Ditemukan 125 data
KHOIRUL ANWAR
Tergugat:
KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA SUNGELEBAK, KECAMATAN KARANGGENENG, KABUPATEN LAMONGAN
301 — 241
BuktiT16 : Lembar Disposisi Pemerintah Kabupaten LamonganSekretris Daerh Nomor genda 213 (RDG) tnggl 8 Mei 2019berikut Impirannya Surat Nomor 141/3433/BPD DirekturJendral Bina Pemerinthan Desa, Kementerian DalamNegeri Republik Indonesia, Perihal Tanggapan atasPermohonan Arahan Kebijakan, tanggal 6 Mei 2019(Fotokopi dari fotokopi);17.
38 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Daerh Tingkat II Jepara.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. Jateng Nomor188.3/126/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pengesahan PeraturanDaerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Jepara Nomor : 3 Tahun 1993tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Daerah Tingkat IlJepara.Pemberian Tunjangan Kompensasi Karya Bagi Direksi dan PegawaiPDAM Kab. Jepara, berdasarkan SK Direktur PDAM Kab.
119 — 33
bisa merubah draft gaji dersebut ;Bahwa benar Terdkwa HJMasyriah tidak bisa menyerahkan sendiri draft gaji yang telah di koreksi ke BPKKDtanpa adanya tanda tanfan pembuat Daftar Gaji dan Kuasa Pengguna Algfaran ;Bahwabenar yang berhak untuk melampirkan bukti fisik atas perubahan atau mutasi gajiadalah satuan kerja (Dinas) masingmasing ;Bahwa benar dacar BPKKD harusmelampirkan buk4i fisik atas perubahan atau mutasi adalah Peraturan Mentri DalamNegeri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Kinerja Daerh
NORAINI, DKK
Tergugat:
Bupati Penajam Paser Utara
136 — 73
109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala DaerahHalaman 103 dari 111 Halaman, Putusan Perkara Nomor 28/G/2017/PTUN.SMDdan Wakil Kepala Daerah yang mengatur mengenai Besarnya biaya penunjangOperasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkanklasifikasi Pendapatan Asli Daerah, Majelis Hakim akan mengambil sampelPendapatan Asli Daerah kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2016 yangtelah tuntas direalisasikan sebagai berikut: Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan daerh
60 — 16
Tapin dalam mengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerh dan Pemantapan Wawasan Berkebangsaan dan Etika Politik bagi Aggota DPRD Propinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal 17 s.d 22 April 2012 atas nama Drs H. FAHMI SABERI, M.AP dan Drs. SARMANI. Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5(lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput Ketua DPRD Kab.
YANI,S.Sos dan KHADERIAN, A.Md. pengesahan tanggal 12 April2012.72. 14 (empat belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja DPRD Kab.Tapin dalam mengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012tentang Hibah Daerh dan Pemantapan WawasanBerkebangsaan dan Etika Politik bagi Aggota DPRDPropinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal 17 s.d 22 April 2012atas nama Drs H. FAHMI SABERI, M.AP dan Drs. SARMANI.Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan DinasKeluar Daerah Kab.
63 — 7
Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab unit kerja SKPD.10.Mengelola barang milik daerh yang menjadi tanggungjawab unit kerja yangdipimpinnya.11.Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja SKPD12.Melaksanakan tugastugas kuasa pengguna anggaran berdasarkan pelimpahanoleh pejabat Pengguna anggaran13.Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pengguna anggaran pada SKPDmasingmasing.Selain daripada itu sesuai dengan Surat Edaran bersama dari Menteri Dalam NegeriRI dan Kepala Lembaga Kebijakan
113 — 169
tetapiSuku Dhawe sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu;Bahwa didalam Suku Dhawe tidak ada hak tanah peroranganmelainkan yang ada hannyalah Hak Ulayat Tanah Suku Dhawe;Bahwa saksi mengetahuan katakata Mbay Dhawe yang artinyaadalah Mbay didalam Suku Dhawe;Bahwa Ketua Suku yang Merangkap Ketua Fungsionarir Suku Dhaweadalah yang bernama Bapak Ahmad Dhawe;Bahwa tujuan Penyerahan Tanah Suku Dhawe Kepada pemerintahpada saat itu adah tidak lain bertujuan agar berjalannya rodaPemerintahan yang ada di daerh
102 — 33
Surat Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bogor Nomor030/832/Bawasda tanggal 26 Nopember 2002 perihal Laporan HasilPenelitian/Pemeriksaan Aset Daerh Khusus Jalan Tegar Berimandan Pembangunan GOR;d.
61 — 13
Tapin dalam mengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerh dan Pemantapan Wawasan Berkebangsaan dan Etika Politik bagi Aggota DPRD Propinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal 17 s.d 22 April 2012 atas nama Drs H. FAHMI SABERI, M.AP dan Drs. SARMANI. Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput Ketua DPRD Kab.
YANI, S.Sos dan KHADERIAN,A.Md. pengesahan tanggal 12 April 2012.72.14 (empat belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja DPRD Kab.Tapin dalam mengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012 tentangHibah Daerh dan Pemantapan Wawasan Berkebangsaan dan EtikaPolitik bagi Aggota DPRD Propinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal17 s.d 22 April 2012 atas nama Drs H. FAHMI SABERI, M.AP danDrs. SARMANI. Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas KeluarDaerah Kab.
Tapin dalammengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerh danPemantapan Wawasan Berkebangsaan dan Etika Politik bagi Aggota DPRDPutusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm Hal 100 dari 16173.7A.75.76.77.78.Propinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal 17 s.d 22 April 2012 atas namaDrs H. FAHMI SABERI, M.AP dan Drs. SARMANI. Pengesahan tanggal 30April 2012.5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar DaerahKab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab.
