua UPK, sedangkan untukFasilitator Kecamatannya dijabat Terdakwa;Bahwa sesuai dengan jabatan saksi sebagai camat tugas saksi adalahmenandatangani Surat Penetapan Camat (SPC) dan mengeluarkan SKuntuk penanggung

, M.Si, setelah berjanji menurut cara agamanya memberiketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN Pik15.Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Timpah sejak tanggal15 januari2014 sampai tanggal 22 Mei 2014;Bahwa saksi mengetahui Yansyah sebagai ketua UPK, sedangkan untukFasilitator Kecamatannya dijabat Terdakwa;Bahwa sesuai dengan jabatan saksi sebagai camat tugas saksi adalahmenandatangani Surat Penetapan Camat (SPC) dan mengeluarkan SKuntuk penanggung

keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;YANMARTO, setelah berjanji menurut cara agamanya memberi keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Timpah sejak tanggal 22 Mei 2014sampai Juni 2015;Bahwa saksi mengetahui Yansyah sebagai ketua UPK, sedangkan untukFasilitator Kecamatannya dijabat Terdakwa;Bahwa sesuai dengan jabatan saksi sebagai camat tugas saksi adalahmenandatangani Surat Penetapan Camat (SPC) dan mengeluarkan SKuntuk penanggung

Bin GERSON MIHING dan Terdakwauntuk menjadi sekretaris UPK dan tempat bekerjanya di rumahTerdakwa;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;SYAMSUDIN, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberiketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Kelembagaan SosialBudaya dan pelatinan Masyarakat pada Badan PemberdayaanMasyarakat Desa merangkap sebagai Pejabat Komitmen (PPK) PNPMMandiri Perdesaan TA. 2014 dan Penanggung

Kapuas sekaligus Penanggung JawabOperasional Kabupaten (PjOKab);Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN Pik25.26.Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan mengenaipertanggungjawaban dari saksi YANSYAH Bin GERSON MIHING dan FKyakni Terdakwa tahun 2014 di aula Kantor Camat sehubungan adanyapenyimpangan tersebut diatas;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatandan membenarkannya;ETTI binti CONMO, setelah berjanji menurut cara agamanya memberiketerangan yang

kepala desa BAB VImengenai larangan bagi Kepala Desa Pasal 38 antara lain menyatakan bahwakepala desa dilarang ; a) Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat danmendiskriminasikan warga / golongan masyarakat lain; b) Melakukan Kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasadari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan; c) Menyalahgunakan wewenang; e Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 menyebutkan KepalaDesa/Lurah sebagai penanggung

diterima olen RTSPM DesaMargalaksana Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut alokasi tahun 2014 yaitusebanyak 49.500 Kg (empat puluh sembilan ribu lima ratus kilogram) untuk 12bulan, namun pada kenyataannya masyarakat RTSPM hanya menerimasebanyak 20.625 kg (dua puluh ribu enam ratus dua puluh lima kilogram)/5 (lima)alokasi; > Bahwa dengan tidak tersalurkannya 7 (tujuh) alokasi raskin Desa MargalaksanaKecamatan Bungbulang dikarenakan terdakwa selaku Kepala Desa Margalaksanayang berkedudukan sebagai penanggung

kepala desa BAB VImengenai larangan bagi Kepala Desa Pasal 38 antara lain menyatakan bahwa kepala desa dilarang :a) Merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat danmendiskriminasikan warga / golongan masyarakat lain; b) Melakukan Kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasadari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukan; c) Menyalahgunakan wewenang; e Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014 menyebutkan KepalaDesa/Lurah sebagai penanggung

Garut adalah sebagai penanggung jawabpendistribusian beras raskin tahun 2014 di Wilayah Desa Margalaksana Kec.Bungbulang Kab. Garut; Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa dalam pendisitribusian beras raskintahun 2014 adalah menebus beras raskin dan mendistribusikan beras raskintersebut kepada masyarakat yang berhak menerima beras raskin (Rumah TanggaSasaran Penerima Manfaat).Terdakwa lupa tugas dan tanggung jawab Terdakwaselaku Kepala Desa Margalaksana Kec. Bungbulang Kab.

