Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akedemik
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 18-08-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 927/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD RAFII Als ARY HERNANDES Als UCOK Bin M. SYAFII .Alm
391 — 310
  • Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme menjadi UndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksudHalaman 78 dari 91 halaman Putusan Pidana Nomor 927/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Timdengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelahkejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasiyang berkaitan Rancangan UndangUndang tentang Pemberantasan
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 18-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Bms
Tanggal 3 Februari 2016 — PEMOHON : Ir. TJUTJUN SUNARTI ROCHIDIE, M.Si; Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ALI PURNOMO, S.H., M.H., SUNARTO, S.H., M.Hum., UNTUNG PRIBOWO, S.H., PARTONO, S.H., DJOKO WIDODO, S.H., DAVID DJOHAN PERMADI, S.H., DIAN HUSNA FADLIA, S.H., M.H. dan BERTI ELZA PELDI, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “Law Office” M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co. Melawan TERMOHON : PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq. KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS Dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHYU SATRIYO, S.H., AGUS DARMAWIJAYA, S.H., PURNOMOSARI, S.H., masing-masing Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas
162 — 42
  • Koordinasi bisadilaksanakan kalau kasus didasarkan atas laporan masyarakat atau temuanAPIP, karan dalam Pasal 385 UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2014tidak ditemukan implikasi apapun apabila kewajiban koordinasi dalampenanganan tindak pidana tidak dilaksanakan ;Bahwa terhadap PNS/ASN/aparatur pemerintahan yang dikenai sanksiadministratif karena perbuatannya merugikan keuangan negara kemudianmenjadi tidak bisa ditersangkakan / dipidanakan yang padahal sudah adabuktibukti yang cukup, berdasarkan teori akademis
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-04-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 11 September 2012 — UNIVERSITAS DARUL ‘ULUM JOMBANG, YAYASAN UNIVERSITAS DARUL ‘ULUM TRISULA JOMBANG melawan KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VII
108 — 72
  • ., M.Hum,selaku Rektor Universitas Darul Ulum Jombang ; Surat objek gugatan tersebut juga bersifat final, yang mana atas surat tersebutmengakibatkan kepentingan dari Para Penggugat khususnya Penggugat I dirugikan karenaPenggugat I tidak mendapatkan pelayanan dari Tergugat sebagai Institusi DinasPendidikan Nasioanal sehingga pelaksanaan akademis dan legalitas Penggugat I sebagaiUniversitas menjadi tidak jelas atau tidak ada kepastian hukum.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
435 — 1082
  • pembayaran biaya pendidikansesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas;angka 31: Regristrasi akademik adalah kegiatan pembimbingan,pengisian dan pengesahan matakuliah pada Isian RencanaStudi (IRS) melalui sistem informasi akademik;Halaman 72 dari 80 halaman, Putusan Nomor: 114/G/2019/PTUN.JKT.Pasal 22Pasal 26Pasal 27Pasal 28Pasal 31Pasal 44Pasal 37ayat (5) :Isian rencana Studi dibatalkan apabila biaya pendidikanbelum dibayar sampai akhir masa pembayaran;ayat (3) huruf (b) : Pembimbing akademis
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 18/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
BINTON SAMOSIR
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
306 — 127
  • keduaduanya dinyatakan cacat substansi, maka itu adalah batal; Bahwa mengenai prosedur yang benar dalam penerbitan KTUN barudan KTUN ralat dalam hukum administrasi, ahli berpendapat bahwaKeputusan Tata Usaha Negara yang mau dirubah, itu harus prosedural juga.Artinya sama dengan prosedur melahirkan keputusan baru, yang manapengalaman ahli beberapa kali dalam membuat satu peraturan perundangundangan, mau merubah keputusan atau peraturan yang lama itu, harusmemberikan masukan untuk dibuat penjelasan naskah akademis
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 17-12-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 140/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
PT. PUTRA MAGA NANDITAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
223 — 111
  • Dikatakan keadaan mendesak, karena apabila Obyek Sengketa(KTUN) terlanjur dilaksanakan, sulit dipulinkan kembali kepada keadaansemula, apabila diakhir pemeriksaan persidangan (inkracht van gewijsde),ternyata Gugatan PENGGUGAT dikabulkan; Bahwa, syaratsyarat untuk mengajukan Permohonan Putusan Penundaan dalam Gugatan ini, baik syaratsyarat dalam pasal 67 UU Tentang PTUNtersebut, maupun dalam penjelasan Akademis sistem hukum Civil Law dansistem hukum CommonLawdi atas, sudah cukup terpenuhi dalam perkara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT MELISTA KARYA,, DKK
195 — 501 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti yang memberikanpengertian Yurisprudensi sebagai putusanputusan Hakim atauPengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agungsebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agungsendiri sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan MahkamahAgung sendiri yang sudah tetap (konstan), (Mahkamah AgungRl, 2005, Naskah Akademis Tentang Pembentukan HukumMelalui Yurisprudensi, halaman 27);Bahwa perlu. juga Pemohon Keberatan tambahkan,sebagaimana ajaran Sudikno Mertokusumo, yang menyatakansuatu putusan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 29-07-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Juwita Kayana, SH, MH
Terdakwa:
ISMARWAN alias ISMAIL bin .alm M. YUSUF
164 — 84
  • dilakukannyaperbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadaribahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain.Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan ketentuan pasal15 UndangUndang RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun 2002 tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 65/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 2 April 2015 — SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari EFENDI MONANG SIBURIAN
63 — 21
  • Nunukan danuntuk titiktitik yang lainnya hanya berupa Premark yang dibuat dariKayu ;e Bahwa biaya pembuatan titik BM dari beton dengan titiktitik Premarkyang menggunakan kayu yang dikeluarkan pasti berbeda tetapimempunyai fungsi yang sama ;e Bahwa pada saat pemotretan tidak menggunakan sensor lidar karenaoutput yang diinginkan hanya peta garis tidak sampai peta kontur ;e Bahwa sesuai penghitungan akademis untuk jumlah BM sebanyak 33(tiga puluh tiga) titik sudah cukup untuk menentukan titik ikat/
    titikacuan koordinat ditambah dengan titiktitik bantu ;e Bahwa pada saat Tim Teknis mengatakan secara akademis cukuphanya dengan menggunakan titik BM sejumlah 33 (tiga puluh tiga)titik, hal tersebut sudah disampaikan kepada PPTK dan sudahdisepakati antara penyedia jasa dengan pengguna jasa ;e Bahwa yang merumuskan/ menentukan nilai dari rincian item tersebutadalah Jumali bersama dengan saksi ;e Bahwa saksi melakukan Survey GPS bersama Tim yang jumlahnya 5(lima) orang, dan menggunakan kendaraan roda
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-04-2013 — Putus : 02-08-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg
Tanggal 2 Agustus 2013 — BASRI DT. RAJO NAN SATI
70 — 11
  • secara de factoapabila ada pengakuan tentang suatu hak dan diakui batas sepadannya makaitu dianggap sudah sah.e Bahwatanah ulayat nagari itu bisa digunakan untuk kepentingan lain.e Bahwa arti siliah jariah secara terminologi ialah bentuk pengakuan haksecara materil.121Putusan Basri Dt.Rajo Nan SatiBahwa siliah jariah itu diberikan terhadap hak atas tanah dan bukan hak atastumbuhan.Bahwa ahli ada mendengar bahwa pihak PLN mengajukan pinjam pakaikawasan hutan untuk PLTU Teluk Sirih tetapi secara akademis
    saksi tidaksetuju karena menurut pengetahuan ahli lokasi pembangunan PLTU TelukSirih itu termasuk APL sehingga ahli merasa heran kenapa ada istilah pinjampakai terhadap APL tersebut.Bahwa ahli juga mengetahui bahwa Gubernur Sumatera Barat mengirimsurat ke Menteri Kehutanan terkait dengan kawasan hutan lindung Arau Ilir.Bahwa Surat Keputusan Nomor 422 merupakan pedoman untuk APL.Bahwa apabila akan mengubah status hutan lindung, yang harus dilakukansecara akademis ialah alam harus dilindungi, erosi
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
195 — 289
  • yang telah dipublikasikan di KantorDesa tersebut jika ada orang lain yang keberatan Berita Acara tersebuttetap dibuatkan;Bahwa Dalam daftar Nominatif yang telah diumumkan biasanya tidakada lagi keberatan dan apabila namanama yang sudah dipublikasikansebagai penerima ganti rugi lahan tersebut ada yang kompleng/keberatan,maka dibentuk Tim Kajian oleh Gubernur yang dipimpin oleh Sekda,Badan Pertanahan Nasional sebagai Sekretaris diantaranya Kepala KantorWilayah Hukum dan Ham, Walikota setempat dan Akademis
    pribadiHalaman 164 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Ambpribadi dan diketahui oleh Kepala Desa,dan menurut pendapa abhli daftarNominatif yang telah diumumkan biasanya tidak ada lagi keberatan danapabila namanama yang sudah dipublikasikan sebagai penerima ganti rugilahan tersebut ada yang kompleng/keberatan, maka dibentuk Tim Kajian olehGubernur yang dipimpin oleh Sekda, Badan Pertanahan Nasional sebagaiSekretaris diantaranya Kepala Kangtor Wilayah Hukum dan Ham, Walikotasetempat dan Akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 20-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 570/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
ABIDIN Als BIDIN Als ABU RAYYA Bin .Alm MUHRODI
171 — 74
  • pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RINo.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadiUndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa Menurut naskah akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 12-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 942/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
POERWOKO HADI SASMITO, S.H.
Terdakwa:
KARWANTO Alias KANCIL Alias RIDWAN Bin KABUL .Alm
252 — 217
  • Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme menjadi UndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksuddengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelahkejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasiyang berkaitan Rancangan UndangUndang tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindakpidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-07-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 676 K/PDT/2010
Tanggal 18 Juli 2011 —
95 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali (transfer)adalah setelah masa setelah jangka waktu operasional tersebut berakhir,sehingga dengan atau tanpa perbuatan transfer dilakukan atau tidak, jikajangka waktu operasional berakhir maka dengan sendirinya telahmemasuki fase transfer dan berakhirnya Perjanjian BOT;Bahwa makna transfer essensinya adalah pelimpahan denganmemperhatikan unsur adaptasi, asimilasi, desiminasi atau difusikannyaobjek yang ditransfer (linat : Segisegi Hukum Pelimpahan Teknologi,Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademis
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 24-07-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.GUANTI KARNO
1.PT. PERTAMINA EP
2.MICHAEL WONG
3.MICHELLE WONG
185 — 75
  • Pejabat, karena yang membatalkannya adalahPutusan;Bahwa terkait dengan putusan ada yang mencabut saja dan adayang mencabut dan menerbitkan kembali, hal tergantung padapokok dalam sengketa tersebut, dengan mencabut selesai, tidakperlu diterbitkan kembali, akan tetapi karena perintah pengadilan,maka harus dilakukan, sehingga tidak ada kesalahan prosedur;Bahwa Undangundang kita administrasinya masih ngambang.Jadi dalam hal ini upaya administrasi bukan kumulatif, akan tetapialternatif;Bahwa Naskah Akademis
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 203/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 17 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PERADI
Terbanding/Tergugat I : Dr. Luhut M.P Pangaribuan, S.H., LL.M.
Terbanding/Tergugat II : Sugeng Teguh Santoso, S.H.,
678 — 2373
  • Microsoft Indonesiauntuk meningkatkan kualitas advokat dalam hal teknologi digital dan kantor modern.KOMNAS Perempuan dan UN Women juga meminta masukan PERADI pimpinanPARA TERGUGAT tentang Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.Selain itu, DPR RI juga meminta masukan tentang RKUHP, Naskah Akademis RUUAdvokat, Pansus Angket KPK dan lain sebagainya.Presiden RI juga meminta pendapat hukum dari TERGUGAT mengenai isuetentang UU MD3 dan RUU KUHP.Bahwa selain halhal tersebut di atas, sebagian Pengurus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — TONGGUNG NAPITUPULU;
116 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa putusan Majelis Hakim Agung yang menghukum TerdakwaTonggung Napitupulu dari sebelumnya putusan bebas murni olehpengadilan tingkat pertama menjadi hukuman pidana penjara selama 6(enam) tahun sangat tidak beralasan hukum serta tidak memilikilandasan argumentasi yuridis yang diuraikan oleh Majelis Hakim Agungbaik secara ilmiah akademis maupun uraian yang bersifat ilmiah yuridisyang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual maupun secaraakademis;4.
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 15-05-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 38-K/PM.I-04/AD/V/2020
Tanggal 23 Juli 2020 — Oditur:
Andi Putu Hamka,S.H
Terdakwa:
1.Rusdi Effendi
2.Hendri Kusnanto
136 — 146
  • Yang mana dalam Penjelasan Pasal 43 ayat 5 huruf h Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan Yang dimaksuddengan ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khususdi bidang Teknologi Informasi yang dapatdipertanggungjawabkan secara akademis maupunpraktismengenai pengetahuannya tersebut. Sehingga jelas atau tidakvideo dan rekaman suara yang direkam oleh Saksi2 YeniPuspita Sari tersebut. ( Halaman 23 s.d 26 Pledooi )d.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 29-07-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
AZWAR LUBIS alias ZUAR Alias ABU IBRAHIM Bin TARMIZI
206 — 72
  • permulaanpelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yangdisebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum,selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak
Putus : 24-02-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2658 K/PID.SUS/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — NEIL BANTLEMAN alias Mr. B.
1455 — 1653 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lainnya (perkembangan psikologi KamalaHal. 64 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015London, investigasi Christopher John OConnor, polygraph Steven VanApereen & forensic Feryal Basbeth) dengan mengatakan bahwa dalammemberikan pendapatnya seorang ahli tidak perlu mengadakan penelitianatas buktibukti yang diajukan dalam perkara ini.Kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Banding ini sangatlah fatal karena perludipahami bahwa walaupun berdasarkan Doktrin keahlian seseorang itu bisadidapatkan dari jenjang akademis