Ditemukan 257 data
1.Andra Bayu Saputra Suwandi, S.H.
2.Ali Mustofa, S.H.
3.FAJRIAN YUSTIARDI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
FARID FAISAL Als FARANG Anak dari YAKUP
62 — 17
li>
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 3 (tiga) buah plastik kosong;
- 1 (satu) buah inhaler warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo New 7 warna putih dengan No IMEI 1: 869299028340832 dan No IMEI 2: 869299028340824 beserta sim card nya nomor 0822 5440 9064
55 — 31
Hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung No. 9064 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yangmenyatakan, Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilanadalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak.
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 9064 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan, Syarat mutlakuntuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihak.
ALIANI
Tergugat:
PT GCL INDO TENAGA SINGKAWANG
115 — 162
,M.Kndi Bengkayang;Berdasarkan uraian Tergugat diatas jelas antara Penggugat denganTergugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak terdapat suatuperselisihan hukum dalam bentuk apapun;Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlakuntuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanyaperselisihan hukum antara dua pihak;Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikantersebut di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi
36 — 20
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal13 Desember 1958, No. 9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untukmenuntut seseorang di depan Pengadilan adalah perselisihan hukumantara dua pihakBahwa dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat benar benar tidakmemenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukumantara Tergugat dengan Para Penggugat.
38 — 19
GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH Perdata;Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikandasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor :9064 K/Sip/1958tanggal 13 Desember 1958 , yang isinya syarat mutlak untukmenuntutseseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antaradua pihak.
60 — 40
atas Saniyem.e Sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya, sesuai denganSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9742/Aek Batu, NamaPemegang Hak Tertulis/terdaftar atas Yono.e Sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya, sesuai denganHalaman 7 dari 55 Putusan Nomor 213/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Rap7.8.BahwaBahwaSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9056/Aek Batu, NamaPemegang Hak Tertulis/terdaftar atas Yono.e Sebidang tanah berikut segala yang ada diatasnya, sesuai denganSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9064
Labuhan Batu atas nama Yono, setelah dicocokkan sesuaidengan aslinya yang telah diberi Materai secukupnya dan selanjutnya diberitanda Bukti P2a;Foto copy Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 9064 Desa/KetAek Batu Kec.Torgamba Kab. Labuhan Batu atas nama Yono, setelah dicocokkan sesuaidengan aslinya yang telah diberi Materai secukupnya dan selanjutnya diberitanda Bukti P2b;Foto copy Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 9741 Desa/KeltAek Batu Kec.Torgamba Kab.
169 — 68
BPK) dan PT.Arafah AlamSejahtera yang masingmasing ditandatangani oleh direktur utamanya, bukanbertindak atas nama Pribadi hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agungtanggal 13 Desember 1958 No 9064 K/Sip/1958 yang isinya Syarat mutlakuntuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihakIV.
Terbanding/Penggugat : RUSMANI Binti ADAM Diwakili Oleh : ANWAR MD, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Kabupaten Bireuen, Cq. Camat Kecamatan Jeumpa, Cq Keuchik Gampong Cot Keutapang
Terbanding/Turut Tergugat II : Gubernur Provinsi Aceh, Cq. Bupati Kabupaten Bireuen, Cq. Camat Kecamatan Jeumpa
Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq kanwil Badan Pertanahan Propinsi Aceh Cq Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bireuen Cq Ikatan Notaris Indonesia INI PPAT Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Bireuen
Terbanding/Turut Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq kanwil Badan Pertanahan Propinsi Aceh Cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bireuen
117 — 31
Hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak";Bahwa selama Penggugat menghadapi persoalan ini, mengingat hubunganpersaudaraan kandung antara Penggugat dengan Tergugat (Kakak/AdikKandung), dengan berharap supaya hubungan silaturrahmi tetap terjagadengan baik, maka Penggugat telah berusaha secara terusmenerus untukmenempuh
1.Irawati Binti Ismail
2.Zaelani Bin M. Saleh
3.Mardani Bin M. Saleh
4.M. Yusuf Bin M. Saleh
5.Suryani Binti M. Saleh
6.Rahmah Binti M. Saleh
7.Rusli Bin M. Saleh
8.M. Kadri Bin M. Saleh
9.Zulfitri Bin M. Saleh
10.Suratnawati Binti M. Saleh
11.Syahrul Rizki Bin M. Saleh
Tergugat:
1.M. Nasir Bin M. Thaib
2.Adnan Bin M. Thaib
3.Faisal Bin M. Thaib
4.Mainar Binti M. Thaib
5.Sulaiman Bin Alatif
6.Muksal Mina
7.Taufiq Suganda Bin M. Nasir
8.Riska Yanti Binti Marwan
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kabupaten Bireuen Cq Bupati Bireuen Cq Camat PPAT Kecamatan Kota Juang Cq Keuchik Mns Reuleut Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen
2.Pemerintah Kabupaten Bireuen Cq Bupati Bireuen Cq Camat PPAT Kecamatan Kota Juang Kab. Bireuen
148 — 51
Hal ini sejalan dengan Putusan MahkamahAgung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yangisinya syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depanPengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak ;4.3. Bahwa bila dilihat dari posita gugatan yang diajukan olehPara Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi petitumgugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali denganperbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat.
Hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yangisinya syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilanadalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak; Bahwa bila dilihat dari posita gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat tidak sesuai apa yang menjadi petitum gugatannya, karenatidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukanoleh Para Tergugat.
105 — 31
binti Kasran;
- Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon, berupa:
- Sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang tertelak di Desa Kemiri, RT.004 / RW.001, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora seluas374 m2 atas nama Teguh Santoso;
- Satu unit mobil Toyota Yaris warna putih atas nama Teguh Santoso Nomor Polisi K-9364-JE tahun pembuatan 2014;
- Satu unitmobil Toyota Avanza warna hitam atas nama Siyamon dengan Nomor Polisi H-9064
Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas namaSiyamin, berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat, Jenis Minibus MerkToyota type Avanza 1,5 E M/T, dengan Nomor Polisi H 9064 JW,Hal. 10 dari 23 Hal.
90 — 18
Hal inisejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 9064 K/Sip/1958 yangisinya syarat untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalahadanya perselisihan hukum antara dua pihak dalam hal ini justrumemperlihatkan dalil yang dikemukakan penggugat tersebut jelaslahmerupakan gugatan yang hanya asalasalan sehingga membuatpermasalahan semakin kabur (obscuur libel).
85 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yangisinya "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilanadalah adanya perselisihan hukum antara dua pihdkBahwa bila dilihat dari posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugattidak sesuai apa yang menjadi petitum gugatannya, karena tidak adarelevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh ParaTergugat (VIII, IX, XIII, XIV dan XVI).
Hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntutseseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisinan hukumantara dua pihak',6.2. Bahwa bila dilinat dari posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugattidak sesuai apa yang menjadi petitum gugatannya, karena tidak adarelevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh ParaTergugat (Tergugat XI, Il, Ill, IV, V, VI, VIl dan Tergugat XV).
65 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13Desember 1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya: syarat mutlak untukmenuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihak;2.
56 — 4
DD 9064 BA warna biru bak besi warna hijau milk CV. ANEKA SUBUR dan mobil tersebut selesai diisioleh buruh expedisi pada hari itu sekitar pukul 21 .00 Wita ,lalu pada hari rabutanggal 07 oktober 2015 sekitar pukul 04.30 dini hari terdakwa meninggalkangudang CV.
Terbanding/Tergugat I : Norma Dg. Baji
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan RI Kabupaten Gowa.
41 — 21
Hal ini sejalan dengan putusan Mahkama Agungtanggal 13 desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syaratmutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalahperselisihan hukum antara duapihak.Dengan demikian patutlah majelis hakim menyatakan gugatanPENGGUGAT tidak dapat diterima.GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS / SALAH OBYEK ( EKSEPSIOBSCUUR LIBEL / ERROR INOBJEKTO)Bahwa gugatan Penggugat terhadap terbitnya Sertifikat Hak MilikTERGUGAT Nomor.02498 tahun 2015 terletak di kelurahanTombolo,Kecamatan
177 — 903
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya : syarat mutlak untukmenuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antaradua pihak.Pokok Perkara :1Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat V dalam eksepsi diatas sepanjangdibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara secara proporsional, mohondianggap termuat kembali dalam pokok perkara.Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 0000021/PK/02/02466/0111 tanggal 24 Januari
terdapat dalamperjanjian Kredit Nomor 00002 1/PK/02/02466/0111 tanggal 24 Januari 2011 akan tetapisampai dengan saat ini Hak Milik Nomor 503/1979 belum dibalik nama kepada TergugatIll dan Tergugat IV sebab belum ada permohonan balik nama yang dimohonkan olehTergugat III dan Tergugat IV pada Kantor Pertanahan Kota Ambon dengan demikiantidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat V (vide Pasal 1365KUHPerdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 13Desember 1958 Nomor 9064
Terbanding/Penggugat : DANA JAYA RACHMAT
Turut Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA TANGERANG WALIKOTA TANGERANG qq KEPALA KANTOR DINAS PENANAMAN MODA DAN PTSP
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI BANTEN
Turut Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
141 — 62
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untukmenuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisinanhukum antara dua pihak.Bahwa demikian pula mengenai kerugian yang didalikan telah ditanggungoleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan nomor 6.1.1.bdan nomor 6.2.2.6 adalah dalil yang tidak benar.
40 — 2
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untuk Hal. 24 dari 56 Putusan Nomor 106/Pdt.G/2014/PN.Sby25menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihanhukum antara dua pihak; 9.
121 — 57
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agungtanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya syarat mutlak untukmenuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antaradua pihak, maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat benarbenar tidakmemenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antaraTergugat dengan Penggugat, selain itu Gugatan Penggugat terhadap Tergugatadalah salah alamat, adalah tidak mungkin Tergugat menguasai tanah sebagaimanadimaksud dalam
66 — 23
Hal inisejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9064 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang isinya "syarat mutlakuntuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanyaperselisihan hukum antar dua pihak;.