Bungbulang Kabupaten Garut yang mempunyai tugas sebagai penanggung jawab pendistribusian Raskin (Beras Miskin) tahun 2014 di Wilayah DesaHalaman 771 dari 116 Putusan Nomor : 10/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg8.10.Margalaksana Kec.

unitadalah Pembukaan Kluis (ruangan) dilakukan Kepala Unit bersama denganteller, pembukaan berangkas dilakukan kepala unit bersam dengan teller danpengeluaran uang fisik dilakukan kepala unit bersama dengan teller.Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fahyuzar dan Saksi Nazaruddinprosedur (tata cara) yang dilakukan jika kunci berangkas hilang di BRI unitadalah membuat berita acara tentang kehilangan kunci berangkas tersebutyang ditandatangani oleh pemegang kunci yang menghilangkan, Kepala Unitsebegai penanggung

berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan dipersidangan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa terdakwa Muhammad Jafar Jamhal, S.Pd. menjabatselaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Binamu KabupatenJeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati KabupatenJeneponto Nomor : 821.211 tahun 2010 tanggal 13 Nopember2010 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Kepala SMPdalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Jenepontio ;Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku KepalaSekolah adalah sebagai penanggung

kaitannya dengan perkara terdakwa a quo,maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, antara lain :e Bahwa terdakwa Muhammad Jafar Jamhal, S.Pd. menjabatselaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Binamu KabupatenJeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati KabupatenJeneponto Nomor : 821.211 tahun 2010 tanggal 13 Nopember2010 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Kepala SMPdalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Jeneponto dan tugasserta tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Sekolah adalahsebagai penanggung

jawab atas segala kegiatan yang adadisekolah termasuk menjadi penanggung jawab ataspenyaluran bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) untuk tahun 2012dan tahun 2013 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menunjukkanbahwa Terdakwa memiliki suatu Kedudukan khusus yaitu selaku Kepala SekolahSMP Negeri 2 Binamu Kabupaten Jeneponto dan sekaligus sebagai Penanggungjawab untuk kegiatan penyaluran bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) untuk tahun762012 dan tahun 2013 sebesar Rp. 160.600.000.

(enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2Binamu Kabupaten Jeneponto dan sekaligus sebagai Penanggung jawab untukkegiatan penyaluran bantuan Bea Siswa Miskin (BSM), seharusnya melakukanpengendalian terhadap proses penyaluran bantuan Bea Siswa Miskin (BSM)tersebut terhadap siswasiswa penerima bantuan sebagaimana buku PanduanBantuan Bea Siswa Miskin (BSM) dari Kementerian Pendidikan dan KebudayaanTahun 2012 dan tahun 2013 Bab V bagian D point

Penanggung Jawab.3. ASEP WAWANG. Ketua Panitia.4. H. WAHYUDIN. Wakil Ketua.5. ILLALAN SOJALI. Sekretaris.6. SUKANDI SUTIA MIHARJA. Bendahara.7. ASEP RISMAWAN. Bendahara.8. H. DINDIN. Anggota / Pokja.9. ENDANG SANUSI. Anggota / Pokja.10. MUMUH. Anggota / Pokja.11. ENCANG. Anggota / Pokja.12. YAYAT. Anggota / Pokja.13. SUPARMAN H, S.Sos. Anggota / Pokja.14. ZAENI HIDAYATULLOH. Anggota / Pokja.15. BARNAS. Anggota / Pokja.16. Drs. BOY ISHAK. Anggota / Pokja.17. SAINSAMSUDIN. Anggota / Pokja.18. H.

Penanggung Jawab.3: ASEP WAWANG. Ketua Panitia.4. H. WAHYUDIN. Wakil Ketua.5. Il LALAN SOJALI. Sekretaris. Halaman 34 dari 229Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg Ujang Sama Asad 6. SUKANDI SUTIA MIHARJA. Bendahara.7. ASEP RISMAWAN. Bendahara.8. H. DINDIN. Anggota / Pokja.9. ENDANG SANUSI. Anggota / Pokja.10. MUMUH. Anggota / Pokja.11. ENCANG. Anggota / Pokja.12. YAYAT. Anggota / Pokja.13. SUPARMAN H, S.Sos. Anggota / Pokja.14. ZAENI HIDAYATULLOH. Anggota / Pokja.15. BARNAS.

Penanggung Jawab.3. ASEP WAWANG. Ketua Panitia.4. H. WAHYUDIN. Wakil Ketua.5. ILLALAN SOJALI. Sekretaris.6. SUKANDI SUTIA MIHARJA. Bendahara.7. ASEP RISMAWAN. Bendahara.8. H. DINDIN. Anggota / Pokja.9. ENDANG SANUSI. Anggota / Pokja.10. MUMUH. Anggota / Pokja.11. ENCANG. Anggota / Pokja.12. YAYAT. Anggota / Pokja.13. SUPARMAN H, S.Sos. Anggota / Pokja.14. ZAENI HIDAYATULLOH. Anggota / Pokja.15. BARNAS. Anggota / Pokja.