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
H. SAHARUDDIN, SKM.,MM.,M.Kes.
192 — 62
Keuangann Daerah, yang menyebutkan Setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleholeh pihak penagih ;5) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan"Keuangan Daerh
tentangPengelolaan Keuangann Daerah, yang menyebutkan Setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak penagih ;Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,menyebutkan Keuangan Daerh
RA DHINI ARDHANY, S.H., M.H.
Terdakwa:
MARIA PURBOWATI
91 — 32
Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Sutanty untuk dicarikan tanahdan dapat di daerh Tegalgondo milik Munip, Sulastri, Abdul Jalil danSalahudin. Menjadi 4 persil tetapi harganya saksi lupa. Bahwa harga tanah sudah dibayar secara bertahap hingga 8 bulan dansudah lunas dan tidak ada masalah.
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN.
132 — 41
tentangPengelolaan Keuangann Daerah, yang menyebutkan Setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak penagih ;Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,menyebutkan Keuangan Daerh
Keuangann Daerah, yang menyebutkan Setiap pengeluaranharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak penagih ;5) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,menyebutkan Keuangan Daerh
96 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanjung Pinang Nomor : 449.a/KEPDIR/PDAM/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Pembentukan StafPenggunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa PerusahaanDaerah Air Minum Tirta Janggi yang dibiayai oleh dana hibah PemerintahPropinsi Kepulauan Riau, sejak tanggal 17 April 2009 sampai dengan tanggal26 Januari 2010 atau setidaktidaknya antara bulan April 2009 sampai denganJanuari 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampaidengan tahun 2010, bertempat di Kantor Perusahaan Daerh
197 — 113
Waris tersebut dikeluarkanoleh kantor desa tetapi Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyamenyatakan keberatan dan akan menyampaikan keberatan tersebut pada saatpembelaan, atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap padaketerangannya;16.Saksi Misdaryati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi mengerti dan membenarkan keterangan saksi saat diperiksa dipenyidik; Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah di daerh
234 — 133
siapa yang membuatnya.Halaman 76 dari 126 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN PkbTerhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyamenyatakan keberatan karena Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkansurat menyurat tersebut atas pernyataan tersebut saksi menyatakan tetap padaketerangannya;16.Saksi Misdaryati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi mengerti dan membenarkan keterangan saksi saat diperiksa dipenyidik; Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah di daerh
37 — 10
Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab unit kerjaSKPD.10.Mengelola barang milik daerh yang menjadi tanggungjawab unitkerja yang dipimpinnya.11.Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja SKPD12.Melaksanakan tugastugas kuasa pengguna anggaran berdasarkanpelimpahan oleh pejabat Pengguna anggaran13.Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pengguna anggaran padaSKPD masingmasing.Selain daripada itu sesuai dengan Surat Edaran bersama dari Menteri DalamNegeri RI dan Kepala LembagaKebijakan
44 — 10
Tapin dalam mengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerh dan Pemantapan Wawasan Berkebangsaan dan Etika Politik bagi Aggota DPRD Propinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal 17 s.d 22 April 2012 atas nama Drs H. FAHMI SABERI, M.AP dan Drs. SARMANI. Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kab. Tapin bagi PNS SET DPRD Kab. Tapin dalam rangka mengantar dan menjemput Ketua DPRD Kab.
YANI,S.Sos dan KHADERIAN, A.Md. pengesahan tanggal 12 April2012.72. 14 (empat belas) lembar SPJ Pembayaran Belanja DPRD Kab.Tapin dalam mengikuti sosialisasi PP No. 02 Tahun 2012tentang Hibah Daerh dan Pemantapan WawasanBerkebangsaan dan Etika Politik bagi Aggota DPRDPropinsi/Kab/Kota di Jakarta pada tanggal 17 s.d 22 April 2012atas nama Drs H. FAHMI SABERI, M.AP dan Drs. SARMANI.Pengesahan tanggal 30 April 2012.73. 5 (lima) lembar SPJ Pembayaran Belanja Perjalanan DinasKeluar Daerah Kab.
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
PETRUS SABON AMA DOSI alias PET
211 — 149
1 (satu) Bundel Peraturan Daerah Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerh Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, Oktober 2022
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Drs. THEODORUS LETO AMA HADJON,M.Si.
Register : 09-04-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 08-09-2021Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
158 — 85Penugasan Pemerintah Daerah;Dan selain itu juga diatur dalam pasal 2 Peraturan Bupati Nomor :9/2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal PemerintahDaerah pada Perusahaan Daerh Air Minum bahwa :1. Penambahan Penyertaan Modal Daerah bermaksud untukmeningkatkan produktiitas dan pemnfaatan kekayaan milikPemerintah Daerah dengan melakukan kerja sama yang salingmenguntungkan;2.
Register : 20-09-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 13-07-2016Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 8 April 2015 — 1. Abbas Bin Muhammad Linggang (Terdakwa)
97 — 129KabupatenNatuna;e Mengundang Tokoh Masyarakat;e Kunjungan Kerja ke Daerahdaerah.Bahwa yang dimaksud dengan Rapat Paripurna adalah rapat tertinggi di DPRDyang berkaitan dengan pengambilan keputusan seperti pengesahan APBD /APBD Perubahan dan Pelantikan, sedangkan Rapat Kerja adalah rapat biasayang sifatnya tidak dalam posisi pengambilan keputusan ;Bahwa rapat Pembahasan APBD / APBD Perubahan adalah rapat untukmembahas Rancangan APBD / APBD Perubahan yang disampaikan olehTAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerh