Ditemukan 1060 data
106 — 20
ada, .....dst....dst;b bahwa....dst....dst....dan dengan demikian pembeli lelang harusdilindungi;c bahwa....dst....dst;Halaman 63 dari 87 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2015/PN Grt8 Bahwa terbukti berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dalam poin 3, 4dan 5 tersebut diatas, maka adalah jelas dan tegas jika karena lelang atasagunan kredit Para Penggugat yang telah dilakukan oleh KPKNLTasikmalaya berdasarkan Risalah Lelang Nomor .155/2015 tertanggal11032015 telah dilaksanakan sesuai ketentun
187 — 680
Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara warisan hartapeninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, sangat jelas, tegas dansempurna dan telah sesuai dengan ketentun hukum acara perdata danmemenuhi legal standing, semua tujuan dan maksud gugatan ini sangatjelas termasuk dalam petitumnya terlebin akan dibuktikan dalamHalaman 23 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Plihpersidangan. Oleh sebab itu sudah sepatutnya eksepsi Tergugat , TergugatIl, dan Turut Tergugat untuk ditolak;4.
Bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat pada point 8 s/d point 10, Para Penggugat membantah dan menolaknya,karena Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat adalahjawaban yang mengadaada dan hanya alasan yang dibuatbuat untukmengaburkan masalah yang sebenarnya, gugatan Para Penggugat, sangatjelas, tegas dan sempurna dan telah sesuai dengan ketentun hukum acaraperdata dan memenuhi legal standing, semua tujuan dan maksud gugatanini Sangat jelas termasuk dalam petitumnya
Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara warisan hartapeninggalan almarhum DJUHRANSYAH Bin BASRI, sangat jelas,tegas dan sempurna dan telah sesuai dengan ketentun hukum acaraperdata dan memenuhi legal standing, semua tujuan dan maksudgugatan ini sangat jelas termasuk dalam petitumnya terlebih akandibuktikan dalam persidangan. Oleh sebab itu sudah sepatutnyaHalaman 100 dari 232 halaman, Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Piheksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk ditolak;4.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia Tbk, Kantor Cabang Utama Asia
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang MEdan
73 — 37
Bahwa dalil Penggugat pada Poin 17 halaman 6 adalah dalil yangkeliru dan tak berdasar karena dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi HakTanggungan telah sesuai dengan ketentun hukum yang berlaku danmengenai selisi harga limit yang didalilkan Penggugat jelas tidak berdasarkarena penentuan harga limit dilkukan berdasarkan Laporan penilaianProperty/Aset sebagaimana Surat KJPP Syarif , Endang Dan RekanRegistered Public Appraiser & Consultant kepada Tergugat tertanggal 02Desember 2019 yang merupakan Ahli/Kompeten
68 — 20
yangmenyatakan "Bahwa masih ada lagi Harta Bersama antara Penggugatdengan Tergugat yang belum dapat dijelaskan oleh Penggugatmengingat adanya keterbatasan informasi tentang Harta Bersama antaraPenggugat dengan Tergugat, sehingga menyebabkan Gugatan HartaBersama bertanggal 25 Maret 2015 yang telah diajukan oleh Penggugatdalam perkara a quo tetap dalam keadaan obscuur libel; Bahwa oleh karena perubahan atas Gugatan Harta Bersama yangtelah diajukan oleh penggugat bertentangan dengan norma, kaidah, ataupun ketentun
JULIUS LOBIUA, SH., MH
Tergugat:
1.Ir. HAMIDJAJA SUTIKNYA
2.Ir. CHRISTANTO
3.ADI CHANDRA. S
122 — 348
dasar Penggugat mengajukanGugatan adalah adanya Laporan Polisi terhadap Penggugat yang diajukan olehPara Tergugat sebagaimana Laporan Polisi No : LP/387/III/2015/BareskrimTanggal 29 Maret 2015 dan dalam Gugatan Penggugat tidak dijelaskan dasarhukum (rechts grond) sehingga Penggugat berkesimpulan Para Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum, di sisi lain tindakan Para Tergugatdalam mengajukan laporan polisi adalah telah sesuai dengan jalur/sarana yangdisediakan oleh hukum yakni sesuai dengan ketentun
1.MOH MUZAMMIL
2.BUDI IRAWAN
3.DJAMALI
4.MARLUKAT
5.SANJATO
6.ACH BAISUNI
7.ACH RIFAI
Tergugat:
KEPALA DESA NYALABU DAYA KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN
1332 — 1125
Dengan demikian obyek sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugattelah memenuhi unsur unsur dalam ketentun pada Pasal 1 angka 9UndangUndang No. 51 Tahun 2009. Maka jelas dan tepat apabila ParaPenggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negarahalaman 8 dari 79 halaman Putusan Nomor : 75/G/2020/PTUN.Sby.Surabaya pada tanggal 23 April 2020.