Penanggung Jawab.3. ASEP WAWANG. Ketua Panitia.4. H. WAHYUDIN. Wakil Ketua.5. IlLALAN SOJALI. Sekretaris.6. SUKANDI SUTIA MIHARJA. Bendahara.7. ASEP RISMAWAN. Bendahara.8. H. DINDIN. Anggota / Pokja.9. ENDANG SANUSI. Anggota / Pokja. Halaman 130 dari 229Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg Ujang Sama Asad 10. MUMUH. Anggota / Pokja.11. ENCANG. Anggota / Pokja.12. YAYAT. Anggota / Pokja.13. SUPARMAN H, S.Sos. Anggota / Pokja.14. ZAENI HIDAYATULLOH. Anggota / Pokja.15. BARNAS.

Penanggung Jawab.3. ASEP WAWANG. Ketua Panitia.4. H. WAHYUDIN. Wakil Ketua.5. IL LALAN SOJALI. Sekretaris.6. SUKANDI SUTIA MIHARJA. Bendahara.7. ASEP RISMAWAN. Bendahara.8. H. DINDIN. Anggota / Pokja.9. ENDANG SANUSI. Anggota / Pokja.10. MUMUH. Anggota / Pokja.Halaman 184 dari 229Putusan No. 39/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg Ujang Sama Asad 11. ENCANG. Anggota / Pokja.12. YAYAT. Anggota / Pokja.13. SUPARMAN H, S.Sos. Anggota / Pokja.14. ZAENI HIDAYATULLOH. Anggota / Pokja.15. BARNAS.

HENDRI Pembina Kepala Dinas2 SATRIAWAN Penanggung Jawab Pendidikan3 Drs. RAMLI Ketua Sekretaris Dinas4 M. IKBAL Sekretaris Pendidikan5 NOPERADI Bendahara KABID DIKDAS6. SAIFUL MASRI, S.Pd Pengelola Akademik Kasubag KepegawaianSAPARIDA, S.PdI Kasi SAPRAS DIKDASGuru TK Juwita Kinali Bahwa sesSuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No:800/071/DINDIK/2011 tanggal Agustus 2011 terdakwaM.

HENDRI Pembina Kepala Dinas2 SATRIAWAN Penanggung Jawab Pendidikan3 Drs. RAMLI Ketua Sekretaris Dinas4 M. IKBAL Sekretaris Pendidikan5 NOPERADI Bendahara KABID DIKDAS6. SAIFUL MASRI, S.Pd Pengelola Akademik Kasubag KepegawaianSAPARIDA, S.PdI Kasi SAPRAS DIKDASGuru TK Juwita Kinali Bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No:800/071/DINDIK/2011 tanggal Agustus 2011 terdakwaM.

HENDRI Pembina Kepala Dinas2 SATRIAWAN Penanggung Jawab Pendidikan3 Drs. RAMLI Ketua Sekretaris Dinas4 M. IKBAL Sekretaris Pendidikan5 NOPERADI Bendahara KABID DIKDAS6.

Drs Rami sebagai Penanggung Jawabc. M. Iqbal sebagai Ketuad. Norperadi sebagai Sekretarise. Syaiful Masri. Spd sebagai Bendaharaf. Saparida. Spd I sebagai Pengelola Akademik Bahwa keberadaan Saparida. Dalam kepanitiaan merupakan inisiatif dariTrdakwa (lqbal) 7 ~ nnn sien oneness ae sens scones Bahwa keterangan saksi diatas sebagian dibenarkan Terdakwa dansebagiannya dibantalh pneanq sna~ sesneeerene =e semen seem nse30.

PDG.> Drs Hendri Satriawan sebagai Pembina> Drs Ramii sebagai Penanggung Jawab> M. Iqbal sebagai Ketua> Norperadi sebagai Sekretaris> Syaiful Masri. Spd sebagai Bendahara> Saparida.

Tim Persiapan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan selaku Penanggung JawabProyek Strategis Nasional, yang berkedudukan di Jalan PangeranDiponegoro Nomor 30, Kel. Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, KotaMedan, Provinsi Sumatera Utara 20152 cq. Kepala Badan PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, yangberkedudukan JI. K.H.Wahid Hasyim No.8.A, Merdeka, Kec.

Bahwa pengadaan tanah diselenggarakan olehpemerintah, pendanaan dari APBN (pasal 10 ayat (1) (2) PerpresNo.38 Tahun 2015); Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerahadalah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPkK)(vide pasal 6 dan pasal 7 Perpres No.38 Tahun 2015 TentangHalaman 35 dari 137 Putusan Perkara Nomor 645/Pdt.G/2020/PN MdnKerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha DalamPenyediaan Infrastruktur);2.12.22.3Fakta Hukum:Bahwa prinsip pengadaan tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum, hakhak

Hutama Karya (Persero):3.1 Bahwa TERGUGAT Il, III dan IV adalah:3.1.a penanggung jawab atas penyelenggaraanpengadaan tanah, meliputi:1) Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah dibuatoleh instansi yang memerlukan tanah (in casuTERGUGAT Ill) (vide pasal 34 Perpres No.71Tahun 2012);2) Tahap Persiapan Pengadaan Tanahsetelahmenerima dokumen perencanaan oleh Gubernur(in casu.

