Nomor 1158 kK/Pdt.SusPHI/2018Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat melanggar aturan Ketenagakerjaan danMenyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Nomor001/PHKHML/DIR/VII/2017, dari Tergugat pada Penggugat, tidak sahdan batal demi hukum;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidakterputus sejak dari tanggal 21 Juni 2017;Menghukum Tergugat untuk membayar secara

Menyatakan Tergugat melanggar aturan Ketenagakerjaan danmenyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Nomor001/PHKHML/DIR/VII/2017, dari Tergugat pada Penggugat, tidaksah dan batal demi hukum;3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat terhitung sejak dibacakannya putusan ini;4.

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT115558.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 04 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00852/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Mei 2014 Nomor001

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00852/KEB/WPJ.07/2017, tanggal 22 Mei 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Mei 2014, Nomor001

Foto Copy Kutipa Akta Perkawinan Gereja Nomor001/SN/GPSDI/II/2002 tanggal 08 Februari 2002, yang telah dicocokkansesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P4;5. Foto Copy Surat Keterangan dari Desa Wayame Nomor472/1571/DW/X1/2018 tanggal 19 November 2018 atas nama GamisMelky Linansera, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meteraisecukupnya, yang diberi tanda P5;6.

KartuTanda Penduduk atas nama Para Pemohon Jeheskel Linansera dan ElisabethElkel serta Kartu Keluarga, Para Pemohon bertempat tinggal Passo RT. 025/RW. 005 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon maka PengadilanNegeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P1 sampaidengan P7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta : Bahwa Para Pemohon menikah sesuai Agama Kristen di Saumlakipada tanggal O08 Februari 2002, sesuai Akte Nomor001

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register nomor001/Pdt.G/2011/PA.Tli Tanggal 5 Januari 2011 sebagaimana perbaikan yang diajukan dipersidangan, mengajukan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupayamenasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil,kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2011, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, register nomor001/Pdt.G/2011/PA.Tli Tanggal 5 Januari 2011 yang oleh Penggugat diajukan perbaikansebagaimana tersebut di muka.

Tim Pemulihan Manajemen:Tergugat meminta kepada Penggugat sesegera mungkinmenghentikan Kontrak Kerja Sama Operasional Nomor001/PDE/H/V/2014 pada saat pertemuan ini;Menanyakan kerugian Penggugat dengan dihentikannya kerjasama ini;Berapa besar tuntutan Penggugat kepada Tergugat dengandiputuskannya kontrak kerjasama ini;B.

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah salah menerapkanhukum karena mengambil alin pertimbangan Hakim Pengadilan NegeriPalembang pada halaman 34 putusan Pengadilan Negeri PalembangNomor 205/Pdt.G/2014/PN.Plg., tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakanBahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat Nomor001/PDPDE/H/V7/2014, tanggal 8 Mei 2014 tersebut telah memenuhi syaratsahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata,dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal

Nomor 1726 K/Padt./2016menganut azas kebebasan berkontrak (asas konsensualisme) yangmenentukan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnya;Menimbang, bahwa dengan sahnya Perjanjian Nomor001/PDPDE/H/V/2014, tanggal 8 Mei 2014 tersebut secara hukum makaperjanjian tersebut mengikat bagi Penggugat maupun Tergugat, sehinggadengan demikian petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat dikabulkan";Pemohon Kasasi katakan salah penerapan hukum, karenaTergugat/Pembanding

bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 22 Februari 2016 dankontra) memori kasasi tanggal 14 Maret 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Palembang, ternyata tidak salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat Nomor001

Menyatakan perkara Carai Gugat Nomor001/Pdt.G/2010/PA.Crp. tanggal 04 Januari 2010 selesaikarena dicabut ;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untukmencoret perkara tersebut dari Register perkara ;3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan padatanggal 26 Desember 1980 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tembarak Kota Temanggung sesuaidengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor001/Kua.11.23.17/PW.01/01/2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor265/1 1/XII/1980 tanggal 02 Januari 2019;2.