82 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga untuk menduduki jabatan sebagai Kepala BiroUmum Sekretariat Militer Presiden, Pemohon Kasasi/dahuluPembanding/Penggugat sebagai anggota Polri tidak hanya berdasarkanpada penugasan dari institusi Polri tapi harus melalui seleksi, dimanaberdasarkan ketentun perundang undangan di atas yang mempunyaikewenangan mengangkat dan memberhentikan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah Menteri Sekretaris Negara danbukannya Kapolri;Bahwa untuk pengangkatan dan pemberhentian Pemohon Kasasi/
172 — 708
dan Tergugat III yang demikian tidakdapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 1365 KUH.Perdata, karena apa yang dilakukan olehTergugat II dan Tergugat III tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum.Sebaliknya Penggugatlah yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.Karena dengan sengaja memasuki, menduduki dengan maksud untukmenguasainya tanah milik Tergugat II dan Tergugat II yang sudah bersertifikattanpa izin, dan tanpa alas hak sesuai dengan ketentun
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDUL SYUKUR SUTIO.
118 — 75
Waibalun sebagaipemenang lelang Paket kegiatan Pembangunan/Peningkatan JaringanIrigasi untuk pekerjaan di Daerah Irigasi Kabir TA 2015, mempunyai hak dankewajban:1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai denganharga yang telah ditentukan dalam kontrak;Halaman 28 dari 81 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2020/PT KPG 2)3)4)5)6)7)8)Meminta Fasilitasfasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dariPejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaansesuai ketentun kontrak
458 — 197
Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebutdengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesarRp 3.000.000 ( tiga juta ruiah ) dengan ketentun apabila denda tersebuttidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan.3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dikurankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4.
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bogor
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia Persero , Tbk. Regional Remedial dan Recovery Jakarta Senayan
Terbanding/Tergugat II : PT. Balai Lelang Internusa,
Turut Terbanding/Penggugat II : Tuan Haji Ardja Djunaidi
56 — 23
Bahwa Para Pelawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogormengacu pada Ketentuan Pasal 118 HIR ayat 2 yang menyebutkan :Apabila tergugat terdiri dari 2 orang atau lebih, gugatan diajukan padatempat tinggal salan seorang dari para tergugat, terserah pilihan dariPenggugat, jadi Penggugat yang menentukan di mana ia akanmengajukan gugatanya.Bertitik tolak dari ketentun tersebut, maka para Pelawan mengajukangugatan ini ke Pengadilan Negeri Bogor berdarsarkan pada pasaltersebut diatas.2.
1262 — 537
Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS...Ayat (2):Ketentun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelahsaham dicatat dalam daftar pemegang saham atas namapemiliknyaAyat (5)Halaman 25 dari 114 Penetapan Nomor 500/Pat.P/2016/PN.Jkt.Brt.41."