Negara RI melalui instrumen hukum dalampengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum /.c Proyek Strategis Nasional dibuat guna mencegahspekulan tanah berdasarkan kajian hukum terhadap faktaHalaman 86 dari 137 Putusan Perkara Nomor 645/Pdt.G/2020/PN Mdn11.6fakta hukum selama ini, sehingga penyelenggarapengadaan tanah dalam penggunaan wewenangnyaharuslah berpedoman pada asas legalitas, profesionalitas,akuntabilitas, dalam penyelenggaraan pemerintahan (incasu TERGUGAT Il, III dan IV) selaku penanggung

GubernurSumatera Utara cq. sekretaris daerah provinsi ataupejabat yang ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota,Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggotaselaku penanggung jawab Proyek Strategis Nasional diDaerah dibidang pemberian perizinan dan nonperizinanmeliputi Penetapan Lokasi; Izin Lingkungan; IzinMendirikan Bangunan untuk memulai pelaksanaan ProyekStrategis Nasional (vide pasal 5 Perpres nomor 3 Tahun2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek StrategisNasional);Bahwa TERGUGAT IV

bidang pendidikan yang tidakmengindahkan bestek yang ada.Bahwa pada tanggal 24 April 2009 Bupati Konawe menerbitkan SKBupati Konawe Nomor 189 tahun 2009 tentang Penetapan SekolahPenerima DAK dengan jumlah penerima sebanyak 159 sekolah.Bahwa pada tanggal 06 Juli 2009 Bupati Konawe menerbitkan SKBupati Konawe Nomor 299 tahun 2009 untuk mengangkat / menunjukPenanggung Jawab Pelaksana dan Bendahara Dana Alokasi KhususNon DR Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe T.A. 2009 saksiThamrin Lahasa, SE sebagai Penanggung

digunakan untuk tenaga teknis;Bahwa uang Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) digunakan untukoperasional;Bahwa uang Rp.29.000.000, (dua puluh sembilan juta rupiah)digunakan untuk monitoring;Bahwa saksi diberitahu T.lrwan yang mencairkan adalah T.Irwan,kemudian oleh T.lrwan diserahkan ke bendahara DAK jyaituHj.Mukmina;Bahwa fungsi Tim Teknis adalah membuat desain, survey danmenentukan manamana yang dapat bantuan;39Bahwa Tim Teknis ada 7 (tujuh) orang, Ketua Irwan Hamid ada SKKepala Dinas, sebagai penanggung

bendahara DAK sebesar Rp.332.500.000, (tiga ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa setahu saksi T.Ilrwan menyerahkan uang kepada Hj.Mukminaatas perintah Kepala Dinas dan Kasubag Keuangan;Bahwa saksi mendapat honor dari Irwan Hamid sebesarRp.3.000.000, (tiga juta rupiah);Bahwa uang sebesar Rp. 332.500.000, (tiga ratus tiga puluh dua jutalima ratus ribu rupiah) sudah dipertanggungjawabkan;Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban Irwan Hamid;Bahwa fungsi saksi sebagai Penlak (Penanggung

HARIDA,S.Pd., M.Pd., di bawah sumpah menerangkan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah Rahabangga sejak tahun 2009sampai Januari 2011;Bahwa saksi pernah menerima dana DAK sebesar Rp.115.500.000,(seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa dana DAK diperuntukkan Pembangunan GedungPerpustakaan Baru;Bahwa pernah ada survey pada sekolah saksi;Bahwa sebagai penanggung jawab dana DAK disekolah saksi adalahsaksi;Bahwa dasar mengelola DAK adalah Juknis No.3 tahun

Penanggung Jawab : Bupati Pati Sdr Tasiman ,SH.2. Wakil Penanggung Jawab: Wakil Bupati Pati Sdr Drs Kotot Kusmanto.3. Ketua : Sekda Kab.Pati Sdr Ir Slamet Prawiro,MM.4. Anggota : Asisten I Sekda Kab Pati Sdr Drs Koesmari.5. Anggota : Asisten II Sekda Kab Pati Sdr Drs Tristiadi,MM.6. Anggota : Asisten IIT Sekda Kab.Pati Sdr DwiSapardiono, SH.7. Anggota : Kabag Anggaran Setda Kabupaten Pati SdrOyo Karyo, SE,MM.8. Anggota : Kepala BAPEDA Kab Pati Sdr Drs SetyoPramono, BA,MM.9.