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnyaitu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agarmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidakberhasil;Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 0000/Pdt.G/2019/PA.JTBahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor001

DanPerjanjian Kesepakatan Bersama Pinjam Meminjam Uang Nomor001/KOPEN/KTR/23002008 ini berlaku selama 6 (enam) bulanterhitung mulai tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan 24Agustus 2008;e Bahwa PT.PISS sepakat mengadakan pembaharuan dan/atauperubahan dan perpanjangan waktu pembayaran terhadapPerjanjian Nomor 001/KOPEN/KTR/23002008, denganmenandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama PinjamMeminjam Uang antara Koperasi Karyawan PT.

PISS sepakat mengadakan pembaharuan dan/atau.perubahan dan perpanjangan waktu pembayaran terhadap Perjanjian Nomor001/KOPEN/KTR/23002008, dengan menandatangani Perjanjian KesepakatanBersama Pinjam Meminjam Uang antara Koperasi Karyawan PT. Elnusadengan PT.PISS Nomor 137/KOPEN/KTR/23002010 tanggal 30 November2012, yang pada intinya merubah besaran Pinjaman PT. PISS kepada KoperasiHal. 7 dari 17 hal. Put.No. 14 K/Pdt.Sus/2013Karyawan PT.

PISS Nomor001/KOPEN/KTR/23002008, tanggal 18 Februari 2008;b. Bunga 11,75 % x 4 tahun (per18 Feb 2012) sebesarRp.4.253.500.000, (Rupiah); Bunga 0.9 % x 10 bulan (MaretDesember 2012) sebesar Rp. 814.500.000,c. Bahwa oleh karena itu, total hutang PT. PISS kepada Pemohonsebesar Rp. 14.118.000.000, (delapan belas miliar delapan ratuslima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);5.

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 6 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put115557.16/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00854/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Maret 2014 Nomor001

disampaikan;Dan dengan mengadili sendiri:Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi a quo terhadapKoreksi DPP Penyerahan sebesar Rp.223.553.042 dan koreksi PajakMasukanFaktur Pajak Tidak Lengkap dengan nilai sebesarRp.36.163.958 dan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00854/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor001

Arifin Ahmad, KelurahanSidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Dalam hal inimmeberi kuasa kepada : Rozi Fahruddin, SH, 2 Ray HartawanTampubolon,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/SK/RF/Adv/I/2017 tanggal 17 Januari 2017 Untuk selanjutnyaPENGGUGAT.Lawan :1. MURLIDA, beralamat Jl. Delima Gg. Delima VII RT.004/RW.001 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan,Kota Pekanbaru untuk selanjutnya disebutsebagaiTERGUGAT I2. SULAIMAN YULI, beralamat Jl. Delima Gg.

BPR Artha Mertoyudan Yang beralamat kantor di Jl RE MartadinataNo 20 Cilacap , dalam hal ini diwakilikuasanya Sunaryono dan Harun Arrasyd,berdasarkan Surat Kuasa Nomor001/AM/DIRUT/IV/2021 yang telah didaftarkandi kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap No99/SK/4/2021/PN.Clp tanggal 27 April 2021,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanMAYSAROH Tempat lahir Cilacap pada tanggal 31 Mei1966, Jenis Kelamin Perempuan, PekerjaanMengurus Rumah Tangga, bertempat tinggaldi JI Rambutan Rt 001 Rw 004 JeruklegiWetan

Foto Copy Kutipa Akta Perkawinan Gereja Nomor001/SN/GPSDI/II/2002 tanggal 08 Februari 2002, yang telah dicocokkansesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P4;5. Foto Copy Akta Baptisan Nomor : 9858 tanggal 26 Juli 2015 atasnama Paulina Ester Linansera, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dandiberi meterai secukupnya, yang diberi tanda P5;6.

KartuTanda Penduduk atas nama Para Pemohon Jeheskel Linansera dan ElisabethElkel serta Kartu Keluarga, Para Pemohon bertempat tinggal Passo RT. 025/RW. 005 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon maka PengadilanNegeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P1 sampaidengan P7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta : Bahwa Para Pemohon menikah sesuai Agama Kristen di Saumlakipada tanggal O08 Februari 2002, sesuai Akte Nomor001

., pada tanggal 2 Januari 2014 dengan kesadaransendiri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas PengadilanAgama Bekasi berpendapat bahwa perkara gugatan cerai gugat Nomor001/Pdt.G/2014/PABKs. telah selesai;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 UndangUndang No.7 Tahun 1989,yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubahpula dengan Undangundang nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan pasalpasal

KETUHANAN YANG MAHA ESAaaa Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : BEATRIX HABU, Perempuan, Pekerjaan Tani, Kebangsaan Indonesia,Alamat RT/RW. 004/02, Lingkungan Sukabiren,Kelurahan Sukabiren, Kecamatan Atambua Selatan,Kabupaten Belu, Agama Katholik ;Dalam Pengadilan Tingkat banding diwakili olehKuasanya HELIO MONIZ DE ARAUJO,SH, Advokatberdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor001

Ambodale semasa hidupnya pada sekitar tahun1960 memiliki dan mengolah tanah negara bebas menjadi kebun seluaslebin dari 3 hekto are yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor001/D.L/1964 tanggal 12 Desember 1964 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Lepo Lepo yang ikut diketahui oleh Kepala PemerintahanKecamatan Kendari dan Kepala Kantor Agraria Daerah Kendari:3. Bahwa tanah milik dan olahan Almarhum H.

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 2, karenaPenggugat telah keliru menentukan objek gugatan berupa sebidang tanahyang diklain Penggugat sebagai pemilik karena tidak berkorelasi denganobjek gugatan, sebab Surat Keterangan Kepala Desa Lepo Lepo Nomor001/D.L/1964 tanggal 12 Desember 1964 yang diketahui oleh KepalaPemerintahan Kecamatan Kendari dan Kepala Agraria Daerah Kendariadalah suatu dalil yang tidak berdasar hukum, karena sejak Tahun 1964hingga tanah tersebut menjadi objek sengketa

Menyatakan Surat Keterangan Kepala Desa Lepo Lepo Nomor001/ D.L/1964 tanggal 12 Desember 1964 yang diketahui oleh KepalaPemerintahan Kecamatan Kendari dan Kepala Kantor Agraria DaerahKendari dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Sebidang TanahNomor 593.21/75/KK/2013 tanggal 4 Juni 2013, yang menjadi alashak Terbanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensitidak mempunyai kekuatan hukum;4.

Nomor 3018 K/Pdt/2017ahwa pertimbangan hukum tersebut di atas jelasjelas tidak konsistenkarena Judex Facti Tingkat Banding dalam pertimbangannya telahmengakui keabsahan Surat Keterangan Kepala Desa Lepo Lepo Nomor001/D.L/1964 tanggal 12 Desember 1964 (bukti POO1) sebagai buktipenguasaan fisik atas sebidang tanah, sedangkan Sertifikat Hak PakaiNomor 18 terbit di atas tanah objek sengketa nanti pada tahun 1981yang berarti bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 18 terbit di atas tanahyang dikuasai oleh almarhum

:Menyatakan bahwa Perikatan Jual Beli Nomor001/INV/TSG/2004 tanggal 21 Juni 2004 dan PerjanjianKerjasama Nomor 10 yang dibuat dihadapan NotarisTRINIKEN TIYAS TIRLIN, SH adalah sah dan mengikat.Menyatakan Penggugat telah membayar' lunas kewajibankepada Tergugat sebagaimana dalam Perikatan Jual Belidan Perjanjian Kerjasama tersebut sejumlah Rp.389.050.000, ; eee eeeMenghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.176.000, (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pada tanggal 27 Januari 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor 0091/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaranluran Internet bulan Januari 2010 sesuai surat tagihan Nomor001/Infotek/I/2010 = tanggal 18 Januari 2010 ~~ sebesarRp30.800.000,00.