1.ANDRIANSYAH, SH, MH
2.FAHMI ARI YOGA,SH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.SABRI bin LADO
2.HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK
3.LAHUSENG bin alm LA SELO
124 — 42
Bahwa orang yang impor barang kena cukai wajib memiliki NPPBKCsesuai ketentun Pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor 39 Tahun 2007Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN TbkTentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1995 TentangCukai dinyatakan bahwa : setiap orang yang akan menjalankan kegiatansebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importirbarang kena cukal, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceranwajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena
Ursulla Dewi, SH, MH
Terdakwa:
1.EFTIYANI, SH BIN SANIP
2.ALEX BERZILI, S.Si Bin H. SAHRUL BERMAWI
3.SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM
4.ABDUL MALIK, S.HI, M.H Bin SYAFEI USMAN
5.Dr. YETTY OKTARINA, SP, M.Si Binti A. RACHMAN
305 — 50
., M.H, dibawah sumpah menerangkansebagai berikut:Bahwa menurut ketentun Pasal 455 huruf (a), (b), dan (e) UndarigUndangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu),pelanggaranpemilu meliputi yakni (a) pelanggaran kode etikPenyelenggara Pemilu,(b) pelanggaran administratif pemilu, dan (c)pelanggaran terhadapperaturan perundangundangan lainnya yangbukan pelanggaranpemilu/oukan sengketa pemilu/bukan tindak pidanapemilu, yang memuat mengenai masingmasing macam/jenispelanggaran yargdilarang,
Apabila tidak dapat dibuktikanadanya unsur dengan sengaja, maka hal tersebut bisa saja karenaadanya kesalahan teknis dalam distribusi logistik pemilu, ataujustru berupa pelanggaran administratif pemilu yang menyebabkanorang lain tidak dapat menggunakan hak pilinnya, yang secarateknis harus diperbaiki dengan mengikuti ketentun sesuai dengantahapan pemilu berdasarkan mekanisne yang berlaku;b2.dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dandenda paling banyak Rp.24.000.000 (dua puluh empat
1.FAHMI ARI YOGA,SH
2.ANDRIANSYAH, SH, MH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.ABDUL WAHAB bin alm LAMRI
2.SUPRAPTO bin alm SAMIN
3.MAIL YEFRIADI bin alm BAHARUDDIN YUSUF
4.PAJRI bin alm DOLANI
5.AHMAD KADIR bin HASANNUDIN
6.MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI
142 — 80
Bahwa orang yang impor barang kena cukai wajib memiliki NPPBKCsesuai ketentun Pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor 39 Tahun 2007Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1995 TentangCukai dinyatakan bahwa : setiap orang yang akan menjalankan kegiatansebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importirbarang kena cukal, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceranwajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukal(NPPBKC) dari Menter'.
83 — 33
Bahwa berdasarkan segenap fakta dan ketentun hukum sebagaimanadiuraikan di atas maka dapat disimpulkan sama sekali tidak terdapatadanya alasan pembatalan terhadap SHM a quo sehingga dalilPenggugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak Beralasandinyatakan ditolak.Gugatan a quo Seharusnya Ditolak Karena Diajukan Oleh PihakYang Beritikad Buruk (Doli Mali/Doli Praecentis)Bahwa Tergugat Il Intervensi menolak dengan tegas Gugatan a quokarena diajukan oleh Penggugat sebagai pihak yang beritikad
127 — 53
Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan biayapendidikannya hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa ataudapat hidup mandiri (berumur 21 tahun) setiap bulannya minimal sebesarRp.5000.000, (ima juta rupiah) dengan ketentun ditambah 10 % setiaptahunnya;9. Menyatakan dan menetapkan hukum barangbarang yang berupa:9.1.
949 — 1139
Artinya sejak ketentun itu hingga 2009 tidak adamasalah yang berarti. Namun dengan akal bulus dan taktik hendakmenguasai dan atau menggantung Turut Tergugat penggugatsedemikian rupa meyakinkan Tergugat dan Tergugat Il bahwapenyesuaian Anggaran Dasar tanpa mengubah pasal pasal harusdilakukan sesuai perintah UU No 40 tahun 2007.
79 — 26
Sedang yang dimaksud denganperekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebgaiusaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarkatsecara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran,dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.Menimbang bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah perbuatanterdakwa
38 — 7
pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milk negara / BadanUsaha Milik Daerah , yayasan,badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modalnegara atau perusahaan yang menyertakan modal ketiga berdasarkan perjanjian negara.Sedang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomianyang disusun sebgai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarkat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik tingkatpusat maupun di daerah sesuai dengan ketentun