jawab, sementara Wakil BupatiPati secara ex officio menjabat sebagai Wakil Penanggung jawab.Bahwa selama penyusunan dan pembahasan draft RAPBD Kabupaten PatiTA.2003 dan RAPBD Perubahan Kabupaten Pati TA.2003, Tim PenyusunAnggaran tidak pernah memberikan laporan apapun kepada Terdakwa selakuBupati Pati.Bahwa draft RAPBD Kabupaten Pati TA.2003 dibuat oleh Tim PenyusunAnggaran pada tahun 2002.Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah draft RAPBD Kabupaten Pati TA.2003dan RAPBD Perubahan Kabupaten Pati TA.2003

Benar Terdakwa selaku Bupati Pati Kabupaten Pati Periode Tahun 2001 2011merangkap sebagai Penanggung Jawab Tim Anggaran APBD Kabupaten Pati, telahmenngesahkan Rancangan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 yangdisetujut oleh DPRD dan Pihak Eksekutif melalu Tim Anggaran Eksekutif, yangmemuat anggaran untuk Laporan Pertanggung jawaban Bupati (LPJ Bupati Tahun2002) dan Bantuan Untuk Pihak ke III.

Benar Terdakwa selaku Bupati Pati Kabupaten Pati Periode Tahun 2001 2011merangkap sebagai Penanggung Jawab Tim Anggaran APBD Kabupaten Pati, telahmenngesahkan Rancangan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 yangdisetujut oleh DPRD dan Pihak Eksekutif melalu Tim Anggaran Eksekutif, yang132memuat anggaran untuk Laporan Pertanggung jawaban Bupati (LPJ Bupati Tahun2002) dan Bantuan Untuk Pihak ke III.Bahwa sebelum penyusunan RAPBD Kabupaten Pati, pada tanggal 23 Januari2003 di Hotel GRIPTA Kudus Bupati

Bangun MegahSemesta, dengan penanggung jawab Rikardo Fujiarta.(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor00467/BPMPTSPBTM/PM/V/2016, atas nama PT.Bangun Megah Semesta dengan penanggung jawabRikardo Fujiarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Sertifikat Pembayaran Retribusi Pemeriksaan AlatPemadam Kebakaran atas nama Hotel Batam CityCondotel tertanggal 22 Februari 2016.

Bangun MegahSemesta, dengan penanggung jawab Rikardo Fujiarta.(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Izin Perdangan Minuman Beralkohol (SIUPMB)Nomor 034/SIUPMB/BPMPTSPBTM/V/2016, atas namaHalaman 64 dari 105 halaman Putusan No.207/G/2016/PTUNJKT20.30.3132.Bukti P29aBukti P29bBukti P29cBukti P29dBukti P29eBukti P30aBukti P30bBukti P30cBukti P31Bukti P32PT. Bangun Megah Semesta, dengan penanggung jawabRikardo Fujiarta.

selanjutnya disebut Insentifadalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerjatertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.e Pasal 3Ayat (1) : Insentif diberikan kepada Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.Ayat (2) : Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsionaldibayarkan kepadaa Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusisesuai dengan tanggung jawab masing masing.b Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung

Dalam diktum KEEMPAT, telah mengaturbesarnya pembayaran insentif sebagai berikut :1 Untuk penanggung jawab dan koordinator pengelola keuangan daerah yaitu :a Gubernur Lampung sebesar 5 (lima) kali gajih pokok ditambah dengantunjangan yang melekat.b Wakil Gubernur Lampung sebesar 5 (lima) kali gajih pokok ditambahdengan tunjangan yang melekat.e Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebesar 5 (lima) kali gajih pokokditambah dengan tunjangan yang melekat.2 Untuk Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut

Dalam diktum KEEMPAT, telah mengaturbesarnya pembayaran insentif sebagai berikut :1Untuk penanggung jawab dan koordinator pengelola keuangan daerahyaitu :Gubernur Lampung sebesar 5 (lima) kali gajih pokok ditambahdengan tunjangan yang melekat.Wakil Gubernur Lampung sebesar 5 (lima) kali gajih pokokditambah dengan tunjangan yang melekat.Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebesar 5 (lima) kali gajihpokok ditambah dengan tunjangan yang melekat.Untuk Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak

Dalam diktum KEEMPAT, telah mengaturbesarnya pembayaran insentif sebagai berikut :1Untuk penanggung jawab dan koordinator pengelola keuangandaerah yaitu :Gubernur Lampung sebesar 5 (lima) kali gajih pokok ditambahdengan tunjangan yang melekat.Wakil Gubernur Lampung sebesar 5 (lima) kali gajih pokokditambah dengan tunjangan yang melekat.37c Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebesar 5 (lima) kali gajihpokok ditambah dengan tunjangan yang melekat.1 Untuk Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut

Penanggung Jawab : Istiqmal selaku Kepala Desa ;II. Koordinator: Supono selaku Sekdes ;Il. Bendahara: Wiyogo dan Syamsul Huda ;IV.

Anggota: Sunarto, Superman, Rochamat, Supriyadi, Iswadi, Sudar,Poniran, Sukarno, Widyastuti, Sungkono, Muh Jaidin dan Agus Winarto.Bahwa Terdakwa selaku Penanggung Jawab Panitia Ajudikasi telah menerimauang biaya ajudikasi dari para pemohon ataupun dari anggota panitia denganjumlah keseluruhan sebesar Rp.81.850.000, (delapan puluh satu juta delapanratus lima puluh ribu Rupiah) sebagai berikut : 1 Terima langsung dari warga Rp. 14.500.0002 Terima dari Syamsul Huda Rp. 42.000.0003 Terima dari Sukarno

Penanggung Jawab : Istiqmal selaku Kepala Desab. Koordinator: Supono selaku Sekdesc. Bendahara: Wiyogo dan Syamsul Hudad.

Penyimpangan bantuan Ingub tahun 2010 Rp. 4.000.000, Total Rp. 48.347.000,Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa No. 057/VI/Ds/2009tanggal 22 Juni 2009 maka seluruh Panitia berhak menerima uang ajudikasi.Dan selama proses ajudikasi, seluruh uang yang diterima disetorkan kepadaterdakwa selaku penanggung jawab, jumlahnya Rp. 84.700.000, (delapan67puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari diterimalangsung terdakwa dari warga sejumlah Rp. 14.500.000,, setoran dariSyamsul Huda sejumlah

(Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster(panulirus spp) Nomor : 07/PELEPASLIARAN/ WASPADAL/19.0/XII/2020tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIKI ADIPUTRA Selaku penanggung jawab).3: 1 (Satu) buah kolam penampungan dari plastik terpal warna biru.Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN.Jmb4 1 (Satu) set mesin pompa arr.5 1 (Satu) batang pipa air.6. 2 (dua) set tabung oksigen.7 5 (lima) buah keranjang takir.8 1 (satu) unit Handphone merek Nokia tipe 103 warna

Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (panulirus spp)Nomor : 07/PELEPASLIARAN/WASPADAL/19.0/XII/2020/ tanggal 23Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIKI ADI PUTRAselaku penanggung jawab. Berita Acara Penyisihan barang bukti Benih Bening Lobster (panulirusspp) Nomor : 07/SISIH/WASPADAL/19.0/XII/2020/ tanggal 22 Desember2020 yang dibuat dan ditantangani oleh MARIO ARI YUDISTIRA, s,St,Piselaku Petugas Penyisihan. Laporan Hasil Pengujian No.

Bahwa benar Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster(panulirus spp) Nomor : 07/PELEPASLIARAN/WASPADAL/19.0/XII/2020/tanggal 23 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIKI ADIPUTRA selaku penanggung jawab. Bahwa benar Berita Acara Penyisihan barang bukti Benih BeningLobster (panulirus spp) Nomor : 07/SISIH/WASPADAL/19.0/XII/2020/tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat dan ditantangani oleh MARIO ARIYUDISTIRA, s,St,Pi selaku Petugas Penyisihan.

SUPARDI Bin SAIMI diangkat sebagai PNS denganSK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNo:14573/l.12.01/0.7/1997 tanggal 25 Maret 1997 kemudian diangkat sebagaiKepala SMP Negeri 10 Metro dengan SK Walikota Metro No: 800/1132/B3/03/2017 tanggal 27 Juli 2017 selaku Penanggung Jawab Pekerjaan RehabilitasiHal 2 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJKGedung SMPN 10 Metro bersamasama dengan terdakwa ABDUL BASIT Bin H.ZAINAL EFENDI diangkat sebagai PNS dengan SK Walikota MetroNo

kesepakatanyang membuat semua laporan pertanggungjawaban fisk dan keuangan, BukuKas Umum (BKU) dan Buku Kas Pengeluaran (BKP) beserta dokumendokumen pendukungnya adalah Sdr.Ir.Nurrosyid Amin (Alm).Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwaDrs.Supardi Bin Saimi membuat Surat Keputusan Kepala Sekolah MenengahPertama Negeri 10 Metro No: 120/1.123/SMP10/KP/2017 tanggal 11 Agustus2017 tentang Susunan Panitia Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung SMPN10 Metro yaitu :a) Drs.Supardi sebagai Penanggung

SUPARDI Bin SAIMI diangkat sebagai PNS denganSK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNo:14573/l.12.01/0.7/1997 tanggal 25 Maret 1997 kemudian diangkat sebagaiKepala SMP Negeri 10 Metro dengan SK Walikota Metro No: 800/1132/B3/03/2017 tanggal 27 Juli 2017 selaku Penanggung Jawab Pekerjaan RehabilitasiGedung SMPN 10 Metro bersamasama dengan terdakwa ABDUL BASIT Bin H.ZAINAL EFENDI diangkat sebagai PNS dengan SK Walikota MetroNo:821.1/475.a/KPTS/B3/2008 tanggal 27 Nopember 2008 kemudian

kesepakatanyang membuat semua laporan pertanggungjawaban fisk dan keuangan, BukuKas Umum (BKU) dan Buku Kas Pengeluaran (BKP) beserta dokumendokumen pendukungnya adalah Sdr.r.Nurrosyid Amin (Alm).Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwaDrs.Supardi Bin Saimi membuat Surat Keputusan Kepala Sekolah MenengahPertama Negeri 10 Metro No: 120/1.123/SMP10/KP/2017 tanggal 11 Agustus2017 tentang Susunan Panitia Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung SMPN10 Metro yaitu :a) Drs.Supardi sebagai Penanggung

Sangele yang bertugas sebagai penanggung jawab (PIC) Dealer Honda CV. Berkat Jaya Motor Tentena.
- Salinan surat pernyataan An. Adrianus Ponggele yang bertindak An. CV. Berkat Jaya Motor Tentena dalam hal pembayaran atas penagihan yang oleh rekanan PT. Sawit Jaya Abadi agar ditransfer ke BANK Mandiri Tentena, No. Rekening 151-00-0715823-8 an. ADRIANUS PONGGELE.

Terdakwa selaku Bendahara TimPengelola kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program PengembanganKecamatan (TPK PNPM PPK) sekaligus sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Baung3Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim, telah ditunjuk sebagai Penanggung JawabKegiatan Administrasi Pengelolaan Keuangan dari Dana Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) Tahun Anggaran2007 Pada tanggal 03 Desember 2007, Tanggal 14 Desember 2007, dan dibulanFebruari 2008

Terdakwa selaku Bendahara Tim Pengelola kegiatan Program Nasional Pemberdayaan1111Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (TPK PNPM PPK) sekaligus sebagaiKaur Pembangunan Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim,telah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Kegiatan Administrasi Pengelolaan Keuangan dariDana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan(PNPM PPK) Tahun Anggaran 2007 Pada tanggal 03 Desember 2007, Tanggal 14Desember 2007, dan dibulan Februari

Program PNPMPPK Desa Sungai Baung Kecamatan Talang Ubi Kab.Muara Enim ini meliputi kegiatan Sarana Prasarana berupa proyek pengerasan jalandesa serta kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ;Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan 17 November 2008 saksi menjabat sebagaiKasi Pembangunan Kecamatan Talang Ubi dan kemudian tahun 2008 sampai dengansekarang saksi menjabat sebagai Lurah Talang Ubi Selatan ;Bahwa dalam pengelolaan dana PNPMPPK Desa sungai baung periode tahun2007/2008 saksi menjabat sebagai PJOK (Penanggung

Jawab Operasional Kegiatan)yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muara Enim ;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PJOK dari dana PNPMPPK Thn.2007/2008 tersebut adalah sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan operasionalkegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPMPPK Pedesaan di kecamatan ;Bahwa sepengetahuan saksi besarnya dana PNPMPPK Desa sungai baung sebesar Rp.246.072.350, (dua ratus empat puluh enam juta tujuh puluh dua ribu tiga ratus limapuluh rupiah) yang dicairkan

Akafindo Konsultanselaku Konsultan perencana yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek /kegiatan Detail Engenering Design (DED) pada Dinas PerhubunganKabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 bersamasama dengan saksiDrs.SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligussebagai penanggung jawab program (penuntutannya dalam berkasperkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secarapasti, pada waktu antara tanggal 08 Juli 2003 sampai dengan tanggal 06Oktober 2003 atau setidaktidaknya

Akafindo Konsultanselaku Konsultan perencana yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek /kegiatan Detail Engenering Design (DED) pada Dinas PerhubunganKabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 bersamasama dengan saksiDrs.SAIFULLAH KARIM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligussebagai penanggung jawab program (penuntutannya dalam berkas15perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secarapasti, pada waktu antara tanggal 08 Juli 2003 sampai dengan tanggal 06Oktober 2003 atau setidaktidaknya

anggaran sebesar Rp.166.000.000,00 (seratusenam puluh enam juta rupiah) yang bersumber dari APBDKabupaten Sumbawa; Bahwa saksi sebagai penyusun program perencanaan kegiatan DEDuntuk rencana lokasi terminal oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa;51Bahwa jadi lahan tidak memenuhi standar, secara teknis semuanyabermasalah karena belum ada lahan dan penetapan lokasi, dan belumada pembebasan lahan dari Pemda;Bahwa oleh karena secara administrasi tidak ada penetapan lokasilahan, maka saksi selaku panitia maupun penanggung