Pada tanggal 27 Januari 2010, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPPKAD) Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor 0091/LS/1.25.01.01/2010 untuk pembayaranluran Internet bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor001/Infotek/I/2010 tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp30.800.000,00.Hal. 35 dari 104 hal. Put.

Pada tanggal 19 Januari 2011, Kuasa Bendahara Umum DaerahDinas PPKAD Kota Gorontalo menerbitkan Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor 0052/LS/1.25.01.01/2011 untuk pembayaranluran Internet bulan Januari 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor001/Infotek/I/2010 tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp40.800.000,00.Dasar penerbitan SP2D tersebut di atas sesuai SPM Nomor002/SPM/LS/ 1/25.01.01.2011 sebesar Rp40.800.000,00 (tanpadipotong pajak) yang dilengkapi dokumen antara lain kuitansipembayaran dan SPP Nomor

Menyatakan Barang Bukti berupa :1) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0091/LS/1.25.01.01/2010 SKPDKantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 27 Januari2010 untuk pembayaran luran di Lingkungan Pemda Kota GorontaloSelang Bulan Januari 2010 sesuai Surat Tagihan Nomor001/INFOTEK/I/2010 tanggal 18 Januari 2010;2) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0146/LS/1.25.01.01/2010 SKPD:Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 08 Februari2010 untuk pembayaran luran di Lingkungan

Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016Gorontalo Selang Bulan April 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor001/INFOTEK/IV/2011 tanggal 01 April 2011;17) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 0936/LS/1.25.01.01/2011SKPD :Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan tanggal 03Mei 2011 untuk pembayaran luran di Lingkungan Pemda KotaGorontalo Selang Bulan Mei 2011 sesuai Surat Tagihan Nomor009/INFOTEK/V/2011 tanggal 01 Mei 2011;18) 1 (satu) eksemplar Memo Jurnal Nomor 1185/LS/1.25.01.01/2011SKPD :Kantor Pengelola Data

Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/SK/MitraBKS/X/18 tertanggal 29 Oktober 2018 yang telah didaftarkanpada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan Register Nomor:77/SKS/II/2019/PN.Bls pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ; Lawan:DAQIQ ASIF, Pekerjaan Wiraswasta yang berlamat di JI. Alah Air RT 003, RW001, Kel. Alah Air Timur, Kec. Tebing Tinggi Kab.

Bahwa atas upaya tersebut, Panwas Kota Medan telah menerbitkan SuratPanitia Pengawas Pemilihan Kota Medan Nomor001/232/PANWAS/06/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihalRekomendasi Pengunduran Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil PerhitunganPage 6 of 57Perolehan Suara di Tingkat Kota Medan (selanjutnya disebut SuratPanwas Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XI1/2015). 6. Bahwa Surat Panwas Kota Medan Nomor 001/232/PANWAS/06/XII/2015pada pokoknya menyatakan halhal sebagai berikut : 2.

UU No. 8 Tahun 2015 yangmemuat ketentuan bahwa KPU Kota mempunyai tugas menindaklanjutiPage 8 of 57dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan danlaporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan ; 12.Bahwa seharusnya KPU Kota Medan menindaklanjuti dengan segerarekomendasi Panwas Kota Medan sebagaimana yang tertuang dalamSurat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Medan Nomor001/232/PANWAS/06/X1I/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihalRekomendasi Pengunduran Jadwal Rapat Rekapitulasi Hasil PerhitunganPerolehan

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suamiisteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, pada tanggal 4 September2003, dengan Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor001/Kk.11.01.06/PW.01/01/2018;2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatusPerawan dan Tergugat berstatus Jejaka;3.

sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilacap secara relativemaupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa foto copyBuku Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Nomor001