Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akedemik
Pengadilan PN CIREBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-08-2015 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 58/PDT.G/2015/PN CBN
Tanggal 26 Mei 2016 — Perdata Penggugat: - KALIL HARTONO Bin (Alm.) MASKUN Tergugat: - PT KERETA API INDONESIA . Cq. PT KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI III CIREBON - Zulfa Akmal - Negara c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat c.q. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota - PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) - Negara c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon
129 — 31
  • Perbuatan Para Tergugat juga jelas sangat merugikan Penggugatselaku Terdakwa/Pemohon Banding untuk dianggap tidak bersalah(presumption of innocence) sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjsde);Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut termasuk dalam pengertianpenghinaan terhadap pengadilan (Contempt of Court) yang olehMahkamah Agung Republik Indonesia telah dikelompokkan secara khusussebagaimana disebutkan dalam Naskah Akademis Penelitian Contemptof Court 2002 yang
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Khusus
Register : 29-04-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pmk
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
PARMAN, SH
Terdakwa:
FRIZAL KURNIAWAN Bin HERMAN SUSANTO
97 — 14
  • Disamping itu, la juga banyak menulis modul/bahan ajar tentangCukai, menulis artikel tentang cukai pada website pusdiklat bea dan cukai,menulis artikel ilmiah tentang cukai pada proceeding pertemuan ilmiahtahunan nasional widyaiswara di Banten, menulis kajian akademis tentangcukai, dan berpengalaman sebagai Auditor bea dan Cukai denganKompetensi Audit pengusaha barang kena cukai.Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pmk Bahwa benar sebelumnya ahli pernah menjadi ahli dalam perkara rokokdi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak
Putus : 24-02-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2658 K/PID.SUS/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — NEIL BANTLEMAN alias Mr. B.
1455 — 1653 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lainnya (perkembangan psikologi KamalaHal. 64 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015London, investigasi Christopher John OConnor, polygraph Steven VanApereen & forensic Feryal Basbeth) dengan mengatakan bahwa dalammemberikan pendapatnya seorang ahli tidak perlu mengadakan penelitianatas buktibukti yang diajukan dalam perkara ini.Kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Banding ini sangatlah fatal karena perludipahami bahwa walaupun berdasarkan Doktrin keahlian seseorang itu bisadidapatkan dari jenjang akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 29-07-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
AZWAR LUBIS alias ZUAR Alias ABU IBRAHIM Bin TARMIZI
206 — 72
  • permulaanpelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yangdisebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum,selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-08-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat : 1. PERKUMPULAN WALI MURID 8113 ; 2. SHANDRA PRATIWI, dkk. Tergugat : 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA ; 2. GUBERNUR DKI JAKARTA
458 — 312
  • Tadinya murni kajian akademis saja, tetapi Tim pada saat itumenggunakan BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta), LPMPserta BAN Provinsi DKI Jakarta untuk didengar pendapatnya. Artinya,pada awalnya pilihan pertama ingin nilai rapor anak dibandingkandengan nilai Ujian Nasional 3 (tiga) tahun berturutturut sekolah tersebut.Ada yang mengatakan tidak adil kenapa? Karena UN itu prestasi anakyang sudah lulus. Lalu kita pertimbangkan juga nilai PMP (PertimbanganMutu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
246 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Bukti T22);23.Fotokopi Surat BPOM Nomor HM.03.01/1/72.09.11.08123 tanggal 28September 2011 Perihal Permohonan Pemblokiran Website (Bukti T23);24.Fotokopi Surat BPOM Nomor PY.09.72.05.14.0932 tanggal 19 Mei 2014,Perihal Permohonan Pemblokiran Website (Bukti T24);25.Fotokopi Surat BPOM Nomor PY.09.1.72.10.14.6284 tanggal 14 Oktober2014, Perihal Permohonan Pemblokiran Website (Bukti T25);26.Fotokopi Kajian Akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — WALMAN ARUAN, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dk
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikatakankeadaan mendesak, karena apabila Obyek Sengketa (KTUN) terlanjurdilaksanakan, sulit dipulinkan kembali kepada keadaan semula, apabiladiakhir pemeriksaan persidangan (inkracht van gewijsde), ternyataGugatan penggugat dikabulkan;Bahwa, syaratsyarat untuk mengajukan Permohonan PutusanPenundaan dalam Gugatan ini, baik syaratsyarat dalam pasal 67 UUTentang PTUN tersebut, maupun dalam penjelasan Akademis sistemhukum Civil Law dan sistem hukum Common Law di atas, sudah cukupterpenuhi dalam perkara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-02-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Agustus 2016 — Princess JANF ; REKTOR UNIVERSITAS YARSI, dkk
235 — 138
  • Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUNJKT.PENGGUGAT terdiri dari tiga pilihan, antara lain: PENGGUGAT aktifsebagai mahasiswa dengan kondisi: (i) terjaganya proses akselerasistudinya dengan memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untukmengikuti ujian sesuai dengan kemampuan belajarnya, (ii) bebas intimidasi(jaminan keamanan dan bebas tekanan psikologi non akademis), dan (iil)akuntabilitas dan transparansi nilai, dimulai dari nilai PENGGUGAT padasemester 3 dan 4.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 08-10-2014 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 339/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 25 Mei 2015 — EDY KURNIAWAN melawan ATRINOPEL
68 — 132
  • Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU No. 2 Tahun 2004 sebagaiberikut:Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidakadanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukanoleh salah satu pihak".Bahwa menurut Naskah Akademis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia, berjudul :"Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", Penerbit Puslitbang Hukum DanPeradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, halaman21,
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 16-12-2019 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 4431/Pdt.G/2019/PA.Dpk
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
143 — 52
  • Adapun laptop digunakan anak kamiDarren Alfa Rizqi untuk pembelajaran motorik halus dan akademis disekolahuntuk tugas sekolah.Bahwa, sejak tanggal 15 April 2019, penggugat dan anakanak tinggalmenetap kembali di rumah ibu penggugat di Duren tiga, dikarenakanketidaknyamanan selama tinggal di Bella Casa tersebut, seperti : debtcollector bank niaga karena angsuran KPR yang tertunggak selama 2 bulan(20182019), adanya peringatan dari petugas Listrik yang menagih tagihantelat bayar dll.Hal. 19 dari 86 hal
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 10-08-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 29 Desember 2020 — Penuntut Umum:
BAGUS KURNIANTO, SH.
Terdakwa:
TRI BUDI HARYANTO Bin SUMARYO Alm
116 — 48
  • Demak kepada UNS Surakarta;

    22. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Uniersitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 2314/UN27/KS/2018 tanggal 20 Februari 2018, perihal Jawaban Permohonan Kerjasama (MoU) Tes Akademis dan Wawancara seleksi calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak;

    23. 1 (satu) bendel soal ujian komputer Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab.

Pengadilan PA SOLOK Perdata Agama
Register : 21-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PA SOLOK Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Slk
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 12
  • Bahkan anakanak adayang berprestrasi dibidang akademis dan ekstrakulikulernya;Bahwa dengan ketidak benaran dalildalil Tergugat/PenggugatRekonvensi diatas, maka tidaklah tepat untuk menyatakanPenggugat/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai istri yang nusyuz,Sebagai tambahan, Penggugat/Tergugat Rekonvensi selama ini tidakpernah meninggalkan rumah kediaman bersama, baik selamaTergugat/Penggugat Rekonvensi di Solok ataupun di luar kota solok.Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap berada di rumah kediamanbersama
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 01-04-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 34/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat I : Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahap 1 yang pada waktu itu susunan Pokja pekerjaan tersebut yakni Nesri Hendrifa, S.T., M.T, Hendra Gunawan, S.T.,M.T dan Novita Peni Palupi, S.Sos Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat II : 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNBP BLU Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat III : 3. Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat IV : 4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Biro Umum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat V : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat VI : 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Ind
203 — 179
  • oleh Tergugat yakni dengan menggunakan ketentuanklariikasi kepada peserta dalam hal ini kepada Penggugat sebagaimanayang telah diatur didalam ketentuan evaluasi dan merupakan norma yangsudah Penggugat uraikan tersebut diatas;Bahwa invoice adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti suatupembelian yang berisi jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli,invoice disini termasuk yakni bukti kwitansi;Bahwa tergugat I, II dan III selaku pemilik pekerjaan tersebut dimana adalahmerupakan lembaga akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perikanan
Putus : 14-06-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 14 Juni 2012 — FACHRUDIN YASIN;
160 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AnmadKamil SH, M.Hum Cs juga berpendapat sebagai berikut:" pengertian yurisprudensi tetap dapatdirumuskan sebagai berikut, "PutusanputusanHakim tingkat pertama, dan putusan Hakim tingkatbanding yang telah berkekuatan tetap, atauputusan Mahkamah Agung sendiri yang telahberkekuatan tetap, atas perkara atau kasus yangbelum jelas aturan hukumnya yang memilikimuatan keadilan dan kebenaran, telah diikutiberulang kali oleh hakim berikutnya dalammemutus perkara yang sama, putusan tersebuttelah diuji secara akademis
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
YANSAR,M.Pd Bin NANDU
94 — 24
  • Kemudian tugas saksi sebagaiSekertaris adalah melaksanakan tugastugas yang bersifat membantuketua dalam melaksanakan program, misalnya dalam hal surat menyurat,menyusun rencana program akademis dan mengatur pelaksanaannyaatau membuat jadwal pelaksanaan perkuliahan bersama anggota lainnya,menyiapkan bahanbahan, dan terlibat dalam pengajuan anggaranHalaman 62 dari 198 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN Smrbersamasama team lainnya semua dilakukan sesuai dengan intruksiDekan yaitu Sdr. Drs. H.
    SusTPK/2018/PN SmrDekan FKIP memerintahkan ke TIM PSKGJ untuk menyusun rencanaprogram akademis dan mengatur pelaksanaannya, kemudian setelahpelaksanaannya di ajukan ke Dekan jika disetujui dilaksanakan dan jika tidakdiperbaiki lagi sesuai dengan intruksi Dekan dan pelaksanaan program.Bahwa mekanismenya adalah panitia/oendahara PSKGJ membuat RAB(Rencana Anggaran Biaya) dan TOR, yang biasanya dibuat Oleh saudaraRIDWAN selaku sekertaris, kemudian diajukan ke Dekan untuk di setujui,setelah disetujui
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 25-04-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 47-K/PM.I-03/AD/IV/2019
Tanggal 17 Mei 2019 — Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020020010478 Terdakwa Simson Canra Aritonang, Sertu NRP 21090189740987
125 — 77
  • Dimana kegiatan tersebutsudah terencana dan sudah pasti memerlukan mental danenergi dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan tersebut.Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ke4apabila tindakan itu mengakibatkan mati tidak terbukti secarasah dan meyakinkan.Karen&ematianSerda Sahat WiraAnugerah Sitorus secara akademis bukanlah disebabkantindakan atau perbuatan Terdakwa sebagaimana yangjelaskan oleh saksi9 dimuka persidangan.Bahwa kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa bukan untukmembebaskan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 24-11-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 14 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Farida Hasa
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank DKI
Terbanding/Tergugat II : PT. Puradewata Lestari
Terbanding/Tergugat III : PT. Engineering Indonesia Karya
Terbanding/Tergugat IV : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Depok
220 — 111
  • (Sutan Remy Sjahdeini, dkk, 2007, Naskah Akademis PeraturanPerundangUndangan tentang Perbuatan Melawan Hukum, BadanPembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hal.18)60.Bahwa Mahkamah Agung merumuskan pengertian perbuatan melawan hukumsebagai perbuatan atau tidak berbuat yang:1. Melanggar hak subyektif orang lain (hak yang ditentukan UndangUndang);2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yangditentukan UndangUndang);3.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 30-08-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 237/Pid.B/2018/PN Ksp
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SIMON, S.H
Terdakwa:
HERI SYAHPUTRA BIN ALM NURDIN
92 — 18
  • Kepabeanan terkait kewajibankewajiban kepabeanan,seperti tidak menyerahkan pemberitahuan pabean berupa RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) dan Inward Manifest(BC 1.1), sehingga diduga memenuhi ketentuan Pasal 102 huruf aUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006;Bahwa dari fakta yang disampaikan oleh penyidik, Ahli menyampaikanterlebin dahulu konsepsi berpikir mengenai melanggar dan memenuhiketentuan dari perspektif akademis
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 31-01-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtp
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat:
1.ANNA TRISULA. LO TJIONG ING
2.FADJAR ALIE
3.SRI SUTJIATI ALIE
4.SRI LIENRIATI ALIE
Tergugat:
TREESWATY. LANNY. SUSATYA
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
126 — 19
  • yang berwenang/ Pejabat Negara;Bahwa apabila tanah yang dimiliki lalu dipasang plang nama karenamemiliki sertifikat kKemudian membayar pajak, ada akta jual beli dansudah 25 (dua puluh lima tahun) menguasai, apakah perbuatantersebut sudah benar dan tidak dapat dikatakan PMH, menurut AhliHalaman 68 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Mtptidak bisa menilai apakah perbuatan tersebut benar atau tidak, apabilasamasama mempunyai sertifikat dan merasa merupakan haknyamenurut Ahli secara akademis
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-08-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 15-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 477/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2015 — RULITA ANIDA SIMARMATA, Lawan 1. IWAN TANUWIDJAYA, 2. NEVITA MEISARA SULISTYO, 3. Ny. ETTY ROSWITHA MOELIA, SH. 4. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA SELATAN. 5. Ny. SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH.
136 — 119
  • Apakah Gugatan yangseperti ini tidak sedang merendahkan intelektualitas akademis dari Yang MuliaMajelis Hakim, dan pihakpihak lainnya yang sedang tertarik dalam perkara aquo?