tandatangan kepada Kepala Dinas waktu itu;Bahwa saksi sudah lebih dari 10 kali membuat SPP selama saksimenjadi bendahara ;Bahwa didalam DIP semua keuangan dipertanggung jawabkan kepadaBupati ;Bahwa proyek DED masuk tanggung jawab Kepala Dinas ;Bahwa benar dalam proyek tersebut pembayaran dilakukan 2 terminpertama pekerjaan 50 % dimana saksi tahu dari pengajuan SPP dandidalam dokumen kontrak ada ditentukan makanya saksi bayarkan;Bahwa yang meneliti dan menelaah pekerjaan saat terminpertama adalah penanggung

obatobatan;Bahwa Yang pertama, obat akan menjadi obat tapi kalau obat ini obatilegal maka dianjurkan untuk tidak dikonsumsi karena tidak diketahuikeamanannya ahli pernah melihat situasi atau lokasi sebagaimana yangada dalam foto didalam berkas, baik gudang, tumpukan bahan baku,mesinmesin dan lainlain dan menurut ahli kondisi produksi obatsebagaimana dalam foto dalam berkas tersebut tidak sesuai denganaturan produksi obatobatan;Bahwa Yang pertama, sarananya tidak ada ijinnya, kedua, tidak adaapoteker penanggung

sebagaimana surat dakwaan, kewajiban terletakpada orang yang bertanggung jawab atau pemodal, adapunHalaman 56 dari 80 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sktalasannya adalah dalam 2 pasal tersebut dijelaskan siapa yangmengurus jjin Kemudian siapa yang mengurus kualitas hasil produksiitu bukan para karyawan;Kalau ada yang bertanya bukanya itu yang memproduksi orang lainkenapa dia yang harus bertanggung jawab, jawabannya karena parakaryawan tersebut melakukan proses produksi atas perintah daripemodal atau penanggung

jawab, dan mereka para karyawan tidakakan bekerja kalau tidak ada perintah dan setelah para karyawan itumenghasilkan barang, mereka menyerahkan kepada penanggungjawab dan oleh penanggung jawab di apakah oleh penangung jawabpara karyawan tidak mengetahui, apakah diedarkan kepada siapamereka juga tidak tahu;Sehingga terhadap barang hasil produksi, barang tersebut akandiapakan itu menjadi tanggung jawab para pemodal dan penanggungjawab ;Bahwa Menurut ahli tidak bisa, karena sebagaimana penjelasan abhliterhadap

2 pasal tersebut diatas bahwa kewajiban terletak ada padapemodal dan penanggung jawab, tidak terletak pada orang yangdiperintahnkan untuk bekerja, dan ide jahatnya bukan ada padakaryawan, karyawan hanya motivasinya mencari Sesuap nasi;Bahwa Bukan seperti itu yang ahli maksudkan, kalau kita kaitkandengan terpenuhinya unsur pasal 196 dan pasal 197, setiap orangdalam setiap orang ini para karyawan tidak memenuhi kualitassebagai orang yang mengurus perijinan, menentukan kualitas barangdan lain sebagainya

Pasal 1010 a : Ketua Penanggung jawab dan37Wakil Ketua Penanggung jawab~ dihilangkandalam kepanitiaan panitia Musyawarah,panitia Anggaran dan panitia khusus. d. Pasal 1013 a : Masa~ sidang dan Ildiganti masa Sidang II dan IV sedangkan masaSidang II dan IV diganti menjadi masa sidang dan Il kegiatannya semua 55 x 2 x Rp.7.500.000, diubah menjadi 55 X 1 XRp.12.500.000, dalam rangka IMS G.T IMT.

Selisih penerimaan antara APBD dengan PP No. 110adalah Rp. 111.858.756 Rp. 41.979.959 = Rp.69.878.797, (Enam puluh sembilan juta delapan ratustujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluhtujuh rupiah).Atas keterangan Saksi 2 tersebut, Terdakwa 1menyangkal sebagian dan sebagian dibenarkan adapunyang disangkal oleh Terdakwa1 adalahsebagai berikutAda rapat antara Gubernur dan anggota DPRD gunamembahas rencana kebutuhan anggaran masing masing,Terdakwa1 saat itu) sebagai Penanggung jawab anggaran.Terdakwa

Bahwa pada bulan November 2001 ada beberapa rapatDPRD tentang Panitia Anggaran (Pangar) yang dihadiriseluruh Pangar, penanggung jawab rapat Pangar adalahTerdakwa 6. Bahwa yang di bicarakan dalam rapat tersebutadalah tentang belanja dewan / anggota DPRD untuk60tahun 2002, disitu) dibicarakan anggaran pimpinan DPRD,ada PP 1100/2000 yang mengatur susduk keuangan pimpinandan anggota DPRD bagaimana untuk dipedomani7.